dr. Mariya Mubarika ketika berpose untuk Beritagar.id di 1Park Residences, Jakarta Selatan, Selasa (23/07/2019) sore.
dr. Mariya Mubarika ketika berpose untuk Beritagar.id di 1Park Residences, Jakarta Selatan, Selasa (23/07/2019) sore. Wisnu Agung Prasetyo / Beritagar.id
FIGUR

Mariya Mubarika bukan sekadar dokter jaga UGD

dr. Mariya Mubarika 15 tahun menjadi dokter di unit gawat darurat (UGD). Tak menampik peluang bergerak di jalan politik.

Di Unit Gawat Darurat (UGD), mudah sekali menjadi orang yang dilupakan. Apalagi kalau anda bukan orang terkenal. Dan beratnya, persoalan di situ acap kali hanya menyempit pada satu dari dua opsi: ditolak, atau diterima.

Masalahnya, jika sudah terdesak situasi kritis, seseorang muskil mengutip bunyi pelbagai pasal konstitusi untuk membela diri. Anda bisa keras-keras bicara bahwa "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya." Atau mendengus, sembari meludah berkali-kali ke lantai hingga ubin becek, bahwa "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Tapi kalau tak bisa memberi garansi bahwa tagihan niscaya ada yang membayar, urusan selamat atau tamat takkan pernah sampai ke tangan pekerja medis.

Namun, di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tiap warga negara--yang mengangsur iuran asuransi kesehatan sosial secara pribadi, atau dibayarkan pemerintah--bisa dilayani UGD. Tanpa surat rujukan.

Sialnya, sistem yang menolong banyak orang ini tak henti didera problem. Terpokok berkenaan dengan defisit anggaran BPJS Kesehatan. Ihwal kondisi minus ini, ancamannya bercecabang. Maksudnya, banyak segi yang berkenaan dengan kualitas layanan kesehatan dapat anjlok kalau defisit berlanjut. Bisa di sisi tenaga kesehatan, sistem manajemen fasilitas kesehatan, dukungan peralatan kesehatan, atau penyediaan obat-obatan.

Belum kelar urusan itu, tiba soal lain. Setidaknya menurut banyak dokter. Salah satunya Mariya Mubarika. Seorang dokter yang sudah 15 tahun bekerja di UGD Rumah Sakit Mulya, Kota Tangerang. Dalam hematnya, pemerintah bisa kena boros anggaran lanjutan apabila sejumlah pasal dalam Undang-Undang Pendidikan Kedokteran (UU Dikdok) tak direvisi.

Kok ujug-ujug produk legislatif itu bersinggungan dengan pemborosan anggaran? Menurut dr. Marika, begitu perempuan berusia 42 itu lazim dipanggil, ada beberapa masalah dalam UU Dikdok yang bertaut dengan JKN. Dua di antaranya ihwal dokter layanan primer (DLP) dan uji kompetensi dokter. Pasal-pasal tentang itu bukan saja bakal membawa masalah bagi dokter, tapi juga khalayak luas.

"Kerugian bagi masyarakat, ya pemborosan," ujarnya kepada Beritagar.id saat dia ditemui di kediamannya di 1Park Residences, Jakarta Selatan, Selasa (23/07/2019) sore. "Di tengah kita mesti berhemat masalah JKN. Di tengah berbagai problem pendidikan kedokteran yang butuh banget support pengembangan dokter setelah lulus. Kita harus ada peningkatan kompetensi. Mendingan untuk itu, dong?"

Menurutnya, dengan prospek kehadiran kawasan ekonomi khusus (KEK), RS asing bisa masuk dengan modal hingga 60 persen kepemilikan sesuai komitmen Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Dokter Indonesia bisa saja tidak masuk kualifikasi jika ingin berpraktik di rumah sakit itu.

DLP dalam UU itu merujuk kepada dokter yang bekerja di pelayanan kesehatan primer. Dalam sistem JKN, layanan primer ini terdapat di fasilitas kesehatan (faskes) tingkat 1 seperti Puskesmas, klinik pratama, atau dokter keluarga.

"Sebenarnya Standar Kompetensi Dokter Indonesia 2012 sudah menyiapkan dokter untuk layanan primer. Karena kita akan menghadapi JKN. Dan di tengah perdagangan bebas, mestinya kita fokus mengubah sistem sehingga bisa setara dengan level global. Tapi ini malah memasukkan DLP, yang sebenarnya hanya untuk bekerja di puskemas dan harus sekolah lagi dua tahun," ujarnya.

Dalam kaitan lain, dukungan terhadap JKN mesti mempertimbangkan perubahan terhadap UU Dikdok yang mengatur RS Pendidikan. Sebab, UU lama yang mengatur itu tidak sejalan dengan JKN. Kasus terakhir, banyak RS Pendidikan diturunkan levelnya. Sehingga tak masuk lagi dalam standar akreditasi.

Untuk uji kompetensi, ada tumpang tindih antara yang terdapat dalam UU Praktik Kedokteran dan UU Dikdok. Pada disebut terakhir, uji kompetensi dijadikan syarat kelulusan. Padahal, telah ada upaya pelurusan dua kali dalam putusan Mahkamah Konstitusi pada 2017 dan 2018. Intinya, MK mengembalikan uji kompetensi seperti pada UU Praktik Kedokteran.

"Tapi, sayang sampai saat ini Permenristekdikti tentang itu tidak dicabut juga. Padahal, kami sudah bolak-balik ke kementeriannya terkait ini," katanya.

Marika hakulyakin revisi terhadap UU Dikdok akan mengatasi disrupsi pada ranah kedokteran dan pelayanan kesehatan. Sebab, ada pasal yang memungkinkan keterbatasan biaya dunia kedokteran bisa disiasati, yakni penggunaan teknologi kedokteran terkini yang lebih canggih.

"Mestinya sudah dibahas, karena Presiden sudah bersurat kepada DPR untuk segera membahasnya pada akhir 2018," ujarnya.

dr. Mariya Mubarika saat berpose untuk Beritagar.id di 1Park Residences, Jakarta Selatan, Selasa (23/07/2019) sore.
dr. Mariya Mubarika saat berpose untuk Beritagar.id di 1Park Residences, Jakarta Selatan, Selasa (23/07/2019) sore. | Wisnu Agung Prasetyo /Beritagar.id

Awalnya cuma merasa emak-emak

Pada mulanya, Marika bukan orang yang familier dengan proses politik sebagai jalan untuk menggapai suatu maksud. Baik di rumah, maupun di kampus saat menempuh pendidikan kedokteran di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Ayahnya insinyur fisika dan bekerja sebagai peneliti di Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN). Darinya, Marika beroleh keterampilan dasar penting seperti membaca, menulis, dan berhitung. Ibunya menyelenggarakan urusan-urusan domestik. Marika sendiri mengenang masa kuliahnya sebagai mahasiswi biasa yang hanya beredar di kampus, kamar kos, masjid.

Hal terakhir disebut membawa keistimewaan bagi perempuan beranak empat itu. Sebab, dia acap kali berangkat iktikaf ke sana selagi Ramadan. Tak banyak yang dia lakukan selain mengaji, ngendon di masjid, dan menghindari bercakap-cakap dengan orang lain.

Dalam hematnya, Tuhan hanya minta 10 hari dari 365 hari dalam setahun untuk khusyuk beribadah. Sesuatu yang ringan. Meski saat baru menjalaninya dulu, aktivitas itu cuma banyak diminati nenek-nenek.

Selesai kuliah, Marika langsung bertugas di UGD rumah sakit tempat dia menyelesaikan tahap pegawai tidak tetap (PTT).

"Saya sekolah dari SD sampai kuliah di negeri. Tapi enggak PTT di kampung. Sebenarnya minder kalau pas rapat. Teman saya ada yang dari puskesmas Pandeglang, dari Papua, dari daerah-daerah terpencil. Saya karena menikah dan punya anak, mesti ikut suami. Saya PTT lewat cara lain di kota," ujarnya mengenai program wajib yang mesti dilewati dokter lulusan negeri.

Di UGD itu indranya merekam banyak hal. Dia bilang, banyak peristiwa tak terlupakan ketika berjaga di sana karena peristiwa-peristiwa itu "cukup memeras hati dan perasaan".

"Kadang saya pikir peribahasa, 'kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang jalan', itu ada benarnya. Sebelum ada BPJS, banyak pasien sudah tua, sakit parah, dan butuh biaya banyak, dibawa pulang oleh anak-anaknya. Padahal, kalau diobati masih bisa sembuh. Kalau anak-anak yang sakit dan harus segera diambil tindakan, apa pun akan dilakukan orang tua untuk anaknya," kata Marika.

Dia mengingat bahwa banyak orang tua menjaminkan perhiasan, sertifikat tanah, atau kendaraan yang belum lunas cicilannya agar anaknya selamat. "Atau mereka cari pinjaman ke mana-mana untuk menyelamatkan anaknya. Atau, ketika anaknya tidak bisa diselamatkan dengan segala pengorbanannya, banyak ibu yang guling-gulingan di UGD," ujarnya.

"UGD buat saya tempat yang unik. Di situ tempat pertama kali manusia terlahir, atau tempat di mana manusia meninggalkan dunia ini. Saya bahagia ketika ada pasien datang dalam kondisi kritis, lantas membaik. Dan sebaliknya, betapa menyesal dan sedih ketika ada yang tidak terselamatkan. Kadang ada pasien dengan serangan jantung, shock berat yang kritis sekali, bahkan akan merenggut nyawanya. Kadang saya berpikir, apakah saya sekarang sedang bertarung ya sama malaikat pencabut nyawa?"

Bukan berarti Marika melewati waktu tugas dengan lurus-lempeng. Dia juga tempo-tempo merasa pengin pensiun.

"Bukan karena apa-apa. Perubahan jenis penyakit di dunia ini sangat mengerikan. Banyak penyakit mematikan dan belum jelas obatnya. Kemudian di dunia terjadi, masuk ke Indonesia, dan masuk ke ruang praktik. Contohnya, 2005 waktu ada kasus flu burung. (Ada) nama muncul di pemberitaan TV positif H5N1 berdasarkan pemeriksaan lab di Hong Kong, dan dia sempat mampir di UGD rumah sakit tempat saya (bertugas)," katanya.

Di tengah gedoran rutinintas, dia pernah pula mencoba teknik homeopati--yang sebenarnya dia ulik pada skripsinya--pada seseorang.

"Jadi, pasien saya kecelakaan di Karawang. Terus ada beling masuk kepalanya. Difoto enggak kelihatan. Tapi dia merasakannya. Terus saya pakai homeopati. Saya konsultasi dulu ke homeopat. Dari dia dapat nama unsurnya. Terus, itu beling keluar sendiri," ujarnya. "Tubuh itu sebenarnya butuh sesuatu yang memperkuat untuk melawan penyakitnya itu. Yang penting unsurnya cocok. Kalau enggak, tidak menimbulkan efek samping, tetapi tidak ada reaksi."

Bagaimanapun, Marika, seperti saat masih di kampus, main aman setelah mengabdi sebagai dokter di rumah sakit. Titik baliknya hanya terjadi delapan tahun lalu, 10 tahun setelah lulus kuliah.

"Waktu 2011, saya mulai ke luar rumah. Tadinya cuma ibu rumah tangga yang cuma ke rumah sakit, minimarket, pasar, nganterin anak sekolah. Emak-emak banget. Kilometer motor saya enggak naik-naik. Tapi, waktu Jokowi dan Ahok mau persiapan (Pilkada DKI Jakarta 2012), ada yang minta tolong. Saya ikut bantu kampanye mereka. Dari situ jadi kenal banyak orang," katanya.

Kelak, setelah tak lagi berada di wilayah 'steril', Marika menjajal rupa-rupa jalan. Ikut turun ketika terjadi bencana, aktif di organisasi profesi, sempat masuk ranah politik praktis dengan bergabung ke sebuah partai kecil, tak risih memakai media sosial sebagai sarana omong politik, dan sudi bikin inisiatif untuk menangkal isu politik identitas dalam pemilihan umum.

dr. Mariya Mubarika waktu berpose untuk Beritagar.id di 1Park Residences, Jakarta Selatan, Selasa (23/07/2019) sore.
dr. Mariya Mubarika waktu berpose untuk Beritagar.id di 1Park Residences, Jakarta Selatan, Selasa (23/07/2019) sore. | Wisnu Agung Prasetyo /Beritagar.id

Upaya di kompleks parlemen

Upaya revisi atas UU Dikdok yang sejak awal disinggung di muka telah dilakoni dr. Marika dan timnya tiga tahun belakangan. Ini pas dengan posisinya di Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) sebagai Ketua Bidang Advokasi Lembaga Legislatif.

Namun, sesungguhnya, IDI tak berencana mengajukan revisi karena, menurut Marika, "gosipnya bikin UU mahal. Dan waktu itu kami lagi kesulitan keuangan. Tapi, saya tanya-tanya ke DPR. Ternyata, enggak pakai uang juga. Dan terbukti. Sampai sekarang enggak mengeluarkan uang sepeser pun di DPR," ujarnya.

Pintu untuk masuk ke DPR dibukakan oleh politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Budiman Sudjatmiko. Aktivis kesohor pada masa senja pemerintahan Suharto itu mengenalkan Marika ke sejumlah orang.

"Awal itu keliling. Enggak satu pun (fraksi) mau ambil (proposal revisi). Soalnya waktu itu di tengah jalan. Semua bilang, 'UU kita sudah full'," katanya.

Beriring waktu, Marika mulai bertemu orang yang mau mendengar. Sosok pertama yang dia ingat, Ribka Tjiptaning dari PDIP, yang juga seorang dokter.

"Untuk masalah (revisi), dia sejalan. Saya juga surprised banget. Didukung waktu sidang," ujarnya.

Setelah itu, dukungan lain mulai datang. Mengalir pelan-pelan. Dibarengi dengan ketelatenan Mariya mendedahkan problem dengan bahasa yang mudah.

"Sulit sekali menjelaskan dunia kita ke orang ekonomi, orang politik, orang hukum. Tapi, lama-lama, dapat formula cara bicaranya sehingga mereka mudah mengerti," kata Marika.

Tingkat keseriusan tim dr. Marika dalam proses pengajuan revisi terdongkrak setelah proposalnya masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas.

"Pokoknya surprised banget. Banyak UU jagoan, yang masuk cuma tiga. Salahnya satunya UU Dikdok. Jejeritan rasanya. Kita bersyukur banget masuk situ," ujar dokter yang demen bikin ikan masak lempah kuning dan sup ikan kuah asam itu. "Semua fraksi mendukung. Tidak ada yang menentang. Memang itu kuncinya. Kami mesti rajin datang menjelaskan pokoknya apa."

Selain mencoba menghapus sejumlah pasal, tim dr. Marika memasukkan sejumlah usulan. Salah satunya perihal bioinformatika, yakni wadah antardisiplin yang menerapkan teknik komputasional untuk mengelola dan menganalisis informasi biologis.

"Hubungannya sama kecerdasan buatan, bioteknologi. Pemda dan pemerintah pusat harus berinvestasi di RS. Jadi dokter-dokter kita jadi lebih cepat pintar dan pakai high-tech. Kayak contohnya pemeriksaan genom. Pemakaian artificial intelligence di berbagai negara mengurangi anggaran kesehatan sampai 50 persen. Akurasinya pun tinggi," kata Marika.

*Catatan redaksi: Terdapat perubahan pada detail yang menyebut putusan Mahkamah Konstitusi dan uji kompetensi

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR