Titi Anggraini saat pengambilan gambar bersama Beritagar.id di Taman Tebet Honda,  Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (5/3/2019) sore.
Titi Anggraini saat pengambilan gambar bersama Beritagar.id di Taman Tebet Honda, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (5/3/2019) sore. Wisnu Agung Prasetyo / Beritagar.id
FIGUR

Totalitas Titi Anggraini untuk pesta demokrasi

Titi telah bergelut dalam dunia pemilu selama 20 tahun. Tak banyak perempuan sanggup bertahan di dunia ini hingga puluhan tahun.

Pemilihan Umum (Pemilu) pasca-Reformasi agaknya sulit mengingkari peranan Titi Anggraini. Hajatan demokrasi 20 tahun terakhir menyaksikan konsistensi perempuan berhijab itu.

Langkahnya bermula ketika Pemilu Legislatif 1999. Pemilu pertama masa Reformasi setelah Soeharto melepaskan kursi kepresidenan.

Waktu pertama terjun, Titi berstatus mahasiswi semester lima Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI). Dia dipilih sebagai salah satu wakil mahasiswa untuk duduk di Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Pusat.

Sosok 'bau kencur' itu berdampingan dengan nama-nama besar. Boleh sebut, di antaranya, Ramlan Surbakti, Mulyana W. Kusumah, Todung Mulya Lubis, Miriam Budiardjo.

"Dari semester 1 sampai 4, Indeks Prestasi (IP) saya tak pernah di bawah 3,6. Namun, semester 5 dan 6, dapat 1,73," ucapnya sembari tertawa di kantornya, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), di kawasan Tebet Timur, Jakarta Selatan, Selasa (5/3/2019) sore.

Titi tak menyesalinya. Pengalaman tersebut membuka jalannya sebagai pegiat pemilu hingga hari ini. Totalitas Titi untuk turut serta menjaga pesta demokrasi lima tahunan.

Sejak SMA, dia menyukai segala sesuatu yang berbau tata kelola negara. Jangan tanyakan kepadanya skor-skor pelajaran eksakta. Nilai fisika, kimia, atau matematika, hampir selalu merah.

"Saya sangat tidak suka dengan pelajaran eksakta. Kelas 1 dan 2, rapot saya penuh dengan warna merah," katanya kepada Andya Dhyaksa dan fotografer Wisnu Agung Prasetyo.

Di meja kerjanya tergeletak buku Paradoks Indonesia karya calon presiden 2019, Prabowo Subianto. Melihat itu, saya tanya arah dukungan politiknya.

"Saya disebut pendukung 02 oleh pendukung 01. Sebaliknya, disebut pendukung 01 oleh pendukung 02. Selama mereka menganggap demikian, berarti netral. Ha-ha," katanya.

Di ruang kerja seluas kira-kira 5x3 meter persegi, Titi yang bersandal jepit dan mengenakan pakaian dan kerudung berkelir senada bercerita mengenai masa kecil, persinggungannya dengan dunia pemilu, hingga kebebalan politisi saat ini.

Kesal jargon Orde Baru

Titi Anggraini saat pengambilan gambar bersama Beritagar.id di Taman Tebet Honda,  Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (5/3/2019) sore.
Titi Anggraini saat pengambilan gambar bersama Beritagar.id di Taman Tebet Honda, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (5/3/2019) sore. | Wisnu Agung Prasetyo /Beritagar.id

"Gegar budaya." Begitu Titi menggambarkan kondisinya kala memasuki sekolah menengah atas di SMAN 70, Jakarta Selatan. Musababnya, menurut Titi, sekolah itu berisi anak-anak orang kaya dan pintar.

Dia--setidaknya untuk kategori pertama--tak masuk golongan itu. Titi harus bangun subuh dan mencapai sekolahnya dengan menggunakan bus dari rumahnya di daerah Ciputat, Tangerang Selatan.

"Saat itu, jarang murid yang menggunakan bus ke sekolah," katanya.

Terlahir dari pasangan Dailami Karim dan Rusmala Dewi di Musi Rawas, Sumatra Selatan, dia tak segan menyatakan berasal dari keluarga kurang mampu.

Sudah begitu, sejak berusia 9, Titi Anggraini pindah ke Jakarta dan menumpang pada seorang tantenya di bilangan Palmerah, Jakarta Barat.

Setahun kemudian, ia pindah lagi ke daerah Condet, Jakarta Timur. Lagi-lagi, setahun setelahnya, ia pindah ke daerah Cijantung. Jalan hidup itu harus ia susuri karena sang tante merupakan 'kontraktor'.

"Orang yang (tinggalnya masih) ngontrak," kata perempuan bertarikh lahir 12 Oktober 1979 itu menjelaskan maksud kontraktor. "Jadi, selama SD, saya pindah ke empat sekolahan."

Meski mengalami gegar budaya, tapi dia semakin menemukan jati diri kala SMA. Dia semakin meyakini ketaksukaannya dengan pelajaran-pelajaran IPA, dan sangat menggemari mata pelajaran IPS.

"Saya sangat suka dengan mata pelajaran Tata Negara," katanya.

Titi mulai tekun membaca soal-soal kenegaraan, mulai dari Maklumat X, bagaimana sistem pemerintahan parlementer berjalan, demokrasi terpimpin, hingga ihwal Orde Baru.

Kesenangan tersebut membawanya tembus Fakultas Hukum UI angkatan 1997, dengan jurusan Hukum Tata Negara.

Pada semester pertama, ia terpilih menjadi anggota Badan Perwakilan Mahasiswa lewat "pemilu raya" kampus mewakili mahasiswa angkatannya. Masa-masa indah itu harus ia hadapi kala Indonesia memasuki periode krisis moneter.

Pada Mei 1998, Indonesia mengalami satu masa terkelamnya. Pada pertengahan bulan itu, terjadi penembakan mahasiswa di Jakarta serta kerusuhan dan penjarahan di beberapa daerah. Titi ingat betul, Selasa, 12 Mei 1998, menjadi salah satu momen suram dalam hidupnya.

"Kalau ada anak muda saat ini yang bilang 'lebih enak zamanku, to?' saya akan menjadi orang pertama yang bersuara (membantah). Kamu harus berpikir ulang sebelum mengatakan itu."

Titi Anggraini

Saat itu, ia memulai hari dengan mendengar kericuhan di sejumlah tempat. Siangnya, ia memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya di daerah Ciputat. Sayang, tak ada kendaraan yang melintas di hadapannya.

Ia harus berjalan kaki dari UI hingga tempat tinggalnya.

"Saya berjalan sekitar jam 12 siang dan baru sampai rumah jam 5 sore," katanya. Sesampainya di rumah, persoalan tak berhenti.

Ibunya tampak sangat ketakutan.

"Ibu itu sampai memegang celengan ayamnya yang dibungkus sarung. Dia seperti sudah pasrah," katanya mengenangkan. Titi--memberikan tawa getir--merasa kesal dengan zaman itu.

Sikap itu bukan saja dipantik krisis ekonomi dan penjarahan. Namun juga perkara lain. Pembungkaman menyambar sejumlah hal: media, suara, sastra.

Titi tak pernah secara langsung mendapat aksi represif. Namun, ia merasakan betul semua jadi terbatas seperti sulitnya membaca buku Pramoedya Ananta Toer atau Madilog-nya Tan Malaka.

"Kalau ada anak muda saat ini yang bilang 'lebih enak zamanku, to?' saya akan menjadi orang pertama yang bersuara (membantah). Kamu harus berpikir ulang sebelum mengatakan itu," ujarnya.

Ingin merdeka

Titi Anggraini saat pengambilan gambar bersama Beritagar.id di depan kantor Perludem, di kawasan Tebet Timur, Jakarta Selatan, Selasa (5/3/2019) sore.
Titi Anggraini saat pengambilan gambar bersama Beritagar.id di depan kantor Perludem, di kawasan Tebet Timur, Jakarta Selatan, Selasa (5/3/2019) sore. | Wisnu Agung Prasetyo /Beritagar.id

Turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan pada 21 Mei 1998 mengantar Indonesia menuju era baru. Sang pengganti, Bacharuddin Jusuf Habibie, tak ingin berlama-lama menjadi orang nomor satu di negeri ini.

Seharusnya, Habibie bisa duduk sebagai Presiden Indonesia hingga 2002. Namun, ia lebih memilih untuk mempercepat pemilu pada 1999. Di sinilah Titi mulai menapaki jalannya di pesta demokrasi di Indonesia.

Ia seorang dari 30 anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) tingkat pusat yang pembentukannya disahkan oleh Mahkamah Agung. Anggota lain tim itu, Prof. Ramlan, Mulyana Kusuma, Todung , Miriam Budiardjo, Hariman Siregar, untuk menyebut beberapa nama.

"Ada empat orang mahasiswa UI lainnya yang menjadi anggota. Saya yang termuda, karena baru semester lima," ucapnya.

Sebagai mahasiswa, peran Titi dan tiga mahasiswa lainnya di tim Panwaslu memang hanya bersifat administratif: mengetik sejumlah kajian dan membuat analisis singkat. Terkesan sederhana, dan ia mengakui hal itu. Namun, ia tak menyesalinya.

Pasalnya, selain mendapat kesempatan bergaul dengan tokoh-tokoh besar Indonesia, pengalamannya menjadi anggota Panwaslu ikut membangun pemikirannya soal penyelenggaraan sistem pemerintahan yang demokratis.

Hanya saja ada konsekuensi lain dari keterlibatannya ini. Nilai akademisnya terjun bebas. Jika empat semester awal IP-nya tak pernah di bawah 3,6, pada semester lima dan enam ia hanya mendapat 1,7.

"Saat itu tidak ada mekanisme cuti. Jadinya kuliah terbengkalai," kata Titi.

Seusai Pemilu 1999, ia kembali fokus berkuliah. Pada 2001, Titi lulus. Predikat kelulusannya cum laude, dengan IPK 3,62. Meski cuma nomor empat di tingkat universitas, dia menjadi lulusan terbaik di Fakultas Hukum.

Setelah lulus, Titi sempat absen dari dunia politik. Tawaran bergabung dengan perusahaan konsultan manajemen asal Amerika Serikat, McKinsey & Company, juga tak ia ambil.

Titi lebih memilih bergabung dengan lembaga nonprofit di Institut Hukum Sumber Daya Alam (IHSA) dengan gaji Rp700.000 per bulan. Namun, kesenangannya di luar dunia pemilu hanya seumur jagung. Pada Agustus 2013, ia kembali.

"Hasrat saya memang di dunia pemilu," katanya.

Pemicunya, ajakan salah seorang kawannya untuk bergabung ke dalam lembaga International Foundation for Electoral System. Tugasnya memperkuat peran Panwas Pemilu (pada Pemilu 1999 namanya Panwaslu) yang menyelenggarakan Pemilu 2004.

Sejak saat itu, dunia Titi hanya berkutat pada pemilu. Apalagi dengan berdirinya Perludem, sebuah organisasi nirlaba yang berfokus pada urusan kepemiluan dan demokasi, pada 2004.

Pada 2008, ia digandeng Nur Hidayat Sardini untuk membentuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu--sebelumnya bernama Panwas Pemilu). Menjadi Ketua Tim Asistensi dan Tim Ahli, Titi turut membidani Bawaslu menjadi institusi permanen.

"Sebelumnya, Panwaslu atau Panwas Pemilu itu sifatnya ad hoc. Kami mendesain Bawaslu dari nol," kata Titi.

Itu adalah kali terakhir Titi berkubang dalam pemilu dengan menjadi bagian dari sistem negara. Setelahnya, ia didapuk menjadi Direktur Eksekutif Perludem hingga ini.

"Pilihan ini saya ambil agar saya bisa merdeka," ujarnya.

Sekarang ini menjadi tahun ke-20 bagi Titi bergelut dalam dunia pemilu. Tak banyak perempuan sanggup bertahan di dunia ini hingga puluhan tahun.

Dalam dua dekade, Titi melihat ada perubahan karakter yang dimiliki politisi tanah air. Bila pada awal 2000 hingga 2014 politisi di Indonesia selalu menjaga citra baik di depan publik, kini mereka justru menjadi bebal.

Ia mencontohkan bahwa pada Pemilu 2014, DPR berencana menambah 15 jumlah kursi anggota dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012. Namun, rencana itu urung terjadi karena desakan masyarakat.

Namun, rencana tersebut kini terlaksana dengan masuknya Pasal 186 UU No. 7 Tahun 2017.

"Pada 2014, mereka masih menjaga citra di mata masyarakat. Kini, justru berbalik dengan menambah 15 kursi tanpa kejelasan parameternya," ucap Titi. "Mereka seperti bebal dengan suara-suara kritis yang dikeluarkan masyarakat."

Titi bukan tak pernah ditawari bergabung ke dalam partai politik. Pada 2014, ada partai politik yang berusaha merekrut dia dengan mengiming-imingi kursi wakil sekretaris jenderal jika bersedia bergabung.

Pun, hingga kini, masih ada pula sejumlah partai yang berusaha merekrutnya.

"Namun semakin ke sini, mereka semakin paham untuk bagi tugas. Saya biar berada di jalur independen," katanya.

Titi Anggraini saat pengambilan gambar bersama Beritagar.id di Taman Tebet Honda,  Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (5/3/2019) sore.
Titi Anggraini saat pengambilan gambar bersama Beritagar.id di Taman Tebet Honda, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (5/3/2019) sore. Beritagar.id /Wisnu Agung Prasetyo
BIODATA Diperbarui: 21 Maret 2019

Titi Anggraini

Tempat tanggal lahir:

Palembang 12 Oktober 1979

Penghargaan:

  • Perempuan Penggerak Politik Keterwakilan Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2014.
  • Award, Civil Society Initiatives on Open Data, Open Government Partnership Summit, Paris, France, 2016.
  • Democracy Ambassador, International IDEA, 2017
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR