KUALITAS HIDUP

Ancaman obesitas di balik kemakmuran

Ilustrasi penderita obesitas.
Ilustrasi penderita obesitas. | Life_in_a_pixel /Shutterstock

Obesitas adalah masalah kesehatan serius. Pada 2017, lebih dari seperempat masyarakat Indonesia mengalami obesitas. Data menunjukkan tingkat kemakmuran menjadi salah satu pemicu, selain faktor genetis yang sulit dihindari.

Obesitas tidak sama dengan kelebihan berat badan belaka. Menurut standar WHO (Organisasi Kesehatan Dunia), seseorang dikatakan kelebihan berat badan saat ia memiliki Indeks Massa Tubuh atau Body Mass Index (BMI) 25 atau lebih.

Saat ini, BMI adalah metrik terpopuler untuk mengukur obesitas. Obesitas berlaku manakala BMI-nya mencapai 30 atau lebih. Pada sebagian besar individu, angka BMI menunjukkan jumlah lemak di dalam tubuh. Anda bisa menghitungnya dengan rumus ini.

Meski begitu, tak sedikit pakar kesehatan yang berargumen bahwa standar ini tidak dapat diandalkan. Sebab, BMI membagi berat badan dengan tinggi badan tanpa membedakan jaringan lemak dengan jaringan otot.

Misalnya pada atlet bina raga dengan BMI di atas 30, bukan semata-mata karena jaringan lemaknya tinggi. Karena itu, ia belum tentu mengalami obesitas. Bila Anda memiliki BMI di atas 30, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter untuk memastikannya.

Menurut data Kementerian Kesehatan dan BPS yang diolah Lokadata Beritagar.id, obesitas di Indonesia pada 2017 mencapai 25,8 persen penduduk. Data ini menyoroti warga berusia 18 tahun ke atas dari Pemantauan Status Gizi Kementerian Kesehatan.

"Lebih dari seperempat masyarakat Indonesia mengalami obesitas. Ini sangat mengkhawatirkan," ujar ahli nutrisi, Dr. dr. Inge Permadhi, M.S Sp.GK(K) ketika dimintai komentarnya tentang fenomena ini, Jumat (27/4/2018).

Di satu sisi, kata Inge, Indonesia belum bebas dari malnutrisi. Di sisi lain, harus menghadapi risiko penyakit tidak menular (PTM) yang disebabkan oleh obesitas.

Menukil situs Kementerian Kesehatan, PTM yang dimaksud adalah penyakit yang dapat dicegah dengan perubahan pola makan dan gaya hidup. Termasuk hipertensi, strok, diabetes melitus, penyakit jantung koroner, dan gagal ginjal kronis.

Para penderita obesitas tersebar di penjuru Indonesia. Dari 34 provinsi di Indonesia, DKI Jakarta adalah provinsi dengan obesitas tertinggi (37,1 persen). Berikutnya Aceh (36,4 persen), lalu Jawa Timur dengan tingkat obesitas mencapai 32,9 persen.

Sementara provinsi dengan penderita obesitas terendah di antaranya Bengkulu (23,2 persen), Jambi (23 persen), Kalimantan Selatan (22,5 persen), Nusa Tenggara Barat (22,3 persen), Kalimantan Barat (21,9 persen), dan Maluku (21,8 persen).

Tren yang nampak, wilayah dengan tingkat obesitas di atas rata-rata nasional memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tergolong tinggi. IPM selalu dikaitkan dengan keberhasilan pemerintah dalam membangun kualitas hidup penduduk; di sektor kesehatan, ekonomi, dan pendidikan.

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Indeks ini diperkenalkan UNDP (Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada 1990 dan dipublikasikan berkala dalam laporan tahunan HDR (Human Development Report).

Data IPM yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, provinsi dengan skor IPM sangat tinggi dan tinggi justru penduduknya lebih banyak yang menderita obesitas. Contoh paling nyata adalah DKI Jakarta.

Satu-satunya provinsi dengan skor IPM sangat tinggi itu justru mencatatkan tingkat obesitas paling tinggi di Indonesia. Atribut "Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota" yang disandangnya, menjelaskan keistimewaan Jakarta.

Tren tersebut rupanya tak hanya berlaku di Indonesia. Temuan gabungan UNICEF, WHO, dan Bank Dunia menunjukkan bahwa Asia pada 2016 merupakan rumah bagi separuh anak dengan kelebihan berat badan di dunia.

Seperti diulas dua peneliti lewat The Conversation, warga kota di negara berkembang makin rentan terhadap obesitas, terutama "di tengah megatren urbanisasi, globalisasi, dan industrialisasi suplai makanan".

Senada dengan ulasan tersebut, Inge menyatakan hal ini wajar terjadi. Kemakmuran, menurutnya, justru membuat akses orang terhadap makanan sehat terbatas.

Penjelasannya begini, saat orang bertambah makmur umumnya mereka akan lebih sibuk bekerja. Karena sebagian besar waktu digunakan untuk bekerja, kebutuhan untuk makan dipenuhi lewat makanan yang mudah didapat.

"Akhirnya mereka jajan. Karena sayang sudah keluar uang, akibatnya dihabiskan. Asupannya jadi lebih banyak dari kebutuhan," jelas Inge.

Padahal, makanan yang dibeli--bukan dimasak di dapur sendiri--cenderung mengandung kalori, lemak, gula, dan garam yang tinggi. Semuanya memicu berbagai penyakit.

Selain karena pilihan makanan, aktivitas dalam hal gerak badan jadi berkurang karena kesibukan. "Itu mengapa kegemukan atau obesitas sangat berhubungan dengan pendapatan," tuturnya.

Kondisi berbeda berlaku di provinsi ber-IPM sedang dan rendah. Penduduknya lebih sedikit yang mengalami obesitas. Misalnya di Nusa Tenggara Timur, dengan tingkat obesitas yang "hanya" mencapai 9,2 persen.

"Berbeda dengan di NTT mungkin mereka masih masak. Asupannya lebih sedikit, dan lagi makanan yang dimasak di dapur pasti lebih sehat dibanding yang dibeli," jelas Inge.

Pun demikian, korelasi ini tidak bersifat mutlak. Ada anomali, seperti di Maluku Utara. Skor IPM provinsi ini terbilang sedang, tetapi tingkat obesitas penduduknya termasuk lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Padahal konsumsi kalori setiap orang di Maluku Utara per harinya justru di bawah rata-rata nasional. Jika umumnya orang Indonesia mengonsumsi 2.152,64 kkal, orang Maluku Utara hanya mengonsumsi 1.783,27 kkal.

Anomali ini menurut Inge bisa dijelaskan. "Prinsipnya, kegemukan dipengaruhi berbagai faktor. Tapi yang utama dipicu lingkungan yang membuat seseorang mengonsumsi banyak makanan tapi aktivitasnya tidak sebanding."

Penjelasan Inge itu senada dengan uraian di situs Mayo Foundation for Medical Education and Research (MFMER). Ada banyak faktor penyebab obesitas, di antaranya aktivitas fisik, gaya hidup, dan faktor genetika.

Tingginya angka penderita obesitas di wilayah yang lebih "makmur", mengingatkan konsekuensi kemakmuran terhadap kesehatan publik. Penyesuaian perilaku atau gaya hidup, tegas Ine, sangat diperlukan.

"Orang harus sadar diri dulu bahwa dia harus mempunyai status gizi yang baik. Dengan demikian menjauhkannya dari risiko penyakit tidak menular," tandasnya.

Seperti dipaparkan dalam situs Kementerian Kesehatan RI, empat langkah dapat dilakukan untuk mengatasi obesitas. Dimulai dengan mengatur pola makan, pola aktivitas, psikoterapi, dan pengobatan.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR