REHABILITASI PASCA-BENCANA

Aturan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana

Ilustrasi pengumpulan donasi dalam bentuk uang.
Ilustrasi pengumpulan donasi dalam bentuk uang. | Tete Escape /Shutterstock

Wajar jika bencana alam memancing empati, menggerakkan orang untuk mengulurkan tangan. Keikutsertaan dalam upaya penanggulangan dan membantu korban bencana salah satunya bisa dilakukan lewat pengumpulan donasi.

Namun, perlu diketahui pengumpulan bantuan untuk korban bencana alam juga ada aturan resminya.

Tepatnya, sesuai Keputusan Menteri Sosial Nomor 01/HUK/1995 tentang Pengumpulan Sumbangan untuk Korban Bencana yang mengacu kepada UU No.9/1961, dinukil Hukumonline.com.

Kementerian Sosial menegaskan, pengumpulan dana sosial tidak boleh menggunakan rekening pribadi. Dikatakan oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial, Hartono Laras, pemakaian rekening atas nama pribadi dilarang karena tidak bisa memastikan apakah rekening itu terpisah dengan rekening dari masyarakat.

"Ketentuan Undang-Undang No 9 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah No 29 tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, penggalang dana tidak boleh atas nama pribadi," kata Hartono kepada Republika.

Lebih lanjut Hartono menegaskan, dampak dari pengumpulan dana tidak dalam bentuk kelembagaan adalah sulit untuk mengontrol aliran dana.

Perlu pastikan juga bahwa organisasi yang menghimpun sumbangan pun harus mendapat izin dari pejabat berwenang. Itupun setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam aturan perundang-undangan yang berlaku.

Hartono menjelaskan, sebelumnya harus ada bentuk permohonan tertulis kepada Menteri Sosial melalui Dinas Sosial di tingkat kabupaten atau provinsi.

Undang-undang Nomor 09 Tahun 1961 ini dikuatkan dengan PP No 29 tahun 1980 dan Keputusan Menteri Sosial No 56 Tahun 1996 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan oleh masyarakat.

Berikut ini poin penting yang perlu Anda pahami tentang aturan penggalangan dana:

1. Legalitas sumbangan

Berdasarkan izin dari pejabat yang berwenang, yang bisa mengajukan ini bukan perorangan, melainkan diajukan oleh organisasi. Bentuk usaha pengumpulan sumbangan dapat diselenggarakan dengan berbagai cara, misal pertunjukan, bazar, lelang, penjualan kupon sumbangan, dan sejenisnya.

Dari dana terkumpul, organisasi boleh mengambil 10 persen untuk pembiayaan usaha pengumpulan dana tersebut.

2. Cara pengajuan izin

Surat permohonan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan diajukan oleh organisasi pemohon kepada menteri/gubernur/bupati terkait dengan luas cakupan penggalangan dana itu akan dilakukan.

Jika secara nasional maka izinnya kepada menteri dan izin dari gubernur di tingkat provinsi begitu seterusnya.

Surat permohonan izin sumbangan harus dilengkapi nama dan alamat organisasi pemohon, waktu pendirian, susunan pengurus, kegiatan sosial yang telah dilaksanakan.

Selain itu juga maksud dan tujuan pengumpulan sumbangan, waktu penyelenggaraan, luas penyelenggaraan (wilayah, golongan), cara penyelenggaraan dan penyaluran, rencana pelaksanaan proyek dan rencana pembiayaan secara terperinci.

3. Durasi penggalangan dana.

Jika sudah mendapat izin pengumpulan sumbangan, maka mereka akan menerima izin berbentuk Surat Keputusan dan untuk jangka waktu selama-lamanya tiga bulan dan apabila dianggap perlu izin dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu bulan.

Jadi penggalangan dana yang resmi tidak lebih dari empat bulan. Jika lebih dari waktu itu, maka perlu dicek ulang izinnya.

4. Penggalangan dana tidak berizin dengan syarat

Pengumpulan dana sumbangan boleh tidak berizin asalkan merupakan kegiatan yang diwajibkan oleh hukum agama, hukum adat, adat kebiasaan, atau yang diselenggarakan dalam lingkungan terbatas dan kecil.

Misal untuk melaksanakan kewajiban hukum agama, untuk amal peribadatan yang dilakukan khusus di tempat ibadat, bagian menjalankan hukum adat atau adat kebiasaan. Atau pengumpulan dana yang dilakukan dalam lingkungan organisasi terhadap anggota mereka sendiri.

5. Sanksi pidana

Dalam Pasal 8 UU 9/1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, mereka yang melanggar bisa dikenakan hukuman pidana. Ancamannya adalah pidana kurungan penjara, paling lama tiga bulan dan denda paling tinggi Rp10 ribu.

6. Jika tidak punya rekening khusus

Jika tetap ingin mengadakan bantuan tetapi tidak punya rekening khusus, lebih baik bekerja sama dengan organisasi lain yang memiliki rekening atas nama yayasan atau perkumpulan yang berjejaring dengan Kementerian Sosial.

“Sebaiknya sih bisa bekerja sama dengan institusi-institusi pengelola bantuan yang sudah ada," imbuh Human Capital and Legal Directorate, Aksi Cepat Tanggap, Yhogi S. Gunawan.

Dinukil Tirto.id, Mika, Kepala Subdit Perijinan Undian Kementerian Sosial di bawah Direktorat Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial (PPSDBS), mengatakan hal senda. "Kalau enggak ada yayasan, ya kepanitiaan."

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR