Kehormatan adalah capaian, bukan tuntutan

Ilustrasi
Ilustrasi | Anton Watman /Shutterstock

Wakil rakyat protes lantaran tak ada sebutan "yang terhormat" dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR RI (12/9). Insiden itu mengundang komentar miring dari warganet di media sosial.

Salah satu komentar pedas, bisa dibaca dalam tulisan Blontank Poer di Detikcom. Ia bilang, predikat-predikat mulia itu tidaklah lahir begitu saja dalam kenyataannya di lapangan.

"Masyarakat menyematkan sebutan 'kiai', 'rohaniwan', 'tetua adat' kepada sedikit orang. Mereka dimuliakan, dihormati lantaran bukti kiprah sosialnya, yang bisa jadi berlangsung belasan hingga puluhan tahun," tulis narablog asal Solo tersebut.

Mengapa sebagian orang menganggap penghormatan artifisial semacam itu sebagai sesuatu yang besar nilainya dalam hubungan dengan sesama? Menurut analisis peneliti David De Cremer dan Laetitia B. Mulder, ada dua alasan.

Pertama, karena rasa hormat adalah sarana untuk mencapai tujuan. Dihormati menandakan apresiasi relasional yang memuaskan dalam hubungan manusia, seperti rasa memiliki dan reputasi.

Alasan kedua, rasa hormat juga dapat dilihat sebagai tujuan. Rasa hormat terhadap orang penting dalam hubungan sosial, dilakukan karena hal tersebut sesuatu yang kita harapkan secara moral.

Penghormatan membuat seseorang menjadi manusia yang autentik dan bermoral. Oleh karena itu, rasa hormat berfungsi sebagai fondasi penting dari moralitas.

Di sisi lain, sering kali harapan untuk dihargai dan dihormati orang lain berakar pada rasa takut bahwa keadaan sedang tidak baik. Mereka ini khawatir belum menjalankan peran yang seharusnya, juga takut belum membuat pencapaian yang cukup.

Validasi dari orang lain melalui ungkapan rasa hormat jadi penting untuk mengikis kekhawatiran tersebut, sehingga dirinya merasa lebih baik. Padahal, kita tidak selalu bisa menuntut orang lain memberikan apa yang kita butuhkan.

Karena itu, kehormatan adalah sebuah capaian, bukan tuntutan. Seseorang mendapatkan status terhormat, karena menjalani hidup secara terhormat. Mereka tidak suka berbohong, tidak curang, apalagi menyalahgunakan kepercayaan.

Jika orang menaruh hormat semata-mata karena gelar, mana tahu hal itu sebenarnya bersifat paksaan. Penghormatan bukan soal titel, terlebih lagi karena klaim. Modal utama mendapatkannya adalah kredibilitas yang baik.

Mengukur rasa hormat

Rasa hormat dibutuhkan dalam berbagai kondisi; mulai dari hubungan antarpasangan dalam pernikahan, hingga politik internasional. Harus ada semacam kode etik perilaku yang membatasi kepentingan pribadi, kesediaan bekerja sama, dan sikap rela berkorban demi kepentingan yang lebih besar.

Melalui rasa hormat, setiap individu dalam kelompok memperlakukan individu yang lain tanpa prasangka buruk--bahkan saat ragu-ragu dengan prasangka tersebut.

Untuk menilainya, Ronnie Janoff-Bulman dan Amelie Werther dari Oxford menyodorkan dua hal; moralitas dan kompetensi. Dalam riset mereka, responden ditanya, siapa tokoh yang mereka hormati, dan apa alasannya. Demikian pula, responden diminta menyebutkan siapa yang tak dihormati, beserta alasannya.

Kurang lebih setengah dari 305 responden kemudian diminta memilih tokoh di dalam jajaran keluarga mereka sendiri, atau jejaring pertemanan. Kemudian setengah lainnya diminta memilih tokoh dari figur publik.

Mereka menyimpulkan, moralitas dan kompetensi seseorang itulah yang menjadi penyumbang terbesar munculnya rasa hormat.

Moralitas, diukur berdasarkan sikapnya terhadap kelompok. Apakah ia punya tujuan sendiri, yang menyimpang dari tujuan kelompok atau komunitas? Dapatkah ia dipercaya? Sampai batas mana ia mampu mendahulukan kepentingan publik, daripada kepentingannya sendiri?

Sedangkan penilaian terhadap kompetensi, meliputi persepsi publik terhadap pengetahuan, dan keterampilan seseorang--sejauh mana ia bisa berkontribusi terhadap pencapaian tujuan bersama dalam komunitas tempatnya berdiam?

Rasa hormat yang muncul karena kompetensi dan moralitas inilah yang sering berbelok menjadi rasa hormat atas titel, atau gelar. Atribut tersebut kerap menjadi standar penilaian, bukan terhadap pencapaian moral dan kompetensi yang sesungguhnya.

Padahal, moral dan kompetensi tak bisa disederhanakan lewat sekadar titel atau atribut. Apalagi dalam masyarakat yang memungkinkan seseorang berbuat curang untuk mendapatkan titel atau atribut tersebut.

Keteguhan seseorang dalam menegakkan kode etik, norma, atau moral yang berlaku dalam masyarakatnya; serta kontribusinya terhadap pencapaian tujuan masyarakat melalui kompetensi yang dikuasai, akan memupuk rasa hormat tanpa perlu diminta.

BACA JUGA