Kenali jenis surat kepemilikan rumah dan properti sebelum memutuskan beli

SPONSOR: BCA
Ilustrasi jenis surat kepemilikan rumah dan properti
Ilustrasi jenis surat kepemilikan rumah dan properti | /Shutterstock

Selain masalah harga, saat berburu rumah dan properti, hal lain yang juga wajib menjadi perhatian khusus adalah soal status surat kepemilikan rumah. Pasalnya, tidak semua properti yang dijual disertai dengan sertifikat hak milik (SHM).

Menurut aturan UU No. 5 Tahun 1960, sertifikat rumah dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan hak-haknya. Jangan sampai Anda keliru memegang surat kepemilikan rumah yang bisa berujung Anda tidak dapat mempertahankan tempat tinggal di kemudian hari.

Supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, ada baiknya Anda mengetahui informasi jenis-jenis sertifikat rumah berikut ini.

Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)

Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) adalah jenis sertifikat yang memungkinkan pemegangnya menggunakan bangunan dalam kurun waktu tertentu. Biasanya, SHGB memiliki batas waktu tertentu, 20 hingga 30 tahun, dan dapat diperpanjang lagi setelahnya.

Ketika sudah melewati batas waktu, pemegang SHGB harus mengurus perpanjangan SHGB tersebut. Lahan dengan status HGB ini biasanya dikelola oleh pihak pengembang (developer), seperti perumahan atau apartemen, dan juga untuk gedung perkantoran.

Jika Anda membeli rumah, periksa terlebih dahulu status sertifikatnya. Jika masih berstatus SHGB, artinya Anda tidak punya kuasa atas tanah tersebut dan tidak dapat diwariskan.

Girik

Tanah girik umumnya adalah tanah yang berstatus milik adat dan belum dicatatkan ke kantor pertanahan. Surat girik digunakan sebagai penanda atau penguasaan lahan dan bisa digunakan sebagai surat untuk membayar pajak.

Biasanya, jika membeli tanah atau bangunan berstatus girik, Anda harus memeriksa juga surat atau bukti penunjang lain, seperti Akta Jual Beli. Berbeda dengan SHM, tanah atau bangunan dengan surat girik tidak memiliki kepastian hukum.

Akta Jual Beli

Akta Jual Beli (AJB) merupakan bentuk perjanjian jual beli dan menjadi salah satu bukti pengalihan hak atas tanah sebagai akibat dari jual beli. AJB dapat terjadi dalam berbagai bentuk kepemilikan tanah, baik hak milik, hak guna bangunan, maupun girik.

Saat Anda tertarik membeli rumah dan bangunan lain yang surat kepemilikannya masih dalam bentuk AJB, sebaiknya lakukan pengecekan AJB tersebut ke beberapa lembaga terkait untuk menghindari kasus AJB ganda yang dapat menghilangkan hak Anda atas rumah tersebut karena klaim dari orang ketiga yang memiliki surat serupa.

Sertifikat Hak Milik (SHM)

Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah jenis sertifikat dengan kepemilikan hak penuh atas lahan atau tanah oleh pemegang sertifikat tersebut. SHM juga menjadi bukti kepemilikan paling kuat atas lahan atau tanah yang bersangkutan karena tidak ada lagi campur tangan atau pun kemungkinan kepemilikan oleh pihak lain.

Hak Milik bersifat turun temurun, dapat diperjualbelikan, dijadikan jaminan, atau bagunan atas utang. Tidak hanya itu, SHM yang hanya diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia (WNI), juga dapat menjadi alat yang kuat untuk transaksi jual beli maupun penjaminan kredit atau pembiayaan perbankan.

Lantas, bagaimana mengganti status kepemilikan rumah menjadi SHM

Jika Anda membeli rumah masih dalam bentuk kepemilikan di luar SHM, misalnya Sertifikat Hak Guna Bangunan, disarankan untuk meningkatkan status kepemilikan ke SHM untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Tersebab hal itu, ada beberapa poin yang harus Anda ketahui perihal syarat perubahan status dari SHGB ke SHM yang diatur dalam Keputusan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 6 Tahun 1998.

Pertama, Anda harus mempersiapkan sertifikat kepemilikan asli, kartu keluarga, ijazah, STNK, dan SIM. Dokumen tersebut sangat dibutuhkan ketika kamu hendak mengganti status kepemilikan rumah ke SHM.

Kedua, siapkan fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), fotokopi identitas diri, fotokopi surat bukti pajak bumi dan bangunan (PBB) terakhir, serta surat pernyataan untuk pengubahan status sertifikat kepada kepala kantor pertanahan setempat.

Terakhir, bayar biaya kepengurusan surat sesuai tarif peningkatan SHGB ke SHM tergantung Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang nantinya akan masuk ke dalam kas negara.

Selesai urusan pengecekan surat kepemilikan rumah, pekerjaan selanjutnya adalah memilih layanan kredit pemilikan rumah (KPR) yang sesuai dengan kemampuan keuangan Anda, seperti layanan KPR BCA yang memberikan kemudahan cicilan, khususnya bagi calon pembeli rumah pertama.

Salah satu kemudahan yang diberikan oleh KPR BCA adalah keringanan down payment (DP) hingga 10% dan bunga yang kompetitif dan relatif stabil. Tidak hanya itu, pengajuan aplikasi kreditnya pun bisa dilakukan lewat online. Cek langsung promo dan penawaran terbaru dari KPR BCA di tautan berikut.

SPONSOR: BCA
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR