PELECEHAN SEKSUAL

Melaporkan kasus pemerkosaan

Ilustrasi korban pelecehan seksual
Ilustrasi korban pelecehan seksual | Creativa Images /Shutterstock

Takut, sedih, malu, trauma, stres, depresi, hingga ada keinginan untuk bunuh diri, adalah beberapa hal yang dialami para korban pemerkosaan. Korban pemerkosaan bisa melapor dan berusaha memperoleh keadilan. Bagaimana caranya?

"Pertama, tenangkan diri Anda dan jangan membersihkan diri serta bukti-bukti apapun. Kemudian, cari pertolongan terdekat, secara jarak atau emosi agar mendapat pertolongan dan dukungan," kata Sri Nurherwati, Komisioner Komnas Perempuan, kepada Beritagar.id Rabu (12/12/2018).

"Anda juga perlu melapor pada unit perlindungan perempuan dan anak agar barang bukti diamankan. Mintalah pengantar visum, layanan medis, dan rujukan pendampingan. Bisa juga menghubungi lembaga pendamping terdekat dan psikolog untuk mengatasi trauma."

Perempuan yang biasa dipanggil Nurher tersebut juga mengatakan bila dalam kondisi diperkosa, cakar atau gigit pelaku untuk tinggalkan bekas di tubuhnya. Ini bisa jadi bukti kalau ada kekerasan.

Ikhwan Sapta Nugraha, pengacara dari LBH Yogyakarta, mengatakan dari sudut pandang hukum, ada dua langkah yang bisa dilakukan untuk mengadukan kasus pemerkosaan.

"Pertama adalah dokumentasi. Dokumentasi tidak harus selalu foto, bisa juga dengan reaksi, misalnya, berteriak. Jadi orang-orang sekitar bisa menyadari ada yang salah, dan bisa menjadi saksi," katanya.

"Langkah kedua adalah membuat laporan resmi di kantor polisi terdekat. Saya sangat menyarankan perempuan didampingi saat membuat laporan. Kalau belum ada pengacara, bisa minta temani salah satu saksi, kawan, atau anggota keluarga."

Menurut Ikhwan, pendampingan sangat penting untuk mencegah polisi menanyakan pertanyaan-pertanyaan diskriminatif seperti apakah korban merasakan kenikmatan saat diperkosa atau menyalahkan perempuan karena pakaian.

Ke mana korban harus melapor?

Dalam kesempatan lain, Pimpinan Ombudsman RI, Ninik Rahayu Maksoem mengatakan kepada Beritagar.id ada beberapa institusi yang bisa dihubungi untuk mengadukan kasus pemerkosaan.

Misalnya kantor polisi terdekat, rumah sakit, Komnas Perempuan, Kementerian Hukum dan HAM, atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Korban juga bisa menghubungi lembaga masyarakat sipil lain, salah satunya LBH Apik, lembaga khusus menangani korban kekerasan pada perempuan dan anak-anak.

Berikut beberapa kontak yang bisa dihubungi untuk membantu melaporkan kasus pemerkosaan:

  • Layanan pengaduan masyarakat Kemenpppa: 082125751234
  • Situs Kemenpppa.go.id
  • LBH Apik: (021) 87797289 dan 081388822669
  • Komnas Perempuan: (021) 3903963

Kata Nurher, saat melapor, korban harus bisa membawa bukti untuk memperkuat keterangan. Nurher menjelaskan ada lima bukti dianggap sah, yaitu keterangan korban, saksi, ahli, surat, dan pengakuan pelaku.

Jika laporan diabaikan

Bagaimana bila korban sudah berani melaporkan apa yang dialaminya, tetapi laporannya tidak ditindaklanjuti?

Bila ini terjadi pada lembaga pemerintah, seperti polisi, rumah sakit, kementerian, atau Komnas Perempuan, Anda bisa melaporkan kepada Ombudsman.

"Jika ada maladminstrasi dalam penanganan, bisa melaporkan ke Ombudsman. Bawa KTP atau KK sebagai identitas diri. Bila ada bukti tertulis mengenai laporan tidak ditindaklanjuti juga bisa dibawa," tutur Ninik.

Jika tak punya bukti tertulis soal laporan tidak ditindaklanjuti korban tetap bisa lapor ke Ombudsman dan menjelaskan kronologi secara langsung. "Ombudsman akan memastikan institusi-institusi yang punya tanggung jawab untuk menindaklanjuti laporan menjalankan tugasnya," jelasnya.

Anda bisa langsung datang ke kantor pusat Ombudsman di Kuningan, Jakarta Selatan, atau ke ke kantor perwakilan yang tersebar di 34 provinsi. Ombudsman juga membuka layanan melalui telepon di nomor 137 dan 0821373737.

Lies Sulistiani dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bicara untuk kasus pelecehan mahasiswi UKI di bus Trans Jakarta, meminta kepolisian tidak menyepelekan kasus pelecehan. Sebab, dampaknya bagi korban bisa mendalam.

Kata Lies, polisi harus melakukan kajian secara komprehensif melalui pendekatan psikologis kepada korban dan pelaku. Prosesnya bisa melibatkan psikolog Polri untuk mendalami dugaan tindak pidana jika tidak ditemukan bukti fisik pada korban.

"Pada beberapa pelecehan seksual cukup berat tidak jarang bukti fisik justru dihilangkan oleh pelaku, termasuk yang ada pada diri korban," tukas Lies.

Lebih lanjut Lies mengingatkan bahwa jika tidak ada persetujuan, tindakan seksual sekecil apapun bisa dianggap pelecehan. Selama tanpa persetujuan, colekan sedikit pun bisa memberikan dampak kurang menyenangkan.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR