5 pertanyaan tentang laporan harta pejabat

MELAPOR, LAPORKAN | Jangan sampai ada pejabat yang sok miskin dalam laporannya padahal kenyataannya kaya raya.
MELAPOR, LAPORKAN | Jangan sampai ada pejabat yang sok miskin dalam laporannya padahal kenyataannya kaya raya. | Antyo /Beritagar.id

Pada masa Syafruddin Prawiranegara (1911 - 1989) menduduki aneka jabatan -- antara lain menteri keuangan dan gubernur bank sentral -- belum ada formulir LHKPN. Itu lho, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Akan tetapi sejumlah catatan menyebutnya sebagai pejabat yang sederhana -- bahkan miskin. Pernah di masa perjuangan dulu istri Syafruddin, Tengku Halimah Syehabuddin, ibu dari empat anak, berjualan sukun goreng (Republika, 25/5/2011).

Demikian pula Haji Agus Salim (1884 - 1954). Menteri luar negeri saat Indonesia baru menapaki awal perjalanan itu dikenal hidup sederhana. Ia dan ketujuh anaknya sering berpindah rumah kontrakan, bahkan pernah tinggal dalam satu kamar (Beritagar, 8/10/2014).

Zaman telah berubah. Sumber rezeki kian beragam. Gaji abdi negara juga membaik. Namun khalayak tetap berhak mempertanyakan kewajaran kekayaan pejabat publik. Termasuk di antara mereka adalah penegak hukum (Beritagar, 14/1/2015).

Kebetulan sejak 1999 ada UU yang mengatur penyelenggara negara agar terbebas dari korupsi. Salah satunya adalah pelaporan harta kekayaan.

Tentang siapa yang harus melaporkan harta, kepada siapa, apa saja yang dilaporkan, dan seterusnya, sila melihat infografik.

Pekan lalu isu ini mengemuka karena 203 dari 560 anggota DPR belum menyerahkan LHKPN (Beritagar, 11/3/2016).

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR