Dana haji: status terakhir dan syarat pemanfaatan

SYARAT | Tak mudah memanfaatkan dana haji bagi kepentingan pemerintah. Harus sesuai UU dan prinsip syariah.
© Sandy Nurdiansyah /Beritagar.id

M. Sholeh, seorang advokat dari Surabaya, Jawa Timur, pekan ini menggugat UU Nomor 34/2014 tentang tentang Investasi Dana Haji ke Mahkamah Konstitusi.

Salah satu alasan, UU yang terbit semasa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono itu menjadi landasan pemungutan persekot mahal. "Calon haji dipaksa pemerintah dengan berbiaya tinggi," ia berujar (detikNews, 9/8/2017).

Memang, tak kunjung usai silang pendapat ihwal dana haji. Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Jimly Asshiddiqie, setuju jika dana itu dipinjam untuk membiayai proyek infrastruktur (Kumparan, 9/8/2017).

Dua pekan sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI, Fahri Hamzah, menolak rencana pemanfaatan dana haji untuk pembangunan infrastruktur. Ia bilang, "Nanti dilaknat oleh Allah!" (Kompas.com, 28/7/2017)

Ringkasan perihal dana haji itu Beritagar.id kemas menjadi infografik.

MUAT LAGI
x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.