HTI berhak membela diri, pemerintah bisa kalah

AKHIRNYA... | Namun proses belum sampai ke ujung, karena ada proses peradilan. Harus ada bukti dan argumentasi dari masing-masing pihak.
© Antyo /Beritagar.id

Pembubaran dan pelarangan terhadap Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), kemarin (8/5/2017), tak cukup dengan maklumat Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Wiranto. Harus ada langkah hukum.

Pemerintah pun akan menempuh prosedur sesuai Pasal 70 UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas).

Merujuk pasal itu, pembubaran harus diputuskan oleh pengadilan. Ormas termohon pun diberi kesempatan membela diri -- lihat infografik.

Tentang tudingan terhadap organisasinya, Juru Bicara HTI, Muhammad Ismail Yusanto, dalam jumpa pers di Jakarta, menyatakan, "Apa yang dipersangkakan kepada kami? Karena kami tidak pernah diundang untuk dimintai keterangan..." (Berita Dalam Negeri, laman situs web HTI, 8/5/2017)

Yusril Ihza Mahendra, guru besar hukum tata negara, yang juga politikus (Ketua Umum Partai Bulan Bintang) dan pengacara, pun pernah menjadi menteri hukum dan HAM, berkomentar, "... pembubaran yang diajukan oleh jaksa atas permintaan pemerintah itu bisa dikalahkan di pengadilan oleh para pengacara HTI." (Tempo.co, 9/3/2017)

Catatan Redaksi: Infografik telah direvisi dengan menghilangkan dot (bulatan) pada garis pengarah Tunisia yang sebelumnya ada di laut.

x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.