INFOGRAFIK

Infografik: Khawatir tenaga kerja asing banjiri Indonesia

Terbitnya Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 228 Tahun 2019, membuat sejumlah pihak khawatir akan memicu membludaknya tenaga asing ke Indonesia.
Terbitnya Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 228 Tahun 2019, membuat sejumlah pihak khawatir akan memicu membludaknya tenaga asing ke Indonesia. | Bagus Triwibowo /Beritagar.id

Hanif Dhakiri meneken Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Kepmenakertrans) Nomor 228 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing.

Keputusan tersebut, diperkirakan Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timbul Siregar, dapat memicu bertambahnya jumlah penggunaan tenaga kerja asing (TKA) pada 2019 hingga 20 persen dari total tahun lalu sebanyak 95.335 orang.

Menilik data Kemenaker, jumlah TKA tahun 2018 itu meningkat 10,8 persen dari tahun 2017 yang mencapai 85.974 orang. Adapun, jumlah TKA pada 2015 mencapai 77.149 orang dan mencapai 80.375 orang pada 2016.

Memang, jika dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja yang 136,18 juta, jumlah TKA masih rendah. Namun Timbul khawatir apabila Kepmenakertrans 228 ini dilaksanakan, TKA akan membanjiri Indonesia.

Kekhawatiran itu ditepis oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal (Plt Dirjen) Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Aris Wahyudi. Menurutnya, para tenaga kerja asing tetap tidak bisa seenaknya masuk.

"Ada namanya assessment atau uji kelayakan. Nanti ada forum di kami di Binapenta," tegas Aris.

Namun penolakan terus muncul, seperti disuarakan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Mereka akan menggugat Kemenakertrans.

Presiden KSPI Said Iqbal bilang, gugatan akan dilayangkan ke Mahkamah Agung (MA) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam dua atau tiga pekan ke depan. "PTUN untuk administrasinya, MA untuk isi materi keputusan menterinya."

Alasan penggugatan sebut Said, lantaran melanggar Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ia menjelaskan, UU Ketenagakerjaan membatasi tenaga kerja asing.

Kedua, masuknya tenaga kerja asing ini bisa menurunkan kesempatan pekerja lokal mendapatkan pekerjaan di negaranya sendiri. Ketiga, peraturan menteri itu tak memerinci apakah buruh kasar tanpa keterampilan atau dengan keterampilan.

Ironisnya, angka pengangguran, meski trennya terus menurun, tetap menjadi pekerjaan rumah Pemerintahan RI. Tengok saja data Badan Pusat Statistik dan Wolrd Bank dari 1991-2018. Indonesia selalu "juara" dalam jumlah pengangguran dibandingkan dengan Thailand, Malaysia, dan Filipina --> simak Lokadata.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR