INFOGRAFIK

Infografik: Teguran KPI pada SpongeBob dilawan warganet

Teguran dan sanksi KPI pada 14 program siaran menjadi sorotan dan mendapat perlawanan warganet.
Teguran dan sanksi KPI pada 14 program siaran menjadi sorotan dan mendapat perlawanan warganet. | Bagus Triwibowo /Beritagar.id

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menegur 14 program siaran di sejumlah lembaga penyiaran, televisi, dan radio, lantaran melanggar aturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS) KPI tahun 2012. Dari 14 siaran yang ditegur, di antaranya tayangan Spongebob dan program promo film Gundala.

Soal film SpongeBob Squarepants Movie, ada dua alasan yang dijadikan dasar KPI untuk memberikan teguran dan sanksi.

Pertama, film itu memuat tindakan kekerasan seekor kelinci terhadap kelinci lain: memukul wajah dengan papan, menjatuhkan boling dari atas sehingga mengenai kepala, melayangkan palu ke wajah, dan memukul pot kaktus menggunakan raket ke arah wajah.

"Kedua, bahwa Program The SpongeBob Squarepants Movie...terdapat adegan melempar kue tart ke muka dan memukul menggunakan kayu," tulis KPI dalam surat keputusan dengan Nomor 385/K/KPI/31.2/09/2019.

Sedangkan soal siaran promo film Gundala, KPI menuangkannya dalam surat keputusan KPI No 390/K/KPI/31.2/09/2019. Program Siaran Promo Film Gundala yang ditayangkan TV ONE pada 30 Juli 2019 mulai pukul 14.42 WIB terdapat kata kasar yakni "bangsat".

Menuai kritik

Langkah KPI menuai kritik dan perlawanan dari warganet, terutama pengguna platform Twitter pada Minggu (15/9/2019) pagi hingga malam, dan menjadi trending topik. Bahkan, Senin (16/9) pagi cuitan perlawanan masih disuarakan warganet, termasuk sutradara film Gundala, Joko Anwar di akun Twitter-nya.

"Kalau ada lembaga yang anggap tontonan kayak SpongeBob melanggar norma kesopanan, lembaga itu nggak layak dipercaya menilai apapun di hidup ini," cuit Joko, disertai hastag (tanda pagar/tagar) #BubarkanKPI.

Joko juga melampirkan penjelasan kata "bangsat" dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam utas cuitannya.

Tugas KPI

Menilik profil KPI di laman resminya, lembaga negara independen ini bercita-cita: "Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia."

KPI dibentuk berdasarkan Undang-undang (UU) Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. Semangatnya adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik sehingga harus dikelola oleh badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan.

Semangat baru ini berbeda dengan landasan dalam UU Penyiaran sebelumnya, yakni UU No. 24 Tahun 1997 Pasal 7, yang menyatakan bahwa penyiaran dikuasai oleh negara, pembinaan dan pengendaliannya pun dilakukan oleh pemerintah.

KPI yang dibentuk pasca Reformasi 1998 atau setelah tumbangnya kekuasaan Soeharto, ingin menjadi lembaga penyiaran yang berbeda seiring dengan semangat perubahan dan demokrasi.

Proses demokratisasi menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Lantaran frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat.

Dasar dari fungsi pelayanan informasi yang sehat adalah seperti yang tertuang dalam UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, yaitu Diversity of Content (Prinsip Keberagaman Isi) dan Diversity of Ownership (Prinsip Keberagaman Kepemilikan). Dua prinsip inilah yang, konon, menjadi landasan bagi setiap kebijakan KPI.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR