Jerat hukum dalam Pilkada DKI 2017

JERAT HUKUM | Ingin menang itu wajar bahkan harus, tapi cara mencapai kemenangan juga mesti dipertimbangkan. Ingat, tujuan tak menghalalkan cara dalam mengalahkan lawan tanding. Hukum sudah mengaturnya -- tentu dengan menyediakan celah.
© Antyo /Beritagar.id

Macam apa saja penggangguan terhadap pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta 2017, dua lembaga ini lebih paham. Pertama: Badan Pengawas Pemilu DKI (Bawaslu DKI). Kedua: Polda Metro Jaya.

Masih kurang sebulan hari pencoblosan putaran kedua Pilkada DKI berlangsung. Baru nanti, Rabu 19 April 2017, tempat pemungutan suara (TPS) di Ibu Kota berfungsi lagi, mengulangi acara dua bulan sebelumnya, 15 Februari lalu.

Perihal prinsip pemilihan umum, termasuk pilkada, UUD 1945 sudah menggariskannya. Pasal 22E ayat (1) menyebutkan asasnya: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Adapun di tingkat undang-undang, salah satu contoh hukum pelarang gangguan pilkada adalah UU Pilkada.

Berikut ini isi pasal sebelum teringkaskan dalam infografik.

Pasal 178D: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 178H: Setiap orang yang membantu pemilih untuk menggunakan hak pilih dengan sengaja memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 182A: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

MUAT LAGI
x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.