Penodaan agama, denda Rp4.500, dan dialog

JERAT | Sebagian kalangan hukum, dan korban, menyebut pasal penodaan agama sebagai pasal karet karena mudah dibengkokkan dan diulur. Ada yang berpendapat pasal ini merugikan minoritas.
© Antyo /Beritagar.id

Penodaan agama -- masyarakat menyebutnya penistaan agama -- diancam hukuman bui dan denda Rp4.500. Ya, empat ribu lima ratus rupiah menurut Pasal 156, 156(a), dan 157 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kalau ancaman hukuman maksimum untuk kurungan sih ada yang 2,5 tahun, empat tahun, dan lima tahun. Sila melihat infografik.

Akan tetapi masalah yang mengemuka, setiap kali ada pemerkaraan hukum penodaan agama, adalah masih perlukah pasal itu?

Kasus yang terbaru, dan sudah sampai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, menimpa Gubenur DKI Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama (9/5/2017). Ia divonis dua tahun penjara dan langsung dipenjara sehingga dinonaktifkan sebagai gubernur.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), yang berkantor di Jakarta, mengkritik putusan dalam kasus Ahok.

Bagi ICJR, "Pasal 156 a KUHP adalah rumusan yang tidak dirumuskan dengan sangat ketat dan karenanya dapat menimbulkan tafsir yang sangat beragam dalam implementasinya."

Pasal penodaan agama itu disebut "... telah berkembang sedemikian jauh sehingga seringkali merugikan kepentingan kelompok minoritas."

Maka ICJR sejak lama mendorong upaya penghapusan pasal-pasal penodaan agama dalam Rancangan KUHP.

Adapun terhadap kasus Ahok, ahli hukum tata negara Refly Harun, yang meraih doktor di Universitas Andalas, Padang, Sumatra Barat, berpendapat Pasal 156 (a) adalah pasal karet yang diwarnai subjektivitas. Dialog pemuka agama ia harapkan dapat menyelesaikan masalah.

Refly katakan subjektif karena ucapan sebagai bukti belum cukup. "Masalah ketersinggungan relatif, ada yang tersinggung, ada yang tidak. Tapi kita harus lihat tindakan nyata yang dianggap menistakan. Misalnya, menginjak Alquran, Injil, Taurat, menyobek-nyobek, dan sebagainya." (Kompas.com, 14/5/2017)

Baiklah, lalu soal denda bagaimana? Infografik menyebutkan Rp4,5 juta, bukan Rp4.500. Karena bukan merupakan kutipan pasal, Beritagar.id menyimpulkannya dari pedoman konversi oleh Mahkamah Agung (MA).

Menurut Peraturan MA No. 2 Tahun 2012, denda ringan semisal Rp2.500 dalam Pasal 364, 373, dan lainnya, harus dibaca Rp2, 5 juta karena dikalikan seribu. Terhadap pasal-pasal lain dalam KUHP yang memuat denda, menurut Pasal 4 Perma itu, hakim wajib melipatgandakan seribu kali.

Kenapa muncul angka Rp2.500 dan Rp4.500 dalam KUHP? Perma mengatakan bahwa nilai itu berdasarkan harga emas pada 1960. Ya, 57 tahun silam.

x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.