Komunitas Punk, Street Dog, di Peunayong, Aceh.
Komunitas Punk, Street Dog, di Peunayong, Aceh. Akmal M. Roem / Beritagar.id

Anak muda Banda Aceh di tengah syariat Islam

Cerita anak muda Banda Aceh tentang aktivitas dan kreativitas mereka di tengah syariat Islam.

Pada cambukan keenam, perempuan itu mengangkat tangan kanan ke udara. Tangan kirinya menutupi wajah yang sepintas terlihat merintih. Ia meminta cambukan dihentikan.

Sang algojo, yang wajahnya tertutup cadar, berhenti mengayun rotan. Tim medis jaksa mendekati perempuan itu. Lepas berbicara sebentar, jaksa bertitah: cambukan dilanjutkan.

Pada cambukan kesepuluh, perempuan itu kembali meminta algojo berhenti. Kali ini, jaksa dan tim medis sepakat: cambukan dihentikan.

Perempuan itu, VR (21), menerima hukuman cambuk setelah Mahkamah Syariah Banda Aceh memutuskan dia bersalah melanggar Pasal 25 ayat 1 Qanun (Peraturan Daerah) No. 6/2014 tentang Hukum Jinayat. Mahasiswi salah satu perguruan tinggi di Aceh itu tertangkap polisi syariah ketika bermesraan dengan pacarnya, MS (23).

Selain VR dan MS, ada empat pasangan lagi yang dicambuk pada hari itu (23/5), di depan Masjid Syuhada Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Termasuk satu pasangan gay, yang dicambuk 83 kali.

VR dan MS masing-masing dicambuk 27 kali. Setelah cambukan terhadap semua terhukum selesai, VR kembali dicambuk demi menghabiskan sisa hukuman.

Pagi itu, sekitar seribu orang berkumpul di depan Masjid Syuhada untuk menyaksikan eksekusi hukuman cambuk. Penonton lebih banyak anak muda, termasuk beberapa remaja dengan baju sekolah. Masjid Syuhada berjarak sekitar satu kilometer dari dua kampus terbesar di Aceh, Universitas Syiah Kuala dan Universitas Islam Negeri Ar Raniry.

Sejumlah spanduk dukungan atas eksekusi cambuk tampak di halaman masjid. Beberapa orang dengan peci Front Pembela Islam (FPI) berusaha mengatur penonton. Mereka coba memisahkan laki-laki dengan perempuan agar tidak berbaur. Beberapa orang mematuhinya, yang lain tak peduli.

Eksekusi dilakukan di atas panggung berukuran empat kali empat meter. Sekitar tiga meter dari panggung, dipasang pagar besi yang jadi pembatas bagi penonton. Turut hadir di atas panggung: jaksa, tim medis, dan algojo.

Sebelum eksekusi, jaksa membacakan nama, alamat, serta jumlah cambukan terhadap tervonis. Tatkala jaksa memberi perintah "siap" kepada algojo, para penonton ikut bersorak: "siap!". Penonton pun tak segan mengkritik algojo yang dianggap lemah. "Bek leumoh that, beu teuga! (jangan lemah, yang kuat!)."

Qanun Hukum Jinayat mengatur sepuluh tindak pidana yang diancam hukum cambuk: khamar (minuman keras), maisir (judi), khalwat (berduaan laki laki dan perempuan), ikhtilath (bermesraan), zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf (menuduh orang berzina), liwath (gay), dan musahaqah (lesbian).

Hukuman utama adalah cambuk, selain denda dan penjara. Jumlah cambukan bervariasi, antara 10-175 kali. Hukuman tertinggi ditujukan untuk pemerkosa, yang diancam 120-175 kali cambuk.

Formalisasi syariat Islam di Aceh mulai terjadi sejak akhir 1990-an. Hal itu muncul beriring masifnya aktivitas Gerakan Aceh Merdeka (GAM), serta seruan referendum yang meluas di Aceh.

Pemerhati Aceh, Fadlullah Wilmot, mencatatnya dalam riset, Shari'a in Aceh; Panacea or Blight. Menurutnya, setelah reformasi, elit politik Jakarta menawarkan syariat Islam di Aceh melalui UU No.44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Dua tahun kemudian, pemerintahan Gus Dur memberlakukan UU No. 18/2001 tentang Otonomi Khusus Aceh yang mengatur pembentukan Mahkamah Syariah.

Merujuk dua aturan itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Gubernur Aceh Abdullah Puteh melahirkan Qanun No.11/2002. Qanun ini mengatur tentang aqidah, ibadah dan syiar Islam. Qanun juga melahirkan Wilayatul Hisbah (polisi syariat). Sejak itu, cara berpakaian mulai diatur, terutama perempuan.

Penerapannya kian dikuatkan dalam UU No.11/2006 tentang Pemerintah Aceh. UU pada tingkat pusat itu lantas didetailkan dalam wujud Qanun No. 6/2014 tentang Hukum Jinayat.

Sebagai informasi, dalam wawancara dengan BBC Indonesia, Wakil Presiden Jusuf Kalla, menyampaikan perjanjian damai Aceh (MOU Helsinki, 2005) tidak memuat soal syariat Islam. "Itu tercantum terlebih dahulu di UU Khusus Aceh di mana daerah khusus itu dapat memberlakukan hukum-hukum yang khusus yang disetujui oleh DPR Aceh," katanya.

Eksekusi cambuk terhadap seorang perempuan yang divonis bermesraan dengan laki-laki, di Masjid Syuhada Lamgugob, Banda Aceh.
Eksekusi cambuk terhadap seorang perempuan yang divonis bermesraan dengan laki-laki, di Masjid Syuhada Lamgugob, Banda Aceh. | Suparta /Beritagar.id

Banda Aceh menjadi kota mati setelah tsunami menghantam pada Desember 2004. Ketika proses pembangunan kembali pasca-tsunami berlangsung, Banda Aceh menjadi sangat terbuka. Banyak orang dari pelbagai penjuru dunia berkumpul, mulai dari tentara negara asing hingga pekerja sosial.

Tsunami juga menjadi cambuk bagi Pemerintah Indonesia dan GAM untuk maju ke meja perundingan.

Setahun setelah tsunami, kota menjadi hidup kembali. Bangunanserta jalan-jalan yang rusak mulai dibersihkan dan dibangun. Keadaan kian membaik setelah perjanjian damai antara Pemerintah Indonesia dengan GAM diteken di Helsinki, Finlandia (15 Agustus 2005).

Saat ini, selain warung kopi tradisional, kafe-kafe banyak tumbuh di setiap sudut kota. Warung kopi atau kafe menjadi tempat nongkrong paling utama bagi anak muda di Banda Aceh.

Laki-laki dan perempuan berbaur di setiap sudut kafe, terutama pada malam hari. Walau cara berpakaian sudah diatur dalam qanun, di beberapa tempat perempuan leluasa tak mengenakan jilbab atau bercelana jin.

Dalam suasana bulan puasa, warung kopi atau kafe buka mulai pukul 5 sore. Kala waktu Tarawih tiba, warung kopi tutup. Namun, ada pula yang tetap buka, dengan pintu depan dan lampu dimatikan.

Beritagar.id mendatangi satu warung kopi di seputaran Jalan Teuku Umar, Setui, yang tetap buka kala salat Tarawih berlangsung. Dari luar, hanya terlihat beberapa orang di beranda warung yang lampunya mati. Bila masuk ke dalam, pengunjung akan menemukan kepulan asap rokok dari para penikmat kopi.

Kami bertukar cerita dengan beberapa pengunjung di warung kopi itu, terutama soal penerapan syariat Islam.

Salah seorang sumber Beritagar.id menyebut penerapan itu tak cukup serius. Ia menyebut soal minuman keras yang masih bisa ditemukan di Banda Aceh. Konon, beberapa hotel masih menyediakannya untuk para penginap.

Di beberapa titik lain, minuman beralkohol dijual diam-diam. Ia bahkan menyebut sejumlah titik yang menyediakan minuman beralkohol, antara lain, beberapa toko kelontong di kawasan Kampung Mulia dan kawasan Setui. "Di Kampung Mulia, biasanya tentara mangkal di situ," katanya.

Beritagar.id pernah menjajal transaksi minuman keras di satu toko yang dimaksud. Dari percobaan itu, kami bisa bawa pulang minuman impor, macam Chivas Regal.

Balik beberapa tahun silam, minuman keras masih bisa didapatkan di pinggiran sungai Krueng Aceh di bawah jembatan Pante Pirak, seberang markas Kodam Iskandar Muda. Kini, tempat itu tutup setelah beberapa kali digerebek.

Sejak damai, area sekitar jembatan Pante Pirak, jadi titik kumpul perayaan detik-detik tahun baru. Namun, sekitar dua tahun lalu, Pemerintah Kota Banda Aceh melarang perayaan tahun baru--termasuk dalam bentuk zikir atau kegiatan keagamaan lain.

Saat ini, saban Malam Minggu tiba, jembatan Pante Pirak jadi tempat kumpul para anggota klub motor dan mobil di Banda Aceh. Dalam kerumunan itu, jarang terlihat perempuan, kecuali mereka yang datang dengan mobil.

Anak muda bersantai di sebuah kafe di Banda Aceh.
Anak muda bersantai di sebuah kafe di Banda Aceh. | Akmal M. Roem /Beritagar.id

Beritagar.id menjumpai beberapa komunitas di Banda Aceh. Salah satunya Bengkel Seni dan Teater Ekonomi (Bestek). Bestek merupakan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala.

Komunitas ini didirikan tahun 1989, dan kerap menyelenggarakan pentas musik. Markas mereka berada di kawasan kampus. Namun, malam hari mereka vakum karena ada aturan tidak boleh berkegiatan malam hari dari pihak rektorat.

Kiki (25), seorang anggota Bestek mengaku kegiatan mereka terkendala aturan itu. "Siang hari pun kami jarang bermusik, karena dianggap bising dan mengganggu," kata Kiki, di sebuah warung kopi di kawasan Batoh, Banda Aceh, Sabtu malam (10/6).

Kiki, aktif di Bestek sejak 2010, mengaku sering mengadakan pentas musik bersama komunitasnya. Dia pernah memboyong penyanyi, Ipang Lazuardi, ke Banda Aceh pada 2015.

"Awalnya kami ingin bawa Seringai, tapi tidak mendapat izin dari pemerintah kota." Konon, izin terkendala karena pemerintah menganggap Seringai tak sesuai syariat Islam. "Padahal sama saja dengan Ipang," kata Kiki, disusul tawa.

Ia pun menganggap aturan yang dibuat pemerintah terlampau ketat. Bila hendak bikin acara, mereka harus dapat rekomendasi dari kepala desa, camat, Satpol PP, dan WH. "Pemerintah kota juga melibatkan ormas Islam terutama FPI, sebelum izin diberikan atau tidak."

Kiki mengaku tak mempermasalahkan aturan syariat Islam, tetapi mereka menyesalkan pemerintah kota yang "berlebihan dalam penerapannya".

"Kami juga mengkritik syariat yang hanya tajam ke bawah, orang-orang kecil dicambuk, tapi kalau pejabat tidak."

Reza Mustafa, pegiat Kanot Bu.

Beritagar.id juga bertandang ke Bivak Emperom, 15 kilometer ke arah barat dari pusat Kota Banda Aceh, tempat berkumpul Komunitas Kanot Bu.

Kanot Bu, berarti "periuk nasi", berdiri sejak 2008 tatkala proyek pembangunan Aceh pasca-tsunami berada di puncak.

Bivak Emperom awalnya adalah rumah bekas tsunami yang disulap jadi tempat kumpul oleh Kanot Bu. Kini, dinding-dindingnya dipenuhi mural dan lukisan, yang bercerita tentang sejarah, perang, tsunami, dan tema-tema sosial lain di Aceh.

Reza Mustafa (32), seorang pendiri komunitas ini mengatakan Kanot Bu sebenarnya tempat berkumpul nan cair, sekaligus pusat kesenian.

"Dengan berkumpul kami menghasilkan karya-karya ini. Semua orang yang datang kemari adalah anggota Kanot Bu," kata Reza, Rabu (7/6). Kanot Bu juga acap kali menggelar diskusi sosial dan politik di Bivak Emperom.

Reza mengaku, tidak mempermasalahkan syariat di Aceh. Syariat Islam, dalam kacamata Kanot Bu, tidak mengganggu kegiatan. "Akan tetapi, kami juga mengkritik syariat yang hanya tajam ke bawah, orang-orang kecil dicambuk, tapi kalau pejabat tidak," kata Reza.

Sejak beberapa tahun lalu, ada sejumlah pertanyaan seputar pejabat yang kedapatan mesum di Banda Aceh. Reza mencatat, seorang pejabat teras di Pemerintah Kota Banda Aceh pernah tertangkap basah sedang mesum. Namun, hingga kini pejabat tersebut tidak pernah dicambuk.

Perihal itu, anak-anak Kanot Bu membuat lagu tentang Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Jamal, yang mereka anggap membuat syariat tumpul ke atas. Lagu berjudul Bu Elly--sapaan Illiza--sempat viral di jagat media sosial Banda Aceh setahun lalu.

Reza pun menganggap penerapan syariat Islam di Banda Aceh hanyalah pencitraan politik. Pemerintah, katanya, ingin berlindung di balik jubah agama agar masyarakat lupa terhadap persoalan yang sebenarnya.

"Persoalan sebenarnya adalah air bersih dan listrik yang sampai sekarang tidak pernah becus diurus di Banda Aceh," katanya. Ia pun mengingatkan pemerintah bahwa korupsi adalah pelanggaran nilai-nilai Islam yang paling dasar.

Anak-anak di Kanot Bu juga aktif membuat film. Sebagai misal, film dokumenter bertajuk "Dilarang Mati di Tanah Ini", ihwal sebuah kampung di Kabupaten Nagan Raya yang terhimpit ekpansi perkebunan sawit. Pun, secara berkala, mereka memfasilitasi pemutaran film karya anak muda Aceh.

Ruang pemutaran film macam ini memang dibutuhkan, mengingat Aceh tak punya bioskop.

Reza lebih suka mengarahkan kritik atas minimnya ruang publik yang mengakomodir anak muda--mulai dari pemutaran film hingga aktivitas kesenian lainnya. "Kadang kami memutar film di sini, karena ruang pemutaran film yang dibuat pemerintah bisa dikatakan tidak ada," kata Reza.

Adapun Pemerintah Kota Banda Aceh mengaku tidak pernah melarang bioskop di Banda Aceh. "Namun, ada syaratnya," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, Yusnardi, di kantornya, Kamis (8/6).

Syaratnya, pemilik usaha harus mau memisahkan penonton laki-laki dan perempuan, serta mengikuti aturan syariat. "Kalau mereka belum mampu berkomitmen, tidak bisa," katanya. Hal yang sama berlaku untuk usaha karaoke atau kafe.

Begitu juga untuk kegiatan anak muda seperti pementasan musik. Pemerintah Banda Aceh tidak mempersulit sepanjang "tidak melanggar syariat".

Dalam setiap pementasan musik, ujar Yusnardi, harus ada batasan antara penonton laki laki dan perempuan, serta ada aturan berbusana sopan. "Walaupun kita tidak sampai memaksa mereka harus berbaju kurung, tapi ya sopanlah."

"Pemilik usaha harus mau memisahkan penonton laki-laki dan perempuan, serta mengikuti aturan syariat."

Yusnardi, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.

Syarat lain adalah acara tidak boleh berlangsung ketika waktu salat, serta tidak melewati pukul 23.00. "Saya pikir tidak berlebihan, di luar daerah juga banyak seperti itu," katanya.

Pada Desember 2011, Pemerintah Kota Banda Aceh menangkap puluhan anak punk yang menggelar pentas musik di Taman Budaya Banda Aceh. Operasi itu dipimpin oleh Wakil Wali Kota Banda Aceh Illiza Saaduddin Jamal, yang sekarang menjadi Wali Kota.

Setelah ditangkap, anak-anak punk itu dibawa ke Sekolah Polisi Negara (SPN) Seulawah selama sebulan. Yusnardi tidak mau menyebut mereka anak punk. "Mereka itu gelandangan, biar keren aja mereka sebut punk," katanya. Menurut Yusnardi, pihaknya akan terus melakukan penertiban terhadap anak punk.

Beritagar.id menjumpai komunitas Museum Street Punk di sebuah lorong antara pertokoan kawasan pecinan Peunayong, Banda Aceh, Kamis malam, (8/6).

Mereka menyebut tempat itu dengan nama Street Dog. "Sejak 2014 kami sudah di sini," kata Ical, salah seorang anggotanya. Ada dua puluhan anak punk yang sering berkumpul di Street Dog.

Sejak keluar dari SPN Seulawah tahun 2012, komunitas punk di Banda Aceh sering berkumpul di Museum Tsunami atau Blang Padang. Belakangan, mereka terusik dengan tentara yang menjaga rumah para jenderal Kodam Iskandar Muda--tak jauh dari Museum Tsunami atau Blang Padang.

Di Blang Padang, kata Ical, awalnya mereka berhubungan baik dengan tentara. "Sering disuruh kutip sampah (oleh tentara)," kata Ical. Akan tetapi, belakangan kemesraan itu sirna. "Mungkin ada suara-suara buruk dari masyarakat tentang kami."

Ketika hubungan memburuk, mereka pindah ke Peunayong. Ical warga Blang Bintang, Aceh Besar, sudah bergabung dengan komunitas punk sejak 2011. Ia dan teman-temannya menolak disebut gelandangan. Mereka mengaku masih sering pulang ke rumah dan lokasi kumpul Peunayong hanya tempat nongkrong.

Mereka berkumpul karena menyukai musik punk. Ical mengaku punya band bernama Democrazy. Selain itu, di komunitas mereka, ada pula banda macam Buluk, Botol Kosong, Totaliter, Culture Shock, dan Trotoar Chaos. Mereka terinspirasi lewat zine tentang Punk, plus musik dari band macam Rancid (Amerika Serikat) hingga Bunga Hitam (Jakarta).

Sejak 2012, mereka tidak pernah membuat pementasan musik terbuka. "Sesekali kita buat tertutup, di kafe atau indoor. Kalau di luar, pasti enggak dikasih izin," kata Ical.

Ical dan kawan-kawannya mengaku tak anti syariat. Sebagai orang Aceh, kata Ical, Islam sudah mendarah daging dalam tubuh mereka. "Tapi kami muak terhadap para politisi yang kerjanya cuma bisa korupsi. Kami menentang itu."

Sejak berada di Street Dog, beberapa kali anggota komunitas ini diburu Satpol PP dan WH. Pernah pula polisi datang secara baik-baik, mengajak mereka ikut zikir akbar di Masjid Raya. Bila dapat ajakan bersahabat, mereka cenderung turut.

Band Democrazy yang berhimpun dalam komunitas Street Dogs, Peunayong, Banda Aceh.
Band Democrazy yang berhimpun dalam komunitas Street Dogs, Peunayong, Banda Aceh. | Akmal M. Roem /Beritagar.id

Satu hari sebelum pertemuan kami (7/6), tiga orang kawan mereka ditangkap polisi dan dibawa ke Polsek Kuta Alam. "Mereka ditangkap jam dua pagi, sedang tidur," kata Ical.

Beritagar.id menjumpai tiga anak punk yang tertangkap itu di Polsek Kuta Alam, Senin (12/6). Mereka adalah Ikhsandi, Dony Wahyudi dan Surya. Sandi warga Banda Aceh, Dony warga Kutacane Aceh Tenggara, sedangkan Surya warga Aceh Besar.

Kapolsek Kuta Alam, AKP Syukrif, menyebut ketiga anak punk itu telah menjadi binaannya--bukan tahanan. Di Polsek Kuta Alam, nama mereka pun berubah: Sandi jadi Upin, Dony jadi Ipin, dan Surya jadi Jarjit. Kesemuanya meminjam nama karakter animasi anak-anak asal Malaysia, "Upin & Ipin".

Sejak itu, mereka punya rutinitas baru saban hari: salat lima waktu berjamaah, berpuasa, dan apel pagi.

Awalnya, kata Syukrif, mereka ditangkap bersama dengan para PSK dan seorang germo yang beroperasi di kawasan Peunayong. Germo dan PSK itu sudah diserahkan kepada Satpol PP dan WH, sedangkan para anak punk tetap di Polsek.

Di ruangan Kapolsek, mereka mengaku senang berada di Polsek, meski rindu dengan orang tua. "Sebelum dibawa ke Polsek, orang tua telepon, suruh pulang. Sampai nangis-nangis. Saya juga pengen ketemu orang tua," kata Dony.

Selama sisa Ramadan, mereka rutin salat tarawih di masjid yang berbeda--tergantung pilihan anggota Polsek yang membawa mereka.

"Setiap selesai tarawih, saya mempertemukan mereka dengan imam masjid. Mendengarkan tausiah," kata Syukrif. Ia belum memastikan sampai kapan anak punk itu berada di Polsek. Dia mengaku ingin memasukkan mereka ke pesantren.

Adapun Dony mengatakan mereka tak ingin lagi menjadi anak punk setelah keluar dari Polsek. "Tapi, silaturahmi dengan kawan-kawan punk itu wajib. Mereka tetaplah kawan kami," kata Dony.

(Reportase di Aceh oleh Muhajir Abdul Azis; Penyuntingan oleh Muammar Fikrie)

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR