Pesan tentang Program Keluarga Berencana di salah satu sudut Kampung KB © Huyogo Simbolon / Beritagar.id Aplikasi canggih untuk Pak RT Misi besar bocah kecil
KOTA CINTA BANJAR

Lebih dekat dengan Kampung KB di Kota Banjar

Mereka punya aksi nyata untuk menekan pertumbuhan penduduk. Bahkan, dalam menerapkan program yang sama, pemerintah pun merujuk langkah mereka.

Gapura setinggi 3 meter berdiri kokoh di perlintasan jalan menuju Dusun Pasirnagara, Desa Cibeureum. Bambu yang dicor semen pada sisi kiri dan kanan gapura menopang atapnya yang terbuat dari ijuk. Sebuah papan tertulis 'Wilujueng Sumping di Kampoeng KB, Dusun Pasirnagara, Desa Cibeureum', seolah menyambut siapapun yang memasuki masuk wilayah tersebut.

Tak hanya itu, sekitar 20 meter dari gapura, terdapat papan penunjuk masuk gang yang tulisannya cukup menggelitik, yaitu Gang Kondom. Bahkan, beberapa plang kayu juga ditemukan di beberapa titik seperti Gang Implan dan Gang MOW. Setidaknya, istilah-istilah tersebut cukup menjadi penanda Kampung KB.

Senin pagi (23/10/2017) pukul 09.30 WIB, puluhan ibu-ibu kader Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) berkumpul di Bale Sawala, Desa Cibeureum, kota Banjar, Jawa Barat. Mereka tengah dibekali pengetahuan tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi yang dipaparkan Tenaga Penggerak Desa, Riza Purnama (30).

"Walaupun kita di desa, tetapi pemahaman warga di sini sudah seperti di kecamatan. Lewat kader ini diharapkan pengetahuan tentang KB jadi meluas," kata Riza kepada Beritagar.id.

Kegiatan pemaparan kesehatan reproduksi hanyalah salah satu dari serangkaian aktivitas Kampung KB Desa Cibeureum. Para kader PKK tersebut turut menjalankan program bina keluarga balita, remaja dan lansia, hingga pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan taraf kehidupannya.

Banjar, kota yang berjarak lebih dari 146 km dari Bandung ini, menurut data mikro Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS 2016 memiliki jumlah penduduk 181.784 jiwa yang tersebar di wilayah seluas 13 ribu hektar.

Berdasarkan data mikro Survei Ekonomi Nasional (Susenan) BPS 2016 yang diolah oleh tim Lokadata Beritagar.id, jumlah penduduk Kota Banjar yang berstatus menikah dibandingkan dengan penduduk yang berusia 17 tahun ke atas cukup tinggi, di atas 52 persen mengalahkan Kota Batu, Probolinggo, dan kota lain. Oleh karena itu, Kota Banjar keluar sebagai pemenang untuk kategori Kota Cinta dalam ajang Kaskus Beritagar.id Kota Pilihan 2017.

Dengan kata lain, lebih dari 90 ribu penduduk kota Banjar berstatus menikah. Dari angka pernikahan tersebut, rata-rata pasangan menikah didominasi dewasa dalam rentang usia 30-40 tahun.

"Untuk tahun sekarang, rata-rata usia kawin di Banjar adalah 23 tahun. Nilai tersebut masih di atas rata-rata usia kawin di tingkat provinsi. Di Banjar, angka pernikahan dini relatif sedikit. Namun, kami tidak memungkiri setiap bulan ada kasus seperti itu dan di daerah manapun rasanya tidak mungkin bisa dielakkan," kata Kabid Pengendalian Penduduk, Eti Supartini.

Untuk mengantisipasi lonjakan penduduk sebagai dampak atas tingginya angka pernikahan di sini, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) kota Banjar menerapkan program penundaan anak pertama (PAP) di setiap layanan Kampung KB.

Jika ditemui pasangan menikah di bawah umur 20 tahun serta belum siap secara ekonomi, mental dan psikologis disarankan untuk langsung menggunakan alat kontrasepsi sekaligus dibina ketahanan keluarganya. "Sehingga mereka diharapkan sebelum usia 21 untuk tidak hamil dulu," ujarnya.

Kegiatan para kader di lapanganlah yang memberikan pendampingan langsung, mulai dari merawat anak hingga memberi perhatian terhadap ekonomi maupun psikologis keluarga tersebut.

Secara terpisah, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjar, Yayan berkata, bimbingan pernikahan dianjurkan bagi calon pasangan yang akan menikah. Bimbingan ini dilakukan agar pasangan suami istri memahami makna dan tujuan pernikahan. Kegiatan bimbingan ini dibiayai oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Yayan menambahkan, dalam kursus tersebut peserta mendapatkan materi tentang banyak hal. Mulai dari materi pernikahan yang disampaikan pemateri dari Kementerian Agama juga tentang tanggung jawab suami istri, hak suami istri, dan berbagai materi lainnya. Sedangkan bagi pasangan yang menikah pada usia dini, kata Yayan, ditentukan melalui sidang dispensasi yang digelar Pengadilan Agama.

Upaya mendekatkan KB kepada Masyarakat

Program Keluarga Berencana (KB) memiliki peran strategis dalam menekan pertumbuhan penduduk. Di kota Banjar, implementasi program ini dilaksanakan melalui Kampung KB. Sebagai upaya pendekatan akses pelayanan Keluarga Berencana kepada keluarga kecil.

Pesan yang tertera di salah satu sudut gang di Kampung KB
Pesan yang tertera di salah satu sudut gang di Kampung KB
© Huyogo Simbolon /Beritagar.id

Regulasi yang mendukung program Kampung KB termaktub dalam Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 476/Kpts. 70.a-BKBPP/2011 tentang Wilayah Pembentukan Kampoeng Keluarga Berencana di Kota Banjar tahun 2011. Serta menyusul Keputusan Wali Kota lainnya dan juga Peraturan Wali (Perwal) No 7 tahun 2015.

"KB ini 'kan awalnya selalu identik dengan kontrasepsi. Namun, sejak Kampung KB berdiri di sini tahun 2010 programnya semakin berkembang sampai membantu kesejahteraan masyarakat dan dampak dari adanya Kampung KB ini sangat terasa. Sekarang satu keluarga paling banyak punya anak tiga," kata Kepala Desa Cibeureum Yayan Sukirlan (48).

Kampung KB Desa Cibeureum merupakan salah satu dari 25 kampung percontohan yang ada di kota Banjar. Sebelum Kampung KB dicanangkan di tempatnya, menurut Yayan, akses layanan KB di sana terbilang sulit.

"Saya menjabat kepala dusun tahun 2007. Dulu, namanya masih Pilduk dan KB. Kalau petugas mau pendataan atau sosialisasi pertemuannya di emper (halaman) balai dusun, kurang kondusif. Kadang di emperan rumah kader KB," kata Yayan.

Setelah adanya Kampung KB, kata Yayan, penyebarluasan informasi KB jadi lebih bagus dan keikutsertaan kepala keluarga dalam program ini juga terus meningkat.

Menurut Yayan, membangun Kampung KB seperti sekarang ini tidaklah mudah. Kampung KB yang dirintis hingga saat ini sudah terintegrasi dengan bidang pendidikan, pertanian, kesehatan, keamanan dan ketertiban, serta agama dan sosial.

"Jadi, di Kampung KB ini lengkap. Sudah ada layanan Posyandu, Kelompok Wanita Tani yang fokus pada tanaman bergizi, pencegahan kematian ibu dan bayi, dan untuk pendidikan ada juga PAUD," terang Yayan.

Keberadaan Kampung KB menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan. Apalagi Kampung KB sudah terintegrasi dengan dinas-dinas terkait. Gerakan ini juga diganjar beberapa penghargaan.

Pada 2011 lalu, kota Banjar ditetapkan sebagai salah satu daerah peraih Innovative Government Award Bidang Pelayanan Publik yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, layanan Posyandu Banjar mendapat penghargaan MDGs kategori ibu dan anak.

Plt Kepala Dinas DPPKB, Nurjanah menerangkan, awal didirikannya Kampung KB yakni setelah keluar imbauan dari pemerintah provinsi Jawa Barat pada 2009 lalu. Kota Banjar merespon imbauan tersebut dengan membangun empat Kampung KB yang tersebar di beberapa kecamatan.

"Di Kampung KB, selain ada program keluarga bencana, ada juga program ketahanan keluarga, mulai dari program bina keluarga balita, remaja dan lansia, Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR), kelompok genre, dan sebagainya," papar Nurjanah.

Selain itu, Nurjanah mengatakan, pemerintah kota Banjar merasa perlu mengembangkan Kampung KB karena program KB dinilai masih memiliki peran strategis dalam menekan pertumbuhan penduduk. Mengingat laju penduduk kota Banjar di masa transisi menjadi kota begitu tinggi di tengah keterbatasan wilayah kota Banjar.

Salah satu gang di Kampung KB yang diberi nama alat kontrasepsi
Salah satu gang di Kampung KB yang diberi nama alat kontrasepsi
© Huyogo Simbolon /Beritagar.id

Yang juga menarik dari Kampung KB di sini adalah kampung ini sudah ada sebelum pemerintah pusat mencanangkan Kampung KB di setiap desa mulai tahun 2016. Oleh karena itu, mereka menjadi rujukan ketika daerah lain akan membuat Kampung KB.

Program khusus Kampung KB

Kepala UPT KB Kecamatan Purwaharja Zakiyah (54) ketika ditemui Beritagar.id di Bale Sawala Kampung KB Purwaharja bercerita, Bale Sawala merupakan buah kolaborasi pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah kota Banjar memberikan dana stimulan Rp5 juta, sementara sisanya swadaya masyarakat. "Masyarakat membantu mulai tenaga sampai bahan bangunan ini," jelasnya.

Salah satu program yang tidak ada di Kampung KB lain adalah Primadona (Prioritas Masalah Ibu dan Anak) yang diluncurkan Kecamatan Purwaharja. Program ini diprioritaskan untuk ibu dan anak dengan berbagai latar belakang masalah, seperti anak terlantar, putus sekolah, serta berkebutuhan khusus.

"Tugas kader melaporkan melacak dan mendata ibu-ibu yang bermasalah dengan rumah tangga (KDRT), kasus trafficking, dan kasus seperti putus sekolah sampai anak berkebutuhan khusus. Semua data itu dari setiap kader dilaporkan ke kecamatan untuk kemudian dilakukan penindakan," paparnya.

Belum lama ini Zakiyah dan ibu-ibu kader PKK mendapati adanya laporan warga soal anak berkebutuhan khusus. "Ada empat orang sudah dihubungkan dengan rumah sakit yang menangani autis dan satu hidrosepalus, waktu itu kasusnya di Karangpanimbal dan Mekarharja. Kalau di sini waktu 2011 kita menangani satu KDRT," ujarnya.

Dia menjelaskan, dalam tugasnya mencari akseptor disediakan tunjangan Rp115.000 per bulan per orang. Meski begitu, uang itu tak bisa dikatakan seimbang mengingat tugas para kader di lapangan cukup berat. "Karena ini sukarela jadi kita modal semangat saja. Karena pada dasarnya warga masih suka gotong royong," ucapnya.

Di sisi lain, warga mengaku terbantu dengan adanya program KB di Kampung KB. Uti (48), warga Kecamatan Purwaharja mengatakan, informasi terkait KB kini datangnya lebih cepat. "Mau deteksi serviks, KB, dan pelayanan kesehatan semuanya ada," tuturnya.

Bukan hanya itu, Uti mengaku terbantu dengan pinjaman melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). "Waktu dulu pernah dapat Rp400 ribu. Lumayan buat bantu beli alat produksi ranginang saya," ujarnya.

Neneng Jubaedah (33) berkata, ia kini terbantu dengan program pembebasan biaya berobat di Puskesmas. Sebelumnya, dia tidak berani keluar rumah saat sakit. Namun saat ini karena bebas biaya dirinya berani pergi ke puskesmas.

Huyogo  Simbolon
Kontributor dari Bandung untuk Beritagar.id

ARTIKEL TERKAIT

Melimpah kendaraan, melimpah pendapatan

Melimpah kendaraan, melimpah pendapatan

Jumlah kendaraan yang melimpah berbanding lurus dengan pajak yang diterima daerah. Hingga 2017, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 138 juta, untuk semua jenis kendaraan yakni, mobil penumpang, mobil bis, mobil barang hingga sepeda motor.

Penjualan mobil akan terus melambat

Penjualan mobil akan terus melambat

Dalam pertumbuhan ekonomi yang melambat dan kondisi jalan tak layak benar-benar mengempaskan penjualan mobil sepanjang 2011-2017. Masa-masa perlambatan yang terus berlanjut, namun setahun terakhir menunjukkan harapan.

Sokongan wisata zona super prioritas

Sokongan wisata zona super prioritas

Untuk mempercepat realisasi pariwisata sebagai motor ekonomi nasional, status super prioritas disematkan pada lima kawasan. Bagaimana sokongan sektor pariwisata nasional pada PDRB?

10 Wilayah yang bergantung pada wisata

10 Wilayah yang bergantung pada wisata

Sepuluh wilayah yang Pendapatan Asli Daerahnya bergantung pada sektor wisata malah daerah yang jarang terdengar. Walau tetap ada wilayah yang kadung “genetisnya” identik dengan pariwisata.