Mural di sudut Kampung Cyber © Anang Zakaria / Beritagar.id Geliat generasi milenial negeri Serambi Mekkah Lebih dekat dengan Kampung KB di Kota Banjar
KOTA ONLINE YOGYAKARTA

Aplikasi canggih untuk Pak RT

Dua orang ketua RT di Kota Yogyakarta merancang sistem informasi berbasis internet. Layanan pada warga cukup lewat telepon pintar.

Sebundel blangko surat pengantar teronggok di meja kerjanya. Masih utuh dan tampak baru. Hampir setahun, Antonius Sasongko, Ketua RT 36 RW 09 Kelurahan Patehan, Yogyakarta tak menggunakannya untuk pengantar warga mengurus dokumen kependudukan. "Sekarang jadi kertas corat-coret," kata lelaki 38 tahun itu ditemui di ruang kerja, Rabu 25 Oktober 2017.

Tinggal di tengah perkampungan padat penduduk, ruang kerjanya adalah kamar berukuran 4 meter persegi di teras rumah. Dindingnya berhias pigura berisi piagam penghargaan.

Meski terbilang sederhana, Sasongko melengkapi ruang kerjanya dengan akses internet berkecepatan hingga 40Mbps. Ketika Beritagar.id datang, layar monitor sedang menampilkan gambar pantauan dari kamera pengintai yang terpasang di sejumlah titik di kampungnya.

"Ini jalan tempat sampeyan masuk tadi," ia tersenyum, memperlihatkan pemandangan jalan utama menuju rumahnya. Agaknya, ia sudah memantau kedatangan Beritagar.id sejak di mulut gang.

Mulai awal tahun lalu, perangkat RT dan RW di Kelurahan Patehan tak lagi memanfaatkan kertas untuk surat pengantar warga mengurus dokumen kependudukan ke kelurahan. Sebagai gantinya, mereka menggunakan Sistem Informasi Warga Patehan (Siwargapatehan) dalam jaringan. Aplikasinya, siwargapatehan.com, bisa diakses melalui komputer meja maupun telepon pintar. "Siwarga ini memangkas proses di tingkat RT dan RW," kata dia.

Hanya warga kelurahan yang bisa mengakses sistem ini. Untuk log masuk, warga harus mengetikkan nomor tanda kependudukan dan kata kunci.

Menurut Sasongko, akses ke sistem didesain terbatas sesuai jabatan dan wewenang seseorang di pemerintahan kelurahan. Warga biasa hanya bisa mengakses data keluarganya. Ketua RT bisa mengakses data seluruh warga RT dan menyetujui permohonan surat pengantar. Sedangkan ketua RW, bisa mengakses data warga RT-RT di bawahnya dan menyetujui surat pengantar yang telah ditandatangani ketua RT.

Akses tertinggi diberikan untuk orang-orang kelurahan dan administrator. Seorang administrator, selain bisa mengakses data seluruh warga, juga bisa mengurangi dan menambahkan fitur dalam sistem.

Ia mengatakan tak ada tanda tangan dan cap stempel basah di formulir surat pengantar di sistem ini. Sebagai gantinya, masing-masing ketua RT dan RW memiliki barcode pengganti tanda tangan. Seluruh proses tercatat dengan detail dalam sistem. "Bahkan, penomoran suratnya otomatis melalui sistem," katanya.

Setelah seluruh proses lengkap, warga tinggal datang ke kantor kelurahan untuk mendapat surat yang diinginkan.

Modal urunan, kini ditawar pemerintah

Gagasan Siwargapatehan muncul dua tahun lalu. Bermula dari dua orang ketua RT di Keluarahan Patehan, Antonius Sasongko (RT 36) dan Irvan Yudantoro (RT 27). Idenya, muncul dari kesibukan sehari-hari mengurus persoalan administrasi kependudukan warga kampung. "Latar belakangnya kesibukan di luar rumah," kata Sasongko.

Untuk mendapat tanda tangan di surat pengantar, warga harus menunggu berhari-hari bertemu ketua RT atau RW. Dari sinilah, ide membuat sistem dalam jaringan muncul. Syarat utamanya, aplikasi itu harus ramah pengguna dan bisa diakses melalui komputer meja maupun telepon pintar. Sehingga di sela kesibukan kerja sekalipun, ketua RT dan RW tetap bisa memberikan layanan bagi warganya.

Pertengahan 2016 silam, gagasan ini disodorkan ke pemerintah kelurahan. Mereka setuju. Untuk merealisasikan gagasan inovatif itu, dibentuk tim media di bawah kendali Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Patehan.

Di tim ini, Sasongko yang berlatar belakang mahasiswa Desain Komunikasi Visual ISI Yogyakarta bertugas mengurus desain sistem. Sedangkan Irvan, sarjana teknik lulusan UGM Yogyakarta, merancang sistem dan pengelolaan pusat data. Selain Sasongko dan Irvan, ada dua orang lagi yang menjadi anggota tim media. Ketua LPMK Patehan Sutaryoko dan Kasie PIP Kelurahan Patehan Sunarni.

Akhir Desember 2016 sistem ini rampung dan diperkenalkan ke publik. Peluncurannya dihadiri pejabat walikota Yogyakarat, Sulistiyo. Dan, Siwargapatehan resmi digunakan di kelurahan Patehan.

Mulanya, sistem ini memanfaatkan domain dan hosting gratisan, Siwargapatehan.id. Namun, pengakses yang membludak membuat situsnya kerap terganggu. Kini sistem itu dipindahkan ke alamat baru, Siwargapatehan.com, dengan layanan penyimpanan yang mumpuni. "Duitnya urunan," katanya menjawab asal dana pengembangan sistem ini.

Nama bos pendiri Facebook diabadikan menjadi salah satu nama jalan di Kampung Cyber.
Nama bos pendiri Facebook diabadikan menjadi salah satu nama jalan di Kampung Cyber.
© Anang Zakaria /Beritagar.id

Patehan adalah satu di antara tiga kelurahan di Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta. Salah satu wilayah RT di kelurahan itu, RT 36 tempat Sasongko menjadi ketuanya, tersohor sebagai Kampung Cyber sejak 7 tahun lalu. Gara-garanya, kampung ini sukses memberdayakan warga dengan cara memanfaatkan teknologi internet.

Mulanya, Sasongko membagi jaringan internet di rumahnya ke tetangga sekitarnya. Perlahan, ia mengedukasi warga se-RT tentang pentingnya internet. Hasilnya, 30 rumah di RT itu kini memiliki sambungan internet.

Kampung yang dihuni 158 jiwa itu memanfaatkan internet sebagai sarana kehidupan sehari-hari. Mulai dari berhubungan dengan sesama warga hingga mempromosikan kreasi dan produk industri rumahan.

Ketenaran Kampung Cyber menarik perhatian bos Facebook, Mark Zuckerberg mengunjungi kampung ini pada 2014. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara pun berkali-kali mampir hingga akhirnya nama kedua orang itu kini diabadikan menjadi nama jalan di kampung tersebut.

Menurut Sasongko, tantangan tersulit adalah menyebarkan pengetahuan tentang pentingnya internet bagi kehidupan. Setelah itu penyediaan infrastruktur, komputer misalnya. Pada awal merinstis Kampung Cyber, komputer warga dibuat dengan cara merakit sendiri. "Untungnya, di sini ada yang bisa merakit komputer, jadi warga bisa mendapat komputer dengan harga satu jutaan," katanya.

Kendala yang sama, ia melanjutkan, juga terjadi saat mempromosikan Siwargapatehan. Sebagian besar warga, juga pegawai kelurahan, masih terbiasa menggunakan media kertas sebagai dokumen administrasi. Tapi perlahan, warga ketika warga mulai terbiasa dan menganggap layanan ini justru mempermudah urusan.

"Dulu ngurus surat-surat memang sudah cepat prosesnya, tapi sekarang menjadi lebih cepat lagi," kata Endin Guestandin, ibu rumah tangga berusia 44 tahun, warga RT 43 RW 10 Kelurahan Patehan.

Ia mengatakan pernah memanfaatkan Siwargapatehan untuk mencari pengantar RT saat mengurus dokumen Surat Keterangan Catatan kepolisian. Sementara suaminya sudah disibukkan urusan kerja di luar rumah, Endin tak terbiasa berurusan dengan perkara formal pemerintahan. "Akhirnya, suami saya pakai aplikasi itu untuk mendapat surat pengantar," katanya.

Tetangga Endin, Rita Isnaniyah (46 tahun), mengatakan sama seperti warga lainnya, ia mendapat sosialisasi penggunaan Siwargapatehan dari perangkat kelurahan. Meski belum pernah memanfaatkannya, ia yakin bisa menggunkan aplikasi itu karena caranya cukup mudah. "Saya tinggal masukkan nomor KTP dan pasword," katanya.

Sasongko mengatakan pusat data kependudukan Siwargapatehan dibangun dengan memanfaatkan data penduduk di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Datanya tak hanya terbatas identitas penduduk tapi sampai golongan darah, disabilitas, hingga nama warga miskin penerima bantuan sosial. "Ini database penting makanya kami gunakan pengamanan berlapis agar tak mudah dibobol," katanya.

Sipatehan, layanan kependudukan terintegrasi dalam jaringan hadir sebagai pionir untuk membuka mata masyarakat bahwa sudah saatnya internet diberdayakan untuk kemaslahatan hidup ketika justru saat ini orang masih ramai-ramai dipusingkan dengan penyebaran berita hoax melalui media sosial. Tak dapat dipungkiri memang bahwa media sosial masih mendominasi penggunaan internet.

Setidaknya, angka tersebut tercermin pada perilaku pengguna internet di Kota Yogyakarta. Data yang diambil pada 2016, dalam tiga bulan terakhir, jumlah penggunaan internet tertinggi dimanfaatkan untuk mengakses media sosial. Namun demikian, di satu sisi masih ada sebagian masyarakat Kota Yogyakarta yang tergerak untuk mengeksplorasi internet dengan tujuan mempermudah hajat warga.

Hingga saat ini, Siwargapatehan terus mengalami penyempurnaan. Berbagai fitur baru muncul. Salah satunya kolom keluhan dan pengaduan yang baru terpasang bulan ini. Sejumlah pengembangan juga sedang direncanakan, di antaranya layanan notifikasi melalui pesan singkat (SMS Gateway).

Di tengah proses penyempurnaan itu, kata Sasongko, sejumlah orang pemerintahan di beberapa kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Timur menghubunginya. Mereka berniat mengaplikasikan sistem informasi untuk mempermudah layanan kependudukan di wilayahnya.

Selasa 24 Oktober 2017 lalu, sistem informasi yang menyabet juara I Anugerah Iptek Kota Yogyakarta 2017 ini dipresentasikan di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta. Selain pejabat Bappeda, pertemuan yang digelar di ruang Code lantai 3 kantor itu juga dihadiri perwakilan Dinas Perizinan, Dinas Kependudukan, dan Dinas Komunikasi. Pemerintah kota, ia mengatakan, berencana mengadopsi sistem ini serta mengembangkan dan memberlakukannya sebagai sistem pengurusan dokumen kependudukan.

Terganjal aturan main

Jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia pada 2016 mencatat ada 132,7 pengguna juta dari total penduduk Indonesia 256,2 juta orang.

Pengguna terbesar pada 2014 berada di Jawa dan Bali. Jumlahnya mencapai 52 juta dengan tingkat penetrasi mencapai 35 persen. Adapun Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan pengguna mencapai 2 juta penetrasi internetnya mencapai 54 persen. Posisi itu menempatkan provinsi dengan 3,5 juta penduduk ini sebagai provinsi dengan penetrasi tertinggi kedua setelah DKI Jakarta.

Sedangkan di kota Yogyakarta sendiri, berdasarkan data mikro Survei Ekonomi Nasional (Susenas) 2016 yang diolah oleh tim Lokadata Beritagar.id, penetrasi internet di sana merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan kota lainnya, 54,32 persen.

Angka ini diperoleh berdasarkan perbandingan pengguna internet dari rentang usia 13 hingga 70 tahun dengan jumlah keseluruhan penduduk kota yang kemudian membawa Kota Yogyakarta keluar sebagai pemenang ajang Kaskus Beritagar.id Kota Pilihan 2017 untuk kategori Kota Online. Adapun detail persentase penggunaan internet dapat dilihat melalui grafik di bawah.

"Internet ini era bukan pilihan," kata Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Yogyakarta Ignatius Tri Hastono tentang masifnya penggunaan internet, Selasa 24 Oktober 2017. Karena bukan pilihan, ia melanjutkan, orang harus cepat beradaptasi. Cepat atau lambat, "Aktivitas fisik akan terkonversi ke digital."

Ia menilai Siwargapatehan sebagai langkah inovatif pemanfatan teknologi informasi untuk mempermudah layanan administrasi kependudukan. Sistem ini dinilai produktif.

Ignatius mengatakan pemerintah kota kini sedang mempelajari aplikasi Siwargapatehan. Harapannya, sistem ini bisa dikembangkan dan diterapkan hingga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. "Yang jalan biar datanya saja," katanya.

Sayangnya, kata dia, masih ada sedikit ganjalan penerapan layanan kependudukan berbasis teknologi informasi. Utamanya, persoalan legalitas penggunaan tanda tangan digital. "Karena selama ini kan pakainya stempel basah dan tanda tangan," katanya.

Anang Zakaria
Kontributor Beritagar.id Yogyakarta.

ARTIKEL TERKAIT

Bekasi dan Papua masih menggunakan wesel pos

Bekasi dan Papua masih menggunakan wesel pos

Perkembangan teknologi dan informasi tak sepenuhnya menggusur penggunaan medium pos di Indonesia. Kabupaten Biak Numfor dan Bekasi mendominasi konsumsi wesel, materai, dan perangko.

Berharap produksi Kopi Gayo tidak loyo

Berharap produksi Kopi Gayo tidak loyo

Pulau Sumatra adalah sumber kopi terbesar Indonesia. Satu yang laik disorot, kopi Gayo dari Aceh Tengah. Meski kualitas dan popularitasnya mendunia, namun produksinya pada 2017 sekitar 27 ribu ton.

Jalan dan distribusi penghambat legit es krim

Jalan dan distribusi penghambat legit es krim

Dari 514 Kabupaten/Kota, empat Kabupaten di Indonesia Timur tidak dapat merasakan legitnya es krim. Bila menyelisik kondisi dan infrastruktur keempat kabupaten itu, kondisi jalan belum memadai. Ini jadi salah satu kendala distribusi es krim

Wilayah timur Indonesia punya lahan pasif terluas

Wilayah timur Indonesia punya lahan pasif terluas

Dominasi lahan pasif paling tinggi di Indonesia Timur. Seperti Papua Barat (20 persen), NTT (16 persen), dan Maluku (15 persen). Dominasi ini menggambarkan perbandingan lahan pasif dan luas provinsi.