Ellena Ekarahendy, pekerja kreatif, memamerkan tiga jari bertinta biru usai mencoblos di TPS 31 Cipondoh, Tangerang, Banten. Tiga jari bertinta biru merupakan pertanda pilihannya untuk golput pada Pilpres 2019.
Ellena Ekarahendy, pekerja kreatif, memamerkan tiga jari bertinta biru usai mencoblos di TPS 31 Cipondoh, Tangerang, Banten. Tiga jari bertinta biru merupakan pertanda pilihannya untuk golput pada Pilpres 2019.
PEMILU 2019

Asa menjemput golput di akar rumput

Haris datang ke TPS dengan kaus bergambar wajah almarhum Munir. Ellena berpose tiga jari usai kasih suara. Dua pegiat golput bercerita soal pilihan politik dan asa membangun oposisi.

"Papa mau nyoblos?" Kalimat itu terlontar dari seorang remaja putra berusia 15. Pertanyaan tertuju kepada ayahnya, Haris Azhar, seorang pegiat hak asasi manusia (HAM).

Haris balas pertanyaan anaknya dengan senyum dan jawaban pendek, "Iya."

Siang itu, 17 April 2019, Haris tengah bersiap ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Dia pakai kaus hitam bergambar wajah almarhum Munir, tokoh pembela HAM nan perbawa.

Haris juga bawa satu spidol warna biru di kantong celananya. "Ini bisa dipakai untuk rusak suara," katanya.

Sedari jauh jari, mantan koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) itu telah mendeklarasikan diri sebagai golongan putih (golput) pada Pemilu 2019.

Di media sosial, Haris lantang bela golput. Akun Twitternya dibubuhi nama ‘PilihNo3’. Kicauannya ihwal golput bisa beroleh ribuan retweet.

Bagi Haris, dua pasang capres-cawapres, Joko Widodo-Ma'aruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, belum mampu menjawab perkara keadilan dan kesejahteraan warga. Pun demikian dengan partai dan politisi.

"Saya pribadi tidak melihat kapasitas dan keseriusan kedua kandidat presiden dalam penyelesaian kasus HAM," katanya.

Pada pemilu kali ini, Haris kasih suara di TPS 86 Pulo Gadung, Jakarta Timur.

Kala Haris tiba, TPS sudah lenggang, ada dua pemilih mengantre. Dia beroleh giliran setelah keduanya, dan butuh waktu sekitar lima belas menit dalam bilik suara.

Setelah ritus bilik suara, keriuhan kecil terjadi, beberapa petugas KPPS mengajak Haris berswafoto.

Pria berusia 44 itu memang cukup terkenal di lingkungannya. "Kenallah. Dia sering masuk TV," ujar Iman Ridhoi (51), tentang pendiri lembaga hukum Lokataru tersebut.

Haris melayani permintaan swafoto sambil melempar canda. "Ini untuk pemilu," kelakarnya seraya mengacungkan jari tengah bertinta biru. Petugas KPPS pun tertawa.

***

Selasa malam, 16 April 2019, Ellena Ekarahendy, seorang ilustrator dan pegiat isu pekerja kreatif, balik ke rumah orang tuanya di Cipondoh, Tangerang, Banten.

Sudah empat tahun, dara 27 tahun itu indekos di Tebet, Jakarta Selatan, agar dekat dengan lokasi kerja. Kali ini, dia pulang demi menggunakan hak pilih dalam Pemilu 2019.

Lebih-lebih, ibunya beberapa kali mengingatkan Si Sulung untuk menggunakan hak pilih. Pun, sesekali, Sang Ibu goda Ellena agar kasih suara kepada capres-cawapres nomor urut 1, Jokowi-Ma'ruf.

Pada dua pilpres terdahulu, kata Ellena, pilihannya tak lepas dari pandangan, "Pilih yang terbaik di antara yang terburuk". Latar belakangnya, sebagai figur yang tumbuh dalam keluarga Tionghoa dan Katolik, ikut mewarnai pilihan itu.

"Ibuku pasti melihat tokoh yang bisa mengakomodir posisinya sebagai minoritas," katanya. "Sedikit banyak aku terpengaruh. Tahun 2009 pilih SBY, dan 2014 pilih Jokowi."

Perempuan berusia 27 itu mengaku pilih Jokowi pada 2014 lantaran terpikat Nawacita.

"Dulu, pilih Jokowi karena berharap penuntasan kasus HAM. Minimal, memilih orang sipil dibanding bekas tentara dengan jejak pelanggaran HAM," kata perempuan yang sudah berkecimpung dalam semesta aktivisme sejak 2012 itu.

Hampir lima tahun Jokowi berkuasa, harapan Ellena menggantung, beriring nasib penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang terkatung-katung.

"Malah tambah masalah, misal, perampasan ruang hidup (misal, konflik agraria) sampai ancaman kebebasan berekspresi," keluhnya. "Yang dulu ditakutkan bila Prabowo berkuasa, justru terjadi di masa Jokowi."

Dua tahun belakangan, Ellena berperan sebagai Ketua Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI). Dalam kapasitasnya itu, Ellena tak melihat keseriusan kedua capres-cawapres membicarakan isu pekerja kreatif.

"Perspektif kedua paslon cenderung ke pengusaha. Mereka berkutat pada sumbangan industri kreatif terhadap GDP, tapi luput membicarakan kesejahteraan pekerja," kata dia.

***

Haris Azhar, pegiat hak asasi manusia, saat ditemui Beritagar.id di rumahnya, bilangan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Rabu (17/4/2019).
Haris Azhar, pegiat hak asasi manusia, saat ditemui Beritagar.id di rumahnya, bilangan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Rabu (17/4/2019). | Nindithya Nurmalitasari

Lima tahun lalu, Ellena terpikat slogan "Jokowi adalah Kita". Kali ini, dia pilih "Saya Golput".

Frasa terakhir merujuk pula pada inisiatif warga yang menyuarakan hak untuk tidak memilih dalam Pemilu 2019.

Ellena berperan sebagai pengelola akun media sosial Saya Golput. Haris Azhar turut menyokong inisiatif tersebut, antara lain dengan memopulerkan tagar #SayaGolput.

Pada pekan-pekan terakhir jelang Pemilu 2019, #SayaGolput jadi sorotan warganet, dan memicu perbantahan antara golput dengan pendukung kandidat presiden.

Kedua kubu pendukung capres-cawapres khawatir wacana golput bisa menggerus suara.

Menkopolhukam, Wiranto, turut was-was. Mantan jenderal itu sebut golput sebagai pengacau yang bisa kena sanksi UU Terorisme atau UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

Di media sosial, kerap pula terdengar ungkapan nan menyudutkan, macam, "Kalau golput, jangan nyalahin pemerintah".

Alih-alih bikin pemilih golput berubah haluan, ungkapan tersebut kian menguatkan pilihan. "Lihat para pendukung (capres-cawapres), jadi sebel banget," ujar Ellena.

Dalam kacamata Ellena dan Haris, golput adalah hak. Bagi mereka, golput sekadar instrumen merespons pemilu. Lagi pula, gelanggang demokrasi tak terbatas pada seremoni lima tahunan itu.

"Golput mengajak orang kritis terhadap pemerintah. Siapa pun yang menang," kata Haris. "Aktivis golput justru bekerja di saat orang-orang partai berhenti bekerja. Misal, Melanie Subono (seniman) atau Alghifari Aqsa (eks-direktur LBH Jakarta)."

Ellena bilang partisipasi politik tak sebatas mencoblos atau menjadi politisi.

Partisipasi bisa berwujud aktivitas warga dalam menyoal pelbagai masalah--termasuk isu perampasan lahan, pelanggaran hak asasi, kebebasan berekspresi, dan lain-lain.

"Aku berharap, sesudah pemilu, pendidikan dan kesadaran politik warga di akar rumput bisa menguat. Itu modal membangun oposisi," ujar Ellena.

Sejak muncul dalam kamus politik Indonesia, golput memang lekat dengan oposisi.

Mula-mula, istilah golput dikenal pada Pemilu 1971--seremoni demokrasi pertama pada masa Orde Baru. Penyuaranya adalah Kelompok Oposisi, yang dimotori para aktivis, macam Imam Waluyo, Arief Budiman, Julius Usman, dan Asmara Nababan.

Kelompok Oposisi mengajak warga guna mencoblos bagian putih dari kertas suara (di luar logo parpol), yang berarti suara jadi tidak sah. Ringkas kata, para pencetusnya memosisikan golput sebagai langkah aktif dalam pemilu.

Puluhan tahun berselang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) punya definisi beda.

KPU memaknai golput sebagai pemilik hak pilih yang tidak menggunakan haknya dalam pemilu--tidak berpartisipasi atau pasif.

Definisi lebih longgar bisa dilihat lewat data olahan Institute for Democracy and Economic Affairs, yang mengklasifikasikan golput sebagai suara tak sah dan suara yang tidak digunakan.

Merujuk data itu, Pilpres 2004 jadi seremoni demokrasi dengan persentase golput tertinggi: 31,49 persen. Kala itu, pemilih punya lima opsi pasangan capres-cawapres.

Pada Pilpres 2009, yang diikuti tiga kandidat capres-cawapres, persentase golput turun jadi 28,09 persen dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) 177.983.000 orang.

Kala opsi capres-cawapres hanya dua pasang, pada Pilpres 2014, angka golput kembali naik hingga 30,42 persen dari 193.944.150 pemilih.

Adapun dalam Pilpres 2019, berbasis hitung cepat lembaga survei Indo Barometer, angka pemilih yang tidak menggunakan hak pilih turun hingga 18,88 persen.

Menariknya, Indo Barometer menyebut ada 2,89 persen suara tidak sah, dengan tingkat partisipasi sebesar 81,12 persen.

Berbasis persentase tersebut, jumlah suara tidak sah bisa melewati angka 4 juta. Haris dan Ellena ada di antaranya.

***

Haris Azhar (tengah), pegiat hak asasi manusia, saat memberikan suara pada Pemilu 2019. Di kiri dan kanan, gambar surat suara rusak di TPS 86 Pulo Gadung, Jakarta Timur.
Haris Azhar (tengah), pegiat hak asasi manusia, saat memberikan suara pada Pemilu 2019. Di kiri dan kanan, gambar surat suara rusak di TPS 86 Pulo Gadung, Jakarta Timur. | Nindithya Nurmalitasari

Sekitar pukul 14.00 WIB, para petugas KPPS di TPS 31 Cipondoh, Tangerang, bersibuk menghitung suara.

Ellena bercengkerama bersama keluarga dan tetangga sambil menyaksikan penghitungan suara.

Hingga saat itu, Ellena tak membicarakan pilihan politik dengan ibunya. Adapun Sang Ibu tampak senang ketika pasangan jagoannya, Jokowi-Ma'ruf, merajai TPS 31 Cipondoh.

"Kita kayak sama-sama tahu, tapi enggak mau bahas. Yang penting sama-sama bergembira menggunakan hak pilih," katanya.

Terpaut sekitar 23 kilometer dari Cipondoh, proses kalkulasi suara berlangsung pula di TPS 86 Pulo Gadung, Jakarta Timur.

Satu per satu surat suara pemilihan presiden diangkat oleh petugas KPPS. Saksi dari kedua kubu bersiaga pasang mata, tak ingin kehilangan satu suara pun.

Wajah saksi mendadak lesu saat lihat satu surat suara yang menunjukkan wajah kedua pasangan calon tercoreng tinta spidol warna biru di bagian mata.

"Tidak sah!" teriak KPPS, demi melihat surat suara tersebut.

Satu jam berlalu, agenda beralih ke perhitungan suara untuk Caleg DPR RI. Di tengah-tengah perhitungan suara, sebuah surat suara memancing tawa hadirin.

Surat suara itu memuat corat-coret dari spidol warna biru. "Ngga Jelas," demikian pesan yang tertulis dalam surat suara termaksud.

Seperlemparan batu dari TPS 86 Pulo Gadung, Haris Azhar tengah bersantai di rumahnya, menikmati libur bersama keluarga.

Sesekali, mereka mengobrol soal pemilu, sekadar tukar tanya ihwal hitung cepat di televisi. Istrinya memang punya pilihan politik berbeda. Haris pun tak ingin memaksakan pilihan politik. "Itu kebebasan untuk memilih," katanya.

Sore hampir tiba, Haris masih bersemangat berbagi pandangan soal pelbagai perkara Indonesia. Dia seakan-akan mengantongi masalah yang tak habis dituturkan.

Pun, di balik kantong celananya, sebuah spidol warna biru menyembul. Masalah?

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR