Tempat tinggal terakhir dan tempat pemakaman Baha'u'llah, pendiri Agama Baha'i, terletak di luar Acre, di Israel Utara.
Tempat tinggal terakhir dan tempat pemakaman Baha'u'llah, pendiri Agama Baha'i, terletak di luar Acre, di Israel Utara. Baha’i International Community / Baha’i International Community
LAPORAN KHAS

Baha'i (masih) mencari keadilan

Penganut Baha’i masih berjuang agar agama yang lahir di Iran 1844 itu diakui dalam administrasi kependudukan.

Hampir 14 tahun, upaya Sujiasri mendapatkan akta pencatatan nikah dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, belum membuahkan hasil. Padahal ia membutuhkannya, untuk mengurus akta kelahiran anak keduanya, Isfandiar Aslani.

Bocah lanang itu lahir 2010 dan kini telah duduk di bangku kelas dua sekolah dasar. “Sampai usia anak saya delapan tahun belum punya akta kelahiran,” kata Sujiasri, warga Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, ditemui awal Oktober.

Ia tak ingin akta kelahiran putra keduanya bernasib sama seperti anak sulungnya, Faisal Aslani. Tak adanya akta nikah, mengakibatkan akta kelahiran sang kakak yang terbit 2010, hanya mencantumkan nama Sujiasri sebagai ibu, minus nama ayah.

Lazimnya, akta seperti itu diberikan kepada anak yang lahir di luar pernikahan atau tidak diketahui nama ayahnya. Kenyataannya, Faisal dan Isfandiar punya ayah bernama Jaelani dan hidup satu atap sampai sekarang.

Sujiasri dan Jaelani menikah pada 2004. Sebagai penganut Baha’i, saat itu mereka pun menikah secara Baha’i. “Dulu saya mengundang banyak tetangga untuk menyaksikan pernikahan kami,” kata perempuan kelahiran 1975 itu.

Sujiasri bercerita, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menolak mencatat perkawinanya, karena Baha'i dianggap belum diakui oleh pemerintah. Akta nikah baru bisa diberikan untuk pemeluk aliran kepercayaan dan enam agama resmi: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Kong Hu Chu.

Selain akta kelahiran, belum terbitnya akta nikah juga mempengaruhi Kartu Keluarga dan KTP. Sujiasri memperlihatkan selembar Kartu Keluarga yang terbit pada 2016. Di situ, tertulis namanya sebagai kepala keluarga. Sementara suaminya, justru tercantum sebagai keluarga lain.

Pada kolom agama, mereka tercatat menganut aliran kepercayaan. Sedangkan pada kolom status, Sujiasri dan Jaelani tertulis belum kawin.

Status belum kawin juga tertera pada KTP pasangan pedagang kue itu. “Masak sudah tua begini dan sudah punya dua anak ditulis belum kawin, ha-ha-ha,” kata Sujiasri, menertawakan keganjilan pada Kartu Keluarga dan KTP-nya.

Sudah tak terhitung bagi Sujiasri dan Jaelani mondar-mandir mengurus hak sipilnya itu. “Saat ini hanya menunggu semoga ada kabar baik dari pemerintah,” kata perempuan asal Blitar, Jatim ini.

Kisah lain datang dari Mu’arifin. Pencatatan perkawinannya dengan Indah Margarani melalui cara Baha’i pada 2000, juga belum dilayani oleh Dinas Catatan Sipil setempat. “Dinas masih menunggu surat edaran, petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis dari Kementerian Dalam Negeri,” kata pria 49 tahun ini.

Namun nasib Mu’arifin sedikit lebih mujur. Dia berhasil mendapat pengakuan telah “kawin” pada Kartu Keluarga dan KTP. Demikian pula pada akta kelahiran kedua anaknya, juga tertulis lengkap nama Mu’arifin. Hanya pada kolom agama yang tercatat sebagai pemeluk Islam.

Mu’arifin bercerita, KK-KTP-dan akta kelahiran anaknya terbit normal pada 2006 karena memakai jasa calo. Ia tidak mengetahui bagaimana cara si calo mendapatkan layanan ketiga kartu kependudukan itu meski tanpa akta atau surat nikah.

Ia hanya menyediakan biaya per item yang bervariasi, yakni antara Rp50 ribu-Rp60 ribu. “Pokoknya saat itu dia bilang saya tidak perlu khawatir,” katanya.

Anggota Majelis Rohani Setempat (MRS) Baha’i di Banyuwangi, Muhammad, mengatakan, perwakilan masyarakat Baha’i seringkali mendatangi kecamatan hingga Dinas Catatan Sipil agar penganut Baha’i mendapat keadilan dalam administrasi kependudukan.

Dalam kunjungannya itu, Muhammad selalu membagikan segepok dokumen. Antara lain dokumen Keputusan Presiden No 69 Tahun 2000, paparan Menteri Agama RI dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR tahun 2011, makalah hasil penelitian Baha’i, buku profil Baha’i, serta sejumlah pemberitaan.

Itu adalah cara Muhammad mengenalkan eksistensi Baha’i di Indonesia. “Sebab banyak aparatur masih awam apa itu Bahai. Sehingga agama kami belum terakomodasi dalam layanan administrasi kependudukan,” katanya.

Bagi penganut Baha’i yang menikah dengan pasangan berbeda agama, kata Muhammad, lebih mudah mendapatkan akta nikah. Sebab awalnya, banyak penganut Baha’i yang menikahi perempuan Muslim. Sehingga, mereka akan menikah dengan dua cara: yakni cara Baha’i dan cara Islam. Buku nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) kemudian digunakan untuk mengurus akte kelahiran anak, Kartu Keluarga dan KTP.

Meski begitu, identitas sebagai penganut Baha’i tetap tidak muncul dalam kolom agama di KTP dan Kartu Keluarga. Hampir 80 persen, kata Muhammad, KTP dan KK umat Baha’i di daerahnya tertulis beragama Islam. Sisanya, ada yang beragama Kristen dan Khong Hu Chu.

“Padahal saat mengisi formulir KTP, kami selalu menulis agama Baha’i. Namun setelah KTP selesai, malah keluar agama yang berbeda,” katanya.

MRS belum pernah mendata berapa keluarga Baha’i yang menikah berbeda agama atau menikah dengan sesama Baha’i. Sementara Kementerian Agama RI mencatat, jumlah penganut Baha’i di Banyuwangi pada 2014, mencapai 220 orang yang tersebar di beberapa desa.

Kepala Seksi Identitas Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Eva Zulfiah, mengatakan, Baha’i belum muncul dalam database kependudukan Kementerian Dalam Negeri.

Database kependudukan hanya memuat enam agama yang diakui pemerintah yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khong Hu Chu. Sedangkan sejak 2017, pemerintah sudah mengakui aliran kepercayaan.

Dampaknya, kata Eva, mereka yang menikah secara Baha’i belum bisa mendapatkan pencatatan nikah dari kantornya. “Karena tidak ada dalam database kependudukan maka selanjutnya Baha’i juga tidak bisa muncul dalam kolom agama di KTP dan Kartu Keluarga,” kata Eva ditemui awal Oktober.

Menurut Eva, beberapa kali perwakilan Baha’i memang datang ke kantornya. Saat itu ia menawarkan agar penganut Baha’i masuk dalam kategori aliran kepercayaan agar bisa mendapatkan akta nikah. “Namun saat itu, mereka menolak karena menganggap bahwa Baha’i bukan aliran kepercayaan, tapi agama tersendiri,” katanya.

Sebagai solusi sementara, kata Eva, instansinya hanya bisa menerbitkan akta kelahiran anak dari pasangan Baha’i dengan menulis nama ibunya saja. Sedangkan untuk kolom agama pada KK dan KTP, penganut Baha’i bisa memilih salah satu dari enam agama yang diakui atau mengosonginya.

Agama resmi vs agama lain

Sejatinya, di luar enam agama yang ‘diakui’ pemerintah, ada sejumlah agama lain yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Seperti Baha’i, Yahudi, Sikh, Shinto dan Thaoisme.

Baha’i adalah agama independen dan bersifat universal, bukan sekte dari agama lain. Ia lahir di Iran pada 1844 dengan pembawa wahyunya adalah Baha’ullah. Kemunculan Baha’i bermula dari Ali Muhammad yang bergelar Bab. Pada 23 Mei 1844 ia mengumumkan bahwa dialah utusan Tuhan dan bertugas menyiapkan kedatangan utusan Tuhan yang lain yakni Baha’ullah.

Dalam laman Bahai Indonesia dan buku panduan Agama Baha’i yang diterbitkan Majelis Rohani Nasional Baha’i Indonesia (2015), pada 1863, Baha’ullah mengumumkan misi-Nya tentang kesatuan umat manusia serta mewujudkan keselarasan di antara agama-agama. Saat ini Baha’i telah menyebar ke 230 negara dan wilayah teritorial, mulai Asia, Amerika, Afrika, Europa dan Australia.

Baha’i dibawa ke Indonesia oleh dua orang pedagang, Jamal Efendi dan Mustafa Rumi, setelah mengadakan perjalanan keliling ke India, Burma, dan Singapura. Mereka tiba di Batavia pada 1878 dan kemudian berkunjung ke daerah-daerah lain.

Namun perjalanan Baha’i di Indonesia tidak selalu mulus. Salah satu pemicunya, pada 15 Agustus 1962, Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden No. 264 Tahun yang berisikan pelarangan tujuh organisasi, termasuk Baha’i. Dalam surat itu tertulis bahwa Baha’i dilarang karena: tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia dan menghambat penyelesaian revolusi, atau bertentangan dengan cita-cita sosialisme Indonesia.

Lahirnya Keppres tersebut sempat memicu penolakan Baha’i di sejumlah daerah, termasuk Banyuwangi. Di kabupaten paling ujung timur Jawa ini, Baha’i masuk sekitar tahun 1973 dibawa oleh Hussein. Mulanya ia berdakwah di Kecamatan Genteng dan ada tujuh orang yang bergabung.

Baha’i baru mendapat tempat di Indonesia di masa Presiden Abdurrahman Wahid. Saat itu, Gus Dur —panggilan Abdurrahman Wahid, menerbitkan Keppres No 69 Tahun 2000 tentang pencabutan Keppres No 264 Tahun 1962.

Dalam Keppres 69/2000 itu, dinyatakan, bahwa pembentukan organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Lewat Keppres tersebut perkembangan Baha’i makin pesat di Indonesia. Penganut Baha’i di Indonesia kini menyebar di Jakarta, Bandung, Pati, Surabaya, Tulungagung, Malang, Banyuwangi, Bali, Medan, Padang, dan Makassar.

Meski larangan Baha’i telah dicabut, namun banyak pemerintah daerah belum sepenuhnya mengakui Baha’i dalam layanan kependudukan. Hal itu ditunjukkan melalui penelitian Nuhrison M. Nuh berjudul Eksistensi Agama Baha’i di Beberapa Daerah di Indonesia: Studi Kasus di Pati, Banyuwangi/Malang, Palopo dan Bandung (2014).

Menurut Nuhrison, selain di Banyuwangi, diskriminasi layanan kependudukan juga terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah; Tulungagung dan Malang, Jawa Timur. Namun akta perkawinan Baha’i bisa dilayani di Kota Padang, Kota Makkasar, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Bojonegoro dan Mimika.

Hal ini, kata Nuhrison, disebabkan oleh masih kuatnya pemahaman aparat pemerintah di daerah dan masyarakat umum tentang adanya agama resmi atau agama yang diakui oleh negara.

“Ini kontradiktif dengan konstitusi yang tidak mencantumkan frasa agama resmi dan agama yang diakui, melainkan agama yang dipeluk dan agama yang dilayani,” tulis Peneliti Utama, Bidang Paham, Aliran dan Gerakan Keagamaan, Pada Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Senada dengan Nuhrison, anggota kantor Humas Baha’i Indonesia, Rina Tjua Leena, mengatakan, pangkal persoalan ada pada UU Administrasi Kependudukan yang memuat frasa “agama diakui”. Pejabat di daerah akhirnya menafsirkan frasa tersebut sebagai agama-agama yang disebutkan secara eksplisit saja yang bisa dilayani pemerintah.

“Sementara agama-agama lain hingga hari ini belum ada kejelasan, bagaimana pemerintah membantu atau memfasilitasi keberadaannya,” kata Rina.

Menurut dia, Indonesia sebenarnya memiliki UU 1/PNPS/1965 yang mengatur tentang keberadaan agama-agama di Indonesia. Di luar enam agama yang dianut mayoritas, sesuai undang-undang itu tetap mendapat jaminan dari negara.

Selama ini, kata dia, masyarakat Bahá’í di Indonesia proaktif untuk selalu berkunjung dan bermusyawarah dengan aparat-aparat pemerintahan terkait. Tujuannya, menjelaskan tentang prinsip dan keberadaan masyarakat Bahá’í di Indonesia dan hak-hak sipil. Ini dilakukan agar masyarakat Baha’i tidak menjadi objek prasangka di lingkungan sekitar.

Muhammad menunjukkan surat dari Kementerian Agama tentang agama Baha'i.
Muhammad menunjukkan surat dari Kementerian Agama tentang agama Baha'i. | Ika Ningtyas /Beritagar.id

Kolom agama dan diskriminasi

Apa yang dialami umat Baha’i pernah menimpa penganut Khong Hu Chu dan aliran kepercayaan. Saat pemerintah Orde Baru tidak mengakui Khong Hu Chu, administrasi kependudukan mereka tertulis sebagai pemeluk Buddha. Sedangkan aliran kepercayaan harus memilih salah satu dari 5 agama yang diakui pemerintah saat itu.

Khong Hu Cu kembali diakui saat pemerintahan Gus Dur dan ditegaskan kembali di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran No 470/226/SJ pada 24 Februari 2006, tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Penganut Khong Hu Chu. Sejak saat itu, umat Khong Hu Chu dapat mencatatkan perkawinan dan status agamanya tertera dalam KTP dan KK.

Penganut kepercayaan juga berhasil diakui dalam administrasi kependudukan, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan atas Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada November 2017.

Peneliti Kebebasan Beragama dan Keyakinan di Human Rights Law Studies, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Haidar Adam, menjelaskan, pelayanan administrasi kependudukan seharusnya tidak mendasarkan pada agama. Sebab layanan kependudukan merupakan hak dasar yang dibutuhkan untuk kepentingan lain seperti pendidikan, perkawinan, dan sebagainya.

Indonesia bisa belajar praktik di banyak negara, yang tidak mencantumkan kolom agama pada administrasi kependudukan. Sebab, menurut Haidar, pencantuman agama dianggap sebagai wilayah privat dan rawan memunculkan diskriminasi, baik oleh pejabat negara maupun kelompok tertentu.

Menurut Haidar, Indonesia memang menjamin kebebasan beragama dan penganut kepercayaan melalui Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Ayat itu berbunyi: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Akan tetapi, jaminan dalam kontitusi tersebut belum dibarengi dengan penelitian yang komprehensif tentang eksistensi agama-agama lain di Indonesia. Penelitian tersebut tak hanya penting sebagai basis data, tetapi juga untuk menjamin hak-hak sipil seperti kepada penganut baha’i atau agama minoritas lain.

BACA JUGA