Foto udara kondisi banjir bandang yang merendam rumah warga di Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Selasa (11/6/2019).
Foto udara kondisi banjir bandang yang merendam rumah warga di Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Selasa (11/6/2019). Oheo Sakti / ANTARA FOTO
BENCANA ALAM

Banjir Konawe Utara: Aroma korupsi dan kejahatan lingkungan

Suasana Lebaran berubah jadi pilu di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Dua kali banjir menghantam kabupaten itu. Konon kerusakan lingkungan dan dugaan korupsi jadi pangkal petaka.

Dua hari lagi Lebaran. Warga Desa Tapuwatu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, tengah bersibuk menyongsong hari raya. Mereka mulai bersih-bersih rumah atau memasak menu khas. Tak terkecuali keluarga Ikbar Juslan.

Bakda Isya, 3 Juni 2019, Ikbar bantu istrinya membungkus buras di dapur. Buras atau burasa merupakan menu khas Lebaran di Sulawesi --kukusan beras dan santan yang dibungkus daun pisang.

Sepintas malam itu bakal berjalan biasa saja. Tiada yang menyangka langit punya rencana lain.

Di luar, hujan mulai turun. Kian lama tambah deras. Sungai Lalindu, yang berjarak sekitar 15 meter dari rumah Ikbar, mulai menunjukkan gelagat kenaikan volume air.

Puncaknya, sekitar pukul 23.00 WITA, Sungai Lalindu meluap. Arus air juga mulai bawa lumpur. Desa Tapuwatu terendam.

Ikbar bergegas mengevakuasi istri dan tiga anaknya pakai sampan. Mereka menuju area perbukitan. Buras yang belum selesai dimasak ikut dibawa bersama sebagian perkakas dapur. "Buras dimasak di sana saja," kata Ikbar kepada istrinya.

Malam itu, untuk terakhir kalinya Ikbar lihat rumahnya utuh. Kini rumah panggung 17 kali 10 meter tersebut hanya tersisa fondasi. Salah satu rumah mewah di Tapuwatu tersebut jadi korban dua banjir beruntun yang menghantam Kabupaten Konawe Utara.

Saya jumpa Ikbar di puing rumahnya, yang berjarak sekitar 150 kilometer dari Kendari, ibu kota Sultra. Siang itu, 22 Juni 2019, pria berusia 46 tersebut tengah mengais puing dan lumpur. Dia berupaya mencari barang-barang yang tersisa.

Pada jeda aktivitasnya, Ikbar menceritakan dua banjir beruntun yang menghantam desanya.

Banjir pertama datang pada Senin malam, 3 Juni 2019, bikin semua warga mengungsi. Saat Idulfitri, 5 Juni 2019, cuaca sempat bersahabat dan banjir surut. Sebagian warga pakai momen itu untuk bersih-bersih rumah.

Namun, Jumat dini hari, 7 Juni 2019, hujan kembali turun dan memicu banjir yang lebih besar. Air Sungai Lalindu meluber lagi. Kali ini, arus bandang bawa potongan kayu dan lumpur yang menghantam permukiman.

Beruntung, warga sudah mengungsi lebih dulu. "Warga punya firasat, banjirnya akan lebih besar. Waktu itu, hujan memang deras sekali," ujar Ikbar.

Sebenarnya, bagi warga Tapuwatu, banjir bukan hal baru. Saban musim hujan, ancaman banjir mengintai.

Tak heran bila banyak rumah di Tapuwatu berlantai dua dan berbentuk panggung. Bila banjir datang, warga ikat tiang rumah di pohon atau tiang listrik agar tak terseret arus. Barang-barang pun diamankan di atas plafon.

Namun banjir kali ini di luar perkiraan. Kini Desa Tapuwatu tersisa puing dan lumpur. Jejak air masih tampak di pucuk-pucuk pohon kelapa. Konon tinggi air capai tujuh meter.

Rumah-rumah panggung berlantai dua tak lagi terlihat. Dari 85 rumah di Desa Tapuwatu, hanya 6 rumah yang masih berdiri. Sisanya rata dengan tanah. Lapangan bola di tengah kampung berubah jadi hamparan lumpur. Potongan kayu besar tergeletak sana sini.

Tapuwatu jadi desa yang paling terdampak bencana banjir di Konawe Utara. Orang-orang pun mulai menyebutnya sebagai "kampung mati" --desa yang hilang karena banjir.

Ikbar Juslan (46) saat mencari barang yang tersisa usai Desa Tapuwatu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara disapu banjir bandan.
Ikbar Juslan (46) saat mencari barang yang tersisa usai Desa Tapuwatu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara disapu banjir bandan. | Jojon /Beritagar.id

Kerusakan lingkungan di hulu banjir

Konawe Utara, yang berjarak lebih kurang 1.700 kilometer dari Jakarta, berstatus daerah langganan banjir di Sultra. Namun bencana kali ini jadi yang terparah, mengalahkan petaka serupa pada 1997.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Konawe Utara menyebut bahwa banjir dipicu meluapnya Sungai Lalindu, Sungai Walasolo, dan Sungai Wadambali. Ketiganya bermuara di Daerah Aliran Sungai (DAS) Lasolo.

Banjir bikin 7 kecamatan kena banjir, 9.609 jiwa mengungsi, 370 rumah hanyut, dan 1.962 terendam (lihat infografik). Taksiran kerugian material akibat banjir mencapai Rp674,8 miliar --tak beda jauh dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Konawe Utara 2019 yang berkisar Rp850 miliar.

Di Kendari, pusat pemerintahan Sultra, banjir Konawe Utara memicu pro kontra. Aktivitas tambang dan perkebunan sawit kerap disebut sebagai pemicu banjir.

Namun, Gubernur Sultra, Ali Mazi menepis isu itu. "Tambangnya berada di utara, banjirnya di bagian timur," kilah Ali, saat dijumpai usai pertemuan di Gedung DPRD Sultra, Senin, 17 Juni 2019.

Pun, alih-alih memerinci penyebab banjir, Ali sekadar menyebutnya sebagai "ujian Allah".

Bupati Konawe Utara, Ruksamin, juga enggan menyimpulkan bahwa banjir dipicu tambang dan sawit.

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) jadi pijakannya. Ruksamin menyebut bahwa curah hujan nan tinggi bikin debit air mencapai 8.500 meter kubik per detik. Padahal kapasitas DAS Lasolo hanya 5.000 meter kubik per detik.

"Penyebab lain adalah drainase yang buruk, pendangkalan sungai, dan perambahan hutan," kata Ruksamin, kala kami berbincang di Konawe Utara, Sabtu, 22 Juni 2019.

Pandangan berbeda datang dari Lukman Abunawas, Wakil Gubernur Sultra sekaligus mantan Bupati Konawe--meliputi Konawe Utara sebelum mekar (2007).

Lukman menyebut bahwa alih fungsi lahan jadi pemicu banjir. Pada Jumat, 14 Juni 2019, di Kantor Gubernur Sultra, Lukman berkata, "Tidak ada penyebab banjir selain kerusakan lingkungan".

Pernyataan Lukman senada dengan perkataan Saharuddin, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sultra.

Menurut Saharuddin, sekilas ada jarak yang jauh antara area tambang (utara) dengan wilayah banjir (timur). Masalahnya, area tambang berada di wilayah ketinggian. Alhasil sisa material pertambangan mudah terbawa arus banjir hingga ke sungai.

"Material itu memicu sedimentasi di sungai, dan terjadilah pendangkalan. Inilah yang membuat debit air yang besar tidak mampu dikendalikan, dan meluber ke permukiman," ujar Saharuddin, saat kami mengobrol di Kendari, Selasa, 11 Juni 2019.

Pendangkalan, kata Saharuddin, terjadi dari tahun ke tahun. Terutama antara 2006-2011 yang jadi musim semi investasi pertambangan di Sultra.

Dampak banjir Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
Dampak banjir Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. | Danil Aufa /Beritagar.id

WALHI Sultra mencatat ada 81 izin usaha pertambangan (IUP) yang beroperasi di Konawe Utara --berburu nikel, emas, kromit, dan batu kapur.

Adapun Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra mencatat hanya ada 57 IUP CnC (Clean and Clear) di Konawe Utara.

Di sektor perkebunan sawit, paling tidak ada empat perusahaan yang beroperasi di sekitar DAS Lasolo, yakni: PT Damai Jaya Lestari (DJL), Sultra Prima Lestari, PT Mulya Tani, dan PTPN XXIII.

Aktivitas pertambangan dan perkebunan sawit itu diduga mengakibatkan perubahan area hutan di Konawe Utara.

Perubahan area hutan bisa dilihat lewat data Global Forest Watch. Salah satu indikator adalah hilangnya 38.400 hektare tutupan pohon di Konawe Utara, antara 2001-2017.

Statistik olahan WALHI Sultra menyebut ada 458 hektare hutan primer di Konawe Utara yang beralih fungsi jadi area tambang dan sawit. Alih fungsi serupa juga terjadi pada 3.777 hektare hutan sekunder. Deforestisasi itu terjadi sepanjang 2000-2016.

Perubahan area hutan itu, menurut WALHI Sultra, tak bisa dilepaskan dari maraknya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dikeluarkan KLHK.

Ihwal perkara terakhir, merujuk Dinas Kehutanan Sultra, saat ini ada 50 IPPKH di Bumi Anoa. Konawe Utara tercatat sebagai kabupaten dengan IPPKH paling banyak (23 izin, mencakup 10.158 hektare).

Semua izin itu diberikan untuk usaha pertambangan. Pun, sebanyak 12 izin berada di DAS Molore dan Morombo. Keduanya bermuara ke DAS Lasolo yang meluap kala banjir.

Warga berjalan melintas dijalan yang tertumpuk material rumah yang terbawa banjir disamping masjid di Desa Tapuwatu, Kecamatan Asera, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Sabtu (22/6/2019).
Warga berjalan melintas dijalan yang tertumpuk material rumah yang terbawa banjir disamping masjid di Desa Tapuwatu, Kecamatan Asera, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Sabtu (22/6/2019). | Jojon /ANTARA FOTO

Sengkarut dugaan korupsi

Bencana banjir di Konawe Utara bersengkarut dengan dugaan korupsi yang melibatkan Aswad Sulaiman, mantan Bupati Konawe Utara (2011-2016). Aswad juga pernah jadi penjabat bupati sementara pada awal pendirian Konawe Utara (2007-2009).

Pada 3 Oktober 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Aswad sebagai tersangka penerima suap Rp13 miliar atas pemberian izin eksplorasi, izin usaha pertambangan, dan izin operasi produksi di Konawe Utara.

Hingga kini kasus tersebut masih dalam tahap penyidikan KPK.

Aswad diduga mencabut sepihak kuasa pertambangan yang sebagian besar dikuasai PT. Antam. Setelahnya, dia malah menerima permohonan izin eksplorasi dari delapan perusahaan tambang lewat 30 surat keputusan kuasa permohonan eksplorasi.

Langkah itu diduga bikin rugi negara kira-kira Rp2,7 triliun --lebih besar dibandingkan korupsi e-KTP yang melibatkan Setya Novanto (Rp2,3 triliun). Taksiran itu berasal dari penjualan material tambang yang proses perizinannya dinyana melawan hukum.

"Izin-izin itu (yang dikeluarkan Aswad) jadi landasan perusahaan tambang beroperasi. Aktivitas itu diduga merusak lingkungan dan memicu banjir. Mereka, misalnya, jarang mereklamasi lubang bekas tambang," kata Saharuddin, Direktur Eksekutif WALHI Sultra.

Pimpinan KPK, La Ode M Syarif, tidak menampik bila dugaan rasuah yang melibatkan Aswad bersengkarut dengan kejahatan lingkungan yang mengakibatkan banjir bandang di Konawe Utara.

"Kalau dilihat dari dampaknya, banjir ini berbeda dengan yang dulu, maka pasti ada eksploitasi berlebihan di daerah hulu," kata Syarif, di Kendari, Senin, 24 Juni 2019.

Meski begitu, ucap Syarif, pembuktian atas sengkarut kasus korupsi dan kejahatan lingkungan tak semudah membalikkan telapak tangan. Antara lain, guna membuktikan kelindan itu, perlu melihat potensi pelanggaran UU Minerba.

"Kasus ini seperti kentut. Baunya mengganggu, tetapi membuktikan siapa penyebar aroma tidak sedap itu harus dengan bukti kuat," ujar tokoh berlatar pakar hukum lingkungan hidup itu.

Syarif pun mengingatkan agar kasus Aswad jadi cermin bagi semua pejabat di Sultra. Dia minta para pembesar lokal menata kembali izin pertambangan dan perkebunan.

Lebih-lebih, bila dibandingkan dengan kerugian akibat bencana, keberadaan tambang malah tak signifikan. Ada 393 pemegang IUP tambang, tapi sumbangsihnya hanya Rp99,8 miliar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sultra 2018.

"Sumbangan untuk daerah tidak sampai 100 miliar, tapi kerusakannya hampir 1 triliun. Ini harus dievaluasi," ucap Syarif.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR