Satu rumah di Citraland Palu yang terkena dampak gempa dan tsunami di Kota Palu, Sabtu (13/10/2018)
Satu rumah di Citraland Palu yang terkena dampak gempa dan tsunami di Kota Palu, Sabtu (13/10/2018) Muhammad Nur Rochmi / Beritagar.id
MITIGASI BENCANA

Belajar sadar: tentang berumah di tanah rawan gempa

Tidak mudah berumah di tanah rawan gempa. Setidak-tidaknya, berbagai pihak mesti terbuka untuk sadar dan belajar.

"Bangsa kita tidak pernah mau belajar," begitu Dradjat Hoedajanto mendengus pada sebuah siang bersuhu 33 derajat Celsius di bilangan Tebet Barat, Jakarta Selatan, Selasa (16/10/2018).

Dradjat dikenal sebagai pakar konstruksi dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Dia sering bersuara mengenai pentingnya perencanaan apik atas ketahanan bangunan terhadap gempa.

"Sudah sejak lama saya menyampaikan itu," katanya.

Pernyataan itu muncul dari lisan sang Ketua Umum Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI) saat menyinggung dampak gempa di Donggala, Sulawesi Tengah, terhadap masyarakat.

Pada akhir September 2018, guncangan dengan Magnitudo 7,4 menggegerkan kawasan yang di masa silam masyhur sebagai bandar dagang besar Nusantara tersebut.

Getaran bumi merayap hingga ke bagian lain Sulawesi Tengah, memicu tsunami di dekat pusat Kota Palu, serta gelombang lumpur dan likuefaksi di beberapa tempat.

"Masalahnya sudah bukan keteknisan saja, tapi dibuat kompleks terutama dengan tidak adanya saling sharing informasi di antara institusi yang berwenang," ujarnya.

Padahal, waktu bicara mengenai skala kehancuran akibat gempa di Nusa Tenggara Barat pada Agustus 2018, Dradjat masih mau menyebut bahwa penyebab banyak kehancuran adalah pengabaian terhadap aspek teknis bangunan.

Namun, saat berkomentar mengenai peristiwa alam di Donggala, dia seperti ingin menunjukkan bahwa sudah lama urusan nonteknis seharusnya diperbaiki dan dibikin saklek.

Salah satu hal yang menurutnya sudah mesti dibenahi adalah sektor pengurusan Izin Mendirikan Bangunan atau IMB. Sertifikat persetujuan dan perizinan ini wajib dikantongi oleh orang atau badan yang akan mendirikan bangunan.

Dalam hemat Dradjat, keselamatan manusia kudu menjadi persyaratan minimum untuk pelulusan dokumen dimaksud. Jika IMB "dikeluarkan dengan benar," katanya, "secara teoretis maka yang mengeluarkannya minimal sudah punya standar bagaimana (bangunan) yang aman dan bagaimana yang tidak".

Artinya, bangunan yang sudah memiliki IMB--diandaikan sudah melalui tahap-tahap teknis dan administratif--seharusnya menjadikan keselamatan manusia sebagai harga mati.

Korban gempa dan tsunami Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah, mendapatkan perawatan di dalam KRI dr Soeharso-990.
Korban gempa dan tsunami Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah, mendapatkan perawatan di dalam KRI dr Soeharso-990. | Hafidz Mubarak A. /Antara Foto

Untuk menekankan masalah keselamatan manusia itu, Dradjat memberikan definisi bangunan tahan gempa yang diterima di bidang teknik sipil. Bangunan itu masih harus berdiri--meski sudah miring atau retak-retak--ketika gempa maksimum terjadi, "sehingga minimum bisa dihindari timbulnya korban jiwa".

Urusan IMB juga diangkat Ahmad Djuhara, Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), saat membicarakan perencanaan bangunan yang mendahulukan keselamatan manusia. Dia menyatakan, pemerintah mesti sanggup memaksa pranata pemerintah di daerah untuk tertib membangun.

"IMB harus ada, dan itu bukan izin doang. Tapi, memastikan yang terbangun tahan gempa. Gempa di Palu menjadi peringatan telak bagi kota-kota (rawan gempa). Mereka harus menilai kembali keberadaannya terhadap bahaya gempa," ujarnya saat ditemui di Plaza Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu (13/10/2018). "Dan arsitek penting dalam mitigasi bencana karena itu sebagian dari kompetensinya".

Djuhara menguarkan pengalamannya sendiri sebagai pelajaran selagi berada di NTB saat gempa dengan Magnitudo 7 mengguncang-guncang tempat dia berdiam pada Agustus lalu. Waktu itu terjadi, dia tengah menginap di Hotel Santika, Lombok.

"Saya di lantai dua. Saat goyang, kami keluar. Tapi, di luar itu sangat mengerikan. Tidak ada komando. Kita tidak ngerti mau ngapain. Ini perlu diperbaiki. Masuk ke pendidikan dasar, dan pendidikan penyelamatan diri," ujarnya. "Mestinya ada (prosedur standar) penyelamatan satu individu, lalu bangunan, lalu kota".

Perencanaan terperinci, dalam pandangannya, penting dalam menghadapi peristiwa alam seperti gempa. Soalnya, peristiwa semacam itu akan berdampak langsung pada hubungan manusia dengan huniannya. Sebuah gempa besar yang terjadi dalam hitungan detik saja dapat merenggut kemanusiaan seseorang atau bahkan satu komunitas.

"Orang bisa kehilangan atap saja, atau rumah sekaligus. Orang yang biasa ber-KTP pun bisa langsung kehilangan statusnya karena menjadi pengungsi," kata Djuhara. "Mereka tiba-tiba berada di tengah ketidakpastian".

Maka, demi mengantisipasi efek serius kegempaan, ujarnya, masyarakat harus berhenti melihat dirinya sebagai objek belaka dan berani "menanyakan kepada pemerintahnya masing-masing bagaimana persiapan mitigasi bencana".

Tiap warga negara berhak mendapatkan jawaban. Tiap warga negara berhak untuk selamat. "Dalam prosedur IMB, misalnya, (warga) berhak mendapat jawaban apa dia (berada) di area yang aman atau tidak".

Dengan catatan: warga yang akan membangun juga menangkap konsekuensi dari pentingnya tenaga ahli dalam penyiapan bangunan. "Masalahnya, banyak (pemilik) rumah (di Indonesia) enggak ngerti siapa arsiteknya," ujarnya. Ini ironis. Sebab, tanda tangan konsultan perencana/arsitek diperlukan dalam pengajuan IMB.

Dua warga Griya Cempaka Arum, Gedebage, Bandung--yang identitasnya sama sekali tak ingin diungkap--boleh jadi misal mengenai kesadaran rendah sebagai subjek aktif.

Kawasan tempat tinggal mereka diproyeksi menerima guncangan lebih kuat dari daerah lain di Bandung bila terjadi gempa pada sesar Lembang, Cimandiri, atau Baribis. Kemungkinan itu dilontarkan oleh seorang ahli.

"Titik terdalamnya dari gerbang Tol Buah Batu, memanjang terus ke timur sepanjang Jalan Soekarno-Hatta dan Tol Purbaleunyi," ujar peneliti Danau Bandung Purba, T. Bachtiar, dikutip Tirto.id.

Ketika ditanya pada Jumat (19/10/2018), kedua warga Cempaka Arum itu bahkan tidak pernah mendengar keberadaan Sesar Lembang atau ancaman yang mungkin datang darinya. Karena itu, ketika membeli rumah di daerah Gedebage, kekuatan bangunan dalam menahan gempa hingga level tertentu tidak pernah menjadi pertimbangan.

Di titik lain pula, ada ADW, perempuan 30 tahun. Hanya bersedia dimuat akronim namanya, ADW karyawan perusahaan perminyakan di Jakarta yang baru saja menyelesaikan pembangunan rumah tinggal di bilangan Kasihan, Bantul, Yogyakarta.

Saat masih dalam perencanaan rumah, ADW memakai jasa konsultan. Namun, sayangnya, ketika Beritagar.id bertanya kepadanya pada Jumat (19/10/2018) tentang apakah potensi kegempaan di Yogyakarta menjadi konsiderasi sebelum meletakkan batu pertama, dia menjawab "to be honest, saya tidak memperhitungkan".

Pada kejadian gempa tektonik yang bersumber di pesisir selatan Yogyakarta, Mei 2006, Kabupaten Bantul di Yogyakarta dan Klaten di Jawa Tengah menanggung kerusakan paling serius.

Kasihan, sebuah kecamatan di Bantul, area ADW mendirikan bangunan, menjadi saksi daya lumat gempa dimaksud. Di sana, hampir 1.800 rumah rusak sepenuhnya; lebih dari 4.600 rumah rusak berat; dan nyaris 12.000 sisanya rusak ringan.

"Tapi," kata ADW seperti berusaha meyakinkan dirinya, "untuk desain atap sudah menggunakan baja ringan, yang aman atas potensi gempa".

Di luar pribadi, sektor rumah komersial dan bersubsidi pun seperti tak memunculkan kesadaran untuk memasarkan fitur tahan gempa suatu bangunan sebagai jualan utamanya.

Makam raja-raja di Imogiri, Bantul, Yogyakarta, yang terkena dampak gempa Mei 2006 di Yogyakarta.
Makam raja-raja di Imogiri, Bantul, Yogyakarta, yang terkena dampak gempa Mei 2006 di Yogyakarta. | /Wikipedia (CC BY 3.0)

Citragrand Mutiara Yogyakarta, perumahan dengan harga jual per unit berkisar Rp1,3 miliar - Rp3 miliar, salah satunya.

Terletak di kawasan Sedayu, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, perumahan ini memulai pengembangan pada 2012. Dari 300 unit yang siap huni, 120 di antaranya sudah ditempati.

Tetapi, jika melongok laman resmi perumahan tersebut di internet, tak satu pun promosi mengarah ke fitur tahan gempa. Padahal, guncangan bermagnitudo 6,4 pada 2006 membawa efek lumayan besar pada Sedayu. Lebih dari 200 rumah rusak total dan 1.800 lainnya rusak berat.

Saat dikonfirmasi pada Selasa (16/10/2018), pihak Citragrand Mutiara Yogyakarta mengatakan proses pembangunan rumah telah mempertimbangkan kemungkinan gempa. Karenanya, semua bangunan sudah dirancang tahan gempa.

Kemudian, ada Citraland Palu, perumahan komersil di Palu yang dibangun oleh pengembang yang sama dengan Citragrand Mutiara Yogyakarta. Mereka tidak dapat dihubungi untuk ditanyai mengenai dampak kerusakan dari gempa dan tsunami yang mendera Donggala dan Palu pada akhir September 2018.

Namun, menurut wartawan Beritagar.id, Muhammad Nur Rochmi, yang sempat berada di Palu untuk meliput hari-hari pascagempa, sisi perumahan Citraland Palu yang langsung berhadapan dengan Teluk Palu "diterjang tsunami. Jogging track-nya porak-poranda. Beton pemecah ombak juga bertumbangan. Dermaga tinggal tiang".

Rochmi mengatakan, terdapat satu rumah yang rusak lebih berat ketimbang rumah-rumah lain dalam satu deretan tepi teluk. "Tapi, ya masih berdiri. Pagar tembok roboh dan kaca-kaca rumah pecah. Tembok belakang rumah retak besar," ujarnya.

Menurut keterangan seorang warga yang tidak ingin disebutkan namanya, kata Rochmi, tsunami merendam rumah-rumah di Blok C3 sekitar semeter, dan menjangkau hingga 200 meter ke arah timur kompleks.

Walau begitu, bangunan di sisi teluk itu setidaknya masih masuk ke dalam batasan yang diayunkan oleh Dradjat dari HAKI: boleh miring atau retak, tapi tidak roboh.

Lagi-lagi, laman resmi Citraland Palu, pun tak menyertakan keterangan bahwa rumah yang dipasarkan memiliki fitur tahan gempa. Padahal, letak Citraland Palu berdekatan dengan Sesar Palu Koro.

Dan menurut Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), "Sesar Palu Koro merupakan patahan dengan pergerakan terbesar kedua di Indonesia setelah Patahan Yapen, Kepulauan Yapen, Papua Barat".

Tidak berselang jauh dari Citraland Palu, ada perumahan bersubsidi Kelapa Gading di Kabupaten Sigi Biromaru. Kawasan itu juga terletak tak jauh dari jalur Sesar Palu Koro.

Presiden Joko Widodo rencananya akan meresmikan perumahan itu bersamaan dengan kunjungannya ke Sulawesi Tengah dalam rangkaian perayaan Hari Perumahan Nasional 2018. Warga ikut diundang hadir ke acara itu.

I Ketut Brata, 56 tahun, salah satu penerima undangan. Saat gempa melantak, dia dan istrinya lari ke luar rumah. Namun, katanya, rumah tak rusak. Cuma retak kecil di lantai.

Rumah tipe 36 itu baru empat bulan mereka tempati. Cat dan bangunannya masih bau toko.

Beruntung Brata termasuk yang sadar spefikasi bangunan. Dia bilang, sebelum membeli sempat memeriksa material bangunan yang digunakan, terutama besi penopang tiang. “Besi rumah itu cukup kuat, ukurannya 10 dan memiliki standar SNI,” ujarnya pada Rabu (10/10/2018).

Pun begitu, pada sebuah artikel pemberitaan tahun lalu--jauh sebelum perumahan berdiri--tak satu pun ada kejelasan mengenai apakah perumahan Kelapa Gading itu sebenarnya memang dirancang tahan gempa atau tidak.

Perumahan bersubsidi lain yang lokasinya pernah dilanda efek gempa dan tidak memasarkan fitur tahan gempa dalam promosinya adalah Griya Samudra di Tasikmalaya.

Perumahan itu berada di Kecamatan Cipatujah. Pada peristiwa gempa 2006 dengan Magnitudo 7,7 di lepas pantai Pangandaran, Cipatujah menjadi lokasi yang terkena dampak terparah.

Perumahan berdiri sejak 2017, dan baru membangun 80 dari 140 unit yang direncanakan. Pihak perumahan mengklaim bangunannya sudah mengikuti panduan dari pihak berwenang.

"Bangunannya sudah dirancang tahan gempa, dengan pakai besi 10 dan talinya memakai besi 8. Sudah dirancang tahan gempa. Perumahan ini mengikuti aturan PUPR," ujar AA Darussalam, Direktur Pelaksana Griya Samudra, Selasa (16/10/2018).

Djuhara dari IAI mengatakan tak selalu bangunan yang mahal lebih kuat, atau yang kuat lebih mahal. Menurutnya, orang yang memiliki kompetensi bakal merancang bangunan sesuai dengan standar minimum keselamatan.

"Saya tahu dari teman-teman ahli struktur, kalau mendesain di area yang tanpa gempa dan di jakarta yang rawan gempa, (nilainya) dikalikan 1,6. Namun, tidak bisa serta-merta kita mengatakan harganya 1,6 kali lebih mahal," ujarnya.

Lantas Djuhara mengacu kepada desain bikinan Arief Sabaruddin dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Rancangan itu populer dengan julukan RISHA. Kependekan untuk Rumah Instan Sederhana Sehat. Berbasis beton. "Tiga panel beton," kata Djuhara, dan bisa dibangun dalam sekitar enam jam "oleh empat tukang yang ahli-ahli amat".

Pada gempa Lombok kemarin, Djuhara bilang, beberapa rumah hasil proyek RISHA tidak hancur. "Sekarang menurut saya satu-satunya yang bisa menahan gempa hingga Magnitudo 7 adalah RISHA. Sudah terbukti di Lombok. Ada tiga bangunan yang dibangun dua tahun sebelum gempa, baik-baik saja. Sudah berhasil melewati dua kali Magnitudo 7," ujarnya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR