Keterangan Gambar : Eks tapol PKI, Sugito Kasirin memberi hormat bendera saat 17 Agustus lalu. © Beritagar.id / Sri Gunawan Wibisono

Ada yang dendam hingga tak mau mengibarkan bendera merah putih.

Rumah yang terletak di RT 02 Kelurahan Argosari Amburawang, Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, Ahad (3/12/2017) siang itu terlihat lengang. Tak ada aktivitas apapun di rumah kayu berkelir biru itu. Pemiliknya bernama Untung Suyanto. Orang kampung sering memanggilnya Mbah Untung.

"Mbah Untung (77) sudah meninggal November lalu. Sakit tua saja," kata Aloysius Paelan (79) tetangganya saat ditemui Beritagar.id. Mbah Untung yang dimaksud Paelan tak lain adalah salah satu eks tahanan politik Partai Komunis Indonesia (PKI).

Mbah Untung memang sangat dikenal di kampung itu. Karena dari ratusan Tapol yang ada, ia dikenal paling vokal menyuarakan dan memperjuangkan penindasan yang dilakukan negara terhadap para tahanan itu.

Untung dan juga Paelan merupakan dua dari 20 eks Tapol yang tersisa di kampung itu. Dulunya kampung itu dihuni ratusan eks Tapol. Namun karena usia, satu per satu eks Tapol itu wafat. "Yang bisa berkomunikasi dengan baik tersisa tiga orang ," ujar Paelan.

Semasa mudanya, Untung pernah berdinas di ketentaraan. Pangkat terakhirnya Kopral Dua. Namun nahas bagi Untung. Ceritanya, Untung yang berbadan tegap kala itu hobi main bola voli di kampungnya, Samboja, Kutai Kartanegara. Hampir setiap ada waktu luang ia selalu bermain bola voli bersama rekan-rekannya di lapangan yang ada di kampungnya itu.

Tak disangka, lapangan itu rupanya milik salah seorang tokoh Pemuda Rakyat -salah satu organisasi sayap PKI--Balikpapan. Hanya gara-gara itu, aparat menuding Untung sebagai orang yang terkait dengan jaringan PKI.

Sejak saat itu, sekitar tahun 1970an, Untung diberhentikan dari kesatuannya. Tak hanya itu, Untung bersama orang yang diduga terkait dengan jaringan PKI diasingkan di Argosari -berjarak sekitar 50 km dari Kota Tenggarong. Pada 1970an itu Argosari masih berupa hutan belantara. Mereka diasingkan dan diminta babat alas.

"Kami yang berstatus prajurit TNI/Polri diasingkan di sini dengan penjagaan ketat aparat. Ada 34 orang mantan tentara dan polisi yang dipaksa babat hutan di sini," kata Paelan yang saat itu berpangkat kopral.

Puluhan orang ini membuka hutan seluas 612 hektare layaknya romusa - tanpa bayaran dan di bawah todongan bedil aparat. Mereka memperoleh jatah ransum ala kadarnya seperti lazim dinikmati tahanan kriminal pada umumnya.

"Jatahnya ransum nasi dan sayuran sekedarnya saja. Saya ambil jatah setiap malam hari agar terkumpul cukup banyak untuk seluruh keluarga," kata Paelan.

Untuk menambah tenaga, kata Paelan, kadang berburu burung, rusa, dan babi hutan untuk lauk.

Memasuki tahun 1982, penghuni kampung itu bertambah 160 orang. Ke-160 orang itu merupakan Tapol dari kalangan sipil. Mereka mayoritas berasal dari para pegawai Pertamina dan organisasi masyarakat yang dituduh berafiliasi dengan PKI. "Kami tinggal di barak barak bersama membuka hutan. Merintis hutan dan membangun rumah yang kini kami tempati ini," ujar Paelan.

Di kampung ini, Paelan bercerita, dirinya membuka lembaran baru dengan menikahi wanita lokal setempat. Ia sudah patah arang karena istri pertama dan kedua orang anaknya pergi tak ketahuan rimbanya. Dari pernikahan keduanya ini, ia dikaruniai tiga orang anak yang sekarang sudah beranjak dewasa.

Di kampungnya ini, Paelan menggantungkan hidup dari hasil berjualan getah pohon karet yang ada di belakang pekarangan rumahnya.

Amarah dan dendam muncul saat disinggung tentang kisah penangkapannya. Saat ditangkap, sekitar tahun 1970an, ia bercerita, dirinya sedang menghadiri pergantian piket jaga asrama di Kodam Mulawarman.

"Namun di pelataran sudah membujur mayat rekan sesama tentara. Saat itu saya langsung ditangkap," kata dia yang sampai sekarang masih bertanya-tanya apa salahnya sampai ikut ditangkap.

Begitu ditangkap dan dijebloskan sel, ia mengaku mengalami penyiksaan. Dipukul, ditendang hingga diseterum. "Gigi depan saya sampai rontok semua terkena tendangan sepatu lars," ujarnya.

Lokasi penahanan Tapol berpindah-pindah dari kantor POM TNI, penampungan Sumber Rejo, Pulau Balang hingga terakhir dilokalisir di Argosari. Mereka ditahan tanpa proses hukum sejak 1970 hingga 1977.

"Tahun 1977 ada acara seremonial yang intinya melepaskan seluruh tahanan politik ini. Namun kenyataannya yang dilepas hanya tahanan dari sipil saja. Setelah acara itu, kami dari TNI/Polri dibawa ke lokasi Argosari ini hingga sekarang," ujarnya mengenang.

Karena itu, ketika Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo meminta film G30S PKI kembali diputar, Paelan geram. Kata dia, "pemutaran film itu makin membuat orang lain membencinya. Padahal kami ini korban salah sasaran."

Untung Suyanto (alm) menunjukkan surat keputusan pengangkatan sebagai prajurit TNI.
Untung Suyanto (alm) menunjukkan surat keputusan pengangkatan sebagai prajurit TNI.
© Sri Gunawan Wibisono /Beritagar.id

Saking dendam dengan segala penyiksaan yang dialaminya itu, sampai kini Paelan menolak mengibarkan bendera merah putih setiap 17 Agustus. "Saya sudah siap apapun resikonya," kata pria yang kini aktif dalam kegiatan kerohaniawan Gereja Katolik Santo Yosep di kampungnya itu.

Paelan menilai negara bersalah dan karena itu negara harus meminta maaf atas penderitaan warganya yang terimbas pembasmian PKI di seluruh Indonesia.

"Saya ini menjadi tentara untuk membela negara zaman itu tapi apa yang saya peroleh?" katanya.

Warga Argosari sebenarnya juga berulang kali memperjuangkan nasibnya dengan melaporkan permasalahannya kepada HAM. Salah satu perwakilan mereka, Yohanes Wagiran (79)--eks tapol --pernah e Jakarta dengan membawa kesaksian sejumlah kejahatan pelanggaran HAM yang pernah terjadi di kampungnya itu.

"Saya sampaikan semua pada Komnas HAM permasalahan menimpa kami dan tuntutan diinginkan warga di sini," ungkap Wagiran yang juga mantan tentara berpangkat pembantu letnan satu ini.

Sama halnya dengan Paelan, Wagiran hanyalah menjadi korban ketegangan politik era Orde Baru. Namun berbeda dengan Paelan, Wagiran dijebloskan karena berdebat soal kebenaran teks proklamasi dengan pimpinannya. Karena mendebat, dia pun langsung dituduh simpatisan PKI.

"Saya hanya protes, kenapa teks proklamasinya tidak ada tulisan Soekarno-Hatta? Hanya diganti wakil wakil saja," ujarnya mengenang.

Seketika itu juga, dirinya langsung ditangkap Polisi Militer dan langsung dijebloskan ke sel yang berisikan belasan tertuduh PKI lainnya. Di tahanan itu, Penyidik militer langsung menginterogasi pendapatnya tentang pelbagai program PKI di masyarakat.

"Saya bilang PKI bagus saat itu, karena peduli dengan rakyatnya. Membagi tanah dan lain-lain, itu kan bagus di saat kondisi susah," ujarnya.

Jawaban itu membuat kuping interogrator panas. Ia disiksa.

Sejak itu pula, Wagiran pasrah. "Disuruh angkat pasir, angkat kayu, membangun rumah, mencari rumput untuk ternak. Semua saya lakukan dengan sukarela," katanya.

Nasibnya terlunta dari satu tempat pengasingan ke tempat pengasingan lainnya di Kaltim. Semua lokasi tahanan tapol PKI di Kaltim sudah dijajalnya seperti sel POM TNI, Sumber Rejo, Pulau Balang dan terakhir ini Argosari.

"Di sini saya menikah lagi dengan seorang Tapol eks Gerwani, Nurhasanah yang kini sudah meninggal. Kami dikaruniai dua orang putri," kata Wagiran.

Dua orang putrinya kini sudah beranjak dewasa dan berumah tangga. Salah seorang di antaranya bahkan menjadi tenaga pengajar di salah satu SMK Samboja Kutai Kartanegara.

Wagiran ingin anak-anaknya memperoleh kesempatan yang sama seperti halnya warga negara lain. Namun Wagiran menyadari tuntutan kesetaraan anak anak eks Tapol sulit diwujudkan di negara ini. Menurutnya, masih banyak petinggi negara ini memanfaatkan isu PKI demi kepentingan politik golongan maupun perseorangan.

Kesedihan juga diungkap eks Tapol lainnya, Sugito Kasirin (79). Bekas tentara berpangkat prajurit satu ini teringat keluarganya yang tercerabut dari kehidupannya.

Meski begitu, Sugito mengaku tetap mencintai Indonesia dengan sepenuh hati di setiap perayaan kemerdekaan. Satu sumbangsihnya adalah dengan melestarikan seni budaya Jawa di tanah perantauan Kalimantan. "Saya mengibarkan bendera setiap hari kemerdekaan Indonesia," katanya.

Penggemar seni budaya Jawa ini rutin menggelar pentas seni ludruk, ketoprak, tari jaran kepang dan wayang orang di Balai Desa Argosari. Warga Argosari sendirilah yang menjadi pemeran kesenian Jawa ini sekaligus penontonnya. "Dananya berasal dari patungan masyarakat," ujarnya.

Kepala Bagian Humas Pemkab Kutai Kartanegara, Davip Haryanto mengakui pada era itu, daerahnya menjadi salah satu wilayah yang menampung Tapol. "Semua itu masa lalu, sekarang ini tidak ada yang dibeda-bedakan lagi," katanya.

Pemerintah daerah, kata Davip, sudah menganggap para eks Tapol ini seperti warga lainnya. Hak-hak mereka sama.

Saat ini, kata Davip, pemerintah daerah sedang fokus mengembangkan infrastruktur di seluruh desa dan kelurahan yang ada, termasuk daerah yang dulu digunakan untuk penampungan orang yang diduga PKI.

Tiga eks tapol PKI Desa Argosari Amburawang Kaltim (dari kiri) M Kapli, Kasti dan Untung Suyanto (alm).
Tiga eks tapol PKI Desa Argosari Amburawang Kaltim (dari kiri) M Kapli, Kasti dan Untung Suyanto (alm).
© Sri Gunawan Wibisono /Beritagar.id
MUAT LAGI
x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.