Pengendara ojek daring menunggu calon penumpang di Jakarta, Kamis (2/5/2019).
Pengendara ojek daring menunggu calon penumpang di Jakarta, Kamis (2/5/2019). Muhammad Adimaja / Antara Foto
TRANSPORTASI DARING

Bom waktu lonjakan tarif ojek online

Naiknya tarif ojek online menjadi berkah bagi para pengemudi. Tapi, kenaikan tarif juga dinilai tidak serta merta meningkatkan kesejahteraan pengemudi. Yang ada, ini justru berpotensi menggangu ekonomi Indonesia.

Di pangkalan ojek Stasiun Gondangdia, Jakarta Pusat, Bambang Setiawan (27), duduk menanti di atas motor bebeknya. Jarinya tidak berhenti mengusap layar ponsel. Seketika, pandangannya langsung terangkat saat melihat saya berjalan menuju ke arahnya.

“Ke Jatibaru ya, Mbak?” tanyanya sambil menyodorkan helm kepada saya.

Saya mengangguk, menerima helm tersebut dan segera naik ke atas motor. Selasa (7/5/2019) siang WIB, kami melaju menelusuri perjalanan sejauh 2 kilometer (km) menuju kantor Beritagar.id.

Untuk menempuh perjalanan kurang lebih 15 menit itu, saya harus membayar Rp10.000. Tarif itu melonjak 30 persen dari biaya yang biasa saya keluarkan saat menggunakan layanan transportasi dari aplikasi Go-Jek.

Kenaikan tarif tersebut merupakan dampak dari kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi.

Mengacu beleid tersebut, per 1 Mei 2019 besaran tarif ojek online (ojol) untuk wilayah Jabodetabek misalnya, ditetapkan batas bawahnya sebesar Rp2.000 per km dan tarif batas atas dipatok sebesar Rp2.500 per km. Adapun biaya jasa minimal dikenakan sekitar Rp8.000 hingga Rp10.000 per km.

Sebagai pengemudi, Bambang mengaku bersyukur atas terbitnya regulasi tersebut. Bagaimana tidak, kenaikan tarif akan membuat penghasilannya sehari-sehari bertambah.

Sebelumnya, dalam sehari, ia memperoleh sekitar Rp350.000 dengan 20 kali perjalanan. Dengan tarif baru, hingga pukul 18.00, ia mendapat sekitar Rp400.000 dengan jumlah perjalanan yang sama.

“Semoga ini (kenaikan tarif) diterusin, jangan diturunin lagi sama perusahaan,” ujar Bambang kepada Beritagar.id.

Hasil survei RISED yang berjudul "Persepsi Konsumen terhadap Kenaikan Tarif Ojek Online di Indonesia", menunjukkan sebesar 75,2 persen responden merasa keberatan atas kenaikan tarif ojek online.
Hasil survei RISED yang berjudul "Persepsi Konsumen terhadap Kenaikan Tarif Ojek Online di Indonesia", menunjukkan sebesar 75,2 persen responden merasa keberatan atas kenaikan tarif ojek online. | Aghnia Adzkia /Beritagar.id

Bagi kalangan pengemudi ojol, tarif layanan menjadi penentu 'hidup' mereka di jalanan. Selama ini berkali-kali gabungan pengemudi ojol turun aksi sampai ke Istana Presiden meminta pemerintah untuk campur tangan soal tarif.

Pengemudi satu suara, mereka merasa tarif yang berlaku sebelumnya sangat kurang adil bagi mereka yang tiap hari berpanas-panasan, berkeringat dan kehujanan untuk melayani pengguna.

Bagaikan dua sisi mata uang, kenaikan tarif ini justru tidak disukai para penumpang. Mahalnya tarif membuat sebagian penumpang beralih memakai alternatif angkutan lain karena tarif baru itu dianggap terlalu memberatkan.

Ryanne Andika (27) akhirnya memilih bangun lebih pagi dan menggunakan Trans Jakarta untuk berangkat kerja di Tanah Abang.

Ia tak sanggup menanggung beban tambahan biaya transportasi sehari-harinya akibat lonjakan tarif ojol. Sebelumnya dalam satu hari, ia hanya perlu mengeluarkan biaya transportasi hingga Rp30.000, itu sudah mencakup biaya ojol dan Commuter Line.

Namun kini pengeluarannya bertambah menjadi Rp50.000 per hari. "Enggak sanggup juga ya kalau setiap hari harus keluar uang segitu hanya untuk transportasi. Kalau begitu, mending saya bawa mobil,” katanya.

Pendapatan pengemudi memang menebal, tapi tidak ada jaminan jika kenaikan tarif bisa meningkatkan kesejahteraan pengemudi. Kenaikan tarif justru berpotensi menggerus permintaan ojol hingga 75 persen, yang akhirnya bisa berdampak negatif pada pendapatan pengemudi.

Hal tersebut terungkap lewat hasil penelitian lembaga penelitian, Research Institute of Socio-Economic Development (RISED).

Hasil survei RISED yang berjudul “Persepsi Konsumen terhadap Kenaikan Tarif Ojek Online di Indonesia”, menunjukkan sebesar 75,2 persen responden merasa keberatan atas kenaikan tarif ojek online.

Ketua Tim Peneliti RISED, Rumayya Batubara, menyebut tarif baru yang diatur oleh pemerintah kemarin tidak mencerminkan tarif yang akan dibayar oleh konsumen. Tarif atau biaya jasa yang tertera pada Kepmenhub No. 348 tahun 2019 merupakan tarif bersih yang akan diterima pengemudi.

“Artinya, tarif yang harus dibayar konsumen akan lebih mahal lagi, mengingat harus ditambah biaya sewa aplikasi,” jelas Rumayya.

Ekonom Universitas Airlangga tersebut mencontohkan bahwa dengan asumsi tambahan biaya sewa aplikasi sebesar 20 persen, tarif batas bawah yang harus dibayar oleh konsumen di Jabodetabek adalah sebesar Rp 2.500/km, bukan seperti yang tertera di Kepmenhub yang menyatakan Rp 2.000/km.

Masih menurut hasil penelitian, rata-rata kesediaan konsumen di non-Jabodetabek untuk mengalokasikan pengeluaran tambahan adalah sebesar Rp 4.900/hari. Jumlah itu lebih kecil 6 persen dibandingkan rata-rata kesediaan konsumen di Jabodetabek yang sebesar Rp 5.200/hari.

Konsumen yang menolak kenaikan tarif ini merupakan kelompok masyarakat yang sangat sensitif terhadap kenaikan harga. Mayoritas mereka merupakan masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah.

Faktor tarif ternyata menjadi pertimbangan utama bagi keputusan konsumen untuk menggunakan ojol. Sebagai bukti, sebanyak 52,4 persen konsumen memilih faktor keterjangkauan tarif sebagai alasan utama. Jauh mengungguli alasan lainnya seperti fleksibilitas waktu dan metode pembayaran, layanan pintu ke pintu, dan keamanan.

“Oleh karena itu, perubahan tarif bisa sangat sensitif terhadap keputusan konsumen,” jelas Rumayya.

Pengemudi ojek online (ojol) menunggu penumpang di kawasan Paledang, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (26/3/2019).
Pengemudi ojek online (ojol) menunggu penumpang di kawasan Paledang, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (26/3/2019). | Yulius Satria Wijaya /Antara Foto

Menyurutkan ekonomi

Di mata hukum, kehadiran ojol di Indonesia masih abu-abu. Ojek bukanlah angkutan umum resmi sesuai Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun peran transportasi daring ini dalam kontribusi ekonomi tidak bisa dipandang sebelah mata.

Ekonom Universitas Indonesia, Fithra Faisal, menyebut laju gerbong bisnis ini mampu mengerek 17 sektor kunci di belakangnya. Dari 17 sektor tersebut ada sekitar tujuh sub-sektor yang bersinggungan langsung dengan bisnis ojek online, yakni; sektor angkutan jalan raya, jasa reparasi mobil dan motor, restoran, industri sepeda motor, jasa komunikasi dan informasi, jasa perusahaan, serta jasa penunjang angkutan.

Ojol juga berperan mendongkrak pertumbuhan bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI) merilis penelitian terkait kontribusi salah satu aplikator, Go-Jek, terhadap perekonomian Indonesia.

Hasilnya, pada 2018 diketahui bahwa mitra Go-Jek mampu berkontribusi sebesar Rp44,2 triliun per tahun terhadap perekonomian Indonesia. Hasil Riset LD FEB UI ini menemukan bahwa kontribusi mitra Go-Jek dari empat layanan (layanan roda-dua Go-Ride, roda-empat Go-Car, Go-Food, dan Go-Life) kepada perekonomian Indonesia mencapai Rp44,2 triliun.

Secara terperinci, kontribusi mitra UMKM Go-Food berkontribusi hingga Rp18 triliun. Kontribusi ekonomi ini dihitung dari selisih pendapatan mitra sebelum dan sesudah bergabung di dalam ekosistem Go-Jek.

Jika kenaikan tarif ini berlangsung lama, Fithra menyebut hal ini membuat harga produk UMKM terkerek naik dan mengurangi daya beli masyarakat. Ujungnya, kondisi ini berpotensi menggerus Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai Rp30 triliun sampai Rp40 triliun.

"Pada akhirnya, Indonesia akan berpotensi kehilangan bisnis tertentu yang menjadi salah satu sumber perekonomian," kata Fithra.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengakui kehadiran ojol mampu mengurangi angka pengangguran dalam negeri. Kepala BPS, Suhariyanto mengatakan, bergeliatnya industri transportasi online turut mendongkrak jumlah penyerapan tenaga kerja di bidang transportasi.

Dalam enam tahun terakhir, jumlah tenaga kerja transportasi dan pergudangan meningkat 16,65 persen, menjadi 5.398.582 orang pada 2018 dari 4.627.820 orang pada 2013.

Teror inflasi

Lonjakan inflasi dipastikan bakal menghantui pemerintah pada kuartal II tahun ini. Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan tarif ojol terjadi sesaat sebelum Ramadan, dimana siklus inflasi tinggi kerap terjadi saat pada kurun waktu ini.

Selama Ramadan, tingkat konsumsi masyarakat cederung meningkat, terutama untuk urusan makanan, minuman dan sandang. Belum lagi polemik lonjakan harga tiket transportasi udara yang tengah dikeluhkan oleh masyarakat tak kunjung usai memasuki minggu pertama puasa.

Penetrasi ojol dalam keseharian masyarakat terlanjur cukup dalam. Kebijakan tarif tentu menjadi pukulan berat untuk masyarakat yang setiap hari bergantung pada moda transportasi ini.

“Ini seperti bom waktu. Kenaikan tarif ojol yang cukup tinggi tentunya akan berkontribusi negatif bagi ekonomi. Sensitivitas tarif ojol ini hampir mirip harga Bahan Bakar Minyak (BBM)” ujar Fithra.

Peningkatan tarif bukan menjadi satu-satunya cara untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi ojol. Perusahaan penyedia layanan ojek online seperti Go-Jek dan Grab dituntut harus bisa lebih memperhatikan kesejahteraan pengemudi yang menjadi mitra mereka.

Kenaikan tarif tidak bisa sepenuhnya memberikan kompensasi terhadap durasi jam kerja dan kualitas kesehatan para pengemudi yang setiap hari bergelut dengan debu jalanan.

"Ini skemanya harus berubah. Seharusnya ini kesepakatan bersama antara aplikator dan pengemudi. Bukan tarifnya malah dibebankan ke konsumen. Karena konsumen sudah cukup terbebani," papar Fithra.

Kini kritik diarahkan kepada pemerintah. Pemerintah dituntut mengevaluasi regulasi tarif dalam bisnis ojol. Wakil Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ( YLKI) Sudaryatmo mengatakan, kenaikan tarif ojek online seharusnya dibarengi sosialisasi kepada masyarakat. Ia mendesak pemerintah untuk mendasarkan pembuatan kebijakan pada bukti-bukti statistik mengenai kondisi objektif yang terjadi di masyarakat.

"Perlu evaluasi berkala dalam jangka waktu yang tidak terlalu panjang, supaya bisa meninjau efektivitas kebijakan terhadap kesejahteraan konsumen dan pengemudi," jelasnya.

Pada akhirnya, berkurangnya permintaan ojol tidak hanya akan menggerus manfaat yang diterima masyarakat dari sektor ini, tapi juga akan berdampak negatif pada penghasilan pengemudi karena konsumen enggan menggunakan ojol lagi.

Catatan Redaksi: Ada pembaharuan data kontribusi Go-Jek yang dirilis oleh Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI) menjadi yang terbaru 2018.
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR