Mahasiswa yang tergabung dalam GMNI, PMII, IMM, HIKMAHBUDI, GMKI terlibat aksi dorong dengan aparat kepolisian saat berunjuk rasa di depan Gedung DPRD, Malang, Jawa Timur, Jumat (7/9).
Mahasiswa yang tergabung dalam GMNI, PMII, IMM, HIKMAHBUDI, GMKI terlibat aksi dorong dengan aparat kepolisian saat berunjuk rasa di depan Gedung DPRD, Malang, Jawa Timur, Jumat (7/9). ANTARA FOTO / Ari Bowo Sucipto
LAPORAN KHAS

Cerita anggota DPRD Kota Malang yang tak diciduk KPK

40 anggota pengganti antar waktu telah dilantik menggantikan mereka yang ditangkap KPK karena kasus korupsi.

Sejumlah warga Malang berduyun-duyun ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang saat azan Isya berkumandang, Kamis (6/9/2018). Yang lelaki mengenakan peci dan sarung atau celana. Sementara kaum perempuan mengenakan busana muslimah yang sebagian besar berwarna putih.

Di halaman gedung dewan, warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Antikorupsi Kota Malang ini bersipuh. Di terangi lilin, warga yang terdiri dari mahasiswa, pemuda dan masyarakat dari beragam latar belakang, profesi dan pekerjaan mengikuti istigasah.

Doa dipimpin Suefendi warga Jalan IR. Rais, Kelurahan Tanjung, Sukun, Kota Malang. Sementara tausiah (nasihat) disampaikan Imron Rosadi Hamid , pengasuh Pondok Pesantren Al Ishlahiyah, Singosari.

Imron yang sedang menjalani studi di Tiongkok mengatakan dirinya kebetulan sedang liburan dan tergerak untuk ikut istigasah ini. Di hadapan jemaah istigasah, Rais Syuriah Pengurus Cabang Istimewa (PCI) NU Tiongkok ini mengatakan sangat prihatin dengan korupsi APBD Perubahan 2015 yang dilakukan anggota DPRD Kota Malang secara berjemaah itu.

Lantas ia mengutip tugas Nabi Musa seperti tertuang dalam Alquran Surat Mukmin ayat 23-24. Dalam surat itu, kata Imron, Tuhan menugasi Musa memerangi tiga nama yang menjadi representasi sistem yang korup. Yakni Firaun (penguasa zalim), Haaman (politisi busuk), dan Qarun (pengusaha yang serakah).

Tiga representasi itu sangat merusak tatanan masyarakat. Karenanya, agar tatanan masyarakat Kota Malang baik, dia mengajak seluruh warga Kota Malang yang hadir itu untuk ikut memerangi korupsi yang ada di wilayah itu.

Dalam doanya, Imron memanjatkan agar ke depan tak ada lagi kemalangan, tak ada korupsi yang dilakukan wakil-wakil rakyat.

Usai doa dan nasihat, warga menandatangani kain putih panjang sebagai bentuk protes kepada para legislator yang mengkhianati kepercayaan warga Malang. Sambil mengumandangkan salawat mereka pun meninggalkan gedung Dewan. “Warga Malang kecewa, anggota dewan mengkhianati dan tindakannya menyakiti hati rakyat,” kata Suefendi.

Menurut Suefendi, sejak 41 dari 45 anggota dewan ditahan, APBD Perubahan 2018 gagal disahkan. Dampaknya panjang, pembiayaan untuk sektor layanan administrasi kependudukan, pendidikan dan kesehatan macet.

Tak hanya itu. Agenda Laporan Keuangan dan Pertanggungajawab (LKPJ) Wali Kota Malang yang diagendakan Senin (3/5/2018) juga gagal digelar. “Sidang dibatalkan, karena 22 anggota dewan diperiksa KPK di Jakarta. Seharusnya hari itu LKPJ sudah diketok,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Abdurrohman.

Sebelum pelantikan anggota pengganti antar waktu Senin (10/9/2018) gedung Dewan terlihat lengang. Semua agenda yang ditentukan Badan Musyawarah (Bamus) dibatalkan. Ruang komisi, dan fraksi tak berpenghuni. Namun, Abdurrohman tetap masuk sejak pagi untuk melayani laporan masyarakat dan kunjungan dari lembaga.

“Menandatangani surat-surat dan keperluan administrasi. Hanya tak bisa mengambil keputusan dan tak ada rapat kerja,” katanya.

Setelah 41 anggota Dewan ditahan KPK, tinggal Subur Triono (PAN), Tutuk Haryani (PDI-P) dan Priyatmoko Oetomo (PDI-P). Juga Wakil Ketua DPRD Kota Malang Abdurrohman yang menggantikan almarhum Rasmuji dan Nirma Chris Desinidya pengganti antar waktu Yaqud Ananda Gudbhan yang menjadi terdakwa dalam kasus yang sama.

Dalam kasus korupsi berjemaah ini, Priyatmoko Oetomo, Subur Triono, dan Tutuk Haryani berstatus saksi. Dari tiga orang itu hanya Subur yang sehat. Sedangkan Priyatmoko mengalami gangguan ingatan dan Tutuk menderita sakit kronis.

Sekretaris DPRD Kota Malang Bambang Suharijadi mengatakan Priyatmoko memang menjalani rawat jalan. Namun, sampai saat ini tak ada pemberitahuan mengenai kondisi fisik keduanya. “Bisa jalan kok, tak tahu sakit apa,” katanya.

Anggota DPRD, Subur Triono duduk sendiri di ruang rapat Komisi A yang kosong di gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur, Selasa (4/9). Ruangan Gedung DPRD Kota Malang terlihat kosong setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka kasus dugaan suap pembahasan APBD Perubahan Kota Malang tahun anggaran 2015.
Anggota DPRD, Subur Triono duduk sendiri di ruang rapat Komisi A yang kosong di gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur, Selasa (4/9). Ruangan Gedung DPRD Kota Malang terlihat kosong setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka kasus dugaan suap pembahasan APBD Perubahan Kota Malang tahun anggaran 2015. | Ari Bowo Sucipto /ANTARA FOTO

***

Subur Triono (40), anggota DPRD Kota Malang dari Fraksi PAN yang tak diciduk KPK bercerita. Pada saat puasa 2015, ia menerima pesan dari ketua fraksinya, Mohan Katelu agar menemui Ketua DPRD Kota Malang M. Arief Wicaksono. Subur pun menemui Arief di rumah pribadinya.

Menjelang lebaran Arief memberikan uang tunai Rp12,5 juta kepadanya. Saat itu, Subur mengaku tak banyak tanya soal asal muasal uang yang diberikan Aief itu. “Saya terima saja uang itu karena saya butuh uang untuk konstituen,” katanya.

Saat diperiksa penyidik KPK pada awal 2017 Subur mengakui menerima uang Rp12,5 juta itu. Ia tak bisa berkutik saat penyidik membeberkan sejumlah bukti dan rekaman penyadapan telepon selulernya terkait uang suap untuk proyek jembatan Kedungkandang. “Saya keder dan takut,” kata Subur yang pernah meringkuk di jeruji besi karena kasus penipuan mahasiswa kedokteran Universitas Brawijaya pada 2016.

Suap menyuap antara eksekutif dan legislatif ini, kata dia, kerap terjadi. Kayak orang pacaran, katanya, “saling menggoda.”

Kasus korupsi berjamaah ini berawal dari operasi tangkap tangan KPK pada Agustus 2017. KPK menangkap mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Pemerintah Kota Malang, Jarot Edy Sulistyono, dan eks Ketua DPRD Kota Malang, Mochamad Arief Wicaksono dari PDI Perjuangan.

Arief yang saat itu merupakan ketua DPRD Kota Malang disangka menerima suap sebesar Rp700 juta dari Jarot. Suap tersebut terkait dengan pembahasan APBD-P Kota Malang tahun anggaran 2015.

Dalam pemeriksaan, Arief mengatakan uang senilai Rp700 juta yang diterimanya sebagian dibagikan kepada seluruh anggota dewan. Setiap anggota dewan menerima dalam jumlah berbeda dari Rp12,5 juta hingga Rp17,5 juta.

Pada 21 Maret 2018, KPK menetapkan tersangka baru dalam kasus tersebut, yaitu Wali Kota Malang, Mochammad Anton dan 18 anggota DPRD Kota Malang.

Anton telah divonis 2 tahun penjara. Sebelumya, pengadilan juga telah menghukum Arief dengan vonis 5 tahun penjara Jarot divonis 2 tahun 8 bulan penjara.

Saat sidang 18 anggota DPRD digelar, KPK kembali menemukan fakta baru dalam kasus itu. Dari fakta persidangan 18 anggota dewan tersebut muncul kasus baru, yakni gratifikasi dalam APBD 2015 senilai Rp5,8 miliar dan pengadaan lahan sampah TPA Supit Urang senilai Rp300 juta.

***

Senin (10/9/2018) kantor DPRD Kota Malang kembali menggeliat setelah sebelumnya sepi dari aktivitas. Hari itu sebanyak 40 dari 45 anggota dewan hasol Pergantian Antar Waktu (PAW) dilantik.

Pelantikan dilakukan oleh Pimpinan DPRD Kota Malang Abdurrochman dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dan Plt Wali Kota Malang Sutiaji.

Tjahjo mengatakan baru pertama kali lembaga pemerintah macet. “Yang terlibat begitu banyak,” katanya. Pembangunan dan pelayanan terancam terganggu.

Salah seorang anggota yang baru dilantik dari Fraksi Partai Golkar, Retno Sumarah mengaku sedih atas kasus suap yang menjerat anggota periode dewan 2014-2019. Retno akan menjadikan kasus itu sebagai pelajaran baginya. Di sisa waktu ini, ia berjanji akan bekerja untuk masyarakat Malang.

BACA JUGA