Presiden Joko Widodo menunggu kedatangan para kepala negara/pemerintahan, sekjen ASEAN, direktur pelaksana IMF, presiden Grup Bank Dunia dan sekjen PBB dalam sesi ASEAN Leaders Gathering di Hotel Sofitel, Nusa Dua, Bali, Kamis (11/10/2018).
Presiden Joko Widodo menunggu kedatangan para kepala negara/pemerintahan, sekjen ASEAN, direktur pelaksana IMF, presiden Grup Bank Dunia dan sekjen PBB dalam sesi ASEAN Leaders Gathering di Hotel Sofitel, Nusa Dua, Bali, Kamis (11/10/2018). Afriadi Hikmal / AntaraFoto/ICom/AM IMF-World Bank Group
PERTEMUAN TAHUNAN IMF-WB

Menakar akurasi data Jokowi di hadapan tamu-tamu negara

Jokowi memamerkan keberhasilannya menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Ia juga mengajak seluruh dunia untuk berbahagia seperti Indonesia. Namun, seberapa akurat klaim Jokowi?

“No one left behind”. Kalimat tersebut diucapkan Presiden Joko “Jokowi” Widodo dalam jumpa pers usai bertemu kepala negara ASEAN dalam rangkaian pertemuan IMF-World Bank di Nusa Dua, Bali, dua pekan lalu.

Jokowi menjelaskan maksud kalimatnya dengan bangga. Capaian program yang masuk dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) 2030 di ASEAN diklaim berjalan nihil hambatan.

Salah satunya adalah angka kemiskinan ekstrem di ASEAN yang diklaim turun sekitar 68 persen dalam lima belas tahun terakhir.

Barometer kemiskinan ekstrem yang dimaksud Jokowi sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB); yakni kondisi kemelaratan akibat jauh dari kebutuhan dasar seperti makanan, air minum, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, hingga informasi.

Selain angka kemiskinan ekstrem, Jokowi juga menyebut lima poin lain. Pertama, angka kemiskinan yang turun menjadi 9,8 persen pada 2018. Kedua, meningkatnya akses air bersih terhadap rumah tangga mencapai 76,74 persen. Ketiga, meningkatnya akses kesehatan melalui JKN menjadi 71 persen.

Keempat, menurunnya angka stunting (gizi buruk yang menyebabkan pertumbuhan pendek) anak menjadi 29,6 persen per 2018. Dan terakhir, meningkatnya akses pendidikan inklusif angka partisipatif kasar pada tingkat SD hingga 108,5 persen.

Jokowi memang perlu memamerkan data ini. Melirik data Asian Development Bank (ADB) per 2017, persentase kemiskinan di Indonesia tak lebih baik dari Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Pada tahun tersebut, persentase kemiskinan Indonesia masih dua digit, sementara negara-negara di atasnya sudah melejit di bawah 10 persen.

Begitu juga laporan Program Pembangunan PBB (United Nations Development Program/UNDP) yang menyatakan Indonesia dan Filipina menyumbang 90 persen dari total penduduk miskin di Asia Tenggara—dengan pertimbangan populasi di Indonesia terbanyak dibanding negara ASEAN lainnya.

Maka tak mengejutkan manakala Jokowi menyampaikan kepada para kepala negara ASEAN untuk bekerja sama mengurangi disparitas di masing-masing negara dan juga antarnegara kawasan.

“Sinergi antarnegara ini penting untuk memastikan bahwa capaian SDGs penting bagi semua pihak,” kata Jokowi, petang itu.

Negara-negara di dunia memang tengah berlomba menyelesaikan 17 gol dalam SDGs yang tenggatnya berakhir pada 2030.

Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim berujar, tujuan utama pencapaian SDGs adalah perbaikan kualitas hidup yang dampaknya bisa membuat manusia di muka bumi semakin bahagia.

“Kami tidak menemukan alasan lain yang lebih baik selain berinvestasi kepada sumber daya manusia kita sendiri,” tutur Kim usai peluncuran Indeks Modal Manusia (Human Capital Index).

Soal kebahagiaan ini, Jokowi kembali pamer keberhasilan. Pada rangkaian acara yang sama, Jokowi turut mengajak para delegasi dari berbagai belahan dunia untuk “berbahagia” seperti Indonesia.

“Kita mungkin bukan yang paling kaya, kita mungkin bukan bangsa yang paling maju, namun kita adalah salah satu bangsa yang paling bahagia di dunia,” kata Jokowi di hadapan lebih dari 400 peserta Forum Tri Hita Karana, Sofitel, Nusa Dua, Kamis (11/10/2018).

Klaim Jokowi, Indonesia menempati posisi kedelapan negara paling bahagia di dunia, serta paling optimistis.

Jokowi sepertinya senang berbicara data. Kami pun demikian. Beberapa klaim data yang disampaikan Jokowi perlu dibuktikan. Bukan untuk menentukan benar dan salah, melainkan akurasi pencapaian dari program berkelanjutan ini, sebagai bahan pertimbangan pengambil keputusan.

Berikut beberapa klaim yang diucapkan Jokowi selama pertemuan IMF-Bank Dunia di Bali yang kami periksa ulang dengan sejumlah sumber.

Warga beraktivitas di sebuah pemukiman di Bandung, Jawa Barat, Senin (17/9/2018). Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas akan menekan angka kemiskinan pada kisaran 8,5 hingga 9,5 persen pada tahun 2019 dengan mengoptimalkan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Warga beraktivitas di sebuah pemukiman di Bandung, Jawa Barat, Senin (17/9/2018). Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas akan menekan angka kemiskinan pada kisaran 8,5 hingga 9,5 persen pada tahun 2019 dengan mengoptimalkan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). | Raisan Al Farisi /ANTARA FOTO

Akses air bersih rumah tangga 76,74 persen

Klaim Jokowi hanya melenceng tipis. Dalam lima tahun terakhir, persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak di perdesaan mengalami peningkatan hingga 62,1 persen pada tahun 2017. Sebaliknya, pada periode tahun yang sama, persentase sumber air layak daerah perkotaan menurun menjadi 80,82 persen.

Jika ditotal, maka persentase rumah tangga yang mendapatkan sumber air minum layak, baik di kota dan desa, sebesar 72,04 persen.

Catatan BPS menggarisbawahi, provinsi Bali memiliki persentase sumber air minum layak terbanyak dengan 90,85 persen, sementara Bengkulu adalah yang terendah dengan 43,83 persen.

Penting juga menjadi catatan, sepanjang periode waktu yang sama telah terjadi penurunan tren penggunaan sumber air yang berasal dari leding, sumur terlindung, mata air terlindung, dan juga pompa.

Sementara penggunaan air minum melonjak untuk jenis air dalam kemasan.

Negara paling optimistis dan bahagia ke-8 dunia

Menyambut puluhan ribu tamu mancanegara, Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara paling optimistis serta berada di urutan kedelapan negara paling bahagia. Data itu menggunakan survei Gallup International End of Year Survey (EoY) yang dilakukan pada Oktober-Desember 2017.

Namun, selisihnya dengan survei lain, jadi pertanyaan. Survei Gallup tersebut, dilakukan melalui wawancara terhadap 52.793 orang di seluruh dunia. Setidaknya 1.000 laki-laki dan perempuan jadi responden dalam wawancara yang dilakukan; sebagian lewat tatap muka, sebagian lainnya lewat telepon atau secara daring.

Soal kebahagiaan, kalim Jokowi beda dengan temuan lain dari World Happiness Report 2018 yang menempatkan Indonesia pada posisi ke-96 negara paling bahagia. Berselang jauh dari Malaysia dan Singapura yang masuk pada peringkat 50 besar.

Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN saja, Indonesia berada di posisi keenam di bawah Thailand, Filipina, dan Vietnam--dengan catatan Brunei Darussalam tidak masuk dalam laporan yang sama.

Laporan kebahagiaan dunia 2018 ini diukur berdasarkan indikator PDB per kapita, dukungan sosial, kesehatan, kebebasan membuat pilihan hidup, interaksi, dan korupsi.

Demikian pula terkait klaim optimistis, Jokowi menggunakan data Gallup 2017 yang menanyakan seberapa optimistis responden menghadapi 2018. Dan, jawaban responden asal Indonesia menjadikannya negara paling optimistis.

Sedangkan, menurut survei Forbes--yang mengukur optimisme warga dunia akan peruntungan yang lebih baik pada 2018--Indonesia tak berhasil masuk dalam 15 negara paling optimistis.

Kedua oleh Nielsen. Lembaga survei ini mengukur optimisme, bukan warga pada umumnya, melainkan konsumen dalam urusan perniagaan. Dalam indeks versi ini, Nielsen menempatkan Indonesia pada posisi kedua negara dengan konsumen paling optimistis setelah India.

Angka kemiskinan di Indonesia satu digit

Klaim ini benar. Catatan BPS per Maret 2018 memang menunjukkan persentase penduduk miskin Indonesia sebesar 9,82 persen. Apabila dibandingkan dengan tahun lalu (year-on-year/yoy), jumlah penduduk miskin pada tahun ini sudah berkurang 6,55 persen dari semula 27,7 juta jiwa.

Per Maret 2018, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,95 juta jiwa, sementara per Maret 2014, jumlah penduduk miskin mencapai 28,28 juta jiwa.

Peningkatan akses JKN 71 persen

Data ini pas. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyebut jumlah peserta Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) terus bertambah sejak program ini pertama kali diluncurkan pada 1 Januari 2014.

Jumlah peserta BPJS Kesehatan pada tahun 2017 mencapai 187.982.949 orang atau sekitar 71,78 persen. Program ini juga telah dimanfaatkan sebanyak 223,4 juta kali pada 2017. Sebagian besar pemanfaatan pada Puskesman/Rumah Sakit/Klinik Pratama dengan 150,3 juta kali.

Penurunan angka stunting menjadi 29,6 persen

Angka stunting yang disebut Jokowi benar, tapi klaimnya salah. Sebab, data Kementerian Kesehatan menunjukkan adanya peningkatan 0,9 persen jumlah anak penderita stunting di Indonesia pada tahun 2017. Bukan penurunan.

Sementara, persentase kasus gizi buruk yang lain seperti wasting (kurus) dan underweight (gizi buruk) tercatat turun.

Peningkatan APK SD mencapai 108,5 persen

Jokowi menyampaikan fakta sebenarnya. Total persentase siswa/siswi yang bersekolah di tingkat SD/MI berdasarkan Angka Partisipasi Kasar (APK) yang dikeluarkan BPS pada 2017 adalah 108,5 persen.

Angka tersebut turut menghitung siswa yang belum cukup umur dan berusia lebih dari 12 tahun yang ikut bersekolah.

Sementara Angka Partisipasi Murni yang menghitung kelompok usia 7-12 tahun dan bersekolah di tingkat SD/MI yakni sebesar 97,19 persen. Artinya, hampir seluruh penduduk kelompok usia tersebut mengenyam bangku pendidikan dasar.

Angka Partisipasi Sekolah kelompok usia 7-12 tahun pada waktu yang sama yakni 99,51 persen, mereka bersekolah di beragam jenjang, mulai dari PAUD, SD dan setara, atau SMP dan setara.

Catatan redaksi: Artikel ini telah dikoreksi pada bagian penggunaan riset Gallup oleh Presiden Jokowi, yang sebelumnya tidak dijelaskan. (28/10/2018)
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR