Suasana De Faree Coffee, di Kota Bireuen, Sabtu malam (17/11/2018).
Suasana De Faree Coffee, di Kota Bireuen, Sabtu malam (17/11/2018). Oviyandi / Beritagar.id
LAPORAN KHAS

Di balik larangan non-muhrim mengopi semeja

Bireuen bikin standardisasi usaha kuliner berbasis syariat Islam, antara lain mengharamkan non-mahram duduk semeja. Jalankah larangan itu?

Hampir dini hari, 18 November 2018, terminal tua Matang Glumpang Dua masih ramai.

Beberapa bus dan kendaraan pribadi mematikan mesin di kawasan tepi poros Banda Aceh-Medan itu--sekitar delapan kilometer dari pusat Kabupaten Bireuen, Aceh.

Warung-warung sibuk menjamu pelintas. Arang setia membakar potongan dadu daging kambing dan sapi dalam tusukan bambu.

Area itu kesohor sebagai pusat kuliner khas Bireuen, sate matang. Selama 24 jam, ia nyaris tak pernah mati, ada saja pelintas antar-kota yang singgah.

Namun, hari-hari ke depan, keramaiannya boleh jadi memudar setelah terbitnya surat edaran Pemkab Bireuen tentang standardisasi warung kopi, kafe, dan restoran yang sesuai syariat Islam.

Bupati Bireuen, Saifannur meneken nota itu pada 30 Agustus 2018. Isinya memuat 14 poin imbauan untuk pemilik dan pengunjung usaha kuliner.

Edaran termaksud memicu kontroversi di media sosial sejak awal September 2018.

Contoh poin kontroversi, antara lain: Mengharamkan laki-laki dan perempuan non-mahram duduk semeja; Larangan perempuan pramusaji kerja di atas pukul 21.00; Dan jam operasional usaha kuliner antara 06.00–24.00.

Seorang pedagang sate di Matang Glumpang Dua, Arif, menyatakan keberatan atas standardisasi itu.

Pria berusia 33 itu terjun ke usaha sate matang sejak 1999. Semula ia jadi asisten di warung kerabatnya. Kini ia punya Warung Sate Tu Baka yang buka sejak pukul 12 siang hingga 3 dini hari.

"Saya tidak mau tutup jam 12 malam," kata Arif, nadanya meninggi, lalu bersambung pertanyaan menohok, "kalau pendapatan saya kurang, bupati mau berikan uang?"

Ia juga menepis asumsi warung yang beroperasi hingga larut malam rentan maksiat.

"Ini sangat terbuka, mana mungkin orang berpacaran, pegang-pegangan di sini," ujarnya.

Warung Arif memang tanpa tembok. Tiap aktivitas dalam warung bisa dilihat dari tepi jalan.

Karyawan Warung Sate Tu Baka, milik Arif, sedang menyiapkan suguhan sate matang, Minggu dini hari (18/11/2018). Warung ini terletak di sentra kuliner sate matang terminal tua Matang Glumpang Dua, Bireuen, Aceh.
Karyawan Warung Sate Tu Baka, milik Arif, sedang menyiapkan suguhan sate matang, Minggu dini hari (18/11/2018). Warung ini terletak di sentra kuliner sate matang terminal tua Matang Glumpang Dua, Bireuen, Aceh. | Oviyandi /Beritagar.id

Sebelum jumpa Arif, saya dan fotografer, Oviyandi, menghabiskan Malam Minggu (17/11/2018) di De Faree Coffee. Itu merupakan salah satu tempat kumpul muda mudi, letaknya persis di seberang Meuligoe Bupati Bireuen--rumah dinas bupati.

Kami tiba sekitar pukul 20.00. De Faree Coffee sudah ramai. Pemuda dan pemudi berbaur. Beberapa duduk berhadapan. Ada pula yang berkumpul dalam kelompok kecil.

Para pelayan mondar-mandir, termasuk beberapa perempuan muda yang setia ambil antar pesanan pelanggan bahkan ketika jarum jam telah lewat pukul 21.00.

Lantaran tak dapat tempat duduk, kami bergabung dengan empat perempuan muda yang lebih dulu menempati satu meja.

Kami pun terlibat percakapan dengan keempat dara itu. Kebetulan salah seorang di antaranya adalah Rika Munanda (18), Duta Pariwisata Kabupaten Bireuen 2018.

Ia mengaku kaget ketika pertama kali dengar kabar standardisasi usaha kuliner sesuai syariat. Rika bilang anjuran itu tak ramah bagi perkembangan pariwisata Bireuen.

Bireuen memang kesohor sebagai salah satu surga kuliner Aceh. Selain sate matang, menu andalannya, antara lain pangsit Bireuen, pulot ijo, mie kocok, bakso gatok, rujak mameh, dan lincah cot buket.

"Orang ke Bireuen untuk menikmati kuliner, tapi dipaksa ikut aturan yang melarang duduk satu meja," keluh Rika soal benturan potensi wisata kuliner dengan surat edaran Pemkab Bireuen.

Kami selesai mengobrol pukul 23.00, lalu lanjut berkeliling kabupaten berjuluk Kota Juang itu.

Keramaian masih tampak di Rex Bireuen, satu sentra kuliner kaki lima, yang berjarak seperlemparan batu dari Meuligoe Bupati Bireuen.

Di sana, kebanyakan pedagang kaki lima adalah perempuan paruh baya. Mereka berdagang hingga tengah malam. Tak peduli edaran bupati.

Malam itu, tiada patroli Wilayatul Hisbah (polisi syariat). Padahal, kata sejumlah pedagang kaki lima, polisi syariat giat patroli hingga dua pekan setelah rilisnya edaran itu. Meski belum ada penindakan, mereka yang melanggar imbauan dapat sosialisasi.

***

Kiri (istimewa): Surat edaran standardisasi tempat makan sesuai syariat Islam yang diteken Bupati Bireuen, Saifannur. Kanan: Ibu-ibu penjual menjual dagangannya di Rex Bireuen, sentra kuliner kaki lima di Bireuen, Aceh, Sabtu malam (17/11/2018). Di area ini kebanyakan pedagang kaki lima adalah perempuan paruh baya, mereka terancam tak bisa berjualan menyusul munculnya standardisasi tempat makan sesuai syariat Islam.
Kiri (istimewa): Surat edaran standardisasi tempat makan sesuai syariat Islam yang diteken Bupati Bireuen, Saifannur. Kanan: Ibu-ibu penjual menjual dagangannya di Rex Bireuen, sentra kuliner kaki lima di Bireuen, Aceh, Sabtu malam (17/11/2018). Di area ini kebanyakan pedagang kaki lima adalah perempuan paruh baya, mereka terancam tak bisa berjualan menyusul munculnya standardisasi tempat makan sesuai syariat Islam. | Oviyandi /Beritagar.id

Sebelum Bireuen, Aceh Barat dan Lhokseumawe lebih dulu mengundang kontroversi perihal larangan berbasis syariat Islam.

Pada 25 Mei 2010, Pemkab Aceh Barat melarang perempuan pakai baju dan celana ketat lewat Perbup No. 5/2010. Razia sempat digalakkan pada awal-awal penerapannya.

Hampir tiga tahun berselang, pada 7 Januari 2013, Pemkot Lhokseumawe merilis seruan yang menabukan perempuan duduk mengangkang (duek phang) saat berboncengan sepeda motor--kecuali darurat.

Namun, seperti di Bireuen, larangan di Aceh Barat dan Lhokseumawe longgar belaka.

Di Aceh Barat, larangan pakaian minim kini hanya berlaku untuk pegawai negeri.

Razia di Lhokseumawe juga jarang dilakukan. Misal, setelah berbulan-bulan, baru pada tengah November 2018 razia digelar. Hanya saat razia ada penindakan (sosialisasi) kepada perempuan yang membonceng mengangkang.

Otoritas republik di Jakarta memang memberi keleluasaan syariat Islam untuk Aceh lewat UU No.44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Lalu menyusul UU No. 18/2001 tentang Otonomi Khusus Aceh.

Merujuk dua aturan itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Gubernur Aceh Abdullah Puteh melahirkan Qanun No.11/2002. Qanun ini mengatur aqidah, ibadah, syiar Islam, serta polisi syariat--sejak itu cara berpakaian mulai diatur.

Penerapannya kian dikuatkan UU No.11/2006 tentang Pemerintah Aceh. UU itu lantas didetailkan dalam wujud Qanun No. 6/2014 tentang Hukum Jinayat.

Pemerintah daerah tingkat II di Aceh kerap berdalih larangan yang mereka keluarkan merupakan turunan aturan syariat Islam di provinsi berstatus otonomi khusus itu.

Pandangan demikian terdengar pula dari Jufliwan, Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireuen.

Menurutnya imbauan standardisasi usaha kuliner merupakan turunan instruksi Gubernur Aceh 02/INSTR/2014 tentang penertiban kafe dan layanan internet--diteken Zaini Abdullah semasa menjabat Gubernur Aceh.

Satu-satunya pembeda, ujar Jufliwan, instruksi gubernur belum menempatkan poin yang mengharamkan perempuan dan laki-laki non-mahram makan atau minum semeja.

Jufliwan pun bilang pihaknya sekadar kasih imbauan, belum menerapkan sebagai qanun.

"Ini kita lempar dulu kepada masyarakat," kata dia, saat dihubungi lewat telepon, Selasa (20/11/2018). "Kalau respons masyarakat bagus, tidak perlu diqanunkan. Berarti mereka patuh hukum Allah. Kalau respons tidak baik, kita qanunkan."

Keinginan melembagakan imbauan itu menjadi qanun janggal. Musababnya, Qanun No. 5/2015 telah mengatur pembagian tugas pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

Aturan tersebut menerangkan wewenang pembentukan qanun syariat Islam melekat pada pemerintah Aceh (Pasal 6). Sedangkan pemerintah kota atau kabupaten hanya punya kewajiban pelaksanaan (Pasal 7).

Di sisi lain, suara dukungan muncul dari Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Teungku H. Faisal Ali.

Ia menyebut bupati atau wali kota boleh saja mengeluarkan seruan dan imbauan.

"Itu hanya menyuruh saja, tidak ada sanksi, dan tidak ada apa-apa," kata Teungku Faisal, Selasa (20/11/2018). “Kalau setelah seruan itu dikeluarkan tapi warga tidak patuh, maka pemimpin sudah terlepas dari tanggung jawab dia dalam konteks menyerukan."

Suasana De Faree Coffee, di Kota Bireuen, Sabtu malam (17/11/2018). Muda mudi bebas berbaur, termasuk duduk satu meja dengan yang bukan mahramnya.
Suasana De Faree Coffee, di Kota Bireuen, Sabtu malam (17/11/2018). Muda mudi bebas berbaur, termasuk duduk satu meja dengan yang bukan mahramnya. | Oviyandi /Beritagar.id

Pandangan kontra datang dari Sosiolog Universitas Syiah Kuala, Saleh Sjafei.

Ia menilai seruan atau imbauan berdalih syariat Islam dari pemerintah tingkat II di Aceh cenderung emosional dan tak berbasis ilmu pengetahuan.

Sebaiknya, kata Saleh, pemerintah membuat riset dan mendengar pandangan ahli--terutama bidang sosial dan perempuan--sebelum mengeluarkan imbauan atau edaran.

"Tanpa riset, syariat Islam jadi membelenggu kita," ujarnya, saat kami mengobrol di satu warung kopi, Banda Aceh, Senin (19/11/2018).

Ia lantas merujuk pada kebijakan standardisasi usaha kuliner di Bireuen.

"Kontroversi di Bireuen bisa dihindari. Bila ada riset, imbauan itu bisa mengakomodir pedagang di Matang Glumpang Dua, atau menempatkan perempuan pekerja sektor kuliner lebih adil," ujarnya.

Saleh pun melirik ulang proses pemberlakuan syariat Islam di Aceh. Semula pemerintah pusat bermaksud kasih kebebasan kultural untuk Aceh. Namun kebebasan kultural ditafsir jadi penerapan syariat. Asumsinya Aceh dekat dengan budaya Islam.

"Sedari awal, keistimewaan budaya kita negosiasikan secara politik. Hasilnya syariat Islam yang muncul tak lepas dari politik. Ada qanun syariat Islam. Padahal masalah hukum-hukum itu urusan pemerintah pusat," kata dia.

Nuansa politik kembali hadir ketika pemerintah kabupaten atau kota mengeluarkan imbauan atau edaran berdalih syariat. Muncul kesan imbauan itu jadi cara pejabat setempat tebar pesona.

"Seolah-olah (pejabat) memikirkan syariat. Padahal aturan dan imbauan itu tak rasional. Tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah," ujar Saleh. "Itu menimbulkan image buruk bagi Aceh dari orang-orang di luar."

Agaknya perlu diingat, Perbup pakaian di Aceh Barat (2010), larangan mengangkang di Lhokseumawe (2013), dan standardisasi usaha kuliner di Bireuen (2018), muncul pada periode pertama dari bupati atau wali kota masing-masing.

"Bisa saja ini dilihat sebagai investasi politik mereka," ucap Saleh.

BACA JUGA