Diskriminasi ras yang tak tuntas

Setiap 21 Maret diperingati sebagai hari Anti Diskriminasi Sedunia. Di Indonesia, sentimen ras masih lekat.

Suatu Rabu, November 1980, tiga siswa Sekolah Guru Olahraga (SGO) Solo, Jawa Tengah, pulang sekolah dengan menunggang sepeda. Di Jalan Oerip Sumohardjo sepeda Pipit Supriyadi, seorang siswa, menyenggol seorang pemuda keturunan Tionghoa bernama Kicak alias Ompong yang tengah menyeberang. Kicak dikenal sebagai preman yang cukup punya nama di Solo.

Mereka tak hanya adu mulut, tapi juga adu pukul. Kicak yang dikeroyok mengambil batu dan memukulkannya ke kepala Pipit. Sejurus kemudian ia melarikan diri, masuk ke Toko Orlane yang dikenal milik keluarga Kingkong, yang masih ada pertalian darah dengannya. Kingkong dikenal sebagai tokoh preman tua kota itu.

Pipit yang kebetulan ketua OSIS kembali ke sekolahnya dengan luka di kepala. Di sekolah yang hanya berjarak sekitar 200 meter dari lokasi kejadian, ia mengajak sekitar 50 temannya untuk mendatangi Toko Orlane. Namun, Kicak tak ditemukan. Mereka mengancam pemilik toko Orlane agar segera menyerahkan Kicak.

Malamnya, Pipit menghimpun lagi para siswa SGO, guna menyiapkan aksi berikutnya.Paginya, bersama hampir seluruh siswa SGO, ia kembali mendatangi Toko Orlane untuk menyerahkan Kicak. Pulang dengan tangan hampa, mereka kembali ke sekolah seraya melampiaskan amarah. Para siswa melempari rumah-rumah dan toko di pinggir jalan dengan batu.

Aparat segera bertindak. Pasukan diturunkan di sepanjang Jalan Oerip Sumohardjo. Pipit dibawa ke kantor Kodim 0735. Ia diminta menandatangani perjanjian tertulis yang isinya tidak akan mengulangi aksi anarkis. Tapi ia meminta aparat juga menangkap Kicak.

Sepulang dari Kodim, tiga mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) menguntit Pipit. Mereka memprovokasi untuk meneruskan aksi anarkis seperti sebelumnya. Gayung bersambut. Jumat 21 November. Di dekat Jembatan Jurug, para mahasiswa, sejumlah pimpinan ormas dan para ketua OSIS se-Kota Solo bertemu.

Perhelatan yang diprakarsai Hari Mulyadi dan Endu Marsono itu menghasilkan kesepakatan, di antaranya mengadakan aksi anti-Tionghoa anarkis yang dipimpin Eddy Wibowo, mahasiswa tingkat II Fakultas Sastra Budaya UNS.

Sabtu, ratusan pelajar bergerak mengendarai sepeda motor. Mereka melempari rumah dan toko-toko milik warga keturunan Tionghoa. Para pelajar juga membawa poster dan meneriakkan yel-yel anti-Tionghoa. Aksi kian membesar dengan isu meninggalnya Pipit.

Hari-hari berikutnya, aksi-aksi serupa segera merembet ke kota-kota lain. Aparat bertindak tegas. Mereka melokalisir agar huru-hara tak meluas. Pangkopkamtib Laksamana Soedomo bahkan mengeluarkan instruksi tembak di tempat terhadap pelaku kerusuhan. Kerugian material ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah. Kerugian terbesar adalah kebangkrutan sosial, hancurnya relasi sosial antara masyarakat pribumi dengan warga Tionghoa.

Tangan kekuasaan seringkali menutupi sejarah. Soedomo menyebut Huru-hara November 1980 merupakan bagian gerakan politik untuk mencetuskan revolusi yang dimulai dari Jawa Tengah. Mereka memanfaatkan sentimen anti-Cina lewat pelajar dan mahasiswa.

Satu setengah dasawarsa sebelum kerusuhan yang dinukil dari Suara Merdeka itu terjadi, dunia sudah awas. Berkaca pada pembantaian di Sharpeville, Afrika Selatan, Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada 1966 menetapkan tanggal 21 Maret sebagai Hari Anti Diskriminasi Rasial dan Etnis.

Sejarah diskriminasi Tionghoa memang terbentang panjang di Nusantara. Pada 1740, saat Batavia dipimpin Gubernur Jendral Valckenier, pembunuhan besar-besaran terhadap etnis Tionghoa terjadi. Menurut catatan Tionghoa.info, penumpasan etnis itu agar kalangan bisnis Tionghoa tunduk kepada Belanda.

Pada masa penjajahan Belanda, Bangsa Timur Asing (Tionghoa) diletakkan pada kelas sosial ketiga, di bawah bangsa Eropa dan kaum Indo keturunan Belanda. Kaum pribumi diletakkan pada kelas terbawah.

Pada era Orde Lama, walau sudah merdeka, politik diskriminasi tetap dijalankan. Pada 14 Mei 1959 pemerintah mengeluarkan PP No. 10/1959 yang isinya menetapkan semua usaha dagang kecil milik orang asing di tingkat desa tidak diberi izin lagi setelah 31 Desember 1959.

Putusan politik ini konon membuat 10 ribu orang Tionghoa hijrah keluar dari Indonesia. Salah satunya perusahaan Oei Tiong Ham Concern, peninggalan Raja Gula dari Semarang Oei Tiong Ham, ikut dinasionalisasi dan menjadi cikal PT Rajawali Nusantara Indonesia.

Tembok sebuah pertokoan yang ditulisi milik pribumi asli di Pondok Gede saat kerusuhan 14 mei 1998, Jakarta
Tembok sebuah pertokoan yang ditulisi milik pribumi asli di Pondok Gede saat kerusuhan 14 mei 1998, Jakarta | Bodhi Chandra /Tempo

Pada era Orde Baru, pemerintah tak hanya mengatur kran ekonomi. Selepas geger 1965, Soeharto mengeluarkan Kebijakan Pokok Penyelesaian Masalah Cina. Isinya jaminan keamanan dan perlindungan buat etnis Tionghoa WNA yang beritikad baik.

Tindak lanjutnya Keputusan Presiden pada Desember 1967 yang isinya menyatakan bahwa Pemerintah tidak membedakan antara Tionghoa WNA dan Tionghoa WNI. Keppres ini mahal bayarannya. Pemerintah, mewajibkan asimilasi. Bayaran lainnya, melarang nama Cina, aktivitas kebudayaan di muka umum, hingga penerbitan pers dalam bahasa Cina.

Tapi bangsa kita tak juga sembuh dan masih saja tersandung. Saat krisis ekonomi menghantam pada 1998, bangsa ini kambuh. Menurut catatan Yayasan Denny JA, kerusuhan di Jakarta yang terjadi pada 13-15 Mei 1998 menelan korban 1.217 orang tewas, 85 orang diperkosa, dan 70 ribu orang mengungsi. Walau hanya tiga hari, kerugian materi ditaksir mencapai sekitar Rp2,5 triliun.

Kerusuhan 1998 merupakan kasus kekerasan dan diskriminasi ketiga terbesar pasca Reformasi. Selepas Reformasi hingga 2012, setidaknya ada 2.398 kasus kekerasan dan diskriminasi di Indonesia. Yayasan Denny JA mencatat, kekerasan terjadi karena berlatar agama mendominasi dengan 65 persen. Sisanya, secara berturut-turut adalah kekerasan etnis (20 persen), kekerasan jender (15 persen), dan kekerasan orientasi seksual (5 persen).

"Sejak reformasi, diskriminasi yang terjadi lebih bersifat primordial, komunal, bukan seperti diskriminasi ideologi yang terjadi pada masa Orde Baru," ujar Direktur Yayasan Denny JA, Novriantoni Kahar, seperti dilansir Kompas.com .

Secara keseluruhan menurut Novriantoni, negara terlihat mengabaikan konflik-konflik yang melanggar HAM berat. "Dalam beberapa kasus bahkan tidak ada pelaku atau otak pelaku kekerasan yang diusut," katanya.

Padahal, Undang-undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi menyebut, siapa saja yang sengaja menunjukkan kebencian berdasarkan diskriminasi ras dan etnis dipidana dengan penjara paling lama lima tahun. Atau disertai denda paling banyak Rp500 juta.

Pasal ini terdengar nyaring. Tapi sumbang dalam praktiknya. Bahkan, ada aturan di daerah yang melanggar Undang-undang ini. Di Yogyakarta, Instruksi Gubernur tahun 1975, melarang WNI Tionghoa dan keturunan lainnya untuk memliki tanah.

Ketua Gerakan Anak Negeri Anti Diskriminasi (Granad), Willie Sebastian, melaporkan Sultan Hamengkubuwono X sebagai Gubernur dan Raja Keraton Yogyakarta ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena dugaan separatisme.

"Saya mau tanya, apa ada WNI non pribumi? WNI yang WNI. Ini diskriminasi, padahal kita sudah punya UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis," ujarnya seperti dikutip Merdeka.com .

Menurut Komnas HAM, Yogyakarta masih memiliki kebijakan daerah yang belum selaras dengan Undang-Undang Nomor 40, yaitu Instruksi Kepala Daerah Provinsi Yogyakarta No: K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi.

Presiden Jokowi, saat maju bertarung merebut kursi RI 1, tak lepas dari isu diskriminasi ras dan etnis. Saat itu, di media sosial riuh oleh ragam kampanye hitam. Salah satunya, tudingan Jokowi sebagai keturunan Cina dengan nama asal Wie Jo Koh.

Banyak meme, status dan hinaan yang menuding Jokowi karena sangkaan berdasar ras. Walau banyak ujaran kebencian berbasis ras dan etnis, sependek pengetahuan kami, tak ada yang diajukan ke meja hijau karena menghina ras dan etnis.

Riuh rendah yang diskriminatif berdasar ras dan etnis itu sayup-sayup kembali terdengar. Ahok, alias Basuki Tjahaya Purnama, pekan lalu mendeklarasikan maju dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta mendapat serbuan diskriminatif dan dimasukkan golongan Cina yang tak baik-baik.

Pilkada baru akan digelar setahun lagi, tapi sentimen anti ras sudah mulai. Sebuah akun Facebook dengan nama Suryo Prabowo, mulai memperingatkan Ahok dan TemanAhok. Akun itu menuding, isu ras mulai dikemas dalam Pilkada DKI Jakarta.

Foto kesaksian pembantaian warga kulit hitam di Sharpeville, Afrika Selatan, 21 Maret 1960
Foto kesaksian pembantaian warga kulit hitam di Sharpeville, Afrika Selatan, 21 Maret 1960 | Ian Berry/CC BY-SA 4.0 /Wikimedia Common

Senin itu, sejatinya Ian Berry sedang dapat jatah libur. Fotografer majalah Drum itu sedang meringkuk di rumahnya. Hari itu pecah oleh kabar kerusuhan di Sharpeville. Naluri wartawannya menegang saat mendengar informasi ada orang ditembak di wilayah yang terletak di 70 kilometer selatan Johannesberg, Afrika Selatan. Ia segera bergegas menuju kantor redaksi dan mencari informasi. Tapi tak ada yang didapat.

Di kantor ia bertemu koleganya, Humphrey Tyler, seorang asisten redaktur. Dengan mobil, mereka segera menuju ke kantor polisi yang menjadi pusat keramaian Sharpeville. Sepanjang perjalanan, ia lihat massa berkerumun meneriakkan slogan Pan Afrika, "Izwe Lethu", yang bermakna 'Tanah Kami'. Hari itu, Konggres Pan Afrika sedang menggelar aksi damai. Pemimpin Kongres, Robert Sobukwe mengatakan pawai hari itu adalah kampanye non-kekerasan. Senin itu adalah hari pertama dari rencana lima hari aksi damai.

Mereka menentang hukum apartheid yang mewajibkan kaum kulit hitam harus membawa buku pas ke manapun mereka pergi. Buku itu berisi data pribadi mereka. Termasuk nama, kode pajak, perincian majikan. Tahun itu, 1960, kewajiban buku pas itu diperluas kepada semua kulit hitam. Hukum setempat menyatakan, siapa pun yang ditemukan di tempat umum tanpa buku pas, akan ditangkap dan ditahan selama 30 hari.

Sekitar lima ribuan orang bergabung dalam aksi hari pertama itu. Perempuan dan anak-anak juga turut. Mereka membujuk pemerintah agar menghapus hukum buku pas.

Aksi itu mengajak semua kulit hitam orang Afrika meninggalkan buku pas mereka di rumah dan menuju ke kantor polisi agar ditangkap. Harapannya penjara penuh sesak, tenaga kerja menipis dan roda ekonomi berhenti menggelinding. Sebuah pos polisi, di tengah lapangan, dilengkapi pagar kawat berduri menjadi pusat aksi.

Duo wartawan itu memilih memarkir mobil di pinggir. Berry turun guna memeriksa suasana. Tyler tinggal di dalam mobil. Berry mengobrol dengan beberapa orang kerumunan. "Para demonstran tak menunjukkan permusuhan," kata Berry seperti diarsipkan laman Sejarah Afrika Selatan. Tapi Berry tak mengambil gambar.

Ia takut ketahuan dan ditangkap. Ia balik kanan kembali berjalan ke mobil. Baru beberapa langkah, terdengar suara dari kerumunan. Ian melihat polisi berdiri di atas kendaraan menenteng senjata laras panjang.

Komandan Polisi Komandan Polisi D H Pienaar menyebut, aksi ini dimulai ketika gerombolan penduduk sekitar kantor polisi. "Jika mereka melakukan hal-hal ini, mereka harus belajar pelajaran mereka dengan cara yang sulit," ujarnya seperti diarsipkan BBC .

Tanpa peringatan, polisi memuntahkan peluru ke arah gerombolan. Kerumuman pecah berlarian ke segala arah. Tyler melihat seorang perempuan tewas di sampingnya. Anak-anak kecil yang setinggi rumput, berlarian menghindari peluru. "Mereka berlari-lari menyelamatkan diri seperti kelinci," kata Tyler. Massa berlarian. Berry jatuh ditabrak kerumunan. "Saya jatuh dan mengambil gambar," ujarnya. Hujan peluru itu sempat berhenti. Lalu mulai lagi.

Tiga polisi, berdiri di atas panser, menenteng senjata. Mereka menyapu kerumunan dengan muntahan peluru. Mayat bergelimpangan. Hari itu, 69 tewas dan 186 orang terluka oleh peluru. Polisi telah mengklaim mereka berada dalam bahaya putus asa karena orang banyak itu melempari mereka. Namun hanya tiga polisi dilaporkan telah terkena batu. "Saya melihat tak ada senjata," kata Tyler. Tiga jam setelah dimulai, aksi damai itu telah berubah kubangan darah.

Dua hari kemudian, pemimpin Kongres, Robert Sobukwe, dan P.K Leballo beserta 11 orang lainnya ditangkap dengan tuduhan menghasut orang untuk berbuat rusuh. Sepekan kemudian, pemerintah apartheid menetapkan masa darurat. Dua ribu orang ditangkapi. Awal Mei, Sobukwe dihukum empat tahun dengan tuduhan menghasut orang melawan hukum buku pas.

Mendiang Nelson Mandela pernah menyebut, pembantaian di Sharpeville itu memicu suasana baru di negerinya. Lima hari usai kejadian, ia membakar buku pasnya. Perserikatan Bangsa-Bangsa enam tahun kemudian, menetapkan peringatan Sharpeville menjadi hari Anti Diskriminasi Rasial Sedunia.

Dalam peringatan Hari HAM Sedunia pada 1994, Mandela menyebut, Dunia memperingati Hari HAM tiap 10 Desember. Tapi 21 Maret adalah hari HAM di Afrika Selatan. Tiap 21 Maret adalah saatnya memanjatkan pujian untuk mereka yang tewas atas nama demokrasi dan martabat manusia.

"Ini merupakan hari di mana kita merenungkan dan menilai kemajuan yang kita buat. Hari di mana kita mengabadikan hak asasi manusia."

Sejarah, sebenarnya tak lelah mengingatkan masyarakat dunia. Mulai dari pembantaian di Sharpeville, singungan sepeda di Solo, hingga tregedi 1998. Namun masih juga terperosok di lubang yang sama, berkali-kali. Kini kita patut waspada terhadap ujaran kebencian di media sosial yang gampang menyebar.

Kita, bisa maklum dengan kesalahan. Tapi tak bisa maklum jika kita tak berbenah. Seperti nukilan sebuah pepatah Tiongkok, "Tak perlu takut bila kita punya kesalahan. Sebab, lebih buruk bila tahu salah tetapi tidak memperbaikinya."

BACA JUGA