Sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jabodetabek dan beberapa daerah berunjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2019).
Sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jabodetabek dan beberapa daerah berunjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2019). Muhammad Adimaja / Antara Foto
KINERJA DPR

DPR jadi bulan-bulanan jelang akhir masa jabatan

Gelombang unjuk rasa mengiringi habisnya masa jabatan DPR 2014-2019. Kepercayaan warga terhadap badan legislatif itu berada pada titik rendah.

Sepanjang perjalanan sejarah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang awal terbentuk pada 29 Agustus tahun 1945, menjadi lembaga negara yang kerap disoroti kinerjanya oleh semua elemen masyarakat. Wajar, karena mereka diangkat untuk mewakili kepentingan rakyat.

Pada tiga pekan terakhir sebelum para anggota DPR RI periode 2014-2019 menanggalkan jabatannya, gelombang unjuk rasa bertubi-tubi datang ke Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Para pengunjuk rasa yang terdiri masyarakat, pelajar, dan sebagian besar mahasiswa dalam jumlah besar itu bersama-sama menolak sejumlah produk legislasi yang bermasalah dan kontroversial.

Bahkan, dalam unjuk rasa Senin (16/9), mahasiswa menyebut DPR fasis dan anti-demokrasi. Mereka memandang DPR tak mewakili suara rakyat.

Sejumlah penolakan disuarakan, mulai Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Rancangan Undang-undang Komisi Tindak Pindana Korupsi (UU KPK) dan pemilihan pimpinan KPK yang baru, hingga mengakhiri pendekatan militeristik dalam penanganan konflik di Papua.

Bahkan, para pengunjuk rasa juga mendesak DPR mengingatkan pemerintah untuk menghentikan persekusi terhadap aktivis, serta segera menindak perusahaan yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatra. Tapi, Selain penolakan, para pengunjuk rasa juga mendesak DPR segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Aksi unjuk rasa yang melibatkan masyarakat, pelajar, dan mahasiswa di DPR pada Selasa (24/9) yang berakhir ricuh bahkan mendapat sorotan sejumlah media internasional. Gelombang unjuk rasa merembet ke daerah-daerah, hingga mengakibatkan korban jiwa dua orang mahasiswa Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Gedung DPR/MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dijaga ketat belasan ribu aparat gabungan TNI dan Polri untuk mengantisipasi menerobosnya pengunjuk rasa, Rabu (25/9/2019) siang.
Gedung DPR/MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dijaga ketat belasan ribu aparat gabungan TNI dan Polri untuk mengantisipasi menerobosnya pengunjuk rasa, Rabu (25/9/2019) siang. | Rommy Roosyana /Beritagar.id

Unjuk rasa elemen masyarakat, pelajar, dan mahasiswa yang digelar di Jakarta dan sejumlah daerah secara serentak Senin (23/9) hingga Selasa (24/9) membuahkan hasil. Pemerintah dan DPR RI memutuskan menunda pengesahan sejumlah pembahasan undang-undang agar ada kesempatan untuk meninjau kembali pasal-pasal yang dianggap bermasalah.

Di dalam Kompleks Parlemen, Selasa (24/9) siang, Rapat Paripurna DPR memutuskan menunda pengesahan RKUHP dan Rancangan Undang-undang Pemasyarakatan. Penundaan juga termasuk RUU Pertanahan dan RUU Pertambangan Mineral dan Batubara yang masih dalam pembahasan dan belum masuk tahap pengambilan keputusan.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, keputusan dalam Rapat Paripurna DPR itu diambil sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo dan hasil rapat di Badan Musyawarah DPR serta forum lobi.

"Karena ditunda, DPR bersama pemerintah akan mengkaji kembali pasal-pasal dalam RKUHP, khususnya yang menjadi sorotan publik. Kami juga akan menggencarkan sosialisasi tentang RKUHP agar masyarakat bisa mendapat penjelasan yang utuh," kata Bambang yang lebih dikenal dengan sapaan Bamsoet.

Namun, peneliti senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karius mengingatkan bahwa Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan DPR hanya berbicara penundaan waktu.

"Padahal publik bicara substansi (menolak). Penundaan waktu ini mengkawatirkan. Misalnya RUU KPK, dibahas dan disahkan saat masyarakat lengah. Mestinya pemerintah dan DPR mau mendengar serta malu bahwa produk legislasi mereka sangat buruk. Bahkan anak-anak (mahasiswa) bisa menertawai," ujarnya Kamis (26/9).

Dia menandaskan, Pemerintah dan DPR RI mestinya memberikan kepastian kepada publik draf mana yang sudah disahkan atau akan disahkan. Dia menegaskan, diskusi (pembahasan sejumlah RUU) tak bisa dibuat secara konstruktif dan dilakukan jika acuan tidak disediakan kepada publik.

"Jokowi dan DPR tak pernah mengatakan menunda pasal-pasal kontroversial untuk dibicarakan lagi. Jadi sangat mungkin jika publik terlelap, mereka bisa beraksi kembali. Perlu hati-hati. Atau ini strategi mereka untuk menutup publik dan mencari siasat untuk mengesahkan ini tanpa sepengetahuan publik," kata Lucius.

Banyak UU cacat kualitas

Dalam catatan Formappi, DPR periode 2014-2019 juga dinilai hanya menghasilkan undang-undang (UU) yang cacat kualitas dan legitimasi. Hasil penelitiannya, terdapat 46 perkara judicial review (peninjauan kembali) dari sekian UU yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK) sepanjang 2014-2019.

"Perkaranya banyak, tapi yang dikabulkan ada 46 buah. Ini sedikit bisa menunjukkan bahwa ada problem substansi dan kualitas UU yang dihasilkan oleh DPR, 64 di antaranya harus diralat (dibenarkan) oleh MK," beber Lucius.

Dari 46 perkara itu tandas Lucius, boleh jadi ada UU yang tidak dihasilkan oleh DPR periode ini. Namun, menurutnya, persoalan kualitas DPR dalam hal legislasi patut dipertanyakan.

Soal kuantitas pun lanjut Lucius, setali tiga uang buruknya. Produk UU yang dihasilkan DPR periode ini kalah dibandingkan bekas sejawat mereka pada 2009-2014. Total RUU yang disahkan DPR periode ini mencapai 84 buah, gabungan dari RUU dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas dan Kumulatif Terbuka.

Sementara DPR periode 2009-2014 mengesahkan total 125 RUU. Jadi selisihnya cukup signifikan. (Rangkuman catatan kinerja DPR, simak infografik di bawah.)

Khusus RUU Prolegnas Prioritas, DPR periode 2014-2019 hanya menyelesaikan 35 buah atau per tahun maksimal hanya 10 buah, padahal rencananya adalah total 40-55 RUU. Menurut Lucius, angka 35 pun menyimpan cerita.

Tujuh RUU di antaranya hanya tiga RUU yang asli dan sisanya revisi berulang. Masing-masing adalah revisi UU MD3 yang dilakukan tiga kali sepanjang 2014-2019, revisi UU Pilkada dua kali dan revisi UU Pemerintah Daerah dua kali pula.

"Jadi total ada tujuh nama RUU di daftar hasil Prolegnas Prioritas 2014-2019 yang kesannya menambah banyak jumlah UU, tapi nyatanya hanya hasil revisi. Kesannya DPR ini bertenaga banget padahal revisi itu hanya 1-2 pasal," kata Lucius.

Tak hanya itu, dari penelusuran Formappi, buruknya kuantitas dan kualitas legislasi itu terlihat dari mandulnya alat kelengkapan dewan (AKD) seperti komisi kerja. Komisi VI adalah satu-satunya yang tak menghasilkan satu pun UU dalam lima tahun terakhir.

Komisi VI membidangi isu perindustrian, perdagangan, koperasi UKM, BUMN, investasi, dan standarisasi nasional. Komisi III dan VII sebenarnya menunjukkan hal yang sama, tapi keduanya masih mampu menghasilkan UU Kumulatif.

Lucius memperkirakan Komisi VI tak bisa menghasilkan UU proritas lantaran sejak awal memboikot Menteri BUMN Rini Soemarno sehingga tak bisa melakukan rapat koordinasi dan kerja. Sementara produk UU Kumulatif, Komisi III menghasilkan empat dan Komisi VII mengeluarkan tiga.

"Dalam hal RUU Prioritas, Komisi III dan VII sama seperti Komisi VI, nol. Jadi kalau melihat di televisi ada suara dari anggota Komisi III yang penuh semangat, itu tidak berarti mereka rajin menghasilkan UU karena tak ada prioritas yang dihasilkan," tegas Lucius.

Kinerja sangat buruk

Dua hari setelah Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 lalu, Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Indonesia Budget Center (IBC) merilis penilaian kinerja para anggota DPR RI. Hasilnya, lembaga legislatif itu mendapat rapor merah lantaran sebagian besar kinerjanya buruk dan berperilaku koruptif.

Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz mengungkapkan, banyaknya kursi kosong dalam sidang-sidang paripurna kerap menghiasi berita utama media nasional. Pada 7 Januari 2019, misalnya, tercatat 310 anggota DPR tak hadir dalam rapat paripurna pembukaan masa persidangan III tahun 2018-2019.

"Meskipun ramai dicibir, DPR tak juga berbenah. Rapat paripurna ke-14 masa sidang IV yang digelar pada 19 Maret 2019 lalu hanya diikuti oleh 24 anggota DPR," sebut Donal kepada Beritagar.id, Selasa (9/4).

Laman Sekretariat Jenderal DPR RI mencatat, para wakil rakyat periode 2018-2019 telah melakukan rapat paripurna sebanyak 21 kali. Kehadiran anggota DPR RI paling banyak saat rapat ke-1 yakni 425 anggota dari total 560 anggota. Selama 21 kali rapat paripurna, rata-rata anggota yang hadir 296 anggota.

Padahal, anggota DPR saat ini masih terikat dengan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik. Berdasarkan peraturan itu, setiap anggota harus hadir dalam setiap rapat yang menjadi kewajibannya. Peraturan DPR juga memberikan sanksi--meski sangat loggar--terhadap para pembolos.

Pasal 20 peraturan ini antara lain menyebutkan: tidak hadir rapat sebanyak 40 persen dari jumlah rapat paripurna dalam satu masa sidang atau 40 persen dari jumlah rapat alat kelengkapan dewan dalam satu masa sidang, tanpa keterangan yang sah dari pimpinan fraksi atau ketua kelompok fraksi, masuk kategori pelanggaran ringan. Hukumannya berupa sanksi ringan, yaitu teguran lisan atau tertulis.

Pelanggaran kategori sedang dapat diterapkan apabila anggota dewan mengulangi ketidakhadiran. Sanksi sedang dapat berupa pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan DPR atau pemberhentian dari jabatan pimpinan DPR atau pimpinan alat kelengkapan DPR.

Performa DPR periode 2014-2019, tambah Donal, tak sebanding dengan besarnya uang rakyat yang mereka kelola. Kata dia, jumlah total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk lembaga legislatif 2015-2019 mencapai Rp26,14 triliun. "Rata-rata anggaran DPR per tahun sebesar Rp5,23 triliun," sebutnya.

Adapun ICW dan IBC, sambung Donal, membuat catatan rekam jejak DPR 2014-2019 sebagai bentuk evaluasi untuk mendorong legislatif yang lebih baik karena para wakil rakyat ini akan segera tutup buku masa jabatan. Donal menambahkan, ICW juga mencatat 59 anggota legislatif berstatus tersangka, terdakwa, dan bahkan terpidana kasus korupsi.

Sementara itu, Lucius Karius, dalam catatan akhir evaluasi kinerja DPR periode 2014-2019, menyebut kinerja DPR dalam lima tahun terakhir ini sangat buruk.

Dalam pemaparannya di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Pusat, Kamis (26/9), Lucius menegaskan DPR periode 2014-2019 ini dalam politik legislasi membela elit, fungsi anggaran tidak pro rakyat, pengawasan tak bertaring, dan performa lembaga merana.

"Mestinya tagline yang tepat hari ini pake spanduk (pengunjuk rasa) STM kemarin 'kita yang bolos kok mereka yang bego ya?'," ujar Lucius.

Perlu reformasi lembaga parlemen

DPR selalu tergolong lembaga yang dianggap rendah kepercayaannya di mata publik. Berdasarkan survei lembaga Charta Politika, tingkat kepercayaan publik terhadap DPR hanya 49,3 persen, di bawah TNI (73,5 persen), KPK (73,4 persen), Presiden (68,6 persen), dan Polri (50,4 persen).

Survei Charta digelar pada 23-26 Agustus 2018, wawancara melalui telepon. Ada 800 responden yang diwawancara dan tersebar di 8 kota besar (Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar).

Stempel kinerja buruk DPR periode lima tahun terakhir diakui Bambang Soesatyo, Ketua DPR periode 2014-2019. Namun, menurut Bamsoet--sapaan akrabnya--kinerja buruk itu karena para anggota DPR harus membagi waktu untuk maju mencalonkan diri menjadi anggota legislatif (caleg) pada pemilu 2019.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan lembaga parlemen ini memang perlu direformasi. Fahri menegaskan belakangan ini parlemen (DPR dan DPRD) sedang mengalami disrupsi.

Hal tersebut disampaikan Fahri saat meluncurkan dua buku hasil pemikirannya menjelang berakhirnya masa jabatan periode 2014-2019 di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Jumat (27/9). Fahri dan seluruh anggota DPR periode 2014-2019 akan purnatugas pada Senin (30/9).

Fahri mengatakan bahwa parlemen harus punya daya tampung aspirasi masyarakat dengan kapasitas yang terus membesar. Hal itu diperlukan agar parlemen bisa membantu warga negara mendapatkan haknya secara wajar dari eksekutif yang disebut Fahri kini mulai antidemokrasi.

"Daulat rakyat tercermin dalam sistem perwakilan. Daulat rakyat juga dihimpun secara institusional dalam kerangka demokrasi. Tingginya posisi daulat rakyat terkadang perlu dihadirkan dalam artefak-artefak budaya politik," tutur Fahri dalam bukunya yang berjudul Daulat Rakyat.

Pelantikan anggota DPR RI periode 2019-2024 tinggal menghitung hari, yaitu 1 Oktober. Saat bersamaan, anggota DPR periode 2014-2019 mengakhiri masa jabatannya.

Rakyat pasti berharap, 572 anggota parlemen nanti--meski masih didominasi petahana--bisa bekerja lebih baik dan benar-benar menjadi corong suara rakyat yang memilih mereka.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR