Orangtua dan calon siswa mengantre saat pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 tingkat SMA-SMK di SMAN 2 Bandung, Jawa Barat, Senin (17/6/2019).
Orangtua dan calon siswa mengantre saat pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 tingkat SMA-SMK di SMAN 2 Bandung, Jawa Barat, Senin (17/6/2019). M Agung Rajasa / Antara Foto
PENDIDIKAN

Ganti domisili demi masuk zonasi

Tiga tahun berjalan, sebagian masyarakat dan pemerintah daerah belum siap menjalani sistem zonasi. Malah muncul kasus pergantian domisili calon siswa. Bagaimana akar masalahnya?

Rumah besar di jalan Bali nomor 15A, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat itu membetot perhatian publik pekan lalu. Dari rumah beratap limas itu, muncul 11 Kartu Keluarga (KK) yang mendaftarkan anak mereka ke SMA 3 Bandung. Sekolah favorit di Bandung yang terletak di jalan Belitung itu, jaraknya sekitar 200 meter dari rumah tua itu. Jika ke SMA 5 Bandung, jarak rumah itu tak ada 100 langkah.

Menurut salah satu penghuni rumah, yang enggan disebut namanya, sejak lama rumah itu dihuni bersama. Menurutnya, bagian dalam rumah itu dibagi bersekat-sekat, untuk beberapa keluarga. "Sampai cucu cicit sekarang ada," kata lelaki itu, Ahad (30/6/2019).

Rumah itu memang memungkinkan dihuni banyak keluarga. Halamannya yang berlantai semen cukup memuat dua mobil. Sisinya yang dinaungi atap dipakai untuk parkir sepeda motor. Dua pintu utama menghadap ke jalan. Di samping rumah dipakai untuk kafe.

Rumah tetangga juga serupa. Bangunannya luas dan buatan lama. Satu rumah di samping nomor 15 A, dibangun dengan rumah model zaman Belanda. Bagian atas fasad bertuliskan, Anno 1928.

Sejak zaman penjajahan Belanda, kawasan jalan Bali memang kawasan hunian. Namun belakangan banyak didirikan usaha rumahan seperti kafe, kantin, warung, hingga penginapan. Beberapa masih menjadikan rumah di jalan itu sebagai hunian. Salah satunya rumah bernomor 15 A itu.

Salah satu penghuni enggan menyebutkan berapa sebenarnya keluarga yang tinggal di sana. Pria itu menolak diwawancarai atau memberikan keterangan soal laporan 11 KK dalam satu rumah. "Masalahnya sudah clear, dinas, dan sekolah sudah ke sini," kata dia, kepada Anwar Siswadi dari Beritagar.id.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jawa Barat Heri Suherman mengatakan, ada belasan kasus pendaftaran sekolah terkait KK siswa. Dari laporan masyarakat, tim dari Dinas menyelidiki tiga nama calon pendaftar. Alamat mereka dekat dengan SMA 3 dan memilih jalur zonasi.

SMA 3 dan SMA 5 selama ini menjadi favorit. Salah satunya ukurannya, nilai Ujian Nasional (UN) siswa/siswi tahun lalu, menempati angka tertinggi untuk sekolah negeri. Untuk jurusan IPS di seluruh mata pelajaran, nilainya mencapai 63,91. Sedangkan untuk jurusan IPA, menyentuh angka 75,73. Sedangkan nilai untuk SMA 5 ada di urutan kedua.

Peta zonasi PPDB SMA/MA Negeri di Kota Bandung.
Peta zonasi PPDB SMA/MA Negeri di Kota Bandung. | Aghnia & Danil /Beritagar.id

Tak heran banyak yang mengincar dua sekolah negeri itu. Sebab, jika dilihat lebih detail dibanding nilai lulusan SMA/MA negeri di Bandung, dua sekolah itu unggul.

Heri menyatakan, ada 11 KK yang mencantumkan alamat itu sebagai domisili demi bisa sekolah di SMA 3. Faktanya, rumah besar di jalan itu dihuni keluarga besar. Keluarga anak-anak pemilik rumah tinggal berdampingan berbagi kavling. "Kalau secara administratif kan tidak ada pelanggaran, dalam satu rumah ada beberapa KK," ujarnya, Sabtu (29/6/19).

Namun dari hasil investigasi Dinas Kependudukan, tiga anak yang disebutkan tinggal di rumah itu tidak ditemukan keberadaannya. Mereka terpencar tinggal di tempat lain. "Masalahnya bukan hanya domisili secara administratif, tapi juga nyata-nyata harus tinggal di sana. Tidak hanya menitip alamat," katanya.

Riwayat sistem zonasi dan akar masalahnya

Sistem zonasi penerimaan siswa ini dimulai pada 2017. Saat itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengeluarkan Peraturan nomor 17 Tahun 2017, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada TK, SD, SMP, SMA, SMK atau Bentuk Lain yang Sederajat.

Aturan itu mewajibkan sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, menerima 90 persen calon murid yang berdomisili di radius sesuai zona terdekat dari sekolah. Pemerintah daerah yang menentukan radiusnya. Domisili calon siswa, didasarkan pada alamat dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

Kuota sisanya, masing-masing lima persen, diberikan bagi calon siswa lewat jalur prestasi dan mereka yang mengikuti perpindahan pekerjaan orang tua (migrasi). Muhadjir, saat itu menyatakan, sistem zonasi merupakan implementasi dari arahan Presiden Joko 'Jokowi' Widodo mengenai pentingnya pemerataan kualitas pendidikan.

"Semua sekolah harus jadi sekolah favorit. Semoga tidak ada lagi sekolah yang mutunya rendah," ujar Muhadjir, saat Sosialisasi Peraturan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta, Rabu (7/5/2017). Namun saat itu, belum semua daerah memberlakukan sistem zonasi.

Sistem zonasi terus dijalankan hingga tahun ini. Untuk pendaftaran siswa tahun ini, rujukan sistem zonasi adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 51 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yang dikeluarkan akhir tahun lalu. Isinya nyaris sama.

Nah, karena tahun-tahun sebelumnya tak semua daerah memberlakukan sistem zonasi, maka tahun ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Kementerian Dalam Negeri surat mengeluarkan Surat Edaran Bersama nomor 1 tahun 2019 tentang Pelaksanaan PPDB. Surat Edaran inilah yang memicu daerah segera memberlakukan sistem zonasi dan melarang penggunaan nilai UN sebagai dasar pendaftaran sekolah.

Jadilah zonasi ini memicu kontroversi karena pemerintah daerah dan masyarakat belum siap. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hamid Muhammad menyatakan salah satu contoh masalah kesiapan pemerintah daerah adalah Surabaya, Jawa Timur.

Hamid menjelaskan, selama penerapan masa transisi sejak 2017, Surabaya belum menerapkan sistem zonasi, bahkan hingga tahun lalu. Menurut Hamid, kondisi inilah yang menyebabkan Surabaya tidak siap hingga waktu transisi akan berakhir tahun ini.

"Surabaya itu kan tahun lalu masih belum dilaksanakan secara penuh, basis masih tetap saja nilai (UN) itu. Sekarang sudah habis masa transisi dan harus melaksanakan. Oleh karena itu mereka baru bergejolak," tutur Hamid seperti dikutip dari CNN Indonesia, Selasa (25/6/2019).

Ombudsman Republik Indonesia menilai, masyarakat tak puas dan salah paham dengan sistem zonasi. Dari aduan yang masuk ke Ombudsman, mereka menilai pemerintah perlu memberi pengertian tentang sistem zonasi kepada publik dan pemerintah daerah.

Karena gejolak ramai di masyarakat, Menteri Pendidikan mengubah peraturan itu dengan mengeluarkan Permendikbud nomor 20 tahun 2019. Revisi ini mengganti, porsi siswa yang diterima lewat jalur zonasi diturunkan menjadi paling sedikit 80 persen dan menaikkan jalur prestasi menjadi 15 persen.

"Ini justru menunjukkan (kebijakannya) ga konsisten. Harusnya ada evaluasi dulu. Bukan menurunkan porsi zonasi. Karena tiap wilayah berbeda beda," ujar Anggota Ombudsman Republik Indonesia Ninik Rahayu, saat temu wicara di kantornya, Kamis (27/6/2019).

Pemerataan kualitas pendidikan lebih penting

Peneliti SMERU Insitute, Jakarta, Goldy Fariz Dharmawan menilai, sistem zonasi ini dilakukan secara terburu-buru. "Di Indonesia belum ada kajian yang dalam tentang zonasi," ujarnya saat dihubungi Beritagar.id, Senin (1/7/2019).

Menurutnya, yang perlu diratakan dan disamakan lebih dulu adalah kualitas pendidikan. Kini, kualitas sekolah masih beragam. Ada yang sudah bagus, ada yang belum. Perbedaan kualitas, membuat masyarakat tidak nyaman dan memilih sekolah yang sesuai pengharapan mereka. Nah, jika kualitas pendidikan sudah standar, baru dilakukan sistem zonasi. "Pun, jika sistem zonasi diberlakukan, tidak mendadak, tapi bertahap," kata Goldy.

Goldy mengakui, label sekolah favorit memang susah dikikis, karena sudah terbentuk antargenerasi. Jika mau mengubah persepsi masyarakat, maka yang diubah adalah dorongan (nudge) mereka, kenapa memilih sekolah favorit.

Goldy, yang terlibat dalam penelitian multinegara tentang sistem pendidikan RISE (Research on Improving Systems of Education) menjelaskan, satu yang perlu dilakukan sebelum memberlakuan sistem zonasi adalah merotasi guru secara acak.

Misalnya, di SMP negeri di Yogyakarta guru-gurunya dirotasi secara reguler. Tentu dengan memperhatikan tempat tinggal dan masa kerja guru. Sehingga publik bisa yakin jika semua SMP negeri itu diajar oleh guru dengan kualitas yang sama-sama bagus. "SMP di Yogyakarta, semua favorit. Karena gratis dan bagus. Yang membedakan adalah kemampuan siswa yang mendaftar," kata dia.

Selain guru, instrumen pengajaran juga perlu disesuaikan. Misalnya buku atau alat bantu digunakan anak-anak yang berbeda kemampuannya, tentu berbeda. Saat instrumen guru itu mendukung anak dengan kemampuan yang berbeda, tentu akan membantu guru mengajar.

Jika kualitas pengajar dan alat bantu pembelajarannya sudah bagus dan rata kualitasnya, yang harus dilakukan peningkatan dan pengawasan kualitas.

Sejalan dengan Goldy, Ombudsman menilai, kualitas dan fasilitas pendidikan perlu disebar dan diratakan di seluruh pelosok Indonesia. Sehingga masyarakat tak mencemaskan akan mutu pendidikan anak mereka di manapun sekolahnya.

Jika kualitas pendidikan belum rata tapi dipaksakan dengan sistem zonasi, Goldy menilai, imbasnya tak hanya pada dunia pendidikan, tapi juga dalam dunia properti. Goldy melihat dalam jangka panjang, ada peluang harga-harga properti di sekitar sekolah favorit bisa naik. "Mereka (yang mampu) bisa membeli rumah di sekitar sekolah favorit," ujarnya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR