Aksi Solidaritas Warga Bandung Untuk Korban Kekerasan dan Pelecehan Terhadap Perempuan untuk almarhumah YY di Taman Cikapayang Bandung, Jawa Barat (4/5/2016).
Aksi Solidaritas Warga Bandung Untuk Korban Kekerasan dan Pelecehan Terhadap Perempuan untuk almarhumah YY di Taman Cikapayang Bandung, Jawa Barat (4/5/2016). Agus Bebeng / Antara Foto

Gunung es kekerasan terhadap perempuan dan anak

"The war? I cannot find it to be so bad! The death of one man: this is a catastrophe. Hundreds of thousands of deaths: that is a statistic!"

Ungkapan yang populer sebagai kutipan dari Josef Stalin dalam ringkasan artikel ini bukan untuk meremehkan ratusan ribu kasus kekerasan seksual yang melanda perempuan Indonesia dalam lima tahun terakhir. Kutipan itu justru untuk mengingatkan bahwa darurat kekerasan terhadap perempuan sudah berlangsung terlalu lama.

Kurt Tucholsky memang tidak sedang bicara soal kekerasan perempuan. Kutipan itu muncul pada 1932, dalam sebuah tulisan fiksi tentang seorang diplomat dari Kementerian Luar Negeri Prancis. Tucholsky yang merupakan penulis satire Yahudi-Jerman, membuat kutipan di atas seolah-olah diucapkan sang diplomat saat membicarakan perang.

Nama sang diktator Stalin baru terangkut dalam hal kutipan tragedi ini, pada 1947. Penyinggungnya seorang kolumnis Amerika Serikat, Leonard Lyons, lewat tulisannya di The Washington Post. Pun dalam tulisan itu, Stalin dikutip sedang membicarakan tragedi yang lain, kematian massal tersebab kelaparan.

Tragedi, telah pula menimpa YY (14), pelajar SMP asal Desa Padang Ulak Tanding, Kecamatan Rejang Lebong, Bengkulu. Kisahnya menghentakkan lagi kalimat ini: Indonesia darurat kekerasan terhadap perempuan (dan anak). Ia menjadi semacam lonceng peringatan, ditandai dengan aksi solidaritas "YY adalah Kita" oleh Komite Aksi Perempuan. Mereka memukul kentongan tanda bahaya di depan Istana Negara, Jakarta, 4 Mei 2016.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise, setuju bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan (dan anak) telah mencapai tahap darurat. Ditambah lagi, kasus seperti ini layaknya fenomena gunung es. Banyak kasus lain di berbagai daerah di Indonesia yang tak muncul ke permukaan. Kasus YY menjadi tragedi yang menyembul di puncak masalah.

"Saya pikir ini fenomena gunung es, kita tidak tahu ke dalam-dalamnya. Di mana ada perempuan dan anak, pasti ada kekerasan yang tidak diungkapkan, tidak diketahui oleh kita," kata Yohana di Jakarta, Rabu (4/5).

Takbanyak kata yang pas untuk mengekspresikan apa yang dialami YY. Dia diperkosa lalu dibunuh oleh 14 pria, yang hampir semuanya berusia di bawah 20. Bahkan 5 di antaranya adalah pelajar. Peristiwa pada awal April lalu, baru mulai terkuak dua hari setelahnya. Hampir sebulan kemudian, baru menjadi perhatian publik.

Jasad YY ditemukan dalam kondisi membusuk di jurang sedalam lima meter, dengan tangan dan kaki terikat, 4 April 2016. Korban dibuang ke jurang setelah mengalami kekerasan fisik dan seksual oleh keempatbelas pelaku. Salah satunya, mengaku kenal dekat dengan korban. Dia yang mengadang korban saat melintas di depan para pelaku.

Sabtu, 2 April 2016 yang nahas itu, YY yang masih duduk di kelas VIII SMP pulang sekolah berjalan kaki melintas kebun karet. Rupanya, 14 orang yang baru lepas pesta minuman keras seharga Rp40 ribuan, sudah menantinya. Pada Sabtu siang itulah, tragedi menimpa.

Dari 14 orang tersangka, baru 12 yang ditangkap, dan 7 di antaranya diadili di Pengadilan Negeri Curup, Kabupaten Rejang Lebong. Dua orang lagi masih buron. Tujuh orang yang sudah divonis itu--ironisnya--adalah anak-anak di bawah umur. Menurut Undang-undang No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak-anak di bawah umur adalah mereka yang berusia di atas 12, tapi masih di bawah 18 tahun.

Saat pembacaan vonis, Selasa (10/5), Ketua Majelis Hakim, Neni Farida, menyatakan ketujuh terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 81 ayat 1 UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak, juncto Pasal 55 ayat 1, juncto Pasal 65 ayat 1 dan 2 KUHP. Selain itu, mereka juga divonis karena melanggar Pasal 80 ayat 3 UU No. 35/2014. Hukumannya, 10 tahun penjara.

Sedangkan lima orang pelaku yang sudah dianggap dewasa, kemungkinan dituntut dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Lalu, Pasal 80 ayat 3, Pasal 81 ayat 2, Pasal 79 huruf C UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak. Ancaman hukuman maksimalnya, pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati.

Presiden Joko Widodo pun menyerukan bahwa kejahatan seksual terhadap anak adalah kejahatan luar biasa. Presiden juga mengatakan untuk menanganinya, perlu cara-cara yang luar biasa pula. Karena itu disiapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), dan revisi undang-undang terkait.

Pernyataan Presiden itu, setelah menerima rekomendasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) soal Amandemen terhadap UU No. 35/2014 yang merupakan UU Perubahan Kedua Atas UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Rekomendasi itu dihasilkan dalam rapat dengan sejumlah kementerian, di antaranya Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Polri.

Dalam rekomendasi itu disebutkan empat butir tentang hukuman untuk pelaku pemerkosaan dan pencabulan anak. Para pelaku akan mendapat penambahan hukuman atau pemberatan; Identitas pelaku akan dipublikasikan secara luas; Mendapat hukuman sosial; dan Pelaku yang sudah dikenakan hukuman diberi pendampingan dan rehabilitasi kejiwaan.

Adapun bentuk hukuman tambahan atau pemberatan dimaksud, adalah hukuman kebiri kimia bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Menurut Menteri PMK, Puan Maharani, dalam Perppu juga akan mengatur hukuman berupa pemasangan chip agar dapat memantau gerak-gerik pelaku.

Bentuk hukuman yang ditentang oleh beberapa pihak, karena dinilai tidak berperikemanusiaan, dan tidak menjawab persoalan mendasar yang menyebabkan perilaku biadab itu merebak.

Massa dari Komite Aksi Perempuan (KAP) menyalakan lilin bersama saat melakukan unjuk rasa solidaritas untuk Yuyun (YY) di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 4 Mei 2016. Mereka meminta kasus pemerkosaan terhadap Yuyun, 14 tahun, di Bengkulu, diusut hingga tuntas dan juga menuntut pemerintah serta kepolisian Bengkulu untuk bersikap tegas dalam menangani kasus YY.
Massa dari Komite Aksi Perempuan (KAP) menyalakan lilin bersama saat melakukan unjuk rasa solidaritas untuk Yuyun (YY) di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 4 Mei 2016. Mereka meminta kasus pemerkosaan terhadap Yuyun, 14 tahun, di Bengkulu, diusut hingga tuntas dan juga menuntut pemerintah serta kepolisian Bengkulu untuk bersikap tegas dalam menangani kasus YY. | Amston Probel /Tempo

Di laman resmi Presiden RI, bisa ditemukan semacam pengantar yang menggambarkan cara pikir pemerintah terhadap kasus kekerasan seksual. Di sana disebutkan, kejahatan seksual tak lepas dari fakta bahwa manusia melakukan tindakan seksual karena berbagai alasan dan berbagai motivasi.

Mengejar kepuasan yang tiada habisnya dinilai sebagai dorongan perilaku seks yang brutal. Sekaligus juga bentuk ekspresi keserakahan yang disalurkan melalui hasrat seks. Manusia tak pernah puas dalam seksualitas. Keinginan untuk bebas juga menjadi penyebab lain selain keserakahan dan pemujaan pada kepuasan.

Dinyatakan pula bahwa seks adalah wacana yang terus hidup di masyarakat. Karena wacana moral digali dari problematika seks, moralitas juga berkembang bersama perubahan nilai dalam masyarakat. Selain cara penanganan yang luar biasa terhadap kejahatan seksual, karenanya tetap diperlukan upaya memperkuat fondasi moralitas bangsa.

Yang luput dalam pemaparan tersebut adalah, bagaimana relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan berlaku dalam struktur sosial masyarakat. Budaya patriarki tersebut, menempatkan perempuan sebagai warga kelas dua, sehingga suaranya sulit didengar. Dalam hal perempuan sebagai korban kekerasan seksual, seringkali malah disalahkan.

Kekerasan seksual lalu dipandang "hanya" sebagai kejahatan terhadap kesusilaan semata. Pun menciptakan pandangan bahwa kekerasan seksual adalah persoalan moralitas. Hal ini tercermin dalam hukum positif di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan, kekerasan seksual seperti perkosaan dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesusilaan. Alhasil, dinilai mengurangi derajat tindak pidana yang dilakukan.

Pemikiran tentang budaya patriarki di atas dicuplik dari Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, yang disusun Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Nasib RUU ini, mungkin bisa menggambarkan bagaimana pandangan pemerintah terhadap isu kekerasan seksual.

Pernah masuk dalam daftar panjang Prolegnas (Program Legislasi Nasional) periode DPR 2009-2014, namun hingga akhir masa kerjanya, RUU tersebut terlupakan. Pada periode berikutnya, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang merupakan usulan DPR, sempat gagal masuk dalam daftar panjang Prolegnas 2015-2019. Baru pada 26 Januari 2016, RUU ini dimasukkkan dalam daftar panjang Prolegnas 2015-2019.

Sesibuk apakah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sehingga hampir dua periode terakhir belum bisa menyelesaikan naskah RUU tersebut? Hingga Juli 2014, DPR periode 2009-2014 mengesahkan 92 RUU menjadi UU. Itu artinya sekitar 37,25 persen dari jumlah Prolegnas periode ini yang mencapai 247 RUU.

Sementara hingga akhir masa sidang II, DPR RI periode 2014-2019 hanya mampu merampungan dua UU, UU Pilkada dan UU tentang Pemda. Itupun dua-duanya merupakan Perppu yang dibuat Presiden. Padahal, dalam Prolegnas Prioritas 2015, ada 37 rancangan RUU yang harus diselesaikan.

Seiring waktu, kekerasan terhadap perempuan terus terjadi. Dalam catatan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), sepanjang 1998-2013 kasus kekerasan yang dilaporkan mencapai 400.939. Adapun kasus kekerasan seksual mencapai hampir seperempatnya, atau 93.960 kasus dari seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan.

Itu setara dengan 35 orang korban kekerasan seksual setiap hari.

Kekerasan terhadap perempuan memang bukan hanya perkara kekerasan seksual. Ada pula kekerasan fisik lainnya, atau kekerasan dalam bentuk psikis. Komnas Perempuan juga mencatat, kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi di tiga ranah; ranah personal, komunitas, dan kekerasan oleh (aparat) negara.

Kekerasan di ranah personal, artinya dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan, perkawinan (suami) maupun relasi intim (pacaran) dengan korban. Ironisnya, angka kekerasan di ranah personal, lebih tinggi dari ranah lainnya. Ini mematahkan mitos bahwa rumah adalah tempat yang aman bagi perempuan.

Sedangkan kekerasan yang terjadi di ranah publik atau komunitas, berarti korban dan pelaku tidak memiliki hubungan kekerabatan, darah ataupun perkawinan. Bisa jadi pelakunya adalah majikan, tetangga, guru, teman sekerja, tokoh masyarakat, ataupun orang yang tidak dikenal.

Ditemukan pula kekerasan oleh aparatur negara, termasuk di dalamnya adalah absennya aparat negara saat peristiwa berlangsung, meski berada di lokasi kejadian. Bisa jadi aparat tersebut tidak berupaya untuk menghentikan peristiwa kekerasan, atau justru membiarkan tindak kekerasan berlanjut.

Dalam empat tahun terakhir (2012-2015), kekerasan di ranah komunitas didominasi oleh kekerasan seksual. Proporsinya mencapai rata-rata setengah dari total kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah itu. Angkanya berkisar pada 2.000-3.000 kasus. Pada 2015 mencatatkan jumlah kasus terbanyak, 3.174 kasus yang dilaporkan.

Angka-angka ini adalah jumlah laporan yang diterima Komnas Perempuan. Lembaga-lembaga mitra pengada layanan merespon dengan mengembalikan formulir pendataan Komnas Perempuan (232 lembaga mitra pengada layanan pada 2015). Namun seperti pada laporan sebelumnya yang dimulai sejak 2001, angka-angka ini hanya puncak dari fenomena gunung es.

Masih banyak perempuan korban yang tidak mampu dan tidak berani menceritakan kekerasan yang dialami, apalagi mendatangi lembaga pengada layanan untuk meminta pertolongan. Menurut laporan Komnas Perempuan, keengganan dan ketidakmampuan ini bisa disebabkan oleh beberapa hal.

Misalnya ketiadaan lembaga layanan di lokasi korban berada; Stigma yang berkembang di masyarakat bahwa perempuan korban kekerasan justru pihak yang jadi penyebab; bahkan label "perempuan nakal" atau "penggoda", yang menimbulkan anggapan tidak punya akhlak yang baik, sehingga pantas mendapat tindakan kekerasan seperti yang dilaminya.

Kondisi seperti ini diperparah dengan pernyataan-pernyataan pejabat publik yang justru melemahkan korban. Alih-alih memberi perlindungan dan menjadi model yang menciptakan kenyamanan, pernyataan yang muncul cenderung menyalahkan korban (reviktimisasi). Ini karena dominasi pemikiran seputar moralitas dan kesusilaan, yang lalu ditimpakan pada korban.

Seorang aktivis dari aliansi perempuan melakukan aksi simpatik meletakkan karangan bunga di dekat poster Stop perkawinan anak, setelah mengikuti sidang pembacaan putusan uji materi UU Perkawinan dan beda agama, di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta (18/6/2015)
Seorang aktivis dari aliansi perempuan melakukan aksi simpatik meletakkan karangan bunga di dekat poster Stop perkawinan anak, setelah mengikuti sidang pembacaan putusan uji materi UU Perkawinan dan beda agama, di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta (18/6/2015) | Imam Sukamto /Tempo

Dengan dominasi budaya patriarki yang masih melekat, perempuan dewasa, remaja, maupun anak menjadi golongan paling rentan menjadi sasaran kekerasan, dalam berbagai bentuk. Terutama anak perempuan, karena anak masih memiliki ketergantungan terhadap orang dewasa di lingkungannya.

Dalam hal ini, anak menurut UU Perlindungan Anak adalah mereka yang masih berusia di bawah 18 tahun. Selain harus berhadapan dengan lingkungan yang cenderung diskriminatif, anak perempuan juga harus menghadapi peraturan yang diskriminatif. Contoh paling jelas adalah keberadaan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1/1974 tentang Perkawinan.

Pasal dalam UU tersebut menentukan bahwa batas usia kawin untuk perempuan adalah 16 tahun, sedangkan laki-laki pada usia 19. Namun, pengaturan dalam pasal tersebut, seolah dimentahkan oleh pasal selanjutnya. Perkawinan tetap bisa berlangsung bahkan pada anak perempuan berusia di bawah 16, atau di bawah 19 bagi laki-laki. Hal itu tampak pada Pasal 7 ayat (2) UU yang sama.

Berikut bunyi Pasal 7 (1) dan ayat (2) dalam UU Perkawinan:

(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

(2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Koalisi 18+, koalisi masyarakat sipil yang bertujuan untuk menghentikan perkawinan anak dan kawin paksa pada usia muda, sudah lama mempersoalkan UU Perkawinan ini.

Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan tersebut memperbolehkan adanya penyimpangan usia kawin di bawah pengaturan pasal sebelumnya--meski usia 16 tahun untuk perempuan sudah masuk kategori anak. Aturan ini sama saja melegalkan perkawinan di bawah umur, bentuk kekerasan lain yang harus dihadapi anak perempuan.

Praktik dispensasi yang selama ini terjadi, dalam penelusuran Koalisi 18+ dan Koalisi Perempuan Indonesia, membuktikan hal tersebut. Penelitian dilakukan di tiga wilayah di Indonesia, yang memiliki angka perkawinan anak yang cukup tinggi: Kabupaten Bogor, Kabupaten Mamuju, dan Kabupaten Tuban.

Penelitian sejak September 2015 hingga Januari 2016 itu dilakukan terhadap 377 penetapan dispensasi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama (PA) di tiga tempat tersebut. Hasil penelitian ini seolah menegaskan, betapa anak perempuan nyaris tak punya kendali atas dirinya sendiri, bahkan untuk memilih masa depannya. Undang-undang telah melegalkan upaya untuk merenggut hak mereka sebagai anak, sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak.

Dalam periode 2013-2015, permohonan dispensasi di Pengadilan Agama memiliki kecenderungan tinggi untuk dikabulkan. Tercatat sebanyak 97,34 persen permohonan dikabulkan oleh PA. Jumlah permohonan dispensasi terbanyak didominasi oleh Kabupaten Tuban, dengan persentase mencapai 88,32 persen.

Akan tetapi, menurut laporan Koalisi 18+, jumlah ini tidak mencerminkan situasi sebenarnya dari perkawinan di bawah usia 16 untuk perempuan. Dalam banyak kasus, perkawinan yang melibatkan anak di bawah usia 16 tidak tercatat. Hal ini marak berlaku, karena masyarakat memandang pernikahan adalah sah selama rukun dan persyaratan yang ditetapkan agama terpenuhi.

Hasil penelitian Kementerian Agama pada 2013 juga menemukan, pasangan perkawinan tidak tercatat marak dilakukan karena urusan administrasi tidak lengkap, seperti tidak memiliki akta cerai bagi yang mau menikah lagi. Dalam kasus perkawinan di bawah umur, usia salah satu atau kedua pasangan belum memenuhi syarat, dan tak punya dispensasi dari Pengadilan Agama.

Maraknya pemberian dispensasi yang menyebabkan perkawinan anak terjadi, biasanya didasarkan pada asumsi adanya situasi khusus, misalnya pihak perempuan sudah hamil. Namun dalam data yang ditemukan Koalisi 18+, permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama di tiga tempat yang diteliti, subjek dispensasinya 97 persen bukan perkara hamil.

Dikabulkannya permohonan dispensasi ternyata cenderung didasarkan pada "kekhawatiran orang tua" yang sulit diukur standarnya. Sekitar 89 persen alasan dikabulkannya dispensasi, karena khawatir anak-anak akan melakukan hubungan seks di luar nikah. Padahal, menurut Koalisi 18+, hal ini kurang relevan untuk dijadikan sebagai pertimbangan oleh Pengadilan Agama.

Dari tujuh alasan yang sering muncul, alasan paling sering dinyatakan oleh Pemohon Dispensasi adalah karena sudah berpacaran/tunangan, sudah akil baligh, merasa sudah siap berumah tangga, calon pasangan sudah bekerja, dan karena ditolak KUA (Kantor Urusan Agama).

Situasi ini diperparah dengan pemeriksaan sidang di pengadilan yang tidak ketat dan komprehensif. Hakim seringkali menggunakan pertimbangan "Mencegah perbuatan yang melanggar hukum", "telah pacaran", dan "kekuatiran orang tua", untuk memutuskan dispensasi.

Menurut penilaian Koalisi 18+, ketiga pertimbangan ini sama sekali tidak bermanfaat bagi anak. Tidak ditemukan alat-alat bukti yang dapat atau relevan sebagai dasar pertimbangan ini. Pengadilan Agama, dalam pandangan Koalisi 18+, tidak memiliki bukti kuat hingga berkesimpulan kekhawatiran orang tua layak dijadikan alasan untuk meloloskan dispensasi.

Justru dengan pemberian dispensasi yang terlalu mudah, semakin berkontribusi pada tingginya angka perkawinan usia anak. Hal ini, secara otomatis menimbulkan berbagai pelanggaran terhadap hak anak. Proses peradilan yang tak memihak kepentingan anak ini, juga tampak dari proses pembuktian terhadap alasan-alasan permohonan dispensasi yang sangat lemah.

Ancaman terhadap anak perempuan dari praktik dispensasi perkawinan ini, pun tampak nyata dalam batas minimal usia dispensasi dan perbedaan usia pasangan. Dari penelitian, ditemukan bahwa permohonan bahkan sudah diajukan untuk anak perempuan berusia 12. Meski secara umum, komposisi anak perempuan yang dimintakan dispensasi untuk kawin berada pada rentang usia 14-15.

Perbedaan usia dengan calon pasangan juga menjadi titik kritis. Perbedaan usia anak perempuan dengan calon suaminya, paling dominan (62 persen) berada pada rentang 6 sampai 15 tahun. Bahkan, ditemukan perbedaan hingga 28 tahun antara calon mempelai perempuan dengan laki-laki. Bayangkan, apa yang terjadi saat anak perempuan 14 tahun harus menikah dengan laki-laki berusia 42.

Anak juga semakin tak berdaya, bila dilihat dari bagaimana pengadilan mendengarkan keterangan anak. Dalam rezim hukum Hak Asasi Manusia, seharusnya anak memiliki hak untuk didengar pendapatnya. Namun pendapat anak pada dasarnya tidak bersifat independen, karena itu diperlukan pihak ketiga untuk melakukan penilaian terhadap pendapat anak tersebut.

Pada praktiknya, keterangan si anak dalam persidangan lebih didominasi oleh Pemohon Dispensasi. Sayangnya, metode verifikasi terhadap keterangan anak tidak menjadi fokus dari Pengadilan. Padahal penting untuk melihat, apakah keterangan si anak benar-benar disampaikan dengan bebas tanpa tekanan, atau sebaliknya.

Sungguh ironi saat gegap gempita mengutuk kekerasan seksual terhadap anak, tapi di sisi lain anak (perempuan) di bawah umur dilegalkan kawin tanpa perlindungan hukum yang memadai.

Aksi Malam Solidaritas #SOS Save Our Sisters di Tugu Proklamasi, Jakarta (13/5/2016).
Aksi Malam Solidaritas #SOS Save Our Sisters di Tugu Proklamasi, Jakarta (13/5/2016). | Aprillio /Antara Foto

Temuan Komnas Perempuan maupun Koalisi 18+, menunjukkan ada persoalan besar terhadap cara pandang masyarakat pada perempuan, termasuk anak perempuan. Cara pandang yang dinilai sebagai akar masalah kekerasan terhadap kekerasan pada perempuan ini, tak mungkin dijawab dengan hanya sekadar pemberatan hukuman terhadap pelaku.

Dalam Surat Terbuka untuk Presiden Jokowi dari Aliansi 99 disebutkan bahwa pidana kebiri sebaiknya dihilangkan dari rencana mendukung darurat kejahatan seksual. Aliansi 99, yang berisi puluhan organisasi masyarakat sipil, menolak hukuman kebiri--meskipun berbentuk kebiri kimia.

Aliansi sangat mendukung pernyataan Presiden bahwa kejahatan seksual di Indonesia adalah kejahatan luar biasa. Aliansi juga mengapresiasi positif atas cepatnya reaksi pemerintah menghadapi kasus YY yang memilukan.

Namun, Aliansi menilai, kebijakan tersebut tidak layak didorong karena situasi emosional semata. Penggunaan kebiri dengan metode chemical castration ini, menurut Aliansi, tidak pernah berhasil menurunkan angka kejahatan seksual di negara-negara yang menerapkannya. Dengan kata lain, ini adalah aturan yang buruk.

Rencana ini bukan solusi, justru melompati akar masalah yang harus dihadapi para korban kejahatan kekerasan seksual. Aliansi memandang, ada persoalan pada sistem peradilan yang tidak memadai. Para korban sering menghadapi hambatan, terutama pada tahap penyidikan dan penuntutan.

Bahkan hanya sedikit kasus yang masuk ke meja hijau. Akibatnya, seberapun hukuman maksimal diterapkan, tidak akan membawa efek jera. Sistem peradilan pidana Indonesia, dinilai belum dirancang secara memadai bagi korban kejahatan seksual untuk dapat mengaksesnya, terutama untuk membawa keadilan bagi para korban.

Karena proses peradilan tidak sekadar menghukum pelaku, tetapi juga harus memberi rasa keadilan bagi korban.

"Tidak ada satu pasalpun (dalam rancangan Perppu) yang menaruh perhatian pada hak-hak korban kejahatan seksual. Padahal kami tahu saat ini tidak ada satupun regulasi yang secara khusus menjamin hak korban kejahatan seksual. Seperti kompensasi, restitusi, rehabilitasi, bantuan medis, psikologis dan psikosial," demikian pernyataan tertulis Aliansi 99 yang dikirimkan kepada media (11/5/2016).

Menurut Aliansi, hanya ada satu regulasi, yakni UU No. 31/2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun regulasi ini tidak komprehensif untuk korban kejahatan seksual anak. Sementara, data-data kasus kejahatan seksual termasuk angka rehabilitasi korban, masih sangat lemah. Pemerintah Indonesia dinilai tidak pernah menaruh perhatian pada pentingnya data.

Berbagai pihak mulai mendesak disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Sebuah petisi daring, bahkan sudah mendapat 63.584 pendukung hingga tulisan ini dibuat. RUU ini dinilai penting, karena akan memberikan payung hukum untuk melindungi korban dan mencegah kekerasan seksual.

RUU tersebut dinilai memuat perangkat perundangan yang adil, berpihak pada korban dan mencakup semua jenis dan kompleksitas kekerasan seksual. Proses penyidikan dan peradilan pada kasus kekerasan seksual juga berpihak pada korban. Yang terakhir, RUU ini juga akan membawa perubahan pandangan dan perilaku penegak hukum, pembuatan kebijakan, dan masyarakat umum; Kekerasan seksual adalah kejahatan kemanusiaan, bukan masalah susila belaka.

Tak boleh pula dilupakan, modus kekerasan seksual pada anak yang nyaris tidak tersentuh, perkawinan anak. Koalisi 18+ berkukuh, anak perempuan yang menikah akan terikat relasi kuasa yang begitu besar dengan pasangannya. Apalagi bila pasangannya jauh lebih tua. Menyitir laporan Komnas Perempuan, hal ini menjadi salah satu pemicu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Koalisi 18+ juga mengingatkan, Indonesia merupakan negara tertinggi nomor dua di ASEAN dalam praktik perkawinan anak. Sensus nasional pada 2012 hasil kerja sama dengan UNICEF, menunjukkan bahwa 1 dari 5 anak perempuan Indonesia, telah kawin sebelum genap berusia 18.

Koalisi 18+ pun mendesak isu ini diangkat dalam Perppu. Angka perkawinan anak dinilai juga telah masuk dalam kategori yang sama mengerikan, dan merupakan salah satu penyumbang kasus kekerasan pada anak. Pemerintah harus mulai melihat perkawinan anak sebagai salah satu masalah besar, setara dengan masalah kekerasan seksual pada perempuan dan anak.

Perppu dinilai masuk akal, karena terjadi kekosongan hukum untuk mengatasinya. Meski ada Undang-Undang, tetapi menurut Koalisi 18+, tidak memadai. UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, justru dinilai membuka peluang pelaku kejahatan seksual menggunakan mekanisme hukum resmi untuk melegalisasi upaya berhubungan seksual dengan anak.

Mahkamah Konstitusi melalui putusan No. 30-74/PUU/XII/2014 telah menolak untuk membatalkan pasal yang melegalkan perkawinan anak, dan memperketat dispensasi perkawinan anak. Karena itu, Perppu merupakan satu-satunya jalan untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.

Bila harus menempuh mekanisme proses legislasi dengan prosedur biasa, akan memakan waktu lama, yang tidak sejalan dengan pernyataan pemerintah perihal keadaan mendesak kekerasan seksual anak, yang salah satunya teridentifikasi dari perkawinan usia anak.

Dalam konteks kekerasan seksual, Peneliti Senior pada Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara Suwahju, mengajukan tiga hal. Pertama, adalah melengkapi data. Tidak boleh ada kebijakan yang diambil hanya berdasarkan data pengaduan.

Menurutnya, pemerintah seharusnya punya basis data, berapa pengaduan kekerasan seksual yang masuk, berapa yang diteruskan ke tahap penyidikan, dan berapa yang masuk dalam tahap penuntutan. Selain itu, harus ada data tentang berapa yang masuk dalam tahap persidangan.

"Perlu juga ada data rata-rata tuntutan jaksa secara nasional dan rata-rata putusan hakim secara nasional. Plus berapa data residivis. Mau ngomong efek jera tanpa ada data yang memadai adalah ilusi belaka," ujarnya.

Kedua, kata Anggara, memperbaiki sistem peradilan pidana agar ramah pada korban kekerasan seksual dan fokus pada pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku. "Ketiga, mengubah aturan UU Perkawinan yang melegalkan perkosaan terhadap anak," tutupnya.

Kebijakan cepat nan tepat dari pemerintah, akan berlomba dengan angka-angka kekerasan yang terus terjadi. Rencana melahirkan Perppu--yang lebih cenderung mengatur pemberatan hukuman--tampak tak cukup lagi bila melihat paparan para pihak yang terlibat dalam isu ini.

Tragedi YY, adalah momen penting, sebelum hilang tertimbun angka statistik.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR