Warga mengangkat jenazah Sudirdjo, seorang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu serentak 2019 yang meninggal dunia usai mendapatkan perawatan di rumah sakit untuk dimakamkan di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (23/4/2019). KPU Kota Bekasi mencatat sebanyak tiga orang petugas KPPS meninggal dunia usai bertugas dalam proses pemungutan suara Pemilu serentak 2019.
Warga mengangkat jenazah Sudirdjo, seorang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu serentak 2019 yang meninggal dunia usai mendapatkan perawatan di rumah sakit untuk dimakamkan di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (23/4/2019). KPU Kota Bekasi mencatat sebanyak tiga orang petugas KPPS meninggal dunia usai bertugas dalam proses pemungutan suara Pemilu serentak 2019. Risky Andrianto / Antara Foto
PEMILU 2019

Harga mahal pemilu penguras fisik dan psikis

Hanafi dan Mujiyono menjadi korban dari beratnya tugas KPPS dalam mengawal Pemilu 2019. Disusun agar dapat menghemat anggaran, nyatanya pemilu serentak justru memakan banyak korban. Evaluasi harus dilakukan.

Raut lelah nampak jelas terpancar dari wajah Tri Widartani. Matanya begitu sayu nampak seperti kurang tidur. Suaranya lemah tak bertenaga. Beberapa kali, wanita berusia 49 tahun itu harus menanyakan ulang ucapan saya.

Saya bisa memaklumi kondisi tersebut. Tri harus bergelut dengan banyak masalah beberapa hari terakhir. Yang utama adalah kehilangan seorang teramat penting dalam hidupnya. Sang suami, Hanafi, meninggal pada Kamis (18/4/2015) sore.

"Dokter bilang penyebabnya asam lambung," ujar Tri kepada Beritagar.id pada Selasa (22/4) sore di rumahnya, gang Mushalla Al Falah RT 06/05, Jurang Mangu Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten.

Hanafi menjadi salah satu sosok penting dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019. Ia merupakan salah satu petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal karena menunaikan tugasnya sebagai pengawal Pemilu 2019.

Dalam data Komisi Pemilihan Umum (KPU) per Sabtu (27/4/2019), terdapat 230 anggota KPPS yang meninggal dalam mengawal pemilu kali ini. (Data infografik kami peroleh hingga Kamis (25/4/2019)).

Berposisi sebagai Ketua KPPS di TPS 50 Jurang Mangu Timur, Hanafi berusaha mensukseskan jalannya pencoblosan di daerah tersebut. Dan itu ia lakukan dengan total, setidaknya begitu menurut Tri.

Tri menceritakan, Hanafi sibuk mengurus jalannya Pemilu sejak Senin (15/4). Sepulangnya dari tempat kerja, Hanafi langsung fokus mengunjungi warganya agar berpartisipasi dalam Pemilu.

"Setelah Magrib, dia keliling kampung menyebar undangan. Baru pulang jam 1 dini hari," katanya. Intensitas Hanafi bertambah padat pada Selasa malam. Ia baru pulang ke rumah sekitar pukul 4.30 pagi keesokan harinya untuk memastikan semua perlengkapan siap.

Pukul 6.00, dia harus sudah kembali ke TPS, karena berjibun tugas sudah menunggunya. "Tidak sempat makan. Katanya mau makan di lokasi (TPS)," kata Tri.

Sayang, Hanafi tak sempat menuai apa yang ia kerjakan. Pencoblosan belum juga usai, tapi ia sudah pamit pulang kepada rekannya, karena kondisi badannya sudah tidak enak.

Setelah itu, praktis tidak banyak yang bisa Hanafi lakukan. Bahkan, penandatanganan laporan surat suara harus dilakukan di rumahnya, tidak di lokasi TPS. "Kamis pagi saya bawa ke rumah sakit. Sorenya meninggal," kata Tri.

Tri menampik bahwa kondisi sang suami tidak fit dalam menjalankan tugas. Menurut Tri, Hanafi sehat. Bahkan, ini bukan kali pertama Sang Suami terjun sebagai petugas Pemilu. Setidaknya, sudah empat kali Hanafi ambil bagian dalam penyelenggaraan pemilu.

"Mungkin karena pemilu ini kan bareng-bareng (eksekutif dan legislatif), jadi sangat capek," katanya.

Bagi Tri, meninggalnya Hanafi merupakan kehilangan segalanya. Hanafi merupakan tulang punggung keluarga, di tengah posisi Tri sebagai ibu rumah tangga. Sedangkan sang anak semata wayang, Sherli Ananda Rahmawati, baru duduk di kelas X.

"Saya tidak tahu mau bagaimana ke depannya. Bingung," ucapnya.

***

Rasa kehilangan tak hanya menggelayuti perasaan Tri, Di salah satu rumah di Dusun Tegal Lurung, Gilangharjo, Pandak, Bantul, Yogyakarta, Marjiyem (40) juga meratapi nasib yang menimpa suaminya, Mujiyono (46), anggota KPPS di TPS 49.

Mujiyono mengembuskan nafas terakhir tempat pada hari pencoblosan, Rabu (17/4). "Suami saya jatuh sakit pas hari pencoblosan," kata Marjiyem kepada Beritagar.id, Selasa (22/4).

Marjiyem masih ingat betul saat-saat Mujiyono terpilih sebagai anggota KPPS TPS 49. Sejatinya, pada pemilu kali ini, Mujiyono tak terpilih sebagai anggota, meski ia memiliki pengalaman di Pemilu 2009 dan 2014--pun pemilihan Kepala Desa Gilangharjo.

Bukan sedih, menurut Marjiyem, Mujiyono justru bersyukur. Alasannya: "Berat (anggota) KPPS tahun ini. Repot karena serentak (pilpres dan pileg). Banyak yang dipilih," ucap Mujiyono kepada Marjiyem kala itu.

Sayangnya, beberapa hari menjelang pencoblosan, Ketua KPPS setempat mendatangi Mujiyono dan meminta bantuannya. Tak adanya petugas KPPS yang berpengalaman pada Pemilu 2019 menjadi penyebab sang ketua meminta bantuan Mujiyono.

Nama terakhir ini pun mendaftar H-3 waktu pencoblosan. Setelahnya, waktu pria yang memiliki usaha wiraswasta itu pun habis mengurus segala tetek bengek pemilu: sebar undangan, sosialisasi, hingga menyiapkan perlengkapan TPS.

Kekhawatiran Mujiyono terbukti. Sosialisasi pencoblosan tak mudah. Banyaknya kertas suara plus tak sedikit pemilih TPS 49 yang berusia lanjut, menjadi kombinasi pas untuk kesulitan pemilu kali ini.

"Persiapannya mepet," kata Marjiyem, menirukan keluhan Marjiyono.

Dan, fisik Mujiyono hanya mampu bertahan selama dua hari. Pada Selasa (16/4) malam, kondisinya mulai menurun. Sepanjang malam, Marjiyono hanya diobati ala kadarnya. Keesokan harinya, ia meminta Marjiyem mengembalikan honor ke Ketua KPPS.

Hari H pencoblosan, alih-alih datang ke TPS, Mujiyono justru ke Rumah Sakit Santa Elizabeth yang berjarak dua kilometer dari rumahnya. Pada Kamis, kondisi bapak dua anak itu tak juga membaik.

Jelang azan Magrib berkumandang, Murjiyono mengembuskan nafas terakhirnya. Beberapa hari pascakepergiannya, Marjiyem didatangi KPU Daerah Bantul dan diminta mengurus akta kematian.

"Katanya untuk mengurus asuransi," ucap Marjiyem pasrah.

Foto identitas almarhum Mujiyono, anggota KPPS TPS 49 Tegal Lurung, Gilangharjo, Pandak, Bantul, Yogyakarta, Selasa (22/4/2-19)
Foto identitas almarhum Mujiyono, anggota KPPS TPS 49 Tegal Lurung, Gilangharjo, Pandak, Bantul, Yogyakarta, Selasa (22/4/2-19) | Pito Agustin Rudiana /Beritagar.id

***

Hanafi dan Mujiyono merupakan gambaran dari bagaimana penyelenggaraan Pemilu 2019 ini berjalan mengerikan bagi pengawas. Selain mereka berdua, ada ratusan orang lainnya yang meninggal kala menjalankan tugas mengawal pesta demokrasi kali ini.

Faktor kelelahan dituding menjadi penyebab dari banyaknya korban yang berjatuhan. Hanafi dan Mujiyono adalah contoh yang pas untuk menjawab tudingan tersebut.

Menurut Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, banyaknya petugas yang meninggal merupakan konsekuensi dari diselenggarakannya pemilu serentak, presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD.

"Harus diakui bahwa pemilu kali ini begitu berat bagi petugas KPPS. Mereka harus menghitung lima surat suara. Ini belum termasuk masa prapencoblosan dan pencoblosan," kata Titi kepada Beritagar.id.

Ihwal pemilu serentak ini tak lepas dari uji materi UU No. 42 Tahun 2008 oleh Effendi Ghazali pada awal 2013 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kala itu, Effendi berpendapat, pemilu yang dilakukan terpisah dapat menghambat laju demokrasi Indonesia.

Musababnya, dalam proses pemilu terpisah akan memperluas kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan, yakni tingginya biaya penyelenggaraan pemilu; politik transaksional; hingga politik uang yang meluas; dan lain-lain.

Meski pada kenyataanya, alasan yang pertama tidak terealisasi. Pasalnya, menurut catatan Kementerian Keuangan, biaya Pemilu 2019 lebih tinggi dibanding dengan Pemilu 2014.

Singkat cerita, jelang akhir Januari 2013, lewat sang ketua, Hamdan Zoelva, MK pun mengabulkan mayoritas permohonan Effendi. Dan Indonesia pun masuk dalam pola pemilihan baru: serentak.

Pada proses tersebut, menurut Titi, pihaknya memang sepakat diadakan pemilu serentak. Akan tetapi, serentak yang dimaksud Perludem bukan berarti pencoblosan lima surat suara dalam waktu bersamaan.

Namun, pemilihan dibagi menjadi dua tahap. Pertama adalah pemilu serentak untuk menentukan presiden, DPR RI, dan DPD, lalu 30 bulan kemudian pencoblosan bagi DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur, dan Bupati/Walikota.

"Jadi tiga surat untuk tingkat nasional dan empat surat suara untuk tingkat daerah yang pelaksanaanya dipisahkan dalam 30 bulan, atau 2,5 tahun," kata Titi.

Sebenarnya, menurut Titi, KPU bukan sama sekali tak mengantisipasi hal ini. Salah satu buktinya adalah, KPU menetapkan batas maksimal Daftar Pemilih Tetap dari seharusnya 500 di satu TPS, menjadi 300.

Di sisi anggota KPPS, misalnya, KPU juga melebarkan batasan usia minimal dari 25 tahun menjadi 17 tahun. Kalau pun banyaknya anggota KPPS yang tewas, hal itu bukan serta merta karena beban pemilu serentak saja.

Demikian pula dengan polarisasi dua kutub pemilihan presiden: Joko "Jokowi" Widodo dan Prabowo Subianto. Eskalasi emosi kedua pendukung ini menjadi penyebab lain.

"Petugas KPPS sangat khawatir jika melakukan sedikit kesalahan. Jadi pemilu kali ini, selain menguras fisik, juga psikis," ucapnya.

Kini, Titi berharap para pemangku kepentingan dapat mengevaluasi penyelenggaraan pemilu ke depannya. khususnya soal manajemen perhitungan suara setelah pencoblosan.

Untuk hal ini, nampaknya Komisi II DPR RI sudah siap melakukannya. "Banyak catatan evaluasi. Beban kerja yang berat menyebabkan banyaknya yang meninggal. Yang sakit juga banyak," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR, Ahmad Riza Patria, kepada wartawan.

KPU, sebagai panitia pemilu, pun setuju harus diadakannya evaluasi. Kini, lembaga tersebut berencana untuk memisahkan pemilu serentak menjadi dua garis besar: nasional dan daerah. Poinnya, sama seperti yang diusulkan Perludem lima tahun lalu.

"Rekomendasinya adalah Pemilu Serentak dua jenis, yaitu Pemilu Serentak Nasional untuk Pilpres, DPR dan DPD. Lalu Pemilu Serentak Daerah untuk Pilkada Gubernur dan Bupati/Walikota; dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota," kata Komisioner KPU, Hasyim Asy'ari dalam keterangan tertulisnya.

Wacana e-voting

Banyaknya korban jiwa dalam pemilu kali ini membuka kembali kemungkinan baru dalam tata cara proses pemilihan. Salah satunya dengan mekanisme elektronik, atawa e-voting.

Toh, cara demikian bukan hal yang baru di dunia. Sejumlah negara sudah menerapkan mekanisme e-voting dalam menyelenggarakan pemilu. Sebut saja Australia, Estonia (bahkan dilakukan dalam sekup nasional), Finlandia, bahkan India.

Pun demikian dengan Indonesia. Pada 2009, keinginan Bupati Jembrana, Bali, saat itu, Ratna Ari Lestari, untuk menggunakan metode elektronik dalam pemilihan kepala daerah di sana mendapat restu dari MK.

MK mengabulkan peninjauan kembali Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pada pokoknya, MK mengatakan, pemilihan dengan menggunakan e-voting tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Namun, rencana e-voting dalam skala nasional sepertinya belum dapat diterapkan di Indonesia dalam waktu dekat. Mahfud M. D. misalnya mengatakan bahwa banyak masyarakat Indonesia belum siap mengaplikasikan metode tersebut.

"Banyak orang di perdesaan yang buta huruf," kata Mahfud kepada wartawan. "Kalau ada dispute (perselisihan) pembuktiannya sulit. Namun, kalau seperti sekarang ada perselisihan, keluarkan saja form C1 nya."

Untuk hal ini, Perludem sepakat. Menurutnya, masalah yang ada dalam pemilu di Indonesia selama ini bukan terletak pada pemungutan suaranya. Namun lebih kepada tahapan rekapitulasi suara yang dilakukan berjenjang sejak tingkatan desa, kecamatan, kabupaten/kota, serta provinsi.

"Teknologi dapat digunakan mulai dari proses perhitungan suara di TPS agar langsung bisa masuk ke nasional," katanya. "Soal pungut suaranya, saya rasa tidak ada masalah. Dan soal itu, Indonesia menjadi benchmark dunia."

Seorang tentara Bangladesh tengah memperagakan penggunaan mesin voting pemilu elektornik di Shere-E-Bangla Girls Collage, Old Dhaka, Bangladesh, 20 December 2018.  KPU Bangladesh tengah memperkenalkan Mesin EVM di tempat pemungutan suara. Langkah ini merupakan pembelajaran dalam pemilihan umum di Bangladesh.
Seorang tentara Bangladesh tengah memperagakan penggunaan mesin voting pemilu elektornik di Shere-E-Bangla Girls Collage, Old Dhaka, Bangladesh, 20 December 2018. KPU Bangladesh tengah memperkenalkan Mesin EVM di tempat pemungutan suara. Langkah ini merupakan pembelajaran dalam pemilihan umum di Bangladesh. | Monirul Alam /EPA-EFE
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR