Makam Albertus Slamet Sugiardi di pemakaman Jambon dengan nisan kayu yang telah dipotong, Sabtu (22/12/2018).
Makam Albertus Slamet Sugiardi di pemakaman Jambon dengan nisan kayu yang telah dipotong, Sabtu (22/12/2018). Beritagar.id / Pito Agustin Rudiana
TOLERANSI BERAGAMA

Heboh perintah Bedjo

Kasus pemotongan nisan salib sempat heboh. Siapa yang memerintahkan pemotongan salib itu?

Suparjono Slamet (65) tengah tak bertugas sebagai penggali kubur makam Jambon ketika Albertus Slamet Sugiardi meninggal, Jumat (14/12/2018). Biasanya jika ada yang meninggal, ia selalu dipanggil. Namun ketika Albertus meninggal itu, Suparjono tak dipanggil.

“Biasanya saya diupah Rp30 ribu-Rp50 ribu. Tapi (saat itu) rezeki lewat. Pas Pak Slamet meninggal, saya tidak diberitahu,” kata Suparjono saat ditemui Beritagar.id di kompleks makam Jambon, Sabtu (22/12/2018) sore.

Kisah meninggalnya Albertus Slamet Sugiardi ini sempat ramai diperbincangkan di dunia maya dan warga Yogyakarta. Sebab, nisan salib Albertus dipotong ujungnya hingga seperti huruf T.

Suparjono bercerita, saat itu dirinya baru tiba di makam ketika jenazah Albertus sudah siap dikebumikan. Pada saat yang bersamaan seorang pemuda setempat mendatanginya untuk meminjam gergaji kepadanya. “Kebetulan saya tidak membawa,” kata dia.

Entah bagaimana ceritanya, setelah itu pemuda yang tak dikenalnya itu mendapatkan sebuah gergaji. Tanpa ba bi bu, pemuda itu langsung memotong ujung nisan berbentuk salib itu.

Rupanya, saat pemotongan itu, ada orang lain yang memotret lalu mengunggahnya ke media sosial. Jagat maya dibuat heboh. Apalagi dibumbui penjelasan, bahwa pemotongan kayu nisan itu dipaksakan.

Dari cerita yang ia dengar, pemotongan nisan itu atas perintah tokoh masyarakat setempat. Perintah didasarkan pada kesepakatan dengan pihak keluarga almarhum. Dalam kesepakatan disebutkan, warga mengizinkan jenazah Albertus di makamkan di pemakaman umum itu dengan syarat tak boleh ada simbol nisan berbentuk salib itu.

Suparjono mengaku baru sekali itu ada persoalan pengurusan makam warga di sana. Menurut dia, persoalan itu tak akan menyebar luas seandainya warga dan tokoh masyarakat menahan diri. Salah satunya dengan mengedepankan etika bermasyarakat.

“Lebih baik kan pihak keluarga atau gereja saja yang memotong. Bukan warga Muslim,” kata Suparjono.

Juru kunci makam Jambon, Rubiyanto (63) menambahkan, cara bijak lainnya adalah membawa kayu nisan salib itu pulang dan menggantinya dengan kayu nisan biasa.

Untuk mengetahui persoalan sebenarnya, Beritagar.id menemui Bedjo Mulyono, tokoh masyarakat yang disebut Suparjono. Kata dia, pada 17 Desember 2018 sekitar pukul 08.30, dia menerima informasi Albertus Slamet Sugiardi meninggal.

Seperti biasa, Bedjo pun membagi tugas. Ada yang menginformasikan lelayu lewat pengeras suara, ada yang mengurus jenazah dari rumah sakit hingga ke rumah. Juga ada yang mengurus proses pemakaman.

Saat ditanya jenazah akan di makamkan di mana, keluarga berharap jenazah almarhum bisa dimakamkan di makam Jambon karena dekat dengan tempat tinggalnya. “Warga tidak keberatan,” kata Bedjo, bekas Ketua RW 13 yang kini menjadi pengurus pemakaman.

Namun, kata Bedjo, tengah hari sejumlah takmir masjid Nurul Huda mendatanginya. Kepada Bedjo mereka bilang, jenazah bisa dimakamkan di Jambon dengan sejumlah catatan yang mesti dipenuhi. Syaratnya; tidak boleh menggunakan simbol-simbol agama, letak makam di pinggiran, dan tidak diperbolehkan melakukan sembahyang di makam, tetapi di Gereja Katolik Paroki Santo Paulus Pringgolayan.

“Persyaratan itu disepakati keluarga secara lisan. Saya juga sampaikan kepada Pak Narto (Albertus Sunarto, Humas Gereja Santo Paulus Pringgolayan). Beliau tidak keberatan,” kata Bedjo yang juga takmir masjid tersebut. “ Jadi tak benar kalau ada pemaksaan.”

Rupanya saat di pemakaman, nisan yang disediakan berbentuk salib. Lantaran sudah ada kesepakatan tak boleh ada simbol-simbol agama, Bedjo pun memerintahkan warga untuk memotong ujung nisan kayu dengan alasan kepraktisan.

“Karena pengurusan pemakaman di sana adalah tanggung jawab kami,” kata Bejo yang tak menyangka persoalan berbuntut panjang.

Karena heboh, keesokan harinya, atas saran sejumlah pihak, dibuatlah surat pernyataan tertulis bermaterai 6.000 tertanggal 18 Desember 2018. Pernyataan itu diteken istri almarhum, Maria Sutris Winarni dan diketahui Bedjo Mulyono selaku tokoh masyarakat, Soleh Rahmad Hidayat selaku Ketua RT 53 dan Slamet Riyadi sebagai Ketua RW 13.

Surat itu menyatakan bahwa keluarga almarhum bisa menerima pemotongan nisan salib itu dan tidak akan dipersoalkan lagi. Surat pernyataan itu kemudian beredar luas pada tanggal yang sama.

Makam Sentana di Kelurahan Pringgolayan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul yang menjadi area makam terbuka untuk umum, termasuk penganut Katolik, Senin, (24/12/2018).
Makam Sentana di Kelurahan Pringgolayan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul yang menjadi area makam terbuka untuk umum, termasuk penganut Katolik, Senin, (24/12/2018). | Pito Agustin Rudiana /Beritagar.id

Sultan turun tangan

Untuk mengusut kasus ini, Kevikepan DIY membentuk tim. Tim yang diberi nama Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan (KKPKC) ini diketuai Ag. Sumaryoto.

Usai dibentuk, Sumaryoto menemui keluarga almarhum. Tim ini juga mengumpulkan data, dan berkoordinasi dengan tokoh-tokoh Gereja Paroki Pringgolayan.

Selain itu, tim juga menggelar pertemuan dengan tokoh lintas iman di Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB), Kepala Kepolisian Sektor Kotagede, Komandan Rayon Militer Kotagede, serta dengan tim pencari fakta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) DIY.

“Tim kami berusaha merespons krisis seoptimal mungkin dengan mengutamakan keselamatan korban,” kata Sumaryoto.

Hasil tim yang dipimpin Sumaryoto antara lain menyebutkan, pemotongan salib benar terjadi di makam, status makam Jambon saat itu adalah makam umum, dan surat pernyataan yang diterima Maria sudah dalam bentuk lembaran yang dicetak. Surat itu dibawa tujuh orang dari pihak kelurahan, Polsek, Koramil, dan pengurus kampung untuk ditandatangani Maria.

“Penjelasan yang diberikan kepada istri almarhum saat itu untuk mengatasi isu yang berkembang luas di media sosial,” kata Sumaryoto.

Kasus ini kemudian direspons Direktur Riset Setara Institute, Halili, pada 19 Desember 2018. Halili kembali mengingatkan Indeks Kota Toleran 2018 yang pernah dirilisnya. Menurut Halili, Yogyakarta masih mencatat masalah besar dalam praktik dan promosi toleransi.

Ini sangat bertolak belakang dengan klaim kota itu yang mengaku sebagai city of tolerance. Dari hasil temuan Setara, indeks toleransi Yogyakarta berada dalam klaster oranye dengan skor toleransi 4,883 dalam skala 1-7. Artinya, toleransi di Yogyakarta masih sangat rendah dilihat pada tiga dari delapan indikator. Yaitu rencana pembangunan, tindakan pemerintah, dan inklusi sosial keagamaan.

“Kasus Purbayan menegaskan buruknya inklusi sosial keagamaan,” kata Halili.

Karenanya, Setara Institute pun meminta Gubernur DIY sekaligus Raja Keraton Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono X bisa menjamin hak seluruh warganya, baik minoritas maupun mayoritas.

Gayung bersambut. Didampingi Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti, pada 20 Desember, Sultan menyampaikan merespons kasus itu. Dalam pidatonya, Sultan meminta setiap persoalan dirampungkan oleh pembina wilayah setempat secara bertahap.

“Dalam menjaga kerukunan warga, aparat mesti berpegang pada tiga prinsip kultural. Ngono yo ngono ning ojo ngono (begitu ya begitu, tetapi jangan begitu), tepo seliro (tenggang rasa), dan sithik eding (berbagi),” kata Sultan.

Sebenarnya, kata Sultan, dalam kasus Albertus ini prinsip tepo seliro dan sithik eding sudah dijalankan. Di mana warga sudah berpartisipasi untuk mengurus proses pemakaman tanpa membedakan agama dan asal usulnya.

Hanya saja, Sultan menilai, ada yang belum berjalan yakni terjadinya pemotongan nisan berbentuk salib di makam itu. Sultan pun mengingatkan, meskipun telah ada kesepakatan, tetapi agama dan simbol-simbol keagamaan dijamin dan dilindungi konstitusi.

“Kesepakatan itu baik untuk menjaga harmoni. Tapi kalau bertentangan dengan peraturan, pembina wilayah setempat memberitahu agar tidak keliru penerapannya. Jangan sampai terjadi prasangka intoleransi atau memojokkan seseorang pada kondisi tidak ada pilihan lain,” kata Sultan.

Atas peristiwa itu, Sultan sebagai gubernur dan pembina wilayah DIY, meminta maaf kepada keluarga Albertus Slamet, Vikep dan Paroki Pringgolayan, serta aparat tingkat RT, RW, dan kelurahan. Dia pun berharap peristiwa itu menjadi pembelajaran bersama agar hati-hati dalam melangkah.

Koordinator Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI) DIY, Agnes Dwi Rusjiyati, menilai mestinya langkah permintaan maaf Sultan itu juga diikuti dengan langkah yang lebih konkret. Seperti memulihkan hak warga negara dalam hal kebebasan beragama dan menggunakan simbol agama, melindungi warga negara dari diskriminasi, melakukan rekonsiliasi sosial, juga melakukan pendidikan tentang hak warga negara terhadap semua lapisan masyarakat.

Namun menurut Bedjo Mulyono maupun Slamet Riyadi, dengan pernyataan Sultan itu persoalan telah selesai. Sebab, kata mereka, dalam pertemuan itu mereka bersepakat peristiwa menjadi pembelajaran bersama. “Kami tak boleh membeda-bedakan,” kata Bedjo.

Makam kampung Kotagede

Kemeriahan perayaan Natal tak dirasakan di sudut-sudut Kotagede. Tak ada pernak pernik Natal yang dijual atau pun menghiasi etalase-etalase pertokoan.

Berdasarkan data kependudukan Provinsi DIY, jumlah penduduk Kecamatan Kotagede semester I 2018, ada 31.684 jiwa beragama Islam dan 2.033 jiwa non muslim. Jumlah itu tersebar di tiga kelurahan; Prenggan, Purbayan, dan Rejowinangun.

“Bisa dimaklumi. Karena secara historis, Kotagede sejak awal tumbuh merupakan kota Islam di Jawa,” kata Ketua Dewan Kebudayaan DIY Achmad Charris Zubair saat ditemui Beritagar.id di rumahnya, Purbayan, Sabtu (22/12/2018).

Ketua Umum Dewan Kebudayaan DIY Achmad Charris Zubair.
Ketua Umum Dewan Kebudayaan DIY Achmad Charris Zubair. | Pito Agustin Rudiana /Beritagar.id

Kotagede dibangun Danang Sutawijaya yang kelak menjadi pendiri Kasultanan Mataram dan bergelar Panembahan Senopati ing Alaga Sayidin Panatagama Kalifatullah Tanah Jawa (1587-1601).

Lantaran berupa kasultanan, Kotagede yang menjadi ibukota kerajaan dibangun berdasarkan tata kota Jawa Islam dengan konsep catur gatra. Ada keraton sebagai pusat pemerintahan, alun-alun sebagai ruang publik, pasar sebagai pusat perekonomian, dan masjid sebagai bagian utama tata kota.

Biasanya di dekat masjid ada makam. Konsep tersebut diadopsi juga ketika Keraton Mataram dipindah ke Kerto, Pleret, kemudian Yogyakarta dan Surakarta hingga kini.

Tak hanya di ibukota, identitas keislaman juga diterapkan di perkampungan, termasuk Purbayan –yang dari nama anak Panembahan Senopati, Pangeran Purbaya.

“Toponim Kotagede menunjukkan kota dengan konsep Islam,” kata Charris yang juga Ketua Dewan Pengarah Badan Pengelola Kawasan Cagar Budaya (BPKCB) DIY.

Ciri khas sebagai kota Islam, kata Charris, masih terawat hingga sekarang.

Salah satunya cirinya adalah warga yang ada di Kotagede itu masih ada hubungan kekerabatan. Juga ada ikatan kejawaan dan keislaman. Mereka menikah dengan warga sekitar dan tinggal di sana turun-temurun.

Mereka tinggal di kampung-kampung asli Kotagede dari akar historisnya, yaitu Purbayan, Prenggan, Rejowinangun yang masuk administratif Kota Yogyakarta, serta Jagalan dan Singosaren yang masuk wilayah Kabupaten Bantul.

Kampung lainnya adalah kampung-kampung baru yang semula berupa sawah, kebun, lapangan. Seperti Wonokerten.

“Dari (kampung baru) situlah muncul penduduk baru dari luar Kotagede. Juga muncul keyakinan-keyakinan baru,” kata Charris.

Kampung-kampung lama itu masih menjadi kampung Islam Jawa dengan kekerabatan yang kental. Kontrol sosial juga kuat. Tak heran jika ada sesuatu yang asing atau pun berbeda dari akar sejarahnya yang masuk akan dianggap aneh.

Kata Charris, setiap kampung di Kotagede selalu menyediakan makam. Ini didasarkan pada konsep pemikiran spiritual bahwa setiap kehidupan akan berujung kematian. Karenanya, para pendahulunya selalu berpesan, kalau membuat permukiman jangan lupa menyediakan tempat ibadah dan kuburan.

Di kampung-kampung Kotagede, kompleks makam ada yang berasal dari tanah desa, tanah wakaf, atau pun makam keluarga. Lantaran punya akar historis kerajaan Islam, makam di perkampungan pun merupakan makam Muslim.

“Jadi meskipun disebut makam umum atau makam kampung, maksudnya itu makam umum Muslim (tidak membedakan status sosial),” ujar Charris.

Bagaimana dengan non muslim? Mereka biasanya dimakamkan di kampung baru, seperti di makam Sentana Pringgolayan untuk Katolik dan Peleman untuk Kristen. Letak Makam Sentana Pringgolayan sekitar satu kilometer lebih sebelah utara Purbayan. Lokasi makam berhadapan dengan Gereja Paroki Santo Paulus Pringgolayan. Di sana, makam muslim dan non muslim berada dalam satu area.

Makam Jambon yang secara administratif masuk wilayah Purbayan sebenarnya berada di perbatasan antara Purbayan dan Wirokerten.

Karenanya, Charris sepakat untuk saat ini mestinya kuburan kampung itu tidak eksklusif untuk agama tertentu. “Lebih baik makam kampung diprioritaskan untuk siapapun yang tinggal di kampung itu,” kata Charris.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR