Seorang Mahasiswa yang sedang ikut demonstrasi dipukuli aparat kepolisian di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Para Mahasiswa yang awalnya mars menuju Gedung DPR-RI dalam rangka menuntut mundurnya Soeharto sebagai Presiden RI.
Seorang Mahasiswa yang sedang ikut demonstrasi dipukuli aparat kepolisian di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Para Mahasiswa yang awalnya mars menuju Gedung DPR-RI dalam rangka menuntut mundurnya Soeharto sebagai Presiden RI. Purwanta B.S / Istimewa
20 TAHUN REFORMASI

Jalan panjang mendongkel Soeharto

Perlawanan menentang Orde Baru merupakan jalan panjang berbilang tahun. Puncaknya, 21 Mei 1998, Soeharto lengser beriring kemelut krisis ekonomi-politik.

Jelang siang, 22 Juli 1996, sekelompok anak muda bersibuk di sebuah rumah, bilangan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan. Ada yang mengetik siaran pers, menyiapkan spanduk, latihan paduan suara, beberapa sekadar berdiskusi.

Di salah satu bilik rumah, Budiman Sudjatmiko berlatih pidato. Sebelumnya, Budiman minta dicarikan kemeja putih, celana panjang, sepatu, dan krim rambut Tancho. Dia baru ingat pakaian terbaiknya tertinggal di Bogor, tempat orang tuanya bermukim.

Padahal, dia butuh tampil necis untuk berpidato dalam acara deklarasi Partai Rakyat Demokratik (PRD), sebuah partai beraliran sosial-demokrat yang kebanyakan kadernya berlatar aktivis mahasiswa.

Penggalan cerita itu ditulis lebih detail oleh Petrus Hariyanto, mantan Sekjen PRD, dalam catatan mengenang 21 tahun deklarasi partai bintang-gerigi itu.

Sore hari, deklarasi berlangsung di Ruang Adam Malik, YLBHI, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Itu merupakan penegas persalinan PRD menjadi partai. Sejak 1994, ia sudah berbentuk organisasi dengan "P" merujuk pada "Persatuan".

Deklarasi ditandai pidato Budiman dan pembacaan manifesto oleh Petrus. Manifestonya, tanpa tedeng aling-aling, menyebut Orde Baru "tidak bisa lagi dipertahankan oleh rakyat Indonesia".

Dokumen itu juga memuat kritik ekonomi-politik: menggugat dwifungsi ABRI; menolak 5 paket UU Politik; mengkritik ketimpangan ekonomi; menyoal kekerasan militer; menyuarakan penentuan nasib sendiri untuk rakyat Timor Leste, Aceh, dan Papua.

Budiman, waktu itu berusia 26, didapuk sebagai Ketua Umum PRD, maju ke muka saat Orde Baru hanya mengakui tiga partai resmi. Menimbang fakta itu, Budiman dan kawan-kawan sudah siap bersemuka risiko "tiga B" (bui, buang, bunuh).

"Kami bukan pemberani, terutama saya. Cuma rasa marah kami (kepada Soeharto dan Orde Baru) lebih besar daripada rasa takut," kata Budiman (48), Jumat (4/5/2018)

Lima hari setelah deklarasi PRD, pecah peristiwa 27 Juli 1996. Tragedi dipicu pendudukan paksa kantor Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.

Semula, kantor itu dikuasai pendukung Megawati Soekarnoputri--figur oposisi Orde Baru. Selama berhari-hari, sebelum 27 Juli, mimbar bebas berlangsung di sana. Para orator tak sekadar mendukung Mega, tapi juga kirim kritik terhadap Soeharto dan Orde Baru--terutama orasi kader-kader PRD.

Ricuh pecah saat massa pendukung Soerjadi, Ketua Umum PDI hasil Kongres Medan (direstui pemerintah), melakukan penyerbuan yang berujung kerusuhan. Komnas HAM menyebut ada 5 korban tewas dan 149 lainnya luka-luka.

Pemerintah tuding PRD sebagai dalang kerusuhan. Aktivisnya diburu. Sebanyak 14 kadernya mendekam di penjara. Bahkan, penculikan dan penghilangan paksa menimpa mereka. Pun, PRD berikut onderbouwnya dinyatakan terlarang.

Rangkaian peristiwa itu sekadar satu fragmen dalam perjalanan panjang mendongkel kekuasaan Orde Baru dan Soeharto--populer disebut reformasi.

Sebelum mencapai puncak pada Mei 1998, keberanian melawan Soeharto telah ditempa sejak pengujung 1980-an hingga tengah 1990-an.

Max Lane, dalam Unifinished Nation (2014), menyebut fase itu "periode saat atmosfer politik diradikalisasi dengan cepat". Sebuah fase yang ditandai dengan bermunculannya aksi massa. Saat rakyat--yang dahulu diam--mulai melakukan perlawanan.

Data yang dikutip Lane (2014) dari Kronologi Demonstrasi Mahasiswa 89-98 (Yayasan Insan Politika, YIP), menunjukkan pada 1989-1992 demonstrasi berkisar antara 30-40 kali. Pada 1993 tercatat 71 kali; 1994 naik jadi 111 kali; dan 1995 turun jadi 55 kali.

Demonstrasi mengangkut macam-macam isu, mulai dari penolakan megaproyek waduk Kedung Ombo, hingga soal sehari-hari macam kenaikan tarif transportasi atau peraturan helm. Isu serius lain yang beroleh respons luas adalah pemberedelan Tempo, Editor, dan Detik (Juni 1994).

Kasus terakhir masih lekat dalam ingatan Nezar Patria, yang masa itu menjadi tokoh Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID)--sayap mahasiswa PRD.

Pers mahasiswa, kata Nezar, menjadi salah satu motor utama dalam aksi-aksi memprotes pemberedelan ketiga media termaksud. Kasus tersebut juga ikut membidani lahirnya Aliansi Jurnalis Independen (AJI), sebagai wadah komunitas pers melawan Orde Baru.

"Mahasiswa 1990-an, seolah dibimbing zeitgeist--semangat zaman. Kita seperti dibimbing untuk bergerak. Kebencian orang kepada Orde Baru juga mulai memuncak," kata Nezar (47), kini berstatus Pemimpin Redaksi The Jakarta Post, Rabu (9/5/2018).

***

Seorang Mahasiswa menggunakan kaos yang bergambar Soeharto di
Gedung DPR-RI. Aksi Mahasiswa tersebut menuntut Soeharto dan Kroni-Kroninya
agar mundur dari Presiden RI dan Pemerintahan.
Seorang Mahasiswa menggunakan kaos yang bergambar Soeharto di Gedung DPR-RI. Aksi Mahasiswa tersebut menuntut Soeharto dan Kroni-Kroninya agar mundur dari Presiden RI dan Pemerintahan. | Purwanta B.S /Istimewa

Awal 1997, pemerintah sibuk dengan agenda Pemilu pada 29 Mei--pemilu terakhir Orde Baru.

PDI Megawati, yang dikebiri pasca-27 Juli 1996, praktis tak punya ruang dalam Pemilu.

Namun, pada musim kampanye, muncul fenomena "Mega-Bintang". Itu merupakan seruan persatuan oposisi antara pendukung Mega dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP, berlogo bintang) untuk menyaingi Golkar, mesin politik Orde Baru.

Pada masa kampanye, mobilisasi massa PPP tiba-tiba diisi massa yang membawa poster dan meneriakkan "Mega-Bintang". Di sisi lain, elite PPP bergeming. Pemerintah pun menyebut atribut Mega-Bintang terlarang.

Alhasil, lazimnya proses demokrasi a la Orde Baru, Golkar jaya pada Pemilu 1997.

Sekitar dua bulan lepas Pemilu, hantu krisis ekonomi mulai gentayangan di Asia. Awal Juli 1997, krisis mula-mula menghantam Thailand. Dua pekan setelahnya, giliran Indonesia kena dampak.

Sebelum krisis, nilai tukar rupiah terhadap dolar sekitar Rp2.600 per dolar. Pengujung 1997, nilai tukarnya hampir menyentuh Rp8.000 per dolar. Puncaknya pada 9 Januari 1998, rupiah menukik hingga Rp11.000 per dolar, dan menyentuh Rp14.000 per dolar antara 23-26 Januari.

Krisis ekonomi jadi pukulan telak untuk Orde Baru pada 1998. Rerata nilai tukar rupiah pada tahun itu mencapai Rp10.014 per dolar. Pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 13,13 persen. Inflasi capai 77,60 persen dan khusus makanan tembus 118,4 persen.

Itulah saat-saat genting bagi Soeharto dan Orde Baru, tatkala rakyat diterpa kesulitan ekonomi beriring aksi-aksi massa yang menguat.

Perihal aksi massa bisa dilihat dari data YIP, yang dikutip Lane (2014). Catatan itu menunjukkan aksi massa mencapai 110 antara Mei-Desember 1997.

Medio 1997, Budiman Sudjatmiko mengikuti informasi krisis ekonomi dari balik jeruji. Dia kena vonis 13 tahun penjara dari pengadilan Orde Baru, lantaran aktivitasnya bersama PRD dianggap subversif.

Saat kami mengobrol, jelang peringatan 20 tahun reformasi, Budiman bilang krisis ekonomi 1997 datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Semula, Budiman dan kawan-kawan memprediksi akan ada krisis politik yang bakal mendorong pergantian kekuasaan.

"Ada krisis, tapi sebabnya bukan dari dalam (Indonesia). Melainkan dari luar. Krisis ekonomi (1997) inilah yang melahirkan krisis politik (1998)," ujarnya.

Namun, kata Budiman, sebelum krisis ekonomi masyarakat telah terpolarisasi. "Antara segelintir birokrat Orde Baru yang ingin mempertahankan kekuasaan dan masyarakat yang ingin perubahan."

***

Puluhan Mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi di Jakarta melakukan aksi damai dengan tiarap didepan Aparat Keamanan di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.
Puluhan Mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi di Jakarta melakukan aksi damai dengan tiarap didepan Aparat Keamanan di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. | Purwanta B.S /Istimewa

Hari-hari panas jelang 21 Mei 1998

Malam, 13 Maret 1998, Nezar Patria dan rekannya Aan Rusdianto tengah menjerang air di kontrakan mereka, Rumah Susun Klender, Jakarta Timur, ketika ketukan pintu terdengar.

Begitu pintu dibuka sudah menunggu empat orang bertubuh tegap. Tanpa banyak tanya, tamu tanpa undangan itu meringkus Nezar dan Aan. Nezar coba melawan, tetapi ujung pistol ditodongkan ke perutnya.

Mereka lantas digiring ke dalam mobil jip. Dengan mata tertutup, mereka dibawa ke Tempat X. Selang dua jam kemudian, rekan sekontrakan mereka, Mugiyanto Sipin ikut diciduk ke tempat itu.

Episode interogasi dan penyiksaan dimulai. Ketiga aktivis SMID itu diborgol, dipukul, dan disetrum. Interogator mengorek aktivitas mereka bersama SMID; posisi Andi Arief, Ketua SMID; hingga sumber dana PRD.

Sekitar tiga hari di Tempat X, mereka lalu diserahkan ke Polda Metro Jaya. Di sana, mereka dikurung dalam sel isolasi--satu untuk seorang--berukuran 1x1 meter, hampir tiga bulan lamanya. Detail kisah itu bisa ditemukan dalam dokumen "Kesaksian Nezar Patria".

Kisah ketiga tokoh itu merupakan bagian dari kasus penculikan aktivis 1997-1998. Penculikan menimpa 23 orang: satu orang ditemukan tewas, Leonardus Gilang; sembilan kembali; 13 lainnya tak jelas nasibnya hingga kini--termasuk empat kader PRD: Widji Thukul, Herman Hendrawan, Petrus Bima Anugrah, dan Suyat.

Rangkaian penculikan itu berlangsung saat PRD bergerak di bawah tanah.

Pasca-27 Juli, menurut beberapa sumber Beritagar.id, PRD menginstruksikan kadernya memasuki simpul-simpul mahasiswa dan rakyat.

Strateginya membentuk atau menanam pengaruh pada komite-komite aksi. Singkat kata, tak perlu ada atribut PRD atau onderbouwnya, sepanjang perlawanan terjaga.

Satu benang merah atas klaim itu datang dari Rheinhardt "Rheiner" Sirait (43). Pada riuh-riuh reformasi, Rheiner tercatat sebagai aktivis Keluarga Besar Universitas Indonesia (KBUI).

Rheiner bilang, beberapa anggota KBUI terinspirasi dengan isu-isu yang digemakan PRD. Bahkan beberapa kawannya dapat materi kursus politik dari SMID atau PRD.

Rheiner juga menyebut PIJAR (Pusat Informasi dan Jaringan Aksi untuk Reformasi)--organisasi bentukan aktivis pers kampus di Jakarta dan Yogyakarta pada pengujung 1980-an--sebagai elemen yang berperan mengeskalasi isu-isu politik.

"PRD dan PIJAR punya peran besar. Jauh hari mereka sudah bicara pergantian rezim, cabut dwifungsi ABRI, dan seterusnya. Kalau mahasiswa itu tuntutannya turunkan harga sembako," kata dia, Senin (14/5/2018).

Rheiner mengaku kerap berkomunikasi dengan aktivis SMID dan PRD, termasuk Nezar--sebelum penculikan. Dia bahkan sempat mengunjungi kontrakan Nezar dan kawan-kawan selepas penculikan guna "memeriksa situasi".

Kabar penculikan aktivis mulai menyebar dan terdengar sampai ke Yogyakarta pada Maret 1998. Kabar itu memicu riak perlawanan. Maret 1998, terjadi aksi bakar patung Soeharto di Universitas Gadjah Mada.

Dhyta Caturani (43), aktivis SMID Yogyakarta dan Komite Perjuangan Rakyat untuk Perubahan (KPRP), menyebut patung tersebut dibuat mahasiswa Institut Seni Indonesia (ISI)--kelak membentuk kolektif seni kerakyatan, Taring Padi.

Menurut Dhyta, pembakaran patung Soeharto--dan aksi mogok makan di kampus Filsafat, UGM--merupakan "respons kawan-kawan Yogya setelah mendengar kabar penculikan aktivis di Jakarta".

Patung Soeharto dibawa ke area mimbar bebas di depan Gedung Pusat UGM dan dibakar di tengah massa. "Itu simbol perlawanan terhadap Soeharto," ujar Dhyta, Kamis (3/5/2018).

Aksi simbolik meruntuhkan mitos Soeharto dan Orde Baru terjadi pula di Universitas Indonesia. Pada Februari 1998, massa KBUI memodifikasi papan bertuliskan "Kampus Perjuangan Orde Baru" menjadi "Kampus Perjuangan".

***

Seorang Aparat Keamanan berjaga-jaga di dekat Kampus Trisakti, Jakarta pasca terjadinya demonstrasi yang berakhir rusuh. Para Mahasiswa Trisakti melakukan demonstrasi menuntut mundurnya Presiden Soeharto dari Presiden RI.
Seorang Aparat Keamanan berjaga-jaga di dekat Kampus Trisakti, Jakarta pasca terjadinya demonstrasi yang berakhir rusuh. Para Mahasiswa Trisakti melakukan demonstrasi menuntut mundurnya Presiden Soeharto dari Presiden RI. | Purwanta B.S /Istimewa

Memasuki Mei 1998, demonstrasi mahasiswa semakin riuh. Koran-koran ramai menuliskan aksi mahasiswa dalam jumlah ribuan, yang kadang berujung bentrok.

Daftar kronologi aksi versi YIP, yang dikutip Lane (2014), menunjukkan ada 310 aksi sepanjang 7-20 Mei 1998, pertanda perjuangan mendongkel Soeharto menuju puncak.

Puncak gerakan kian cepat terjadi setelah martir berguguran.

Martir pertama bernama Moses Gatutkaca, mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Dia meninggal lepas aksi bentrok pada 8 Mei 1998 di bilangan Gejayan, Yogyakarta.

Moses ditemukan tergeletak di jalan. Tangannya patah, kepalanya luka, dengan darah mengucur dari telinga dan hidung. Dia menghela napas terakhir di Rumah Sakit Panti Rapih, Yogyakarta.

Berselang empat hari, 12 Mei 1998, pecah Tragedi Trisakti di Grogol, Jakarta Barat. Saat itu, aparat memukul dan menembak mahasiswa yang berdemonstrasi di kampus Trisakti.

Ratusan orang mengalami luka-luka, dan empat mahasiswa tewas dengan luka tembak: Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hendriawan Sie, dan Hafidin Royan.

Sehari setelahnya, 13 Mei 1998, aksi solidaritas atas Tragedi Trisakti bermunculan di berbagai kota. Di Bandung, misalnya, ribuan massa dari pelbagai penjuru menduduki kawasan Gedung DPRD Jabar, Gedung Sate, dan Lapangan Gasibu.

Terpisah dari gerakan mahasiswa, proses reformasi menyisakan noda dengan munculnya kerusuhan rasial--terutama pada 13-15 Mei 1998--di beberapa kota, macam Jakarta, Medan, Surakarta, dan Surabaya.

Di Jakarta, kerusuhan pecah di pusat bisnis macam Glodok dan Mal Ciputra, Grogol. Perusakan properti, penjarahan, hingga kekerasan seksual terjadi.

Tim Relawan untuk Kemanusiaan menyebut 1190 orang meninggal dunia akibat terbakar/dibakar.

Rheinhardt "Rheiner" Sirait mengenangnya sebagai momen traumatik. Pasalnya, Rheiner melihat jenazah yang hangus terbakar di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kebetulan, KBUI--tempat Rheiner bernaung--sedang buka posko perlawanan di UI Salemba, kira-kira satu kilometer dari RSCM.

"Sepanjang Salemba hingga Kampung Melayu, saya lihat pemandangan miris, bangunan-bangunan ditulis 'milik pribumi', memilah masyarakat jadi dua kubu," katanya, Senin (14/5/2018).

Rheiner melempar sebuah keluh, "Kasus itu tidak pernah diselesaikan. Dampaknya, antara lain sentimen rasial bisa menguat lewat politik identitas yang kita lihat belakangan."

Tim Gabungan Pencari Fakta bentukan Komnas HAM sebenarnya punya temuan tentang "kelompok provokator" dalam kerusuhan itu. Kelompok itu disebut terlatih dan memiliki sarana transportasi serta komunikasi yang memadai. Namun temuan itu tak bersusul tindak lanjut dari sisi hukum.

Selepas kerusuhan, aksi-aksi mahasiswa kian menguat. Sejak 18 Maret 1998, mahasiswa mulai menduduki Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta.

Pada hari itu pula, Harmoko, Ketua DPR/MPR sekaligus salah satu "anak kesayangan" Soeharto, menemui mahasiswa dan kirim maklumat agar bosnya segera mundur.

Di Yogyakarta, pada 20 Mei 1998, muncul "aksi satu juta massa" yang diikuti Sri Sultan Hamengkubuwana X.

Melihat demonstrasi meluas, Soeharto mengeluarkan jurus pamungkas. Dia buang janji tak mau dipilih menjadi presiden. Meski demikian, "The Smiling General" menolak mundur dan mengajukan pembentukan Komite Reformasi.

Pernyataan itu disampaikan kepada sembilan tokoh Islam yang diundang ke Istana--antara lain Gus Dur, Nurcholis Madjid, Malik Fajar, dan K.H. Ali Yafie.

Tak sampai 24 jam, Soeharto berubah pikiran. Pada 21 Mei 1998, pukul 9.00 WIB, Soeharto menyatakan, "Berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia". Dia juga meneruskan kuasa ke B.J. Habibie, yang sebelumnya menjabat Wakil Presiden.

Pengumuman itu disambut sebagian kelompok mahasiswa dengan sukacita di Gedung DPR/MPR. Sebagian lain mencium gelagat negatif.

Perkara terakhir terdengar dalam cerita Dhyta Caturani, aktivis KPRP dan SMID di Yogyakarta. Ia ingat betul ekspresi rekan-rekannya yang menonton maklumat Soeharto dari layar beling di Kampus Filsafat, UGM.

"Seorang kawan berjalan hilir mudik, sambil bilang, 'Bukan ini yang kita mau.' Kami sempat kebingungan mencerna informasi itu, situasinya cepat sekali," kata Dhyta.

Sebagian mahasiswa, sedari awal meminta rezim Soeharto diganti pemerintahan transisi. Ada bermacam usulan nama, dari Dewan Rakyat hingga Komite Rakyat Indonesia. Atau dalam istilah Budiman disebut Komite Penyelamat Demokrasi.

Ringkasnya, komite itu bakal diisi tokoh-tokoh nasional yang akan menjalankan agenda reformasi. Mereka pun nyaris tak menyangka terjadi peralihan kekuasaan Soeharto kepada Habibie, yang dianggap bagian dari Orde Baru.

Satire ihwal peralihan kekuasaan itu termaktub dalam tajuk buku karya George Aditjondro, Guru Kencing Berdiri, Murid Kencing Berlari: Kedua Puncak Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Rezim Orde Baru Dari Soeharto Ke Habibie (PIJAR, 1999).

Alhasil, pada hari Soeharto "berhenti jadi presiden", mahasiswa ikut terbelah.

Ada kelompok yang menyatakan dukungan kepada Habibie, dan menganggap reformasi sudah usai. Di seberangnya, berdiri kelompok dengan pandangan reformasi belum tuntas.

Pembelahan itu mengakar pada pertanyaan yang boleh jadi relevan hingga kini: Apakah reformasi dan lengsernya Soeharto telah mengubur Orde Baru?

Petarung di palagan reformasi /Beritagar ID
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR