Suasana Rapat Paripurna ke-18 DPR Masa Persidangan V Tahun 2018-2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/5/2019).
Suasana Rapat Paripurna ke-18 DPR Masa Persidangan V Tahun 2018-2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/5/2019). Dhemas Reviyanto / Antara Foto
PEMILU 2019

Jalan pintas legislator milenial di balik nama besar kerabat

Terlahir dari trah ningrat politik atau tokoh masyarakat membawa privelese bagi legislator milenial untuk melenggang mulus ke Senayan dengan kerekan popularitas.

Dua bulan lagi, Puteri Anetta Komarudin (25), legislator milenial dari Partai Golkar bakal dilantik jadi anggota parlemen. Di usianya yang terbilang muda, anak mantan Ketua DPR RI Ade Komarudin ini bisa berkantor di Gedung Kura-kura di Senayan, Jakarta Selatan.

“Saya sedang cari tenaga ahli untuk membantu saya menganalisis legislasi, apa kelebihan dan kekurangannya,” kata Puteri ketika dihubungi Beritagar.id pada Rabu (15/8/2019) malam.

Kiprahnya di dunia politik praktis baru akan dimulai, namun ia sudah mendapatkan suara 70.164 di Dapil Jawa Barat VII--dapil yang sama dengan sang ayah--meliputi Kabupaten Purwakarta, Karawang, dan Bekasi.

Puteri menggantikan kursi Ade yang kosong akibat tak bisa beraktivitas lagi. Di wilayah tersebut, nama Ade sudah tak asing lagi. “Ayah saya bekerja dengan baik dan banyak masyarakat yang suka dan mengharapkan saya bisa mengerjakan tugas seperti beliau,” katanya.

Puteri bisa dibilang masuk dalam trah "ningrat politik". Mereka punya kemewahan yang tidak dimiliki legislator yang membangun karier dari bawah: basis suara. Sebut saja Slamet Ariyadi, legislator asal PAN yang lolos Pileg DPR 2019 dari Dapil Jatim XI, kampung halamannya di Sampang, Madura. Slamet meraup suara 133.495 dari dapilnya.

“Bapak saya petani, ibu rumah tangga. Dulu saya pernah jadi kuli bangunan saat kuliah dan jualan nasi. Sebelum nyaleg, jadi penjual cabai. Banyak yang mencibir saya (saat mendaftar caleg),” ujar Slamet bercerita kepada Beritagar.id.

Slamet mengaku dirinya minder dengan lawan politiknya yang sudah lama berkiprah dan mendapatkan modal suara. Mereka mendapat dukungan suara dari ulama dan tokoh masyarakat. “Pesantren di sini cenderung tidak mendukung saya karena sudah mendukung yang (usianya) lebih tua,” ujar Slamet.

Slamet bisa jadi anomali. Rekam jejaknya di dunia politik tidak ada, tak juga datang dari trah politikus atau ulama besar. Modal sosial dan kapital pun jadi tantangan bagi Slamet. Selama ini, dirinya aktif di Gerakan Pemuda Sampang, organisasi sosial yang ia dirikan sejak 2017.

Kegigihannya untuk mengetuk pintu dari desa ke desa di empat wilayah dapilnya dalam sebulan terakhir sebelum hari penentuan membuahkan hasil. “Banyak pemuda dan warga yang mendukung saya sebagai representasi anak muda,” katanya.

Kisah seperti Slamet tak ditemukan pada 67 caleg DPR milenial lainnya yang lolos ke kursi panas parlemen.

Tim jurnalis data Beritagar.id menganalisis politik kekerabatan para caleg milenial yang terpilih menduduki jabatan sebagai anggota DPR 2019-2024.

Dari 575 kursi, sebanyak 68 di antaranya diisi oleh kaum milenial kelahiran 1981-1996. Rekam jejak 64 legislator bisa ditelusuri, sementara empat lainnya tidak diketahui.

Sebanyak 91,2 persen dari total legislator milenial punya hubungan kekerabatan dengan pejabat daerah, pejabat pusat, atau tokoh ulama. Dari total tersebut, 63,2 persen atau sebanyak 43 legislator milenial adalah anak dari orang “besar”.

Puteri Komarudin termasuk satu di antaranya. Lainnya, sebut saja ada dua anak mantan Panglima TNI Jenderal (Purnawirawan) Djoko Santoso yang juga lolos ke Senayan: Ardhya Pratiwi Setyowati dan Andika Pandu Puragabaya.

Empat dari 68 caleg berstatus istri pejabat, tiga di antaranya keponakan tokoh masyarakat, tiga lainnya punya hubungan kekerabatan adik dan kakak.

Berebut kursi

Bagi kaum muda yang pertama kali terjun ke dunia politik praktis, jadi politisi butuh modal sosial, politik, dan finansial. Terlebih, apabila nama mereka belum dikenal publik dan tak semoncer orang tua atau kerabatnya.

Jalan pintas modal sosial didapat dari politik kekerabatan yang lumrah terjadi di Indonesia.

“Mereka yang mendapatkan resource dari orang tuanya atau kerabat dimanfaatkan untuk bisa naik ke tangga popularitas lebih cepat dari yang biasa saja dan menempuh jalan lebih panjang,” ujar Peneliti Indikator Politik, Kuskridho Ambardi, ketika dihubungi.

Kaum trah ningrat politik tak memasuki arena pertarungan dari nol, dibandingkan yang tak punya dukungan massa. Tapi, nama besar datang dengan tanggung jawab yang lebih besar pula.

“Itu (nama Ade Komarudin) faktor plus untuk mengerek suara, tapi banyak orang memandang sebelah mata. Saya di sana bukan pemenuh kuota dan mengandalkan nama besar keluarga. Saya ingin memperjuangkan legislasi permodalan memadai untuk memperbaiki taraf kehidupan,” tegas Puteri.

Selain kontestasi modal sosial, pertarungan Pileg juga menciptakan kondisi: siapa yang menang harus siap modal banyak agar dikenal publik. “Kalau untuk kampanye, itu normal. Tapi yang tidak normal kalau untuk membeli suara,” kata Kuskridho.

Slamet misalnya, mengaku sudah menghabiskan duit Rp1 miliar untuk berkampanye dari desa ke desa. Uangnya didapat dari mengutang dan sumbangan tetangga. “Empat orang memberi sapi dan sapinya saya jual,” ujar Slamet.

Sementara Puteri, meski ia membawa nama besar sang ayah, juga mengeluarkan duit Rp1 miliar untuk mengunjungi 600 desa di tiga kabupaten dapilnya dalam waktu delapan bulan. “Kebanyakan dari uang tabungan dan ada uang orang tua,” ujar Puteri.

Selain modal finansial, ada pula tantangan lain yang mesti dihadapi para petarung kursi legislator: ketidakpastian. Artinya, belum tentu ketika masuk jalur profesional dan berkarier di dunia politik dari bawah pun akan lolos.

Popularitas vs kualitas

Tak ada rumus pasti dalam politik. Belum tentu yang populer lantas tak berkualitas. Begitu juga sebaliknya. Tapi satu hal yang penting, para kaum muda ini mesti berkualitas: wawasan, pengalaman, dan keterampilan.

Mereka mestinya punya kemampuan merumuskan isu dan menjadikannya sebagai bahan pembuatan kebijakan publik. Kemampuan tersebut tak bisa diperoleh hanya dengan gelar sarjana minim pengalaman.

Nihilnya kemampuan ini membuat para kaum legislator milenial bak sedang belajar laiknya anak magang. Bahayanya, alih-alih ikut memetakan kebutuhan dan masalah, aspirasi konstituen pun tak bisa tersalurkan.

“Yang bahaya adalah pertarungan kebijakan negara diselesaikan oleh orang magang,” ujar Kuskridho.

Selain itu, Kuskrido berpendapat, mereka yang tak punya banyak pengalaman akan berpotensi untuk diintervensi oleh kerabat atau orang tuanya atau tokoh besar di balik dirinya.

Meski demikian, ia meyakini tak semua legislator milenial datang dengan tangan kosong ke parlemen. Mereka yang sudah mengikuti organisasi sedari dini dan aktif berdiskusi kritis akan lebih mudah memahami masalah publik.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah perlu adanya kaderisasi partai politik dengan pembekalan yang memadai. Mereka yang dicalonkan seharusnya adalah legislator andalan yang sudah berpengalaman di kegiatan partai.

“Misalnya, bisa jadi ketua cabang, ikut kegiatan partai, pelatihan pengkaderan, kursus legal drafting, serta ada magang di legislatif dan eksekutif. Kalau partai tidak menyiapkan itu ya partai bermasalah,” ucap Kuskrido.

Mengamini Kuskrido, kemampuan legislasi menjadi hal penting bagi Puteri dan Slamet. “Saya sedang belajar juga soal legislasi, ada sekolah pengkaderan, dan ini sedang mencari tenaga ahli,” ucap Slamet.

Keduanya kini tengah menyiapkan tim pendukung untuk membantu misi masing-masing. Puteri ingin menciptakan keuangan inklusif dan menciptakan lapangan pekerjaan baru di dapilnya, sementara Slamet ingin memajukan ekonomi penduduk Madura dan membuka akses pendidikan.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR