Mahasiswa menandatangani petisi penolakan terhadap kekerasan seksual saat aksi damai Universitas Gadjah Mada (UGM) Darurat Kekerasan Seksual di Kampus Fisipol UGM, Sleman, DI Yogyakarta, Kamis (8/11).
Mahasiswa menandatangani petisi penolakan terhadap kekerasan seksual saat aksi damai Universitas Gadjah Mada (UGM) Darurat Kekerasan Seksual di Kampus Fisipol UGM, Sleman, DI Yogyakarta, Kamis (8/11). Andreas Fitri Atmoko / ANTARA FOTO
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Jalan terjal penyintas kekerasan seksual di Kampus Biru

Kasus kekerasan seksual yang menimpa Agni terkatung-katung selama setahun lebih. Tak sekali saja kampus menangani kasus macam ini dengan lamban.

"Faktanya kasus-kasus pelecehan di UGM banyak sekali. Di majalah dan situs Balairung hanya puncak gunung es yang diketahui."

Pernyataan itu datang dari Bernard Evan Kanigara, Pemimpin Redaksi Badan Penerbitan Pers Mahasiswa (BPPM) Balairung, Universitas Gadjah Mada (UGM).

Saya bertemu Bernard di Sekretariat Balairung, Bulaksumur B.21, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta, pada Sabtu siang, 10 November 2018, atau selang lima hari setelah Balairung menerbitkan artikel, "Nalar Pincang UGM atas Kasus Perkosaan".

Laporan itu memuat pengakuan Agni, nama samaran penyintas kekerasan seksual. Agni didera kekerasan seksual oleh HS, kala keduanya menjalani Kuliah Kerja Nyata (KKN) UGM di Maluku, Juni 2017.

Warta Balairung perihal kasus Agni segera menyulut pelbagai reaksi. Di media sosial, solidaritas muncul lewat tagar #KitaAgni. Media arus utama mengikuti perkembangan kasus ini, mengekor di belakang penyelidikan Balairung.

Lalu, pada 8 November 2018, aksi solidaritas bergema di halaman Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol), UGM.

Hari itu, sekitar 1.600 orang membubuhkan tanda tangan dukungan untuk Agni. Plus 3.000 orang yang mengirim empati lewat formulir daring ugm.id/dukungagni.

Solidaritas datang dari mahasiswa, dosen, hingga simpatisan dari luar UGM. Mereka gelar orasi dan menggemakan tanda bahaya kekerasan seksual: membunyikan peluit serta memukul kentungan.

Sebelum menerbitkan pengakuan Agni, Balairung sudah lebih dulu mengabarkan peringatan bahaya kekerasan seksual lewat liputan, "Malang Melintang Penanganan Pelecehan Seksual di Kampus", di Majalah Balairung pada Agustus lalu.

Laporan itu memuat tiga pengakuan penyintas kekerasan seksual di Kampus Biru.

Tersebutlah nama Siti dan Tita (samaran) yang tertimpa pelecehan dari rekan sesama pegiat Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Keduanya sudah mengadu kepada pengurus UKM masing-masing, tapi tak bersambut tindak lanjut serius.

UKM level fakultas, tempat Siti bernaung, merasa kasus itu sekadar urusan privat.

Pada kasus Tita, pengurus UKM tingkat universitas menutup perkara usai mempertemukan penyintas dan pelaku. Tak peduli trauma tersisa pada Tita, ia diminta bungkam oleh rekan-rekannya.

Cerita datang pula dari seorang mahasiswa, sebut saja Maria, yang jadi korban pelecehan seksual EH, dosen Departemen Hubungan Internasional Fisipol UGM.

EH dapat sanksi tak boleh mengajar, meski masih beraktivitas di kampus. Kabar terakhir, walau kasusnya sudah mengemuka sejak 2016, EH baru diminta mundur dari Fisipol per 1 November 2018.

"Pola yang kami dapat (dari kasus-kasus di muka) sama. Artinya, UGM tidak memberi wadah (penyelesaian) maksimal untuk kasus-kasus ini," kata Bernard.

***

Mahasiswa berada di dekat poster penolakan terhadap kekerasan seksual saat aksi damai Universitas Gadjah Mada (UGM) Darurat Kekerasan Seksual di Kampus Fisipol UGM, Sleman, DI Yogyakarta, Kamis (8/11).
Mahasiswa berada di dekat poster penolakan terhadap kekerasan seksual saat aksi damai Universitas Gadjah Mada (UGM) Darurat Kekerasan Seksual di Kampus Fisipol UGM, Sleman, DI Yogyakarta, Kamis (8/11). | Andreas Fitri Atmoko /ANTARA FOTO

Laporan Majalah Balairung akhirnya menebalkan keberanian Agni untuk angkat suara.

Pimpinan Umum Balairung, Muhammad Unies Ananda Raja, mengatakan laporan awal dalam format majalah sekadar memuat potongan-potongan pengakuan.

"Harapannya, ketika kami keluarkan, (penyintas) banyak yang bersuara," kata dia, di Sekretariat Balairung, Sabtu, 10 November 2018.

Adapun kabar kasus Agni sudah sampai ke telinga awak Balairung pada Desember 2017, kala mereka melakukan liputan perihal program KKN UGM.

Namun, baru pada Februari 2018, mereka beroleh konfirmasi dari seorang pejabat Departemen Pengabdian kepada Masyarakat (DPkM) UGM.

Sejak itu investigasi digelar. Lazimnya investigasi, mereka berhati-hati mengelola tiap informasi dan perolehan data.

Pun, mereka tak langsung bisa mewawancarai Agni, sebab yang bersangkutan "masih trauma dan memilih diam". Pendekatan terhadap Agni dilakukan selama berbulan-bulan.

Balairung mengaku sengaja tak memasukkan pernyataan ataupun perspektif HS, pelaku kekerasan terhadap Agni. Alasannya, kata mereka, ada relasi kuasa yang timpang antara penyintas dan pelaku.

"Kalau wawancara pelaku, isinya hanya pembelaan saja. Cukuplah suara birokrat kampus yang kami wawancarai mewakili pelaku," kata Thovan Sugandi, editor artikel yang memuat pengakuan Agni.

Dalam laporan Balairung termaktub pernyataan seorang pejabat DPkM UGM, yang menolak namanya disebut.

"Jangan menyebut dia (Agni) korban dulu. Ibarat kucing kalau diberi gereh (ikan asin) pasti kan setidak-tidaknya akan dicium-cium atau dimakan," kata pejabat itu.

Bagi pembela Agni, pandangan di muka menegaskan bahwa rape culture masih mewarnai proses penyelesaian kasus kekerasan seksual. Perspektif itu dianggap menjauhkan penyintas dari keadilan.

Sampai saat ini Agni masih berjuang menggapai haknya. Padahal, sedari awal, ia sudah melaporkan kasusnya kepada dosen pendamping lapangan (DPL), DPkM UGM, dan Subdirektorat KKN.

Namun alih-alih memberi perlindungan dan pembelaan, mereka justru menganggap kekerasan seksual yang dialami Agni bukan kasus serius. Bahkan Agni hanya dapat nilai C, dengan dalih dirinya punya andil terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi.

Tudingan "penyintas punya andil", disambut dingin oleh para pembela Agni. Mereka bilang pandangan itu menyudutkan korban (victim blaming).

Belakangan, HS hanya ditarik dari lokasi KKN dan dikembalikan ke kampus pada Juli 2017. Keputusan itu juga diambil lantaran posisi HS yang tak diterima teman-teman KKN-nya di Maluku, alih-alih berbasis pada kekerasan seksual yang dilakukannya.

Dalam perkembangannya, HS bisa melenggang ikut KKN pada semester selanjutnya. Bahkan namanya termaktub dalam daftar wisuda November 2018.

Sejak kembali dari lokasi KKN, Agni mulai mengadvokasi dirinya sendiri dengan mendatangi Rifka Annisa, satu organisasi non-pemerintah yang punya program pendampingan penyintas kekerasan seksual.

Direktur Rifka Annisa, Suharti, mengaku telah memberikan pendampingan terhadap Agni sejak September 2017.

"Kondisi penyintas depresi berat. Jadi fokus utama pendampingan adalah pemulihan psikologis dan memberi rasa aman."

Direktur Rifka Annisa, Suharti,

Perjuangan berlanjut. Pada akhir 2017, Agni berhasil bertemu jajaran pimpinan Dekanat Fisipol UGM, sekaligus jadi momen pelaporan resmi kepada kampus.

Tim investigasi dibentuk dengan melibatkan tiga komponen: Fakultas Fisipol, Fakultas Teknik, dan Psikolog. Tim bekerja selama tiga bulan, termasuk menemui penyintas dan pelaku, serta melakukan investigasi ke lokasi KKN.

Dekan Fisipol UGM, Erwan Agus Purwanto menyebut investigasi menghasilkan tiga rekomendasi yang sudah disampaikan kepada rektorat.

Pertama, pemberian sanksi kepada pelaku, berupa menarik dan memulangkan pelaku dari lokasi KKN, menunda kelulusan satu semester, dan wajib mengikuti konseling di Fakultas Psikologi.

"Sampai kondisi psikologisnya dinyatakan ‘normal’ kembali," kata Erwan, saat ditemui Beritagar.id di selasar Kampus Fisipol UGM, Senin, 12 November 2018.

Kedua pemenuhan hak-hak Agni sebagai penyintas. Itu termasuk perubahan nilai KKN, dari C menjadi A/B, pada 14 September 2018. Ada pula upaya memudahkan proses bimbingan skripsi dengan menimbang psikologis Agni.

Ketiga, membenahi tata kelola KKN agar kasus serupa tidak berulang lagi.

Rektor UGM, Panut Mulyono, mengklaim menjalankan ketiga rekomendasi.

"Sanksi sudah dikenakan (terhadap pelaku) berdasarkan rekomendasi," katanya, usai bertemu Tim Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) di ruangannya, Senin siang, 12 November 2018.

Di seberang lain, merujuk pernyataan para pendamping Agni yang kami temui, penyintas menginginkan agar "pihak kampus memberi hukuman drop out dan catatan buruk terhadap pelaku".

***

Kasus Agni 4: Rektor UGM Panut Mulyono di ruang kerjanya, Senin, 12 November 2018.
Kasus Agni 4: Rektor UGM Panut Mulyono di ruang kerjanya, Senin, 12 November 2018. | Pito Agustin Rudiana /Beritagar.id

Perjuangan Agni dan penyintas lain beroleh keadilan kerap bersemuka jalan terjal. Laporan lamban diproses, hingga menjurus pembiaran. Rekomendasi kerap pula jauh dari rasa keadilan bagi penyintas.

Situasi macam itulah yang memicu gelombang amarah, kekecewaan, dan keprihatinan civitas akademika serta masyarakat sipil terhadap UGM.

Rektor UGM, Panut Mulyono, menyebut pihaknya sudah punya kode etik mahasiswa sebagai acuan penanganan kasus kekerasan seksual.

Panut merujuk Peraturan Rektor UGM Nomor 711/P/SK/HT/2013 tentang Tata Perilaku Mahasiswa UGM—dibuat saat Pratikno menjabat rektor UGM (kini Menteri Sekretaris Negara).

Larangan mahasiswa berbuat asusila diatur dalam Pasal 5 huruf m. Mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran dikenai sanksi ringan hingga berat.

Sanksi ringan berbentuk teguran lisan dan permohonan maaf. Sanksi sedang, misal pemberian surat peringatan I-II, pembatalan nilai kuliah satu semester, hingga skorsing 1-2 semester. Adapun sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat.

"Kalau pelecehan seksual bisa pelanggaran sedang atau berat," ujar Panut.

Orang nomor satu UGM itu juga membantah melindungi pelaku. Ia balik menyebut bahwa kasus Agni telah diserahkan kepada Tim Etik.

"Sebagai pendidik, hukuman harus setimpal dengan kesalahan. Jangan zalim sehingga hukuman lebih dari seharusnya. Itu yang ada di pikiran saya," kata dia.

Dekan Fisipol UGM, Erwan Agus Purwanto menambahkan sederet aturan internal untuk menangani kasus pelecehan seksual.

Erwan merujuk Keputusan Rektor UGM Nomor 1699/UN1.P/SK/HUKOR/2016 tentang Pedoman Pelecehan di Lingkungan UGM—dibuat pada masa Dwikorita Karnawati menjabat Rektor UGM (kini Kepala Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika).

Aturan termaksud mengatur tentang pelecehan seksual, pelecehan akademik, dan pelecehan jabatan. Konon lahir selepas kasus pelecehan seksual yang dilakukan Dosen Fisipol, EH, terhadap mahasiswinya.

Namun aturan-aturan tersebut balik dipertanyakan Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Pipin Jamson.

Pipin menganggap aturan-aturan itu tak punya perspektif perlindungan penyintas. Lagi pula, kata Pipin, bila aturan serius dijalankan mestinya penanganan kasus Agni tak molor hingga setahun lebih.

"Ke mana saja setahun ini? Mestinya (dengan ada aturan) sanksi sudah bisa diambil, DO (pelaku) dulu, keadilan dulu. Suara penyintas harus diprioritaskan," kata dia.

Pipin juga jadi motor dalam demonstrasi #UGMDaruratKekerasanSeksual dan #KitaAGNI di Kampus Fisipol UGM pada 8 November 2018.

"Harus ada pernyataan resmi dari rektorat, bahwa kekerasan seksual dalam bentuk apapun, terlebih perkosaan, adalah pelanggaran berat," ujar Pipin.

Adapun Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) mendorong kasus Agni dibawa ke jalur hukum.

"Publik lihat. Kok UGM enggak berpihak korban? Kok (penyelesaian) secara internal saja? Persoalan hukum harus diselesaikan secara hukum," kata Hasto Atmojo usai berkoordinasi dengan Rektor UGM dan Dekan Fisipol UGM, Senin, 12 November 2018.

Catatan lain, para pegiat isu perempuan melihat penanganan kasus kekerasan seksual lewat jalur hukum kerap kali berujung timpang bagi penyintas.

"Perangkat hukumnya punya problem. Termasuk mindset aparat penegak hukum yang belum mendukung penyintas, tetapi memberi stigma," kata Saeroni, Manajer Divisi Research and Training Center Rifka Annisa.

Saeroni pun pesimis karena lemahnya definisi perkosaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perkosaan, dalam KUHP, hanya merujuk pada adanya pemaksaan penetrasi penis ke dalam vagina.

Definisi itu berseberangan dengan pandangan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, yang menyebut perkosaan sebagai tindakan pemaksaan memasukkan penis dan benda-benda asing dalam organ reproduksi perempuan.

Pemaknaan yang disebut terakhir seturut dengan pengalaman buruk Agni--pelaku memaksa memasukkan jari ke kemaluannya.

"Tapi kasus Agni, menurut KUHP, hanya tergolong pelecehan seksual. Bukan perkosaan. Itu jadi masalah," kata dia.

BACA JUGA