Rumah sakit jiwa Dr. Soeharto Heerdjan, Jakarta, dilihat dari arah depan, Senin (4/1/2019)
Rumah sakit jiwa Dr. Soeharto Heerdjan, Jakarta, dilihat dari arah depan, Senin (4/1/2019) Wandha Saphira / Beritagar.id
PEMILU 2019

Jangan sebut gila, dan hak pilih ODGJ

Hak pilih bagi penyandang disabilitas mental dan intelektual bukan hal baru. Tetapi, tetap saja kembali jadi polemik.

Dari dulu banyak orang sudah peka dengan eufemisme. Penghalusan kata. Pengamplasan bahasa. Demi menghindari tudingan diskriminasi. Hasratnya merangkul "political correctness". Pengupayaan sikap nan "politically correct".

Ambil saja kasus penyebutan orang dengan gangguan kejiwaan. Dulu semua dianggap sama: gila. Macam-macam pula istilah untuk itu. "Kepala miring", "otak korsleting", "sableng", "sedeng". Dan seterusnya.

Beberapa telinga menganggapnya kasar. Ada pula yang merasa itu lumrah belaka. Maka itu, kini ada frasa yang dianggap lebih patut: disabilitas mental. Begitulah bahasa. Denyutnya acap kali tak terduga.

Masalahnya, bahasa, konon, juga ikut membangun kenyataan. Kata "gila" kadung ditautkan pada satu asosiasi: orang berbaju compang-camping, atau setengah bugil, atau bahkan telanjang bulat. Mencoang-coang alias hilir mudik tidak tentu arah. Berkoar-koar sekenanya. Semua itu lantas direkam secara kolektif.

Tengok saja tokoh lampiran dalam film boneka Si Unyil produksi PPFN (Pusat Produksi Film Negara) yang ketika muncul kerap bernyanyi, "Anakku di mana/Istriku di mana".

Atau Diding Boneng dalam film komedi Bisa Naik, Bisa Turun (1991), memerankan pasien rumah sakit jiwa yang menjadi pelatih satuan pengamanan. Jangan lupakan pula Dono yang dikejar-kejar orang senada dalam Chips (1982).

Bahkan, Iwan Fals--si trubadur itu--pun kebagian bikin lukisan secorak. Bisa disimak pada penggalan lirik lagu "Orang Gila", dari album berjudul sama yang dirilis pada 1994: "Orang gila di lampu penyeberangan/Rambutnya gimbal/Kumis dan jenggotnya jarang-jarang/Membawa gembolan/Entah gombalan/Atau makanan".

Nyatanya, kondisi orang dengan gangguan jiwa tak dapat diseragamkan. Karenanya, Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa (pdf) sampai bikin dua definisi. Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

ODMK dibatasi sebagai orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan, dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa.

Untuk definisi ODGJ: orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna. Akibatnya, ia dapat menderita, dan fungsinya sebagai manusia menjadi terhambat.

Klasifikasi lebih ruwet lagi termaktub dalam Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ). Sebuah 'kitab suci' diagnosis gangguan jiwa yang digunakan di Indonesia.

Di sana, penggolongan dibuat hierarkis. Penyakit yang tercantum paling atas memiliki kecenderungan lebih berat dan mengancam jiwa.

Di pucuk piramida ada gangguan mental organik, lalu gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat, skizofrenia dan gangguan waham, gangguan suasana perasaan, gangguan neurotik dan gangguan terkait stres, serta gangguan kepribadian dan perilaku masa dewasa, untuk menyebut beberapa.

Namun, karena label "gila" sudah kadung dilekatkan oleh masyarakat sejak lama, sulit menanggalkannya. Ini menular ke tingkat institusi. Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan, Jakarta, misalnya. Fasilitas kesehatan yang kesohor menelateni ODMK dan ODGJ ini sampai beberapa kali berganti nama.

Di laman resminya, RS Soeharto Heerdjan meletakkan kata-kata "untuk menghilangkan stigma masyarakat" sebelum menyertakan informasi tentang perubahan tata nama.

Ihwal salin nomenklatur, kejadiannya pada 1973 (dari RS Jiwa Grogol menjadi RS Jiwa Jakarta); 1993, menjadi RS Jiwa Pusat Jakarta; 2002, menerima namanya sekarang, RS Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan.

Di masa lalu, sering muncul pemeo di tengah khalayak luas. Sebagai reaksi jika ada orang berlaku fantastis atau bergaya slapstick. Komentar yang muncul biasanya begini: "Gue masukin Grogol, lo!"

Tentu saja Grogol yang dimaksud di situ adalah rumah sakit jiwa barusan dimaksud. Rumah sakit yang telanjur kena stigma.

Waktu Beritagar.id mengunjungi RS itu pada Senin (4/1/2019), rupa gaduh dan mencekam yang tersimpan di kepala mengenainya luruh. Angin di lorong-lorongnya hanya membawa kesejukan. Angin dari taman-taman hijau di lingkungan rumah sakit.

Atmosfer begitu tenang. Sebab, batang hidung para pasien tak terlihat.

“Kalau siang begini, mereka istirahat. Habis makan siang,” kata Sardi, seorang staf RSJ Soeharto Heerdjan. “Banyak juga mantan pasien yang bekerja disini, seperti office boy. Mereka juga minta gaji yang sama dengan karyawan biasa. Malah minta lebih karena kerjanya rajin,” ujarnya sambil menunjuk kepada seorang petugas yang sedang bersih-bersih.

Jumlah pasien di rumah sakit itu saat Beritagar datang sekitar 244. Termasuk yang tergolek di ruang isolasi dan PICU. Dengan tarif menginap untuk ruang VIP sebesar Rp400 ribu, dan Kelas 3 sebesar Rp100 ribu. Semua direken per malam.

Kapasitasnya lebih dari 300 ranjang. Dari lebih 500-an pegawai--dokter, perawat, staf--14 di antaranya psikiater.

Direktur utama RSJ Dr. Soeharto Heerdjan, dr. Laurentius Panggabean, saat ditemui di ruang kerjanya di rumah sakit tersebut, Senin (4/1/2019).
Direktur utama RSJ Dr. Soeharto Heerdjan, dr. Laurentius Panggabean, saat ditemui di ruang kerjanya di rumah sakit tersebut, Senin (4/1/2019). | Wandha Saphira /Beritagar.id

Jumlah psikiater itu terhitung banyak jika diposisikan dalam skala nasional. Soalnya, Indonesia cuma punya kurang dari seribu psikiater. 773 tepatnya, yang merupakan taksiran pada 2016.

Dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 250 juta, jumlahnya memang seperti kurcaci. Artinya, seorang ahli penyakit jiwa mesti melayani 320 ribuan orang.

Pemilihan Umum

Kesehatan jiwa bukan problem mini. Mengacu Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan pada 2013, 6% dari populasi Indonesia di atas usia 15 tahun menunjukkan gangguan umum mental-emosional. Gejala-gejala depresi dan kecemasan melekat pada mereka.

Sementara gangguan jiwa berat seperti skizofrenia, penderitanya sekitar 400 ribu orang.

Seorang psikiater dari RSJ Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Dr. Tun Kurniasih Bastaman, seperti dinukil BBC Indonesia, mengatakan bahwa "gangguan jiwa berat artinya penderita mengalami gangguan dalam fungsi sosial dengan orang lain, serta dalam hal fungsi kerja sehingga tidak produktif".

Biasanya, gangguan itu diikuti gejala berefek kuat seperti berkhayal, berhalusinasi, atau ketakutan berat yang lantas disederhanakan oleh kebanyakan orang dengan sebutan "gila".

Pada November 2018, Gerindra, partai pendukung pasangan presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, menolak orang dengan gangguan jiwa mendapat hak pilih. Dalihnya, ODGJ tidak bisa dijamin kesadarannya saat memberikan hak pilih.

Namun, reaksi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih berlangsung hingga hari-hari ini. Pernyataan Arief Budiman, ketua lembaga itu, tentang pendataan warga negara yang kesehatan jiwanya terganggu sebagai pemilih terus dilansir sejumlah media massa nasional.

KPU memang tetap mendata ODGJ. Itu upaya menjalani putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.135/PUU-XIII/2015. Dalam putusan itu, penyandang disabilitas mental dipandang memiliki hak yang sama dengan pemilih lainnya untuk menyumbangkan suara dalam pemilu.

Putusan merupakan jawaban atas gugatan uji materi atas UU Pemilihan Kepala Daerah No.8/2015. Ketentuan yang digugat adalah Pasal 57 ayat 3 huruf a dengan redaksi, "tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya".

Pada halaman keterangan, Irmansyah, seorang ahli kejiwaan--bisa dibaca dalam salinan putusan--menyatakan ketentuan itu "tidak sesuai dengan fakta klinis.

Menurutnya, meski penderita--dirujuk sebagai psikosis--tak seluruhnya mampu menjalankan fungsi mental, mereka "tetap dapat hidup normal dan mampu menentukan yang terbaik menurut dirinya".

Foto sekadar ilustrasi. Petugas logistik KPU Kota Bogor menata kotak surat suara Pemilu 2019 di gedung Bapenda, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/2/2019).
Foto sekadar ilustrasi. Petugas logistik KPU Kota Bogor menata kotak surat suara Pemilu 2019 di gedung Bapenda, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/2/2019). | Arif Firmansyah /Antara Foto

Direktur Utama RSJ Dr. Soeharto Heerdjan, dr. Laurentius Panggabean sekata dengan Irmansyah. Dia bilang, kondisi orang dengan gangguan jiwa bisa membaik. Bergantung penanganan pertama yang diterimanya.

"Makin cepat, makin bagus," katanya, Senin (4/1/2019), di ruang kerjanya.

Selain itu, dia bilang meski memilih adalah hak tiap warga negara, belum tentu pada tanggal yang ditentukan pemegang haknya dapat mencoblos. Itu terjadi pada orang sehat juga.

“(Kalau) gangguan jiwanya sekarang, (dan dia memilih dengan) kondisinya sekarang, belum tentu bisa. Mungkin (hari) Pemilu nanti dia sudah lebih baik atau sembuh. Sebaliknya juga. Pasien rumah sakit jiwa yang sekarang udah sembuh, kalau tidak di-maintain, pada hari Pemilu dia (bisa) jadi gelisah dan enggak bisa menjalankan haknya,” ujarnya.

Apalagi kini tak ada lagi pasien di RSJ Soeharto Heerdjan yang dirawat dalam waktu lama. Pasien di sana "berulang 30 hari ganti pasien yang baru."

Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), mengatakan hak pilih bagi penyandang disabilitas intelektual dan mental itu sesungguhnya bukan hal baru. Golongan tersebut sudah terdata dan membagikan hak sebagai warga negara sejak Pemilu 2014.

“Beberapa rumah sakit di luar kota tahun 2014 melakukan pemungutan suara dengan Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus ataupun bergabung dengan TPS terdekat. Termasuk di panti-panti sosial. Jadi itu hal yang biasa,” ujarnya, Jumat (25/1/19).

Lagipula, dia bilang calon pemilih hanya dikenai sejumlah syarat: berkewarganegaraan Indonesia, sudah berusia 17 pada hari pemungutan suara, atau sudah kawin atau sudah pernah kawin.

Keramaian terhadap isu tersebut menyembul tersebab perbedaan cara publik dalam menafsirkan informasi.

“Kalau hak pilih penyandang disabilitas mental dan intelektual itu kan dijamin oleh UU No. 7 tahun 2017. Karena syarat sebagai pemilih menurut UU tersebut betul-betul sama dengan UU No. 8 tahun 2012 untuk pemilu 2014,” katanya.

UU No.7 tentang Pemilihan Umum, dan UU No.8 mengenai Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KPU menyatakan jumlah penyandang disabilitas mental yang terdata mencapai 43.769. Mereka sudah masuk dalam daftar pemilih tetap hasil perbaikan pertama (DPTHP I).

Mengenai mekanisme pemilihan, Titi mengatakan sejauh ini KPU tak memiliki kebijakan mendirikan TPS khusus. Pasalnya, lokasi penyandang disabilitas mental tersebar.

"Kalau memang jumlahnya banyak di RSJ ataupun panti sosial, ya mereka perlu difasilitasi oleh TPS khusus. Karena, di RSJ atau panti sosial isinya bukan hanya pasien, tapi banyak pegawai juga dokter,” katanya.

Menurut Laurentius Panggabean, RSJ tempatnya bekerja "tidak punya persiapan untuk itu". Sebab, selain tak pernah ada "pasien abadi", pemilih di rumah sakit itu masih bisa bergabung "dengan TPS terdekat".

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR