Dokter spesialis Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT) memeriksa telinga anak saat program kesehatan telinga Millenial Road Safety Festival Polres Lhokseumawe, di Lhokseumawe, Aceh, Minggu (10/3/2019).
Dokter spesialis Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT) memeriksa telinga anak saat program kesehatan telinga Millenial Road Safety Festival Polres Lhokseumawe, di Lhokseumawe, Aceh, Minggu (10/3/2019). Rahmad / ANTARA FOTO
PILPRES 2019

Jurus capres memikat tenaga kesehatan

Isu kesejahteraan tenaga kesehatan terselip jelang Pilpres. Ia berkelindan dengan perkara defisit BPJS Kesehatan. Kedua capres lempar janji perbaikan.

Sebulan lagi Pemilihan Presiden 2019 digelar, tapi Thalita Fania Maliki belum menentukan pilihan.

Dara 22 tahun itu mengaku masih ingin mendengar dan menimbang visi misi kandidat, terutama dalam topik kesehatan. Topik itu jadi pertimbangan lantaran profesinya sebagai perawat.

Fania, demikian dia biasa disapa, bekerja untuk satu klinik swasta di bilangan Kampung Utan, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten.

Saban bulan, Fania beroleh gaji Rp2,6 juta, jauh dari Upah Minimum Regional di Tangerang Selatan (Rp3,87 juta). Dia juga mesti kerja 56 jam per pekan, melebihi angka yang diatur Undang-Undang Ketenagakerjaan (40 jam per pekan).

Konon masalah kerja yang dihadapi Fania lazim adanya di kalangan perawat non-aparatur sipil negara.

"Banyak perawat non-ASN juga tidak mendapat gaji yang layak dengan risiko dan waktu kerjanya," kata Harif Fadhillah, Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI).

Kian miris sebab banyak pula yang tak beroleh jaminan kesehatan. "Di era BPJS Kesehatan ini, banyak perawat yang bekerja di fasilitas kesehatan tapi tidak mendapat jaminan kesehatan, contohnya honorer atau di klinik swasta."

Ihwal situasi kerjanya, Fania hanya bisa pasrah, "Namanya juga kerja. Yang di bawah (gaji) banyak juga." Meski begitu, dia tetap menyimpan asa perihal kesejahteraan.

Harapan itulah yang menuntunnya hadir dalam dialog dan silaturahmi antara para calon presiden dengan komunitas kesehatan di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (28/2/2019).

Hajatan tersebut dibidani tujuh organisasi profesi: Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Di satu meja bundar yang bersemuka dengan panggung, Fania duduk bersama sejawatnya, bersiap mendengar visi misi para kandidat presiden soal kesehatan.

"Semoga bisa tahu visinya dua calon presiden. Siapa tahu ketemu yang cocok," katanya.

***

Presiden Joko Widodo saat menerima perwakilan sejumlah organisasi kesehatan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/3/2019). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas acara dialog bersama komunitas kesehatan di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (28/2/2019).
Presiden Joko Widodo saat menerima perwakilan sejumlah organisasi kesehatan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/3/2019). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas acara dialog bersama komunitas kesehatan di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (28/2/2019). | Akbar Nugroho Gumay /ANTARA FOTO

Joko "Jokowi" Widodo dapat kesempatan pidato pada sesi pertama. Dalam pidatonya, Jokowi menegaskan posisi kesehatan sebagai isu strategis.

"Kesehatan merupakan isu yang sangat strategis sekali, dan masih banyak persoalan-persoalan yang kami temukan di lapangan," kata Sang Petahana.

Salah satu program kesehatan andalan Jokowi adalah Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dijalankan BPJS Kesehatan.

Itu merupakan implementasi Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, terbit era kepresidenan Megawati Sukarnoputri, dan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, lahir semasa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono.

Adapun BPJS Kesehatan beroperasi per 1 Januari 2014. Setelah naik kursi presiden, Jokowi meleburkan program andalannya, Kartu Indonesia Sehat dalam BPJS Kesehatan.

Saat ini jumlah peserta BPJS Kesehatan mencapai 217 juta jiwa--sekitar 80 persen dari total warga Indonesia.

Namun, di balik pencapaiannya, lembaga penyelenggara jaminan kesehatan itu masih mengalami defisit anggaran. Problem defisit terletak pada dua model pembiayaan.

Pertama adalah kapitasi. Lewat model ini, saban bulan, BPJS Kesehatan membayar di muka kepada fasilitas tingkat pertama (klinik/puskesmas).

Perkaranya, lembaga pemantau korupsi, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut dana kapitasi rentan disalahgunakan sebagai suap dan setoran. ICW menghitung praktik korupsi dana kapitasi bisa mencapai Rp1 triliun.

Model kedua adalah INCACBGs, serupa klaim asuransi dan berlaku untuk fasilitas rumah sakit. Namun model ini terjebak pula dalam perkara klasik: klaim lebih besar dari iuran peserta.

Sebagai gambaran, dalam laporan keuangan 2017, BPJS Kesehatan menanggung biaya pelayanan kesehatan sebesar Rp84,44 triliun. Adapun pendapatan dari iuran sebesar Rp74,25 triliun. Alhasil defisit BPJS Kesehatan mencapai Rp10,19 triliun.

Defisit ikut berimbas pada pembayaran jasa medis untuk tenaga kesehatan yang bekerja di klinik atau rumah sakit dengan layanan BPJS Kesehatan.

Perkara itu jadi salah satu fokus dalam presentasi organisasi-organisasi kesehatan yang hadir dalam dialog bersama calon presiden.

Antara lain terdengar lewat Hananto Seno, Ketua PDGI. "Dokter gigi per pasien dapat 2.000 rupiah per bulan lewat kapitasi. Kami (PDGI) minta naik jadi 3.000 rupiah. Apalagi harga bahan untuk pasien naik dan jumlah peserta bertambah, kasian dokter giginya," katanya.

Petugas kader JKN-KIS berkunjung ke rumah peserta BPJS Kesehatan di kawasan pesisir di Kelurahan Lapulu, Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (13/8).
Petugas kader JKN-KIS berkunjung ke rumah peserta BPJS Kesehatan di kawasan pesisir di Kelurahan Lapulu, Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (13/8). | Jojon /ANTARA FOTO

Sayangnya, Jokowi tak punya banyak waktu dan hanya pidato selama 10 menit. "Nanti saya akan undang, bisa berbicara, mau bicara 5 jam silakan, mau bicara 7 jam silakan, saya layani," katanya.

Adapun tandem Jokowi, Ma’ruf Amin punya pengalaman panjang pada isu BPJS Kesehatan.

Pada 2015, sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ma’ruf menguarkan fatwa bahwa BPJS Kesehatan tak sesuai syariah. MUI lantas menyusun Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Syariah.

Medio 2018, Ma’ruf bilang BPJS Kesehatan siap menjalankan pedoman tersebut.

Kini, dalam Pilpres 2019, Ma’ruf kembali bergelut dengan isu BPJS Kesehatan.

Pada 6 Maret 2019, Pak Kiai mengundang sejumlah begawan kesehatan berdiskusi di rumahnya, Jalan Situbundo, Menteng, Jakarta Pusat. Defisit BPJS Kesehatan jadi salah satu fokus pembahasan.

Pertemuan itu antara lain diikuti pakar ekonomi kesehatan, Hasbullah Thabrany, dan pakar gizi, Razak Thaha. Kedua tokoh itu terdaftar sebagai calon legislatif PDIP dan disebut-sebut sebagai pemikir kebijakan kesehatan di kubu Jokowi-Ma’ruf.

"Jaminan Kesehatan Nasional sudah on the track, tinggal membenahi masalah SDM, kami sudah siapkan solusi defisit," kata Hasbullah Thabrany, saat dihubungi, Rabu (13/3/2019).

Dia bilang ada beberapa sumber pendanaan untuk mengatasi defisit: kenaikan cukai rokok dan alkohol, pertambahan pajak barang mewah, dan penataan kembali model INCACBGs (premi dan lain-lain).

***

Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (tengah) berfoto bersama para dokter dan tenaga perawat seusai Dialog Silaturahmi Paslon Presiden dan Wakil Presiden bersama Komunitas Kesehatan di Jakarta, Kamis (28/2/2019).
Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (tengah) berfoto bersama para dokter dan tenaga perawat seusai Dialog Silaturahmi Paslon Presiden dan Wakil Presiden bersama Komunitas Kesehatan di Jakarta, Kamis (28/2/2019). | Indrianto Eko Suwarso /ANTARA FOTO

"Saya juga pernah sakit, waktu itu, sempat jatuh cinta juga dengan perawat," kata Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut 2.

Sontak tuturan Prabowo disambut riuh tenaga kesehatan yang memenuhi ballroom Hotel Bidakara. Prabowo dapat kesempatan berpidato pada Kamis siang (28/2/2019), sekitar pukul 13.00.

Narasi personal kembali disampaikan Prabowo lewat cerita latar belakang ibunya, Dora Maria Siregar, sebagai perawat.

Lewat narasi demikian, Prabowo seolah hendak meyakinkan hadirin perihal posisinya sebagai tokoh yang peduli nasib tenaga kesehatan.

Ihwal kesejahteraan tenaga kesehatan, Prabowo bahkan pernah melontarkan perkataan kontroversial, "Banyak dokter gajinya lebih kecil dari tukang parkir".

Kali ini, dalam pidatonya, Prabowo juga berjanji mengatasi perkara defisit BPJS Kesehatan.

Janji itu beriring dengan analisa atas pangkal perkara Indonesia yang kerap dirinya sampaikan, "Kekayaan negara bocor ke luar negeri."

Dengan berapi-api, Prabowo bilang, "Kita harus kelola ekonomi kita dengan baik, supaya tidak terlalu banyak yang ke luar (negeri), supaya kita bisa perbaiki kesehatan, rumah sakit, sekolah, gaji-gaji."

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, Gamal Albinsaid mengklaim defisit BPJS Kesehatan bisa diatasi dengan hadirnya figur kepemimpinan kuat.

"Perlu sentuhan-sentuhan kepemimpinan untuk menyelesaikan permasalahan di BPJS," kata dokter yang lekat dengan dunia filantropi itu, Sabtu (10/3/2019).

Perkara kepemimpinan dan manajerial juga jadi sorotan Benyamin Octavianus.

"Ada yang salah dengan manajemen," kata Benyamin. "Sudah lima tahun BPJS Kesehatan enggak menaikkan tarif (model kapitasi dan INCACBGs), bayarnya nunggak. Boro-boro (tenaga kesehatan) naik gaji."

Benyamin merupakan pakar paru, yang juga tercatat sebagai Ketua Kesira, sayap Partai Gerindra di bidang kesehatan.

Jelang Pemilu 2019, Benyamin dan Kesira bahu-membahu dengan komunitas lain macam Satgas Kesehatan BPN, Aliansi Apoteker Pendukung Prabowo Sandi, dan Dokter Milenial Indonesia--percabangan Gerakan Milenial Indonesia (GMI).

Kelompok relawan itu rutin menggelar diskusi seputar kesehatan. Salah satunya mengambil tema "Perbaikan BPJS Kesehatan" berlangsung di Kantor Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera, bilangan Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (5/3).

Diskusi tersebut juga menghadirkan Patrianef, seorang dokter bedah vaskuler. Dokter yang bekerja di RSCM ini adalah sekretaris utama Persatuan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB), organisasi yang kerap mengkritik kebijakan kesehatan di era Jokowi.

Di Facebook, Patrianef beken lewat status-statusnya seputar dunia kesehatan. Termasuk beberapa statusnya yang mendukung pernyataan Prabowo soal gaji dokter lebih rendah dari tukang parkir--dibagikan hingga ratusan kali.

"Cukup banyak dokter yang mapan dan sebagian besar dokter spesialis, tetapi cukup banyak dokter yang hidup pas-pasan dan sebagian besar dokter (umum). Harus ada sistem yang membuat mereka memperoleh penghasilan yang layak," tulisnya, Kamis (17/1/2019).

***

"Kalau soal nasib, mungkin dokter dulu yah yang diperbaiki, perawat kayak Nia harus bersabar."

Thalita Fania Maliki, perawat.

Selasa siang, 12 Maret 2019, Beritagar.id menemui Fania di tempat kerjanya.

Di sela aktivitasnya, Fania menceritakan keterlibatannya sebagai tenaga medis di bakti sosial relawan kesehatan kedua kubu capres-cawapres.

Dia juga memamerkan dua pin kampanye dari masing-masing kubu: "Prabowo-Sandi, PAS!!!" dan "#01" simbol dukungan untuk Jokowi-Ma’ruf.

"Tidak apa-apa, kan demi kemanusiaan. Nia enggak dapat duit di sana (baksos)," katanya.

Dia mengaku banyak merenungi perkataan para capres soal kesejahteraan tenaga kesehatan, tapi dirinya belum menemukan perbedaan yang cukup terang dari para kandidat.

"Sama-sama sepakat pakai BPJS Kesehatan kan? Kalau soal nasib, mungkin dokter dulu yang diperbaiki, perawat kayak Nia harus bersabar," ujar dara asal Banten ini.

Kala ditanya ihwal pilihan politiknya, Fania sekadar tertawa dan melempar canda, "Wani piro?"

*) Lihat juga laporan Beritagar.id, "Jaring politik relawan kesehatan di Pilpres 2019".

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR