Diskusi antara pemangku kebijakan dan pelaku ekonomi kreatif di CoHive D.Lab pada Selasa (08/10/2019)
Diskusi antara pemangku kebijakan dan pelaku ekonomi kreatif di CoHive D.Lab pada Selasa (08/10/2019) Dadang Hermawan / Beritagar.id
ENERGI BARU

Kreativitas berbatas listrik

Insiden blackout yang melanda wilayah barat Pulau Jawa pada Agustus lalu berdampak pada aktivitas ekonomi kreatif di dunia digital. Pasalnya ketersediaan listrik merupakan kebutuhan primer bagi industri yang tengah berkembang ini.

Siang itu (4/08/2019), Jesse Karissa (26) tengah berada di Mall Ambasador lantai 1 ketika tiba-tiba listrik padam di sebagian mall. Jesse bersama rekannya mencoba mencari informasi. “Ternyata listrik di Jawa dan Bali padam,” cerita Jesse.

Perempuan yang berprofesi sebagai pemengaruh (influencer) media sosial Instagram itu sempat khawatir karena listrik redup tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Padahal saat itu Jesse harus mengunggah pesanan konten dari klien di akun media sosialnya. Padamnya listrik juga membuat jaringan telekomunikasi terganggu, alhasil pekerjaannya pun tertutunda.

“Klien memaklumi karena dia enggak bisa hubungi aku juga,” kata Jesse.

Bagi generasi milenial seperti Jesse, listrik merupakan kebutuhan primer. Padamnya listrik melumpuhkan produktivitasnya di era yang serba digital ini.

“Aku enggak bisa tanpa internet, banyak kerjaan yang digital juga.”

Hal yang sama juga dialami oleh Syahtiardi Rizky (32). Dia harus menunda pekerjaan untuk klien selama dua hari. Saat itu dia sedang mengedit video, ketika listrik tiba-tiba padam.

“Nyala sebentar, cuma bisa buat back up doang,” kata laki-laki yang berprofesi sebagai videografer di Sinergi Utama Kreatif.

Kiky, sapaan akrabnya, memutuskan menginap di kantor selama dua hari dengan harapan listrik menyala. Aktivitas kantor pun lumpuh selama listrik padam, tidak ada komunikasi melalui grup whatsapp, baterai ponsel habis, dan jaringan pun buruk. “Dua hari tidak ada kegiatan. Jaringan masih gak bisa meskipun listrik hidup,” kata Kiky.

Apa yang dialami Kiky, berbeda dengan Riris Amalia (26), PR manager di Moka Pos. Aktivitas kantornya saat terjadi blackout tidak terganggu karena Moka Pos memiliki genset sebagai sumber listrik cadangan. “Di kita aman, tapi bagaimana dengan merchant kita (user) yang di bawah. Mungkin transaksi mereka harus pakai cash,” kata Riris.

Meskipun transaksi di Moka tetap bisa berjalan, namun aktivitasnya menurun dan data rekonsiliasi pun tertunda akibat wi-fi mati. “Karena wi-fi mati jadi tidak bisa melihat situasi di toko,” ungkap Riris.

Menurut Riris, pemerintah seharusnya memperkuat infrastruktur listrik, mengingat pemerintah sedang gencar menggalakkan pembayaran secara elektronik. Pelaku ekonomi digital sangat bergantung pada ketersediaan listrik, mereka berharap ke depan pemerintah melakukan perbaikan pada infrastruktur listrik agar tidak lagi terjadi blackout.

Keresahan Riris dan pelaku ekonomi digital itu pun ditampung dalam sebuah diskusi yang digelar Selasa, 8 Oktober 2019 di CoHive, Menteng, Jakarta Pusat. Sejumlah pelaku ekonomi digital dari berbagai sektor berkumpul untuk mengulas peristiwa blackout yang sempat melanda DKI Jakarta dan Jawa bagian barat pada 5 Agustus lalu.

Hari itu, Jesse pun turut hadir bersama peserta lain. Acara ini juga turut mendatangkan pemangku kebijakan yang berkaitan dengan listrik.

Acara ini bertajuk “Sarasehan Kepemimpinan Berempati: Krisis Listrik di Era Serba Listrik” yang diadakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN).

LAN memang tengah mengembangkan program pelatihan kepemimpinan berempati untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bermitra dengan Global Green Growth Institute (GGGI).

Konsep dari sarasehan ini dibuat berbeda. Kegiatan ini menyediakan wadah tanpa batas dan tak berjarak antara pejabat dengan masyarakat yang terdampak dari kebijakan publik. Masyarakat dan pejabat berkumpul untuk berdialog dan saling memahami perspektif masing-masing secara langsung.

Sarasehan diawali dengan cerita dari para pegiat ekonomi digital mengenai kondisi mereka saat pemadaman terjadi. Mereka bebas mengeluarkan keluhan dan harapan mereka kepada pemangku kebijakan.

Permasalahan utama yang mereka alami adalah jaringan internet yang mati sehingga kreativitas mereka pun ikut mati.

Direktur Ekonomi Digital, I Nyoman Adhiarna dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) turut hadir dalam acara ini menyampaikan bahwa ekonomi digital Indonesia yang terbesar di ASEAN. Jumlah penduduk yang banyak menjadi salah satu penyebabnya. Pemerintah menargetkan ekonomi digital Indonesia bisa mencapai AS $130 miliar pada 2020.

“Intinya ekonomi digital bergantung pada internet, internet bergantung pada telekomunikasi, dan telekomunikasi bergantung pada listrik,” kata Nyoman.

Wawan Rusiawan dari Badan ekonomi kreatif (Bekraf), juga menambahkan bahwa ekonomi digital Indonesia tumbuh 5,06 persen pada 2017 dengan Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp989 triliun. Sementara, pada 2018 PDB diproyeksikan mencapai Rp1.070 triliun.

Pertumbuhan tersebut menggambarkan ekonomi Indonesia bertransformasi ke arah yang semakin digital. Motor penggerak ekonomi kreatif ini hampir 8,5 juta pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM). Ekonomi kreatif memberikan kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menyerap hampir 11,6 juta tenaga kerja.

Wawan melanjutkan bahwa UKM sebagai pelaku ekonomi kreatif akan terdampak dengan terjadinya pemadaman listrik. Usaha ini kebanyakan dilakukan di rumah dan mereka tidak memiliki genset, sehingga sangat bergantung akan ketersediaan listrik.

Jesse  Karissa, saat ditemui tim Beritagar.id di CoHive D.Lab, Jakarta Pusat, Selasa (08/10/2019). | Dadang Hermawan/Beritagar.id
Jesse Karissa, saat ditemui tim Beritagar.id di CoHive D.Lab, Jakarta Pusat, Selasa (08/10/2019). | Dadang Hermawan/Beritagar.id |

Kebutuhan listrik di Jakarta

Pemadaman listrik secara massal di sebagian besar wilayah Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah sempat terjadi pada Minggu (4/8/2019). Pemadaman ini disebabkan oleh sistem Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) di Ungaran-Pemalang terputus.

Dilansir dari Kompas.com, Djoko Raharjo Abumanan selaku Pengadaan Strategis II Perusahaan Listrik Negara (PLN) menjelaskan bahwa pemadaman ini dikarenakan gangguan pada 3 SUTET secara bersamaan. “Gangguan ini mengarah pada N minus 3, sehingga sirkuit terlepas dan sistem Barat dan Timur terpisah,” ungkapnya.

Internet mati, jaringan komunikasi provider buruk, dan air PDAM mati menjadi harga yang harus dibayar dari padamnya listrik selama 6-18 jam pada saat itu. Hal itu jelas berdampak pada pelaku bisnis formal maupun Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan bisnis media sosial. Pasalnya para konsumen kerap mengandalkan perangkat digital dalam bertransaksi atau melakukan kegiatan ekonomi.

Menurut data PLN, pada 2019, DKI Jakarta membutuhkan energi listrik 32.247 GWh. Kebutuhan ini diproyeksikan akan tumbuh rata-rata sekitar 3,8 persen per tahun dalam periode 10 tahun ke depan menjadi 45.068 GWh pada 2028. Saat ini kebutuhan listrik di ibu kota sekitar 11,17 persen dari kebutuhan nasional pada 2019, yakni 288.742 GWh.

Sisi gelap Listrik

Ketersediaan listrik di Indonesia cenderung merata beberapa tahun terakhir. Hal ini sejalan dengan target pemerintah yang mencanangkan rasio elektrifikasi di 34 provinsi tahun 2019 di atas 90 persen.

Ketersediaan listrik yang merata dapat meningkatkan aktivitas dan produktivitas masyarakat. Akan tetapi, bak mata uang yang memiliki dua sisi, tingginya kebutuhan akan listrik memiliki dampak negatif, salah satunya peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dihasilkan oleh pembangkit listrik.

GRK yang menumpuk memicu perubahan iklim yang semakin hari, semakin terasa dampaknya, seperti seperti cuaca ekstrem, bencana alam dan bencana akibat manusia atau man-made disasters (banjir, longsor, kepunahan biota dan spesies).

Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2017, pembangkit listrik menyumbang emisi sebesar 243,629 Gg CO2e. Oleh sebab itu, pemerintah berupaya untuk menurunkan emisi ini dengan mengembangkan Energi Baru Terbarukan (EBT), seperti PLTA/PLTM, PLT Biomassa dan PLTU Gas Buang Industri, B30, B100 dan PLB serta PLTS Atap.

Dilansir dari APBI-ICMA, Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Wanhar mengungkapkan target penerapan EBT bisa mencapai 23 persen pada 2025 mendatang.

"Melalui penerapan EBT, pemerintah telah menargetkan penurunan emisi sebesar 137 juta ton CO2, yang berarti penurunan 28 persen dari skenario tanpa EBT yang bisa mencapai 488 juta ton CO2 pada 2028," tuturnya.

Pemerintah memproyeksikan pada 2019 emisi yang dihasilkan oleh pembangkit di Indonesia bisa turun pada level 0,807 ton CO2 per MWh. Angka tersebut akan diupayakan terus menurun hingga 0,702 ton CO2/MWH pada 2028.

Langkah untuk merealisasikan pembangkit listrik yang ramah lingkungan tengah ditempuh oleh PLN, Pejabat Ditjen Tenaga Listrik Kementerian ESDM, Daniel Prahara Eka, mengatakan PLN sebagai produsen listrik tengah mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) lewat medium atap panel surya (solar rooftop), meski saat ini masih dalam tahap Proof of Concept (POC).

“Daripada masyarakat yang bangun rooftop, kan lebih baik PLN yang bangun,” kata Daniel.

Pandu Ismutadi dari Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM mengatakan pengembangan PLTS menggunakan atap panel surya sebenarnya sudah diatur dalam peraturan pemerintah yakni Peraturan Menteri ESDM nomor 49 tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap.

Peraturan tersebut mengatur bahwa 30 persen dari gedung pemerintah harus memiliki panel surya. Sementara, 25 persen persen atap rumah-rumah mewah, apartemen, dan gedung-gedung perkantoran juga harus memiliki solar rooftop pada 2025.

“Akhir September ini, Pak Menteri mengirim surat kepada seluruh kementerian lembaga untuk mengimbau memasang rooftop,” tambah Daniel

Penerapan PLTS di Indonesia memang sedikit sulit, karena memakan biaya yang tak sedikit. Selain itu, menurut Institute for Essential Services Reform (IESR) dalam laporan Indonesia Clean Energy Outlook 2019, salah satu penghambat penerapan PLTS adalah kurangnya dukungan nyata dari pemerintah.

Mengurangi jejak karbon anak milenial

Upaya untuk mengurangi emisi karbon juga telah dilakukan oleh generasi milenial seperti Jesse. Ia dan peserta diskusi lainnya mencoba untuk mengurangi penggunaan listrik yang berlebih dengan mematikan AC saat tidak digunakan dan mencabut colokan yang tidak terpakai.

Mariska Tracy, content creator bidang makanan yang juga hadir dalam diskusi, mengatakan, upayanya dalam mengurangi konsumsi listrik adalah dengan mengganti peralatan masak dengan materi yang berbeda. “Untuk memasak rendang yang biasanya 8 jam bisa menjadi hanya 2 jam, jadi lebih hemat listrik,” kata Mariska.

Sementara Derian, seorang freelance motion graphic, menyatakan sulit mengurangi konsumsi listrik karena kebutuhan pendingin semakin tinggi untuk peralatan yang semakin canggih. Dia berharap akses terhadap sumber energi seperti panel surya dapat diakses oleh perusahaan kecil hingga perumahan.

Pemerintah dapat bekerja sama dengan pelaku ekonomi digital untuk mencoba pengembangan EBT untuk bersama menjaga tumbuh-kembangnya ekonomi digital Indonesia sekaligus melindungi bumi dari emisi CO2.

Pemerintah juga dapat bekerjasama dengan mitra pembangunan. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia bermitra dengan GGGI untuk mengembangkan rekomendasi teknologi EBT, perencanaan energi di tingkat nasional dan daerah, serta mengembangkan skema pendanaan untuk meningkatkan investasi pada proyek energi terbarukan dan efisiensi energi.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR