Suasana malam pembukaan Temu Komunitas Film Indonesia di Gedung Seribu Cahaya, Sukabumi, Jawa Barat (23/3/2018)
Suasana malam pembukaan Temu Komunitas Film Indonesia di Gedung Seribu Cahaya, Sukabumi, Jawa Barat (23/3/2018) Cinema Poetica
LAPORAN KHAS

Membangun pondasi perfilman nasional dari akar rumput

Sudah jadi rahasia umum, mayoritas kegiatan perfilman di Indonesia berlangsung di tingkat akar rumput. Pelakunya: komunitas film.

Kata "komunitas" tentu rentan multitafsir. Dalam kerangka legal-formal negara, tepatnya dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, komunitas film dikotakkan sebagai pelaku "kegiatan perfilman" alias "penyelenggaraan perfilman yang langsung berhubungan dengan film dan bersifat nonkomersial".

Pada praktiknya kegiatan-kegiatan komunitas film tidak saja berlipat ganda, tapi juga terus berkembang. Semakin lumrah komunitas film mengadakan pemutaran berbayar, dengan pembagian hasil yang terukur antara pemilik film dan penyelenggara layar.

Kerja-kerja produksi film di tingkat komunitas juga semakin profesional. Tidak sedikit film-film produksi komunitas yang turut beredar di jaringan-jaringan komersial, bahkan mewakili Indonesia di festival-festival internasional.

Alih-alih sebagai bentuk legal-formal, "komunitas" lebih strategis dipahami sebagai sebuah sikap atau perspektif yang terwujud melalui kerja-kerja kolaborasi untuk mewujudkan suatu tujuan bersama, khususnya di tengah infrastruktur dan ekosistem perfilman nasional yang belum mapan.

Abstrak memang, tapi lebih terbuka bagi perkembangan yang konstan terjadi dalam jaringan komunitas film di Indonesia.

Perkembangan itulah yang coba direkam, direnungkan, dan didiskusikan melalui perhelatan Temu Komunitas Film Indonesia (TKFI).

Pertama kali diadakan pada 2010 di Solo, Jawa Tengah, TKFI berfungsi sebagai ruang temu dan forum berbagi bagi pegiat komunitas film seantero nusantara.

Pertemuan perdana itu mengumpulkan 170 orang dari 93 komunitas film dari Pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Bali.

Panitia yang terbentuk dari gabungan pegiat film setempat dan pegiat dari kota lain menyiapkan akomodasi. Juga sejumlah forum diskusi. Peserta datang dengan ongkos dan transportasi sendiri.

Format serupa diulang kembali pada TKFI 2016 di Baturraden. CLC Purbalingga menjadi tuan rumah. Perumusan dan pelaksanaan program diupayakan melalui konsorsium yang terdiri dari CLC Purbalingga, Jaringan Kerja Film Banyumas, Cinema Poetica, Boemboe, Serunya, dan Viddsee.

Kebanyakan dari kelompok ini, atau setidaknya pribadi-pribadi yang berkegiatan di dalamnya, berkembang menjadi semacam 'panitia tetap' bagi perumusan program TKFI.

Lokasi acara dibebaskan kepada komunitas, kelompok, atau lembaga manapun yang ingin dan sanggup menjadi penyelenggara.

Pada penyelenggaraan 2018 yang berlangsung mulai 23-25 Maret, giliran Sukabumi Sinema Indie Forum berinisiatif menjadi tuan rumah.

Berkolaborasi dengan Spektakel, komunitas yang berisikan pegiat-pegiat muda di perfilman Sukabumi tersebut menyiapkan Gedung Seribu Cahaya di Jalan Limus Nunggal Cibereum sebagai lokasi kegiatan TKFI.

Rendy Irlian Kamase, Ketua Pelaksana TKFI 2018, melihat penyelenggaraan TKFI sebagai upaya menggariskan posisi Sukabumi dalam peta perfilman nasional.

"Kami ingin menunjukkan Sukabumi juga bisa lho berkontribusi bagi jaringan komunitas film, bisa bikin kegiatan skala nasional," ujarnya.

Pernyataan tersebut tidak berlebihan. Penyelenggaraan TKFI 2018 sukses menghadirkan 277 orang dari 84 komunitas film yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

Jumlah peserta seharusnya bisa lebih tinggi lagi. Menurut rekap akhir oleh panitia, terdaftar 335 peserta dari 98 komunitas yang tersebar di 41 kota/kabupaten.

Mayoritas berasal dari Pulau Jawa, dengan tiga komunitas dari Sumatera, dua dari Kalimantan, dua dari Sulawesi, dan satu dari Maluku.

Para peserta yang membatalkan kedatangannya dikarenakan lalu lintas yang begitu padat antara Bogor dan Sukabumi.

"Saya ucapkan selamat datang di kota Sukabumi. Terima kasih atas kehadirannya," demikian Mohamad Muraz, Walikota Sukabumi, mengawali seremoni malam pembukaan TKFI 2018.

Gunawan Paggaru, Ketua Bidang Organisasi dan Jaringan di Badan Perfilman Indonesia, menjadi narasumber dalam forum sertifikasi profesi perfilman di TKFI 2018
Gunawan Paggaru, Ketua Bidang Organisasi dan Jaringan di Badan Perfilman Indonesia, menjadi narasumber dalam forum sertifikasi profesi perfilman di TKFI 2018 | Cinema Poetica

TKFI 2018 menghadirkan bahasan tentang dua perkembangan teranyar perfilman nasional, yakni sertifikasi profesi dan komisi film daerah, serta dampaknya bagi komunitas film.

Kedua isu tersebut dipresentasikan oleh perwakilan Badan Perfilman Indonesia (BPI). Isu-isu internal lingkar komunitas film juga terwadahi.

Ada empat topik yang ditawarkan melalui kelas-kelas tematik, yakni pengelolaan festival film, pengelolaan produksi film, promosi dan publikasi kegiatan komunitas, serta kuratorial film.

Dipandu oleh berbagai narasumber dari perfilman nasional, setiap kelas tematik diharapkan bisa menjadi ruang berbagi pengetahuan untuk para pegiat komunitas film.

Pilihan topik bahasan dalam TKFI 2018 berakar pada skema besar yang dibangun pada TKFI edisi-edisi terdahulu, tentunya dengan sejumlah pengembangan.

"Isu-isu yang kami hadirkan pada TKFI kali ini bisa jadi akan berbeda dengan TKFI dua tahun lagi, karena menyesuaikan dinamika yang terjadi. Dinamika di lingkar komunitas film secara khusus dan perfilman secara umum," jelas Dimas Jayasrana, direktur program sekaligus koordinator tim konten TKFI 2018.

Forum tentang sertifikasi profesi perfilman, yang dilaksanakan di lobi utama Gedung Seribu Cahaya, mengundang perhatian hampir segenap peserta TKFI 2018.

Sertifikasi profesi perfilman merupakan program yang diusung BPI, khususnya bidang Organisasi dan Jaringan yang diketuai oleh sineas Gunawan Paggaru.

Dalam perumusannya, sertifikasi profesi diniatkan untuk berlaku secara menyeluruh, tidak terbatas bagi pelaku di tingkat industri saja, tapi juga di tingkat akar rumput atau komunitas film.

Isu sertifikasi profesi awalnya mengemuka di publik akibat pewacanaan tentang kompetisi kerja global, yang mana menuntut adanya proteksi pekerja serta standarisasi kompetensi.

Pariwisata adalah salah satu industri paling awal yang melakoni konsep sertifikasi serta regulasi dan infrastruktur yang dibutuhkan.

Sejak tahun lalu, perfilman hendak melakoni hal serupa melalui program yang dikelola BPI. Bagi komunitas film secara khusus, isu sertifikasi profesi merupakan pintu masuk yang baik untuk membicarakan komunitas film sebagai pekerja.

Menurut Adrian Jonathan, pendiri Cinema Poetica sekaligus anggota tim konten TKFI 2018, belum banyak yang membicarakan komunitas film sebagai pekerja.

Alasannya karena kerja-kerja komunitas film selama ini lebih mengandalkan ongkos sosial, alias kenalan dan pertemanan.

"Rasanya sudah saatnya komunitas film tidak lagi membahasakan dirinya sebagai pegiat budaya saja, yang mana banyak abstraknya, tapi juga sebagai pekerja. Mungkin forum tentang sertifikasi profesi malah bisa memantik diskusi," tambah Adrian.

Kesadaran diri sebagai pekerja ini vital. Dengan atau tanpa sertifikasi profesi, kerja-kerja komunitas film melibatkan pertimbangan dan perhitungan ekonomi, serta punya dampak terhadap kemaslahatan ekonomi pegiatnya secara khusus serta serta perfilman secara umum.

"Tanpa sertifikasi, kita tidak dapat fasilitas kalau ada apa-apa. Kaitannya erat dengan persoalan asuransi dan jaminan kerja. Ini selalu jadi permasalahan di film. Tanpa sertifikat, tidak bisa dapat insentif," jelas Gunawan (55).

"Melalui sertifikasi profesi, negara mencoba hadir sebagai salah satu penjamin, sebagai pelindung. Ini persoalan sudah dari zaman dulu. Miris lihat kondisi pekerja film, sementara undang-undangnya (terkait perlindungan kerja) ada."

Tanggapan sepanjang TKFI beragam. Cindy Wulandari, pegiat Simple Creative Movie Community, mengamini nilai sertifikasi profesi sebagai bentuk profesi. "Ini penting sekali bagi mereka yang ingin menekuni film sebagai profesi," jawabnya.

Dimas Jayasrana melihat ada kemungkinan pengembangan dari sertifikasi profesi ini. "Apakah memungkinkan sertifikasi profesi menjadi legitimasi bagi para pegiat komunitas untuk menjadi pengajar di SMA/SMK tanpa harus menjadi S1 dulu, tanpa perlu melakoni syarat-syarat akademis?" tanyanya dalam diskusi. Gunawan Paggaru mengiyakan.

Lalu Roisamri, Ketua Bidang Promosi Lokasi di Badan Perfilman Indonesia, mempresentasikan Komisi Film Daerah kepada para peserta TKFI 2018
Lalu Roisamri, Ketua Bidang Promosi Lokasi di Badan Perfilman Indonesia, mempresentasikan Komisi Film Daerah kepada para peserta TKFI 2018 | Cinema Poetica

Tak kalah ramai dan penting adalah diskusi tentang komisi film daerah di TKFI. Turut hadir Lalu Roisamri, Ketua Bidang Promosi Lokasi di BPI, yang menggawangi perumusan regulasi serta pembentukan komisi film daerah bersama Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF).

Proses ini sudah dirintis sejak tahun lalu dan mulai tahun ini mulai gencar disosialisasikan ke publik, salah satunya melalui TKFI. Buku pedoman membentuk komisi film daerah bisa diunduh gratis melalui laman situs web BEKRAF.

Komisi film daerah awalnya diwacanakan untuk mempromosikan daerah-daerah sebagai tempat wisata, selaras dengan kebutuhan Kementerian Pariwisata sebagai perintis wacana, juga sebagai lokasi pembuatan film asing, yang menjadi salah satu amanat kerja BPI.

Sepanjang presentasi Lalu memberi beberapa contoh, salah satunya film Laskar Pelangi (2008) yang membangun kesadaran tentang potensi Belitong sebagai daerah wisata.

Komisi film daerah diharapkan bisa mewadahi kepentingan serta mendorong perkembangan sumber daya perfilman setempat, serta menjadi sentral yang menaungi dan melindungi segala aset serta pegiat perfilman, tidak terkecuali komunitas film.

Terlebih lagi saat ini sedang disiapkan peraturan terkait kewajiban bagi pelaku produksi film asing untuk menyediakan kuota bagi sumber daya perfilman dalam negeri.

"Ketika ada pembuat film asing yang syuting di Indonesia, mereka harus menggunakan sumber daya dalam negeri sejauh kualifikasi yang diperlukan. Di sini pula sertifikat kompetensi itu menjadi penting, karena menjadi standar," tambah Lalu.

Pada dasarnya, komisi film daerah adalah salah satu kemungkinan yang dapat terjadi dalam kolaborasi komunitas film dengan pemerintah setempat dalam memajukan perfilman serta perekonomian daerah.

Komisi ini bertanggungjawab atas integrasi perizinan syuting film dan pengembangan sumber daya manusia di skala lokal. Pun memastikan bahwa semua pengurusan perizinan berlangsung dengan efisien, tepat waktu, dan tidak membebani biaya di luar yang seharusnya.

Seorang peserta mewanti-wanti kehadiran komisi film daerah diharapkan tidak saja bisa menjaga ekosistem perfilman dan perekonomian daerah, tapi juga ekosistem lingkungan setempat.

"Jangan sampai insiden film 5 cm ke Mahameru terjadi lagi di daerah-daerah lain. Mahameru rusak gara-gara film. Pada kasus itu, film tidak menawarkan solusi," ujar Muhammad Farhan Suryo dari Screening Ingredients, Jember.

Hingga tulisan ini dibuat ada lima daerah yang sudah menjalankan uji coba komisi film daerah, yaitu Bandung, Yogyakarta, Banyuwangi, Siak, dan Bojonegoro. Diskusi di TKFI diharapkan bisa memicu pertumbuhan komisi film di daerah-daerah lainnya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR