HARI AIR SEDUNIA

Menagih hak asasi atas air

Akses berkelanjutan terhadap air minum dari satu sumber yang terlindungi, seharusnya dimaknai akses air minum tanpa perlu bikin kantong bolong.

Agenda pembangunan dunia Millenium Development Goals (MDGs) telah berakhir pada 2015. Salah satu tujuannya, termaktub dalam tujuan ketujuh, adalah menetapkan target memangkas separuh dari proporsi penduduk yang tidak memiliki "akses yang berkelanjutan terhadap air minum yang aman." Tepatnya, MDGs 2015 mematok angka sebesar 68,87 persen.

Indonesia ikut menyepakati Deklarasi Milenium PBB bersama 189 negara lain pada 2000. Deklarasi ini melahirkan MDGs, yang menempatkan manusia sebagai fokus utama pembangunan. Pertimbangannya, tujuan dan sasaran MDGs sejalan dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Pemerintah pun mengklaim telah mengarusutamakan MDGs dalam pembangunan sejak perencanaan sampai pelaksanaan. Salah satunya dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025.

Akses yang berkelanjutan, artinya dapat diakses sewaktu-waktu, tanpa syarat yang memberatkan. Misalnya, harus membayar dengan harga tertentu yang sulit dijangkau. Bila itu yang berlaku, maka mereka yang menjadikan air berbayar ini sebagai sumber utama, akan kesulitan mengakses air tersebut saat tak lagi punya uang.

Beberapa kelompok masyarakat bisa mendapatkan air dari tanah dengan menggali sumur atau memasang pompa air, atau mengambil dari sungai; dari perpipaan seperti hidran atau keran air perusahaan air minum tanpa harus membayar mahal. Apakah air itu aman diminum? Belum tentu. Air seperti itu mungkin dapat dikatagorikan sebagai "air bersih", namun belum bisa disebut air siap minum yang aman.

MDGs menetapkan kriteria "akses yang berkelanjutan terhadap air minum yang aman" itu dari satu "sumber yang terlindungi (improved water source)". Terlindungi, artinya air tersebut tidak terkontaminasi. Salah satu syaratnya, sumber air paling tidak berjarak 10 meter dari lokasi pembuangan tinja/sampah lainnya.

Dengan kata lain, akses yang berkelanjutan terhadap air minum yang aman dari satu sumber yang terlindungi itu, dapat mengakses air minum tanpa perlu bikin kantong bolong. Lagipula, air sebagai hajat hidup orang banyak, diatur dalam konstitusi sebagai kekayaan alam yang dikuasai negara, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Delapan tujuan dalam MDGs 2015
Delapan tujuan dalam MDGs 2015 | PBB

Air berperan hampir pada seluruh proses tubuh; pada sistem pencernaan, penyerapan, sirkulasi, dan pembuangan. Air dalam darah melarutkan dan mengedarkan nutrisi ke seluruh tubuh dan otak. Air juga menjaga temperatur tubuh dan mengantar sisa metabolisme keluar dari tubuh. Sekitar 60-70 persen tubuh manusia terdiri dari air. Kekurangan air, lebih mematikan dibandingkan dengan kekurangan makanan.

Hari Air Sedunia (World Water Day ) yang jatuh pada setiap 22 Maret, bisa jadi refleksi apakah hajat hidup orang banyak itu benar-benar telah dinikmati rakyat Indonesia. Rakyat dalam arti luas, tanpa label kelas. Mengingat, kebutuhan air minum merupakan kebutuhan dasar semua orang, apapun labelnya.

Pemerintah menggolongkan sumber air minum sebagai sumber air minum layak dan tidak layak. Dijelaskan dalam situs Badan Pusat Statistik (BPS), air minum layak (berkualitas) adalah air minum yang terlindung, meliputi air leding, keran umum, hydrant umum, dan terminal air. Selain itu, penampungan air hujan atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah.

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, adalah perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak), dengan jumlah total rumah tangga. Air minum dalam kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung tidak termasuk dalam kategori "akses air minum layak".

Pengguna air minum dalam kemasan (AMDK), masuk ke dalam kategori "tak memiliki akses" ke sumber air minum layak, karena aspek keberlanjutannya tak bisa dijamin. Ini sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam MDGs.

Namun sejak 2011 Kementerian Pekerjaan Umum melakukan koreksi terhadap perhitungan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak. Dijelaskan dalam dokumen Laporan Pencapaian Tujuan Milenium di Indonesia 2011 (.pdf), koreksi tersebut dilakukan setelah memperhitungkan beberapa hal.

Pertama, rumah tangga yang memiliki lebih dari satu sumber air minum, yaitu kombinasi antara air kemasan atau air isi ulang, dengan leding meteran, sumur bor/pompa, dan/atau sumur terlindung. Kemudian, jarak aman antara sumur bor/pompa dan sumur terlindung dengan tangki septik atau kotoran lain, yaitu lebih atau sama dengan 10 meter.

Mereka yang memiliki sumber alternatif, dinilai membeli air minum (dalam kemasan atau yang dijajakan) bukan semata-mata karena tak memiliki akses terhadap air minum layak. Artinya, jika tak bisa membeli, golongan ini dianggap masih bisa memasak dari sumber lain. Misalnya dari leding (PDAM) atau pompa/sumur yang terlindungi.

Jadi, pengguna AMDK dianggap tak memiliki akses terhadap air minum layak hanya jika tak memiliki akses alternatif untuk kebutuhan lainnya, seperti mandi, mencuci, dan kakus (MCK). Berdasarkan data Indikator Perumahan BPS 1993-2015 yang dirilis BPS, berikut adalah Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum Layak, yang digabung dengan data pertumbuhan pengguna AMDK.

Data pengguna AMDK ini, menurut BPS pada 2000 kurang dari 1 persen. Pada tahun yang sama, pengakses air minum layak sebesar 37 persen. Namun pada 2010, angka pengguna AMDK sudah mencapai 19 persen. Sementara, rumah tangga yang memiliki akses berkelanjutan terhadap air minum layak, pada 2010 hanya 44,19 persen. Selisihnya setelah 10 tahun hanya sebesar 6,68 persen.

Akses terhadap air minum layak non-AMDK pun, tren pertumbuhannya nyaris stagnan. Sejak 2000-2009 sempat mengalami kenaikan tipis, namun melandai pada 2010. Tanpa menggunakan perhitungan baru, dalam 15 tahun terakhir kenaikannya hanya sekitar 2 persen.

Pertumbuhan penggunaan AMDK sejak 2010 yang diiiringi dengan turunnya sumber lain, ditengara sebagai perpindahan dari sumber konvensional (non-AMDK) ke AMDK. Mereka yang tadinya menggunakan sumber non-AMDK, berubah gaya hidupnya dan memilih air kemasan. Padahal, BPS belum mengubah metode pengitungannya.

"Gejala naiknya pemakaian air minum kemasan adalah life style masyarakat. Tahun 2009, pemakaian air kemasan di perkotaan dan perdesaan 13 persen, tapi naik menjadi 19 persen pada 2010," jelas Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat Badan Pusat Statistik (BPS), Hamonangan Ritonga, pada Juni 2012 silam.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU saat itu, Budi Yuwono (kini anggota Komisi V DPR RI dari PDI Perjuangan), meminta BPS mencantumkan keterangan teknis, kenapa angka akses terhadap air minum layak versi BPS itu menurun. Kini laporan BPS mencantumkan perhitungan dengan metode lama dan metode baru, sebagai pembanding.

Berdasarkan catatan BPS, penurunan tren penggunaan sumber air non-AMDK terjadi pada sumur dan leding. Sedangkan yang meningkat adalah pompa dan mata air terlindung. Pompa mengalami kenaikan dari 7,6 persen pada 2005, menjadi 10,1 persen pada 2014; dan mata air terlindung naik dari 7,5 persen menjadi 9,98 persen.

Sumber lain yang dianggap tak layak, seperti air hujan, mata air tak terlindung, dan sungai, juga mengalami penurunan. Ketiga sumber ini, masih menjadi sumber air bagi sekitar 10 persen rumah tangga, meski tak bisa dianggap layak karena aspek perlindungannya dari kontaminasi tak bisa dijamin.

Penurunan drastis pada pemanfaatan air leding, mengesankan perpipaan air minum kurang menarik minat masyarakat. Meskipun sistem penghitungan akses terhadap sumber air minum layak sudah dikoreksi, penurunan leding sebagai sumber utama air minum ini terus terjadi dalam 10 tahun terakhir.

Penyedia akses air minum kepayahan

Pada 2004, Undang-undang Nomor 7 tentang Sumber Daya Air (SDA) diterbitkan. Pasal 40 ayat (2) UU SDA ini menyatakan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah tanggung jawab pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Untuk melaksanakan pasal ini, diterbitkan pula Peraturan Pemerintah No. 16/2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Dalam peraturan ini ditegaskan, "Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan, dan dapat langsung diminum". Artinya, air minum yang seharusnya disediakan, sudah aman dikonsumsi tanpa perlu lagi memasaknya.

Dalam PP ini pula disebutkan, bahwa SPAM dapat dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan dan/atau selain perpipaan. SPAM dengan jaringan perpipaan, meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan. Inilah bentuk air leding dimaksud. Dibentuk pula Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) untuk membantu Pemerintah dalam mengatur pengembangan SPAM.

Dalam penjelasan BPS bisa dilihat, air leding meliputi air leding meteran dan eceran. Air leding meteran diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui suatu instalasi berupa saluran air. Air leding eceran, disalurkan ke konsumen melalui pedagang air keliling atau pikulan.

Sedangkan SPAM yang tidak menggunakan jaringan perpipaan meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air. Sekali lagi, ini menegaskan bahwa baik SPAM dengan sistem perpipaan maupun bukan, merupakan tanggung jawab pemerintah.

Namun dalam PP yang sama, muncul aturan yang membuka celah untuk privatisasi air minum. Pasal 1 angka 9 PP No. 16/2005 itu menyebut, penyelenggara pengembangan SPAM adalah BUMN/BUMD, koperasi, badan usaha swasta, atau kelompok masyarakat.

Partisipasi swasta perlu ditingkatkan, menurut Menteri PU pada 2011, Djoko Kirmanto, karena pemerintah Indonesia masih kekurangan dana penyediaan air meski telah mengalokasikan Rp37 triliun. Sekitar Rp28 triliun diupayakan dari swasta melalui mekanisme Public Private Partnership. Partisipasi swasta ini juga untuk menggenjot capaian MDGs dalam hal pemenuhan air minum pada 2015.

Polemik terhadap UU SDA ini berujung pada pengajuan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pada Desember 2013, Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan sejumlah tokoh masyarakat mengajukan uji materi tersebut. UU ini beserta turunannya dituding sebagai swastanisasi terselubung, dan mengingkari tafsir konstitusional Mahkamah Konstitusi (MK).

"Agenda privatisasi air oleh swasta sudah tersirat dalam UU Nomor 7 Tahun 2004 Tentang SDA, khususnya melalui pengaturan pengusahaan SDA pada Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 26, Pasal 38, Pasal 40, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 49. Pasal-pasal itu dapat menjadi pintu masuknya per orangan dan badan hukum swasta," kata Profesor Dr Suteki, saksi ahli pemohon, pada Rabu (17/12/2013) yang dilansir Merdeka.com.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi tersebut, dan membatalkan UU No. 16/2004 tentang SDA, karena dinilai bertentangan dengan konstitusi. Seperti dilaporkan Hukum Online (18/2/2015), MK menganggap beleid itu belum menjamin pembatasan pengelolaan air oleh pihak swasta, sehingga dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

"Menyatakan UU SDA bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menyatakan UU Pengairan berlaku kembali," ucap Ketua MK, Arief Hidayat, saat membacakan putusan bernomor 85/PUU-XI/2013 di ruang sidang MK, Rabu (18/2/2015).

UU Pengairan yang dimaksud Pak Ketua, adalah UU No. 11/1974 tentang Pengairan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi kekosongan hukum hingga dibentuknya undang-undang baru untuk mengganti UU No. 7/2004.

Akhir Desember 2015, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 121/2015 untuk mengisi kekosongan aturan tentang pengusahaan SDA. Dalam beleid baru itu, pengusahaan SDA diselenggarakan dengan memperhatikan enam prinsip. Swasta masih bisa berbisnis air, namun dengan aturan yang lebih ketat.

Pertama, tidak mengganggu, mengesampingkan, dan meniadakan hak rakyat atas air; Kedua, adanya perlindungan negara terhadap hak rakyat atas air; Ketiga, kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia; Keempat, pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air bersifat mutlak; Kelima, prioritas utama pengusahaan atas air diberikan kepada BUMN atau BUMD.

Prinsip terakhir menyatakan, pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Izin Pengusahaan Air Tanah kepada usaha swasta masih dapat dilakukan. Namun, dengan syarat tertentu dan ketat, dan setelah lima prinsip sebelumnya terpenuhi dan masih terdapat ketersediaan air.

Dengan lahirnya PP ini, paling tidak, tanggung jawab penyelenggaraan SPAM kembali ke tangan negara. Dalam hal ini, perhatian kembali tertuju pada Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) yang diusahakan masing-masing daerah. Sedangkan pembentukan UU baru pengganti UU SDA, masih berupa wacana, dan belum masuk dalam daftar Prolegnas DPR RI 2015-2019 (7/2/2015).

Bersamaan dengan itu, perusahaan air minum pun bertumbuh. Dalam catatan dokumen Statistik 70 Tahun Indonesia Merdeka (2015), disebutkan bahwa hingga 2014 diperkirakan terdapat 542 perusahaan penyedia air minum di Indonesia. Sedangkan menurut PERPAMSI--Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia--tercatat sudah ada 425 anggota, terdiri dari PDAM dan non-PDAM.

Berdasarkan verifikasi BPPSPAM, jumlah penyelenggara SPAM hingga 2014 sebanyak 423 perusahaan, terdiri dari 386 penyelenggara berbentuk PDAM, namun 5 di antaranya ternyata tidak berbentuk PDAM. Sedangkan penyelenggara yang merupakan SPAM non-PDAM, sebanyak 41 perusahaan.

Namun pertumbuhan perusahaan penyedia air minum tertinggi sudah terjadi sejak 1980-1990. Rata-rata pertumbuhan periode 1980-1985 sebesar 6,5 persen per tahun, sedangkan pada periode 1985-1990 sebesar 8,9 persen. Adapun pada periode 2000-2005, pertumbuhannya hanya 2 persen per tahun. Pada periode 2005-2010, 0,2 persen; dan periode 2010-2014 diperkirakan sebesar 0,6 persen.

Kondisi perusahaan penyedia air minum yang dikelola pemerintah, bisa dilihat dari Laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggara SPAM yang terakhir dirilis pada 2014. Laporan ini merupakan evaluasi kinerja tahunan BPPSPAM terhadap PDAM yang ada di kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Salah satu fungsi BPPSPAM, berdasarkan PP No. 16/2005 tentang SPAM.

Penyelenggara dinyatakan Sehat jika mampu berkembang dan memperbaiki kas dan kewajiban membayar pinjaman, dan mampu melayani pelanggan secara efisien. Kategori Kurang Sehat, diberikan kepada PDAM yang menanggung risiko atas keadaan kas dan pembayaran pinjaman dalam mengembangkan pelayanannya. Sedangkan kategori Sakit, adalah PDAM yang tidak mampu menanggung risiko kas dan pembayaran pinjaman dalam memberikan layanan.

Evaluasi kinerja yang dilakukan BPPSPAM dalam tiga tahun terakhir, belum mampu menjangkau seluruh PDAM di Indonesia. Pada 2012, BPPSPAM melakukan evaluasi terhadap 328 PDAM; pada 2013 BPPSPAM menjangkau 350 PDAM, dan pada 2014 BPPSPAM melakukan evaluasi terhadap 359 PDAM, dari toal 383 PDAM.

Dalam hasil evaluasi terhadap 350 PDAM pada 2013, hanya 50 persen atau 176 yang berstatus Sehat. Sebanyak 30 persen (104) dinyatakan Kurang Sehat, dan sisanya 20 persen (70) masih berlabel Sakit. Sedangkan laporan 2014, dilakukan terhadap 359 PDAM. Hasilnya, seperti yang tampak pada grafik interaktif di atas, menunjukkan perubahan dibanding 2013.

Jumlah PDAM yang Sehat pada 2014 meningkat menjadi 51 persen (182) dari 359 PDAM, sedangkan yang memiliki kinerja Kurang Sehat sebesar 29 persen (103). PDAM dengan kinerja Sakit masih mencapai 20 persen, atau 74 perusahaan.

Laporan ini sekaligus menampakkan ironi, menjual barang yang menjadi hajat hidup orang banyak, ternyata belum tentu mendatangkan untung. Persoalan utang sebagian besar PDAM masih membelenggu. Utang dari pinjaman luar negeri pemerintah untuk PDAM demi pengembangan dan peningkatan kinerja itu, sudah ada sejak 1989 hingga 2000-an. Upaya penghapusannya, telah dilakukan sejak 2008.

Karena itu, pada awal 2016 pemerintah memutuskan untuk menghapus utang 114 PDAM bernilai total Rp3,2 triliun. Utang sebesar itu terdiri dari utang pokok Rp840 miliar, dan non-pokok Rp2,4 triliun. Utang non-pokok akan dihapuskan seluruhnya, sedangkan utang pokok dikonversi menjadi modal. Bentuknya hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang diteruskan ke masing-masing PDAM. Restrukturisasi ini, akan diajukan pemerintah dalam APBN perubahan 2016.

Selain itu, masalah umum yang dihadapi hampir semua PDAM adalah kehilangan air atau Non Revenue Water (NRW). Kehilangan air ini tidak hanya menyebabkan kerugian finansial PDAM, tetapi juga menyebabkan berkurangnya volume suplai air ke pelanggan. Ujungnya, berpengaruh negatif terhadap kinerja PDAM.

Laporan 2014 menyatakan, PDAM yang memiliki tingkat NRW di atas 40 persen sebanyak 86 PDAM (26 persen dari total PDAM yang dievaluasi). Sebagian besar PDAM, atau sejumlah 241, mengalami NRW antara 20-40 persen. PDAM dengan kinerja Sehat rata-rata memiliki tingkat NRW antara 20-30 persen, sedangkan tingkat NRW di atas 40 persen sebagian besar dialami PDAM dengan kinerja Sakit.

Terlepas dari berbagai masalah yang membelit PDAM, pemerintah sudah mencanangkan program 10 juta sambungan baru. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menyatakan penambah sambungan pipa air bersih akan dilakukan hingga 2019.

"Sekarang ini pelayanan air bersih sekitar 67 persen. Tapi yang perpipaan baru 25 persen atau sekitar 50 juta jiwa. Pemerintah ingin meningkatkan perpipaan menjadi tambah 10 juta lagi. Proyek pembangunan 10 juta sambungan air bersih ini membutuhkan dana sekitar Rp80 triliun," kata Basuki.

LAHAN BERMAIN | Kurangnya lahan bermain di ibukota menjadi objek cerita dari pewarta foto Dhemas Revianto. Di air mancur yang terdapat di Pasar Baru, Jakarta, ia mendapati sejumlah anak bermain dan berenang di sana pada  Jumat, 18 Maret 2016.
LAHAN BERMAIN | Kurangnya lahan bermain di ibukota menjadi objek cerita dari pewarta foto Dhemas Revianto. Di air mancur yang terdapat di Pasar Baru, Jakarta, ia mendapati sejumlah anak bermain dan berenang di sana pada Jumat, 18 Maret 2016. | Dhemas Revianto Atmodjo /Tempo

Menagih peran negara dalam penyediaan air

Indonesia beruntung memiliki 3,22 triliun meter kubik air per tahun, atau setara 16.800 meter kubik per tahun per kapita. Demikian dilansir nawala Sustaining Partnership, edisi Desember 2011, terbitan Bappenas. Namun, distribusinya belum merata.

Sebanyak 133 sungai di Indonesia, bahkan rawan konflik karena hanya 13 sungai yang mengalir di satu kabupaten/kota. Sebanyak 27 sungai lintas-provinsi, 37 sungai strategis nasional, dan 51 sungai lintas-kabupaten/kota. Ada pula lima sungai yang mengalir lintas-negara.

Sebut saja konflik mata air di Cipaniis, kaki Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Sejak 1830, Kota Cirebon sudah memanfaatkan mata air Cipaniis. Saat era otonomi daerah, Pemerintah Kuningan meminta kompensasi atas penggunaan mata air dari wilayahnya. Konflikpun tak bisa dihindarkan. Kabupaten Kuningan mulai mengurangi penyaluran air ke Kota Cirebon, menyebabkan sebagian wilayah kota Cirebon tidak mendapat air bersih.

Pada akhir Juli 2010, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendeklarasikan hak untuk mendapatkan air bersih dan sanitasi sebagai Hak Asasi Manusia. Melalui proses voting, 122 negara menyetujui resolusi ini, sedang 41 negara menyatakan abstain. Indonesia menjadi salah satu negara yang turut menandatangani.

Laporan program lingkungan PBB menyatakan, sekitar 884 juta umat manusia di bumi tidak memiliki akses ke sumber air bersih. Sekitar 2,7 miliar umat manusia tidak memiliki akses ke sarana sanitasi yang memadai. Dampaknya, sekitar dua juta orang meninggal setiap tahun akibat kekurangan air bersih atau penyakit yang ditimbulkan air yang tercemar.

"Penyakit akibat kekurangan air bersih dan sanitasi menimbulkan korban lebih banyak daripada perang. Diare adalah penyebab kematian nomor dua terbanyak di kalangan anak-anak balita. Kekurangan air bersih membunuh lebih banyak anak-anak ketimbang gabungan penyakit AIDS, malaria dan campak," demikian pemaparan duta besar Bolivia untuk PBB, Pablo Solon (29/7/2010).

Meski MDGs telah tutup buku, namun Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) 2015-2030 telah siap menggantikan. Targetnya kali ini tidak tanggung-tanggung, tercapainya akses air minum yang aman dan terjangkau untuk semua orang pada 2030.

Mari garisbawahi kata "aman" dan "terjangkau", untuk mengingatkan bahwa pertumbuhan konsumsi air minum dalam kemasan--yang mungkin menarik di mata pebisnis--merupakan ancaman bagi keberlanjutan. Negara tidak hanya wajib menyediakan akses air minum yang aman dikonsumsi, tetapi juga terjangkau.

Peran negara kian penting untuk menjamin ketersediaan air minum demi keberlanjutan kehidupan. Tanpa pengaturan yang jelas, konflik adalah keniscayaan. Wabah penyakit berujung maut pun siap menghadang.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR