Presiden Joko Widodo berjalan di kawasan hutan saat meninjau salah satu lokasi calon ibu kota negara di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu (8/5/2019).
Presiden Joko Widodo berjalan di kawasan hutan saat meninjau salah satu lokasi calon ibu kota negara di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu (8/5/2019). Akbar Nugroho Gumay / Antara Foto
PEMINDAHAN IBU KOTA

Mengintip kandidat ibu kota di Bukit Soeharto

Apakah Bukit Soeharto layak menjadi ibu kota negara? Ada persoalan pembalakan, pertambangan liar hingga perambahan.

Rencana pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta kembali merebak ke permukaan. Isu lama yang sebenarnya sudah disuarakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di awal masa jabatannya.

Isu ini malahan sempat terlontar kala mantan Gubernur DKI Jakarta meresmikan megaproyek di Kawasan Industri Maritim Buluminung Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim), akhir tahun 2015 silam.

Gubernur Kaltim masa itu, Awang Faroek Ishak lah yang terang-terangan mempromosikan kawasan tersebut menjadi alternatif pilihan ibu kota baru. Kebetulan pula momentumnya, Jokowi datang meresmikan sejumlah proyek di Kaltim.

Proyek jalan tol Balikpapan – Samarinda, Pupuk Kaltim V Bontang dan kawasan industri Buluminung.

Awang menyebutkan, Buluminung pantas menjadi pertimbangan pemerintah pusat. Soal itu, Jokowi sempat berujar ada sejumlah daerah dievaluasi menggantikan Jakarta yang kian padat.

"Ada beberapa lokasi sedang dalam kajian Bappenas, hanya belum bisa disampaikan sekarang," papar Jokowi.

Hingga sepekan lalu, Jokowi sepertinya mulai menjalankan rencananya yang sempat terkubur agenda pemilu. Hanya beberapa hari usai pencoblosan suara pemilu rampung, Jokowi meninjau langsung lokasi di Kalimantan, Selasa (7/5/2019).

Tujuan orang nomor satu Indonesia adalah Taman Hutan Rakyat (Tahura) Bukit Soeharto di Kutai Kartanegara (Kukar) Kaltim. Kawasan konservasi yang diharapkan bisa menggantikan keruwetan kota metropolitan Jakarta.

Selama di Kaltim, Jokowi memang belum menjatuhkan pilihannya. Pasalnya, Tahura Bukit Soeharto pun masih bersaing dengan kandidat lainnya, Palangkaraya di Kalimantan Tengah (Kalteng).

Selama empat jam di Kaltim, Jokowi lantas memuji kelengkapan sarana infrastruktur Kaltim yang memadai bagi fasilitas ibu kota Indonesia. Selepas itu tanpa banyak cakap, ia pun langsung terbang meninjau Palangkaraya.

Pertanyannya, apakah benar Bukit Soeharto layak menjadi ibu kota negara?

Wacana pemindahan ibu kota.
Wacana pemindahan ibu kota. | Antyo Rentjoko /Beritagar.id

Soal satu ini, Badan Pengelola Tahura Bukit Soeharto menanggapi dingin rencana presiden. Apa pasal? Ternyata mereka sudah dipusingkan permasalahannya sendiri dibanding harus mengomentari soal pemindahan ibu kota.

Pembalakan, pertambangan liar hingga perambahan masyarakat merupakan cerita pelbagai permasalahan pengelolaan Tahura Bukit Soeharto. Kawasan konservasi yang luasannya terus menyusut menjadi 20 ribu hektare dari sebelumnya 64 ribu hektare.

Sehingga isu soal ibu kota negara sepertinya tidak menarik bagi mereka.

"Kami fokus pada tugas mengelola Tahura saja, tidak ikut komentar soal perkembangan terbaru. Itu urusan pimpinan saja," kata Kepala Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) Tahura Bukit Soeharto, Rusmadi, Sabtu (11/5/2019).

Bukit Soeharto diibaratkan duri dalam daging bagi pemerintah daerah (pemda). Satu sisi wajib menjaga sterilisasi kawasan berbanding terbalik dengan realitas lapangan.

Permasalahan ratusan kepala keluarga yang terlanjur bermukim di sana.

Tegakan pohonnya masih tersisa pun di sepanjang kiri kanan jalanan Balikpapan-Samarinda. Saat diterabas 50 meter menembus hutan, kawasan beralih menjadi lahan kritis, padang ilalang dan bekas pertambangan.

"Hutannya ada di sisi kiri kanan jalan saja, sisanya sudah lahan kritis semua. Masalah di sini seperti benang kusut," keluh Rusmadi.

Lantaran itu pula, Rusmadi menetapkan zonasi area kritis Bukit Soeharto seluas 48 ribu hektare. Zonasi terbagi dalam blok rehabilitasi, khusus dan perlindungan yang terpetakan berkat analisa pengamatan drone maupun pencitraan satelit.

"Perhitungan kami area ini yang sekiranya segera memperoleh penanganan serius," ujarnya.

Rusmadi punya program penanaman kembali area kritis Bukit Soeharto dengan beragam tanaman keras khas Kalimantan. Untuk itu, ia pun menyiapkan ribuan bibit tanaman yang cocok seperti ulin, bengkirai, cempedak, elai, pohon kapur dan masih banyak lainnya.

Bersamaan waktunya pula, Rusmadi harus memastikan keamanan lahan agar tanaman pohon tumbuh subur tanpa diganggu. Khusus untuk soal ini, ia punya strategi dengan melibatkan peran masyarakat.

"Kita tidak bisa serta merta langsung mengusir masyarakat di situ. Ini mengenai kebutuhan perut dan masyarakat yang sudah terlebih dahulu bermukim di situ," ungkapnya.

Peran serta masyarakat, menurut Rusmadi sangat berguna membantu penghijauan kembali Tahura Bukit Soeharto. UPTD bahkan memanfaatkan informasi warga memberantas aktivitas pertambangan dan pembalakan liar.

"Kalau tidak ada bantuan mereka akan percuma, kami datang semuanya sudah hilang," keluh pria yang memperoleh dukungan penuh penindakan Polisi Hutan, Polisi dan TNI.

"Berbahaya bagi petugas di lapangan. Kami tidak memiliki kemampuan melawan massa," imbuhnya.

Program rehabilitasi dan penghijauan Bukit Soeharto segera dilaksanakan 2019 ini. UPTD Tahura sudah menyusun total kebutuhan anggaran sebesar Rp27 miliar ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Total kebutuhan anggaran rehabilitasi dan penghijauan Bukit Soeharto untuk area seluas 48 ribu hektare. Peruntukan anggaran juga dipergunakan dalam pengendalian ancaman kebakaran hutan," ujarnya.

Kawasan Taman Hutan Rakyat Bukit Soeharto terlihat dari area Batu Dinding.
Kawasan Taman Hutan Rakyat Bukit Soeharto terlihat dari area Batu Dinding. | Sri Gunawan Wibisono

Kondisi carut marut Tahura Bukit Soeharto terjadi sejak diserahkan ke daerah, 2016 silam. Pada kenyataannya, segala sesuatu tanpa izin dan tumpang tindih ada di Tahura.

Sehingga isu pemindahan ibu kota ini pun memperoleh respon keras aktivis lingkungan Kaltim. LSM Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim terang terangan menolak alih fungsi kawasan yang menjadi maskot daerah.

Eksploitasi area dianggap hanya memperpanjang daftar kerusakan alam lingkungan Kaltim.

"Jatam Kaltim menolak keras rencana pemindahan ibu kota ke Bukit Soeharto," kata Dinamisator Jatam Kaltim, Pradharma Rupang.

Pradharma mengatakan, Bukit Soeharto merupakan penyangga cadangan air bagi empat kota utama yakni Balikpapan, Samarinda, PPU, dan Kukar. Perubahan status peruntukan wilayah dikhawatirkan berdampak kekeringan bagi masyarakat Kaltim.

"Akan ada ancaman krisis air bersih di Kaltim," ujarnya.

Apalagi pemindahan ibu kota seiring mobilisasi 870 ribu aparatu negara ke Kaltim. Penduduk tambahan sebanyak ini dipastikan membutuhkan pasokan 52 juta liter air bersih per hari.

"Dari mana memperoleh air sebanyak ini sedangan wilayah penyangganya sudah berubah fungsi," ujarnya.

Pradharma meminta pemerintah meninjau ulang penunjukan lokasi Bukit Soeharto. Sebaliknya, ia menuntut komitmen pemerintah dalam penyerapan 1 miliar gas karbondioksida lewat penghijauan Bukit Soeharto.

"Pertemuan di Paris, Indonesia komitmen menyerap 1 miliar ton CO2 lewat pemberdayaan potensi hutannya," ungkapnya.

Soal pemindahan ibu kota, Pradharma mengusulkan pemberdayaan 2,4 juta hektare area terlantar bekas pertambangan Kaltim. Usulannya ini dianggap lebih produktif penyediaan lahan ibu kota sekaligus pengentasan masalah lingkungan di Kaltim.

"Ada lahan terlantar bekas 800 izin usaha pertambangan (IUP) di Kaltim. Kenapa tidak pakai wilayah itu? Jangan mempergunakan area tahura meskipun kawasannya memang milik negara," tegasnya.

Pradharma sejak awal menuding pemanfaatan Bukit Soeharto merupakan ide Gubernur Kaltim, Isran Noor. Gubernur satu ini dianggap tanpa visi konservasi dan getol menerbitkan izin industri ekstraktif batu bara.

"Isran tidak memiliki konsep bagaimana warga Kaltim ke depan. Visinya selama ini hanya merusak dengan menerbitkan 161 izin eksploitasi Tahura. Sebelumnya idenya di Buluminung terus kenapa sekarang pindah ke Bukit Soeharto," paparnya.

Presiden Joko Widodo saat meninjau kesiapan Jalan tol Balikpapan - Samarinda Kaltim.
Presiden Joko Widodo saat meninjau kesiapan Jalan tol Balikpapan - Samarinda Kaltim. | Sri Gunawan Wibisono

Banyak suara sumbang terlontar pasca Presiden meninjau langsung Bukit Soeharto. Namun tidak sedikit pula memberikan apresiasi terhadap ide Presiden Jokowi ini.

Salah satunya, Dosen Ekonomi dan Sosial Universitas Mulawarman, Aji Sofyan Effendi yang menyebutnya sebagai resep jitu mengantisipasi persoalan disintegrasi bangsa. "Saya menilainya positif sebagai langkah pemersatu NKRI," paparnya.

Aji merujuk kehancuran negeri adi daya, Uni Soviet akibat kegagalan program Glasnost and Perestroika. Kemakmuran negeri itu faktanya hanya terkonsentrasi di wilayah Rusia, meninggalkan wilayah Armenia, Azerbaijan, Estonia dan lainnya.

"Jangan sampai terjadi pula di Indonesia," sebutnya.

Kondisi saat ini nyaris sama di Indonesia. Kata Aji, konsentrasi pembangunan Indonesia terbagi di wilayah barat dan timur. Indonesia wilayah barat merupakan representasi kemakmuran dan sebaliknya di wilayah timur.

"Wilayah barat lengkap sarana prasarana infrastrukturnya sebaliknya di timur jauh tertinggal," tuturnya.

Dampak negatif lainnya adalah mayoritas penduduk Indonesia pun terkonsentrasi di Pulau Jawa dan sekitarnya. Akibatnya terjadi kesenjangan penawaran dan permintaan produk sumber daya mineral (SDM) lokal.

"Dampaknya adalah capital out flow di mana SDM Kalimantan dijual keluar. Permintaan dalam Kalimantan masih rendah," ungkapnya.

Pertumbuhan ekonomi Kaltim sendiri masih bertopang industri ekstraktif pertambangan batu bara dan migas. Sektor industri ini sangat rentan intervensi permintaan harga pasar dunia.

"Pertumbuhan ekonomi di Kaltim hanya berkisar 3,2 persen akibat labilnya pasaran batu bara dan migas dunia," sebut Aji.

Penunjukan ibu kota di Kalimantan, sambung Aji, mampu menjadi supleman mendongkrak kemajuan perekonomian wilayah Indonesia timur. Penunjukan ibu kota seiring proses migrasi resources dari Jakarta ke Kalimantan.

"Di mana pun lokasinya di Kalimantan, semua akan memperoleh dampak positif. Entah itu di Kaltim atau Kalteng, sama saja," ujarnya.

Kawasan Indonesia timur bertahap mampu mendorong peningkatan pendapatan produk domestik bruto (PDB). Pertumbuhan ekonomi pun diyakini akan terkerek hingga menyentuh angka 6 persen per tahun.

"Pertumbuhan ekonomi memang tidak melonjak drastis, setidaknya bisa 6 persen yang dinikmati seluruh wilayah timur," kata Aji.

Namun demikian, pemerintah daerah juga musti berbenah menyambut pemindahan lokasi ibu kota di Kalimantan. Pembangunan infrastruktur secepatnya dilakukan terutama dalam penyediaan sarana energi listrik, air bersih dan sarana jalan antar provinsi.

"Listrik, air, jembatan dan jalan harus dilengkapi mulai sekarang. Tidak mungkin ada migrasi besar besaran tanpa ditopang ketersediaan listrik dan air. Jembatan Teluk Balikpapan juga harus selesai pembangunannya," tegas Aji.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR