Tugu Rumoh Geudong berdiri di Gampong Bilie, Kemukiman Aron, Kecamatan Glumpang Tiga, Pidie, Aceh. Foto diambil pada 12 Juli 2018.
Tugu Rumoh Geudong berdiri di Gampong Bilie, Kemukiman Aron, Kecamatan Glumpang Tiga, Pidie, Aceh. Foto diambil pada 12 Juli 2018. Habil Razali / Beritagar.id
KASUS HAM

Menunggu dewi keadilan mampir ke Rumoh Geudong

Dua dekade sudah kekerasan dan pembantaian terjadi di Rumoh Geudong. Tapi kasusnya yang dianggap pelanggaran HAM berat masih berproses di tataran kertas, belum sampai pada keadilan korban.

Tanah seluas dua hektare itu terlihat seperti lahan tidur. Beberapa batang kelapa tumbuh di bagian tepi berdekatan dengan pagar. Di sebuah sudut, fondasi dan dinding beton bekas bangunan tampak berantakan tak terurus.

Sebuah tangga beton setinggi satu meter menyembul di tengah-tengah areal itu. Sepelempar batu dari tangga, lantai beton hampir menyatu dengan tanah. Bagian atas lantai ditumbuhi rumput, selebihnya tanah rata dan ditumbuhi ilalang.

Dua dekade lalu, di atas tanah tersebut berdiri sebuah rumah panggung kayu. Orang-orang menyebutnya Rumoh Geudong.

Rumah ini berada di Gampong Bilie, Kemukiman Aron, Kecamatan Glumpang Tiga, Pidie, Aceh. Berjarak hanya 100 meter dari Jalan Nasional Banda Aceh-Medan.

Rumoh Geudong menjadi kamp konsentrasi militer sekaligus pos sattis (untuk pengawasan masyarakat) bagi pasukan Kopassus ketika Aceh menyandang label Daerah Operasi Militer (DOM) pada 1989-1998. Misinya ketika itu memburu pasukan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ingin memisahkan Aceh dari Indonesia.

Selama satu dekade, Rumoh Geudong menjadi pos untuk melakukan tindakan di luar perikemanusiaan seperti penyekapan, penyiksaan, pembunuhan, dan pemerkosaan terhadap rakyat Aceh atau yang diduga sebagai GAM.

Rumoh Geudong dibakar massa pada 20 Agustus 1998 atau hanya dua pekan setelah Menteri Pertahanan/Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto mengumumkan pencabutan status DOM di Aceh pada 7 Agustus 1998.

Pada 12 Juli 2018, persis 20 tahun mengenang tragedi berdarah, penyintas Rumoh Geudong dari berbagai daerah datang ke sana. Mereka berzikir dan berdoa. Seratusan perempuan dan laki-laki terisak-isak di tanah tempat mereka disiksa dua dekade lalu.

Pada hari itu, Pemerintah Kabupaten Pidie, perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), dan sejumlah lembaga pendamping korban meresmikan tugu Rumoh Geudong. Tugu itu dibangun untuk mengenang korban sekaligus merawat ingatan untuk generasi ke depan.

"Sampai hari ini tidak ada data persis berapa jumlah korban Rumoh Geudong. Korban banyak yang meninggal, penyintas yang masih hidup pun satu per satu meninggal karena sakit," kata Direktur Paska Aceh Farida Haryani, kepada Beritagar.id usai peresmian tugu Rumoh Geudong, 12 Juli 2018.

Rumah penyiksaan

Paska Aceh adalah lembaga nirlaba yang aktif mendampingi penyintas Rumoh Geudong. Rasyidah, satu di antara sejumlah penyintas yang menghadiri peresmian tugu Rumoh Geudong, mengaku bukan anggota GAM. Ia masih gadis remaja saat ditangkap TNI pada suatu malam akhir tahun 1997 di rumahnya di Cot Murong, Kecamatan Sakti, Pidie.

Bersamanya turut ditangkap ibu dan kakak kandungnya. Tiga perempuan sekeluarga itu lalu dibawa ke Rumoh Geudong, berjarak sekitar 20 kilometer dari rumah mereka. Hingga kini, Rasyidah tidak pernah tahu alasan sekeluarganya dibawa ke sana.

"Waktu diambil disebut keturunan PKI, tidak pernah disebut GAM. Kami memang tidak terlibat GAM," tutur Rasyidah.

Di Rumoh Geudong, Rasyidah disiksa tanpa ditanya kesalahannya. Tentara menyetrum tubuhnya yang kurus. Dia juga menjadi korban pemerkosaan.

Rasyidah ditahan di kamar yang penuh dengan mayat. Dia dikeluarkan dari kamar itu ketika hendak diperiksa. Saat diperiksa, ia disetrum. Dan yang paling menyedihkan, kedua pentil payudaranya dipotong.

Rasyidah ditahan di Rumoh Geudong selama tujuh bulan. Ia dibebaskan pertengahan 1998 dan menyusul kemudian kakaknya. Sementara sang ibu hingga kini tidak diketahui keberadaannya.

"Ibu saya disiksa berat sekali, digantung kepala ke bawah. Saya sering bermimpi bahwa ibu saya berada di belakang Rumoh Geudong," ujarnya.

Sisa-sisa reruntuhan Rumoh Geudong di Pidie, Aceh, 12 Juli 2018.
Sisa-sisa reruntuhan Rumoh Geudong di Pidie, Aceh, 12 Juli 2018. | Habil Razali /Beritagar.id

Dijemput saat memanen padi

Abu Bakar masih ingat tanggal dia nyaris kehilangan nyawanya karena tersiksa di Rumoh Geudong. Lelaki yang kini berumur 56 tahun ini tengah memanen padi di sawah milik orang lain di Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, pada suatu siang, 10 April 1998.

Sejumlah aparat keamanan menjemputnya ke sawah. Lalu ia dibawa ke Pos Pinto Sa Tiro.

"Katanya disuruh istirahat sebentar. Dua jam di situ, datang TNI dari Rumoh Geudong menjemput saya," cerita Abu Bakar saat Beritagar.id menyambangi rumahnya di Kecamatan Tiro, akhir Juli lalu.

Rumoh Geudong berjarak sekitar 20 kilometer dari rumah Abu Bakar. Setiba di sana, ia diperiksa mengenai kepemilikan senjata GAM. Abu Bakar terkejut.

Ia sehari-hari hanya bertani ke sawah atau kebun dan tak pernah memegang senjata atau terlibat GAM. Mendengar bantahan dari Abu Bakar, TNI bukannya melunak, tapi malah semakin keras.

Abu Bakar ditelanjangi. Lalu kedua tangan dan kaki diikat di ranjang pada sebuah kamar di Rumoh Geudong. TNI kemudian menyetrum kemaluan Abu Bakar. Secara bersamaan, personel yang lain menyetrum bagian hidungnya.

"Saya disetrum di kemaluan, di hidung. Saya tidak mau mengaku, karena memang tidak ada senjata. Lalu saya dipukul dengan kayu balok" ujar Abu Bakar.

Siksaan begitu hampir saban hari dirasakan Abu Bakar selama berada di Rumoh Geudong. Hingga pada suatu hari, ia tidak sanggup lagi menderita karena terus-menerus. Abu Bakar terpaksa berbohong bahwa ia menyimpan senjata dan menanamnya di sebuah lahan di Tiro.

Mendengar pengakuan demikian, TNI langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dengan membawa Abu Bakar. Namun karena sejak awal berbohong, hasil pencarian itu sia-sia.

Sejumlah tanah yang digali atas petunjuk Abu Bakar tidak menghasilkan apa-apa. Abu Bakar dibawa lagi ke Rumoh Geudong dan disiksa lebih berat lagi.

"Sengaja berbohong agar tidak dipukul. Saya memang tidak ada senjata, lalu kenapa mau mengaku ada senjata, karena disiksa berat sekali. Saya tidak tahan lagi. Kalau mengaku enggak disiksa. Saya dipukul dan merasa seperti sudah mati, terserah dipukul atau enggak," tuturnya.

Abu Bakar masih ingat betul dirinya hingga tiga kali membohongi TNI bahwa dia menyimpan senjata dengan menanam di dalam tanah. Dan dengan pengakuan ini, tiga kali juga dia dibawa TNI ke kampung untuk menunjukkan lokasi penyimpanan senjata yang dimaksud.

Cara ini membuat dia punya waktu jeda dari siksaan di Rumoh Geudong. Maklum, TNI tidak ingin mendengar bantahan keluar dari mulut Abu Bakar.

Sampai ketiga kalinya mengikuti pengakuan Abu Bakar, TNI juga tak memperoleh senjata yang dimaksud. Sejumlah tanah yang digali tetap tak menemukan apa-apa.

Karena sudah tiga kali merasa ditipu, TNI lalu menyiksa Abu Bakar semakin berat. Tubuhnya ditelanjangi. Kedua tangannya diikat dengan rantai dan ia digantung. "Saya digantung seperti disalip," ujar dia.

Dalam posisi tersalip, Abu Bakar disiksa berat. Ia dipukuli dengan balok dan disetrum. Siksaan dari pagi hingga sore hari membuat ia pingsan empat. Bahkan pusar di perutnya bergeser ke samping.

"Saking beratnya disiksa, pusar saya bergeser, tetapi belakangan balik lagi seperti semula. Saya sudah sangat tersiksa, saya berpikir kenapa enggak dipukul mati saja," ujarnya.

Abu Bakar mencatat, dirinya ditahan dan disika selama dua bulan sebelas hari di Rumoh Geudong. Belakangan ia dibebaskan setelah tidak terbukti menyimpan senjata dan tidak terlibat GAM.

Saat awal dibebaskan, ia diancam dan disumpah agar tidak menceritakan penyiksaan yang dialaminya kepada siapa pun. Kini, setelah Aceh damai 14 tahun lalu, Abu Bakar kembali menjadi petani dan mendapat sedikit bantuan pengobatan untuk sakit yang dialami akibat siksaan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Sudah dikirim ke Jaksa Agung

Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh, Sepriady Utama, mengatakan kasus dugaan pelanggaran HAM berat Rumoh Geudong telah diselidiki oleh Tim Adhoc Penyelidikan Dugaan Pelanggaran HAM berat di Aceh yang dibentuk Komnas HAM.

Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh, Sepriyadi Utama, saat berbincang dengan Beritagar.id di Banda Aceh, Jumat (30/8/2019).
Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh, Sepriyadi Utama, saat berbincang dengan Beritagar.id di Banda Aceh, Jumat (30/8/2019). | Habil Razali /Beritagar.id

Tim tersebut telah merampungkan penyelidikan dan laporannya telah dikirim kepada Jaksa Agung selaku penyidik pada tanggal 28 Agustus 2018.

"Komnas HAM menyerahkan seluruh hasil penyelidikannya kepada penyidik. Dengan demikian, untuk saat ini, berkas penyelidikan telah berada di tangan Jaksa Agung untuk kemudian ditindaklanjuti dengan penyidikan," kata Sepriady kepada Beritagar.id, Jumat (30/8/2019).

Data mengenai jumlah korban Rumoh Geudong, kata Sepriady, hanya ada pada Tim Adhoc Aceh Komnas HAM yang berkedudukan di Jakarta. Menurutnya, setelah dilakukan penyelidikan, Tim Komnas HAM menyimpulkan bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup atas dugaan terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan di sana.

"Bentuk-bentuk kejahatannya antara lain perkosaan atau bentuk-bentuk kekerasan seksual yang setara, penyiksaan, pembunuhan, perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik, dan penghilangan paksa," ujar dia.

Sepriady menyebutkan, pihaknya tidak bisa menjelaskan lebih jauh. Karena mengenai bagaimana konstruksi peristiwa, siapa saja yang telah diperiksa, dan siapa secara hukum bertanggung jawab dan lain sebagainya, telah digambarkan dalam laporan penyelidikan pro justisia.

Laporan itu hanya dapat diakses oleh Tim Adhoc Aceh Komnas HAM yang berkedudukan di Jakarta dan penyidik di Kejaksaan Agung. Berdasarkan hasil Tim Pencari Fakta Komnas HAM yang dipimpin Otto Nur Abdullah pada 2013, tim menemukan data bahwa terjadi 3.504 kasus korban operasi militer di Rumoh Geudong.

Dari sejumlah data itu tercatat sebanyak 168 kasus orang hilang, 378 kasus korban yang meninggal, 14 kasus perkosaan, 193 kasus korban yang mengalami cacat serius, 210 kasus korban cacat sedang, dan 359 kasus korban cacat ringan.

Tim juga menemukan data 178 kasus trauma dan stres serta 1.298 kasus yang melibatkan janda sebagai korban. Sementara untuk kerusakan material, ada 223 kasus rumah dibakar, 47 kasus rumah dirusak dengan kerugian material mencapai Rp4,2 miliar.

Dalam kasus Rumoh Geudong dan pelanggaran HAM berat lainnya di Aceh, menurut Sepriady, Komnas HAM hanya sebagai penyelidik dugaan pelanggaran HAM berdasarkan Undang-undang 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Sementara sebagai penyidik dan penuntut adalah Jaksa Agung.

Sedangkan kasus Rumoh Geudong terjadi sebelum Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM berlaku, maka kasus ini akan disidang melalui Pengadilan HAM ADHOC di Medan, Sumatra Utara.

Sepriady berpandangan, lambannya proses penyelesaian pelanggaran HAM berat lebih didominasi oleh faktor politik dan prinsip kehati-hatian.

"Karena kita dihadapkan dengan kebutuhan untuk menyelamatkan terlebih dahulu proses transisi dan perdamaian ke demokratis ketimbang mendahulukan kewajiban internasionalnya dalam menangani pelanggaran HAM berat masa lalu," tutur dia.

Sepriady menuturkan, selain melalui proses hukum di pengadilan, penyelesaian pelanggaran HAM berat di Aceh dapat melalui proses pengungkapan kebenaran lewat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh.

"Kedua mekanisme ini dapat berjalan seiring dan saling melengkapi," ujar dia.

Meski masih menemui jalan panjang menuju keadilan, para korban Rumoh Geudong mengaku tetap berharap kasus mereka terungkap. Mereka justru punya harapan baru.

"Pelaku tidak usah dihukum kalau terungkap. Mereka cukup tunjukkan di mana keberadaan orang-orang lain yang masih hilang. Itu lebih penting," kata Abu Bakar.

Catatan redaksi: Ada kesalahan fakta jarak lokasi Rumoh Geudong. Seharusnya 100 meter, tertulis di awal 100 kilometer. Kesalahan telah diperbaiki.
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR