Rosa Panggabean / Antara Foto

Meresah karena vaksin palsu

Sedemikian pentingnya imunisasi, sehingga merebaknya berita peredaran vaksin palsu menyedot perhatian publik.

Siang itu Tauhid (43) baru saja pulang salat Zuhur. Mengenakan kemeja berwarna hijau dan celana katun hitam, petugas pengelola Pencegahan Penyakit Menular (P2M) Puskesmas Puter Kota Bandung ini menuju ke sebuah ruangan di ujung gedung.

Di tempat itu, ia menunjukkan boks berwarna biru dengan bentuk kotak berukuran 2 x 1 meter. Benda tersebut adalah lemari es penyimpanan vaksin. Sudah sejak tiga tahun lalu lemari es tersebut ada di Puskesmas, diberikan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung.

Lemari es vaksin itu tersimpan di salah satu sudut ruangan. Suhu ruangan tidak terlalu dingin tapi juga tak terlalu hangat. Terlihat penyangga besi di bagian bawah lemari es. Selain itu benda tersebut berjarak sekitar 10-15 cm dari tembok.

"Lemari es ini dibukanya dua kali sehari. Jam 7 pagi lalu jam 12 siang. Tujuannya buat menjaga temperatur suhu lemari es," terang Tauhid yang setiap harinya menjaga boks berwarna biru tersebut, Kamis (30/6/2016).

Selain lemari es berwarna biru, pihak Puskesmas yang beralamat di Jalan Puter Nomor 3, Kelurahan Sadang Serang, Kecamatan Coblong ini juga memiliki satu lemari es sebagai cadangan. Hal itu sebagai antisipasi jika lemari es utama mengalami gangguan atau kerusakan. "Kita (petugas kesehatan) bahkan harus tahu penanganan jika listrik padam," jelasnya.

Suhu lemari es ideal menurutnya berada dalam temperatur 2-8 derajat celcius (C). Dirinya juga harus memahami tata kelola penyimpanan vaksin sesuai standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). "Tidak boleh sembarangan pegang vaksin, yang sensitif panas dan dingin harus tahu di mana meletakannya," ujarnya.

Menurutnya, vaksin bila tak ditangani sesuai prosedur akan mengalami kerusakan. Bahkan jadwal imunisasi harus dilakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Di Kelurahan Sadang Serang terdapat sebanyak 21 Posyandu yang setiap seminggu sekali menggelar imunisasi.

"Nanti mereka (petugas Posyandu) mengambil ke sini. Ketika mereka akan mengambil vaksin ditentukan dulu berapa yang diimunisasi. Di setiap layanan kesehatan terdapat jadwal. Karena kita tidak bisa sembarangan mengeluarkan vaksin. Kalau tidak terjadwal saya meragukan potensi dalam vaksin itu, apapun jenis layanannya," ungkapnya.

Layanan kesehatan yang dimaksud, adalah pihak yang menyelenggarakan layanan kesehatan untuk masyarakat atau disebut juga fasilitas kesehatan. Bisa puskesmas, klinik, bidan, atau dokter praktik yang telah berizin. Fasilitas kesehatan ini bisa diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta.

Isu vaksin melambung lantaran Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, menangkapi tersangka pemalsu vaksin. Vaksin palsu yang diungkap Bareskrim tersebut, bermula dari laporan salah satu rumah sakit di Bogor, Jawa Barat. Pihak rumah sakit curiga, mengapa masih ada penyakit yang seharusnya tidak muncul karena sudah ada program imunisasi.

Pemerintah memang punya program imunisasi wajib, yang di antaranya berupa imunisasi dasar bagi bayi. Tujuannya, turunnya angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat penyakit yang masuk kategori Penyakit Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I). Penyakit-penyakit ini menjadi perhatian dunia sejak puluhan tahun lalu.

Ada lima imunisasi dasar yang wajib diberikan pada bayi. Imunisasi BCG (Bacillus Calmette-Guerin) untuk mencegah Tuberkulosis. Imunisasi Hepatitis B untuk mencegah penyakit Hepatitis B yang ditularkan dari ibu ke bayi saat persalinan.

Kemudian ada imunisasi DPT-HB, diberikan tiga kali untuk mencegah penyakit Difteri, Pertusis (batuk rejan), Tetanus dan Hepatitis B. Sedangkan imunisasi polio untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit polio, dan imunisasi campak untuk mencegah penyakit campak.

Sementara, dua sampai tiga juta bayi dan anak meninggal setiap tahun menurut Organisasi Kesehatan Dunia. Data WHO pada 2014 memperkirakan 18,7 juta bayi di seluruh dunia tidak terjangkau dengan layanan imunisasi rutin seperti vaksin difteri, pertusis, dan tetanus. Lebih dari 60 persen dari anak-anak itu tinggal di 10 negara, termasuk di Indonesia.

Cakupan imunisasi jadi standar kualitas kesehatan. Semakin tinggi cakupan bayi yang mendapat imunisasi, diharapkan semakin baik kualitas kesehatannya di masa depan. WHO memasang standar rata-rata yang cukup tinggi, 90 persen. Artinya 9 dari 10 bayi baru lahir harus mendapat imunisasi. Paling tidak, imunisasi dasar.

Cakupan rata-rata lima jenis imunisasi dasar di Indonesia, masih mengalami fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Itu dari satu sumber data. Dari sumber pembandingnya, cakupan imunisasi Indonesia lebih mengkhawatirkan. Namun keduanya digunakan dalam publikasi resmi Kementerian Kesehatan.

Intinya, semakin rendah cakupan, semakin banyak yang rentan terhadap risiko penyakit. Sedemikian genting imunisasi, sehingga merebaknya isu peredaran vaksin palsu pun menyedot perhatian publik.

Beragam pertanyaan muncul. Seperti apa sebenarnya pengelolaan vaksin tersebut? Bagaimana vaksin bisa sampai ke masyarakat? Kisah dari Puskesmas Puter Bandung ini, sekadar contoh bagaimana sebenarnya vaksin dikelola di lapangan, hingga kemudian diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Sebagai petugas vaksin, Tauhid mengaku tak khawatir dengan ramainya pemberitaan di media massa tentang vaksin palsu. Bahkan, ia menyebut warga yang melakukan imunisasi tidak terpengaruh dengan adanya hal tersebut.

"Malah semakin bertambah karena efek dari pemberitaan vaksin palsu itu. Meskipun, kalau dilihat (orang tua yang melakukan vaksinasi) rata-ratanya minimal masih stabil. Selama ini kan kesannya datang ke Puskesmas murahan (seolah tak terjamin). Sekarang dengan adanya berita jadi terbalik. Masyarakat malah sekarang tahu yang teruji dan terjamin adanya di Puskesmas," jelasnya.

Sebelum menjadi petugas pengelola P2M, Tauhid pernah mengikuti pelatihan yang diberikan Dinkes Provinsi Jawa Barat. Usai mengikuti pelatihan selama tiga minggu tersebut, barulah ia bisa menjadi petugas pengelola vaksin.

Petugas seperti dirinya wajib mengetahui alur pendistribusian vaksin, cara penyimpanan, perawatan hingga penjadwalan imunisasi. "Produsen vaksin kita jelas. Ada sistem rantai vaksin mulai keluar distributor sampai pada pasien harus dalam keadaan bagus," tuturnya.

Petugas pengelola Pencegahan Penyakit Menular (P2M) Puskesmas Puter Kota Bandung, Tauhid (43) sedang melakukan pengecekan terhadap lemari es tempat penyimpanan vaksin.
Petugas pengelola Pencegahan Penyakit Menular (P2M) Puskesmas Puter Kota Bandung, Tauhid (43) sedang melakukan pengecekan terhadap lemari es tempat penyimpanan vaksin. | Huyogo Simbolon /untuk Beritagar.id

Penyimpanan vaksin membutuhkan perhatian khusus karena vaksin merupakan sediaan obat biologis yang rentan terhadap perubahan temperatur lingkungan. Untuk sebagian besar vaksin, senyawa antigenik guna menghasilkan kekebalan tubuh itu aturan umumnya harus didinginkan pada temperatur 2-8 derajat C dan tidak membeku.

Sejumlah vaksin (DPT, Hib, Hepatitis B dan Hepatitis A) akan tidak aktif bila beku. Sedangkan vaksin yang disimpan dan diangkut secara tidak benar akan kehilangan potensinya. Instruksi penanganannya harus selalu disertakan pada lembar penyuluhan (brosur) informasi produk.

Pada setiap tahapan rantai dingin, transportasi vaksin dilakukan pada temperatur 0 derajat C sampai 8 C. Vaksin polio boleh mencair dan membeku tanpa membahayakan potensi vaksin. Sedangkan Vaksin DPT, DT, dT, hepatitis-B dan Hib akan rusak bila membeku pada temperatur 0 (vaksin hepatitis-B akan membeku sekitar -0,5 derajat C).

Adapun vaksin yang disediakan Puskesmas, kata Tauhid, adalah semua vaksin yang mendukung program imunisasi yang diwajibkan dan dianjurkan oleh pemerintah seperti BCG, Hepatitis B, Polio, DPT, dan campak. "Di Puskesmas ini tidak beli vaksin dari luar," tegasnya.

Sebagai petugas kesehatan, Tauhid menyatakan sudah menjadi kewajibannya untuk melindungi masyarakat terutama ketika pemberian vaksin melalui program imunisasi pemerintah.

"Yang tidak bagus atau tidak poten itu akan memberikan peluang untuk penyakit, kan artinya kita memberikan peluang peluru hampa. Tapi kalau vaksinnya sudah bagus dan cara penyuntikannya bagus akan menimbulkan kekebalan. Kita harus menjaga itu," paparnya.

Meski diakuinya, penjelasan detail terhadap vaksin tidak seluruhnya diberitahukan kepada masyarakat. "Kalau sampai mendetail sih nggak, karena produknya sudah sangat teruji. Di sini kami beri penjelasan sebatas manfaat dan kegunaan vaksin untuk apa," bebernya. Adapun aturan penggunaannya, imbuh Tauhid, satu vaksin hanya diberikan untuk satu orang.

Direktur Pemasaran PT Bio Farma, Mahendra Suhardono, menunjukkan vaksin yang diproduksi Bio Farma di Bandung, Kamis (30/6/2016).
Direktur Pemasaran PT Bio Farma, Mahendra Suhardono, menunjukkan vaksin yang diproduksi Bio Farma di Bandung, Kamis (30/6/2016). | Huyogo Simbolon /untuk Beritagar.id

Bicara vaksin untuk manusia di Indonesia, nama PT Bio Farma (Persero) mau tak mau ikut terseret. Sebagai catatan, selain vaksin bagi manusia, ada vaksin untuk hewan. BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang sahamnya 100 persen milik pemerintah ini, merupakan satu-satunya produsen vaksin untuk manusia di Indonesia, dan terbesar di Asia Tenggara. Terutama untuk vaksin yang diprogramkan pemerintah.

Bio Farma pun menegaskan tidak ada vaksin produksi perusahaannya yang dipalsukan dalam kasus peredaran vaksin palsu yang diungkap Mabes Polri. "Vaksin yang dari Bio Farma itu asli, bukan dipalsukan. Sejauh ini tidak ada vaksin kita yang dipalsukan," ujar Direktur Utama PT Bio Farma, Iskandar, dalam jumpa pers yang digelar di Bandung, Kamis (30/6/2016).

Namun, pria berusia 60 tahun itu mengakui untuk serum dan diagnostik yang diproduksi Bio Farma seperti Biosat (serum anti tetanus), Biosave (serum anti bisa ular), dan Tuberculin PPD, memang ada yang dipalsukan. "Untuk saat ini sedang dalam penanganan Bareskrim Polri," tuturnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, vaksin produksi Bio Farma yang digunakan oleh pemerintah untuk Program Imunisasi Nasional adalah Vaksin Penta-Bio (DTP-HB-Hib), DT, Td, TT (tetanus), Hepatitis B, Campak, Polio dan BCG. Untuk menjamin keamanan, khasiat dan mutu vaksin, seluruh produksi Bio Farma telah diuji untuk mendapatkan kelayakan dari Badan POM dan sesuai standar Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Keterangan ini seolah membantah laporan Badan POM dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Senin (27/6). Dalam rapat itu BPOM memaparkan 12 jenis vaksin yang dipalsukan. Vaksin-vaksin tersebut adalah Penta-Bio, Engerix B, Pediacel, Harvix, Euvax B, Tripacel, Tyberculin PPDRT 23, vaksin TT, Hepatitis B, Polio bOPV (polio), BCG, dan Vaksin Campak.

Direktur Pemasaran Bio Farma, Mahendra Suhardono (54), secara lebih terperinci menjelaskan, vaksin Bio Farma yang digunakan untuk program imunisasi nasional didistribusikan melalui Dinkes Provinsi, kemudian ke Dinkes Kota/Kabupaten, sampai akhirnya ke kecamatan lalu ke Puskesmas dan akhirnya ke masyarakat.

Ditegaskan pula, vaksin merupakan produk yang tidak dapat dijual bebas.

"Tanggung jawab Bio Farma sampai Dinas Kesehatan Provinsi. Mulai dari gudang Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten, Puskesmas, dan konsumen itu tanggung jawab Departemen Kesehatan," ungkapnya. Dalam hal ini, pengguna vaksin adalah para penyedia layanan kesehatan, baik milik pemerintah maupun swasta.

Adapun distribusi vaksin untuk swasta, dari pabrik vaksin langsung dikirim ke gudang distributor. Distributor resmi wajib mengimplementasikan cold chain yang konsisten dan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) untuk menjaga kualitas, keamanan dan efektivitasnya. Setiap distributor akan menjalani audit secara rutin.

"Ada empat perusahaan yang menjadi distributor resmi Bio Farma, yaitu PT Indofarma Global Medika, PT Rajawali Nusindo, PT Merapi Utama, dan PT Sagi Capri. Kita pun tahu distributor kirim sampai ke mana," papar Mahendra.

Distributor ini dipilih dengan beberapa kriteria, di antaranya telah memenuhi aspek administrasi (legalitas dan rekam jejak), memenuhi aspek teknis, sesuai Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), memahami dan menerapkan cold chain system atau sistem rantai dingin penanganan vaksin, dan memahami tata cara penyimpanan dan pendistribusian vaksin.

Selain itu, pihak Bio Farma mengklaim produknya dilengkapi dengan teknologi Vaccine Vial Monitor (VVM) untuk mengetahui kualitas vaksin apabila terpapar suhu yang tidak semestinya akan berubah warna.

"Di dalam kemasan vaksin Bio Farma ditempel VVM untuk memonitor perjalanan vaksin apakah pernah terkena panas atau beku. Kalau pernah akan berubah warnanya, ini bisa juga dipakai untuk mengidentifikasi yang palsu dan asli," jelas Mahendra lagi.

Mahendra mengatakan harga jual vaksin Bio Farma ke pemerintah dengan ke distributor swasta tidak sama. Semisal untuk jenis vaksin BCG, TT, DT, Td, DTP-HB-Hib, bOPV, Hepatitis B (untuk bayi) dan vaksin campak. Untuk jenis BCG dengan kemasan 20 dosis, harganya Rp59.950 (termasuk pajak pertambahan nilai). Sedangkan harga jual ke distributor Rp112.500 (belum termasuk pajak pertambahan nilai).

Direktur Bio Farma, Iskandar, saat jumpa pers Penjelasan Bio Farma Terkait Vaksin Palsu di Bandung (30/6/2016)
Direktur Bio Farma, Iskandar, saat jumpa pers Penjelasan Bio Farma Terkait Vaksin Palsu di Bandung (30/6/2016) | Fahrul Jayadiputra /Antara Foto

Tak mudah membedakan vaksin asli dan palsu

Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa vaksin yang digunakan pada program imunisasi didapatkan langsung dari produsen dan distributor resmi. Vaksin tersebut didistribusikan ke Dinas Kesehatan hingga Puskesmas dan Posyandu dan dijamin keasliannya.

Dalam siaran persnya, Kemenkes juga menyatakan berkomitmen mendukung penegakan hukum yang dijalankan oleh Polri dalam kasus temuan vaksin palsu ini. Kementerian Kesehatan siap berkoordinasi dan membantu Bareskrim untuk mengungkap kasus kejahatan ini mulai dari produksi maupun distribusi.

"Kami secara intensif berkoordinasi dengan Bareskrim, BPOM dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) membentuk Satgas Penanganan Kasus Vaksin palsu. Demikian juga nama rumah sakit dan klinik yang diduga terlibat dalam penggunaan vaksin palsu masih dalam proses penyelidikan, kita hormati proses hukum," kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes, Oscar Primadi.

Walaupun dampak yang ditimbulkan dari vaksin yang diduga palsu belum dipastikan terhadap gangguan kesehatan pada kesehatan bayi, dalam hal ini bila ditemukan ada yang terimbas dampak vaksin palsu, pemerintah akan melakukan vaksinasi ulang dan diberikan gratis sebagaimana biasanya.

Menurut Bio Farma, ciri-ciri vaksin palsu secara kasat mata dapat dibedakan oleh konsumen. Pada umumnya bentuk kemasan vaksin palsu lebih kasar dan nomor batch (kode produksi) tidak terlihat jelas. Tutup vial tampak berbeda dari aslinya.

Selain itu, vaksin palsu memiliki masa kedaluwarsa yang lebih panjang dibandingkan vaksin yang asli. Masa kedaluwarsa vaksin palsu bisa mencapai empat tahun, sedangkan yang asli hanya sampai dua tahun.

Meski begitu, semua ciri vaksin palsu hanya akan teramati oleh mereka yang sudah biasa menggunakan vaksin tersebut. Mereka yang baru pertama memegang boks atau botol vaksin tersebut tidak akan dapat mengenalinya.

Direktur Pemasaran Bio Farma, Mahendra Suhardono mengatakan cara yang sahih untuk membedakan vaksin palsu dan asli hanyalah melalui uji laboratorium.

"Kalau masih sulit dibedakan satu-satunya cara diuji di laboratorium. Benar nggak kandungan vaksinnya. Tidak mudah memang membedakan memang apalagi kemasannya dibuat sama persis," tuturnya.

Langkah pencegahan yang paling mungkin dilakukan untuk menghindari peredaran vaksin palsu ialah dengan membeli vaksin melalui distributor resmi. "Jadi, umpamanya ada fasilitas (layanan) kesehatan ditawari vaksin lewat jalur non remi yang katakanlah diskonnya banyak jangan mau. Jangan sampai beli yang tidak resmi," tegasnya.

Adanya pengungkapan kasus peredaran kasus vaksin palsu membuat tim pemasaran Bio Farma terjun langsung ke lapangan. Tujuannya untuk membantu memerangi vaksin palsu.

"Kita juga sudah koordinasi dengan para distributor terhadap kasus ini. Kita kumpulkan mereka kemudian kita turunkan tenaga-tenaga pemasaran kita untuk mendatangi rumah sakit, klinik untuk membantu mereka melihat stoknya, dicek nomor batch-nya sampai nomor fakturnya. Kalau memang masih ragu terhadap stok yang ada dan memang meminta dukungan dari distributor akan dikeluarkan surat bahwa itu vaksin asli," ujarnya.

Polisi menunjukkan barang bukti yang disita dalam kasus produksi dan distribusi vaksin palsu di wilayah ibukota Jakarta, Banten dan Jawa Barat di Mabes Polri di Jakarta (27/6/2016)
Polisi menunjukkan barang bukti yang disita dalam kasus produksi dan distribusi vaksin palsu di wilayah ibukota Jakarta, Banten dan Jawa Barat di Mabes Polri di Jakarta (27/6/2016) | Darren Whiteside /Antara Foto/REUTERS

Terungkapnya peredaran vaksin palsu oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, bermula dari laporan salah satu rumah sakit di Bogor, Jawa Barat. Pihak rumah sakit curiga, karena menemukan penyakit yang seharusnya tidak muncul meski sudah ada program vaksinasi. Pihak rumah sakit turut mencurigai kualitas vaksin yang telah diberikan kepada masyarakat.

Tayangan televisi perihal bayi meninggal setelah melakukan imunisasi, juga memicu penyidik Bareskrim melakukan penelusuran. Menurut Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus, Bareskrim Mabes Polri, Brigadir Jenderal Polisi Agung Setya, pada Kamis, 16 Juni 2016, pihaknya melakukan penggeledahan di tiga tempat milik J, yang mengaku direktur CV. Azka Medical. Perusahaan ini diduga tak punya izin untuk menjual maupun membuat vaksin.

Penggeledahan pun dilakukan di tiga tempat milik CV. Azka Medical. Pertama di sebuah toko yang beralamat Jalan Raya Karang Satria No. 43 Bekasi, Jawa Barat. Kemudian kantor Azka Medical lainnya di Bumi Sani Permai, Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Selain itu di rumah kontrakan Dewi House, di Jalan Pahlawan No. 7, Tambun, Bekasi.

Pada 21 Juni 2016, penangkapan para produsen vaksin palsu dilakukan Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri. Ada tiga kelompok pelaku produsen vaksin palsu yang tidak saling mengenal. Ketiga kelompok yakni tersangka P (Puri Hijau Bintaro), HS (Jalan Serma Hasyim Bekasi Timur), serta suami-istri R dan H (Kemang Pratama Regency, Kota Bekasi).

Pada hari yang sama, polisi juga menggeledah sebuah apotek berinisial ARIS milik MF di Pasar Kramat Jati, Jakarta, Timur sebagai tempat penjualan vaksin palsu. Kemudian polisi menangkap tersangka T (kurir) di Jalan Manunggal Sari, Kalisari, Jakarta Timur, dan tersangka S (kurir) di Jalan Lampiri Jati Bening, Kota Bekasi.

Sehari kemudian, beritanya pun merebak. Dalam pengembangannya, terungkap bahwa praktik pembuatan vaksin palsu itu telah berlangsung selama 13 tahun.

Menurut para tersangka, mereka menggunakan botol bekas vaksin yang kemudian diisi dengan cairan infus atau aquades dan vaksin tetanus. Kemudian botol tersebut diberi label vaksin yang diinginkan. Brigjen (Pol) Agung mengatakan vaksin-vaksin palsu itu didistribusikan di Jakarta, Banten dan Jawa Barat. "Mereka (para pelaku) sudah menggeluti usaha ini sejak 2003," katanya.

Hingga Selasa (28/6) pekan lalu, kepolisian telah menetapkan 16 tersangka pelaku bisnis vaksin palsu. Brigadir Jenderal Agung Setya mengatakan ada empat kelompok yang bekerja terpisah. Secara garis besar masing-masing kelompok terdiri atas distributor, kurir dan produsen.

Mereka adalah tersangka J, dan MF sebagai para pemilik apotek; T dan S yang disangka sebagai kurir; lalu tersangka berinisial R selaku distributor. Kemudian ada HS, L, AP (atau P), dan pasturi H dan R yang menjadi tersangka pembuat vaksin palsu; Tiga distributor lainnya ditangkap di kawasan Subang, Jawa Barat.

Seorang yang berperan sebagai pencetak label kemasan di percetakan di Kalideres, Jakarta Barat turut jadi tersangka. Sementara sepasang pasutri kembali ditangkap, kali ini di wilayah Semarang, Jawa Tengah. Pasangan berinisial M dan T jadi tersangka sebagai distributor penjualan vaksin palsu (Jawa Pos, 28 Juni 2016).

Sedangkan menurut Kepala Subdirektorat Industri dan Perdagangan, Komisaris Besar Sandy Nugroho, penyidik sudah mengantongi cara distribusi kelompok-kelompok ini. Dia menambahkan, karena data jaringan tingkat bawah sudah dikantongi, penyidik kini berfokus mengejar pelaku tingkat atas.

Untuk sementara, para pelaku akan dijerat Pasal 197 Undang-Undang No 36/2009 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun dan denda Rp1,5 miliar dan Pasal 62 juncto Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Semua tersangka juga akan dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). TPPU dikenakan ke seluruh pelaku, khususnya kepada pembuat vaksin palsu, karena mereka dinilai mendapat harta hasil kejahatan cukup besar.

Seorang bidan menunjukkan vaksin campak dan vaksin bcg yang asli di Puskesmas Kecamatan Sawah Besar, Jakarta (28/6/2016).
Seorang bidan menunjukkan vaksin campak dan vaksin bcg yang asli di Puskesmas Kecamatan Sawah Besar, Jakarta (28/6/2016). | Rosa Panggabean /Antara Foto

Adapun Badan Pengawas Obat dan Makanan, hingga 30 Juni 2016, menyatakan hasil pengawasan Balai Besar/Balai POM (BBPOM/BPOM) di seluruh Indonesia telah mengidentifikasi 37 sarana pelayanan kesehatan di sembilan wilayah cakupan pengawasan BBPOM/BPOM, yaitu Pekanbaru, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Surabaya, Pangkal Pinang, dan Batam.

Puluhan sarana pelayanan kesehatan itu diketahui memeroleh vaksin dari freelance atau sumber tidak resmi. Apakah vaksin-vaksin tersebut merupakan vaksin palsu, belum diketahui secara pasti.

Badan pelaksana tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan itu juga telah menyelesaikan pengujian terhadap sebagian sampel vaksin yang diterima Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional dari Bareskrim Polri. Hasil pengujian tersebut telah dikirimkan kepada Bareskrim pada Kamis (30/6), namun isinya tak dipublikasikan.

Meski namanya badan pengawas, menurut Pelaksana tugas Kepala Badan POM, Tengku Bahdar Johan, pihaknya sudah tidak pernah disertakan dalam pengawasan pengadaan sediaan farmasi sejak 2014. Menurut Bahdar di Jakarta, Kamis (30/6), sejumlah peraturan membatasi BPOM untuk mengawasi farmasi.

Di antara peraturan itu adalah Peraturan Menteri Kesehatan No. 35/2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotik; Peraturan Menteri Kesehatan No. 58/2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit; dan terakhir, Peraturan Menteri Kesehatan No. 30/2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.

Di sisi lain, Menteri Kesehatan, Nila F Moeloek, menampik tudingan bahwa kasus ini merupakan kelalaian pemerintah. Ia bilang, "Ini bukan kelalaian. Ada oknum," usai rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (27/6).

Nila menegaskan pihaknya masih menelusuri rumah sakit dan fasilitas kesehatan mana saja yang memanfaatkan vaksin palsu itu. Bila sudah ada data, Kemenkes akan memberikan vaksin ulang ke anak-anak tersebut.

Ibu Menteri tentu tahu, sesuai pasal 6 ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No.43/2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, penyelenggaraan imunisasi wajib, baik pengadaan vaksin, sampai distribusi, menjadi tanggung jawab pemerintah.

Pasal 13 ayat 1, menyebut Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam penyediaan logistik untuk penyelenggaraan imunisasi wajib.

Ayat 2, Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi vaksin, Auto Disable Syringe, safety box, emergency kit, dan dokumen pencatatan status imunisasi.

Sedang Pasal 17 menjelaskan, Pemerintah bertanggung jawab tehadap pendistribusian logistik berupa vaksin, Auto Disable Syringe, safety box, dan dokumen pencatatan status imunisasi untuk penyelenggaraan imunisasi wajib.

Untuk penanganan kasus yang meresahkan masyarakat ini, kepolisian beserta sejumlah pihak terkait membentuk satuan tugas (satgas). Satgas yang terbentuk sejak 28 Juni lalu, terdiri dari perwakilan Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta lembaga terkait di bidang kesehatan.

Sebagai solusi pada masa depan, Iskandar dari Bio Farma menyarankan pemerintah bisa mengantisipasi pemalsuan vaksin dengan pengelolaan limbah yang tepat. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan baik negeri maupun swasta harus memiliki manajemen limbah vaksin yang tepat dan benar.

"Untuk mencegah pemalsuan kita seharusnya punya fasilitas untuk mengendalikan limbah. Yang dipakai di Bio Farma sendiri harus dihancurkan jika sudah dipakai, begitu juga yang di Puskesmas. Itu yang harus diantisipasi agar tidak berulang," ungkapnya.

Ditambahkan pula oleh Mahendra, Bio Farma sebagai produsen selalu bertanggung jawab terhadap produknya. Botol-botol bekas yang sudah dipakai, langsung dimusnahkan sesuai dengan aturan yang berlaku. "Limbah-limbah yang ada di fasilitas kesehatan ada aturannya. Wadah-wadahnya dihancurkan tidak untuk dilepas ke luar," tuturnya.

Pengalaman Tauhid sebagai petugas pengelola vaksin di Puskesmas Puter, Kota Bandung, mengonfirmasi upaya penanganan limbah vaksin. Menurutnya, limbah biasanya dikumpulkan dalam safety box. "Nanti ada yang mengambil dari petugas Dinas Kesehatan, yang biasanya menghancurkan (limbah) di incenerator," terangnya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR