Salah satu siswa SD Tumbuh 3 Yogyakarta saat berkunjung ke Kantor Pos Besar Yogyakarta. © Anang Saptoto / Jalin Sahabat Lebih dekat dengan Kampung KB di Kota Banjar Sistem keamanan lokal di Kota Banjar
KOTA LAYAK TINGGAL YOGYAKARTA

Misi besar bocah kecil

Serombongan bocah mengunjungi gedung Kantor Pos. Anak-anak kecil itu membawa misi besar, mengirimkan pesan khusus untuk Sultan Hamengku Buwono X.

Salah satu siswa SD Tumbuh 3 Yogyakarta saat berkunjung ke Kantor Pos Besar Yogyakarta.
Salah satu siswa SD Tumbuh 3 Yogyakarta saat berkunjung ke Kantor Pos Besar Yogyakarta.
© Anang Saptoto /Jalin Sahabat

Hari masih terlalu pagi untuk mengirimkan surat. Loket Kantor Pos Besar Kota Yogyakarta sepi pengunjung. Ruang tunggu lengang, tak seorang pun duduk di sana. Hanya seorang petugas keamanan duduk di dekat pintu, bersebelahan dengan mesin pencetak nomor antrean.

Di waktu sedini itulah, satu ruangan di lantai dua gedung ini telah riuh suara bocah. Selasa 31 Oktober 2017 pagi, puluhan siswa SD Tumbuh 3 Yogyakarta mengunjungi kantor pos. Mereka membawa seratus kartu pos berisi pesan untuk Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X.

"Pesan mereka akan dikirim melalui pos," kata Anang Saptoto, inisiator Jalin Sahabat, di sela keriuhan bocah.

Jalin Sahabat merupakan lokakarya dengan gagasan membangun interaksi anak-anak lewat media pos. Baik dengan sesama anak-anak maupun orang dewasa. Selama dua bulan lalu, pada 29 September dan 6 Oktober, Jalin Sahabat menggelar dua lokakarya membuat kartu pos di SD Tumbuh 3 Yogyakarta. Karena bertepatan dengan bulan pelantikan Gubernur DIY, anak-anak diminta menuliskan pesan khusus untuk Sultan Hamengku Buwono X.

"Isi pesan terserah anak-anak, kami tak mengarahkan," katanya.

Yang mencengangkan, banyak pesan bernada kritis muncul dari bocah-bocah itu. Mereka menyoroti kondisi Yogyakarta yang tak lagi nyaman. "Kepada Pak Sultan, jangan membanyak mall bikin macet," tulis seorang bocah di kartu pos yang ditujukan Kompleks Kepatihan Danurejan Yogyakarta, tempat Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X berkantor.

Nada serupa juga muncul di kartu pos lain. "Saya mau lalu lintas Jogja lebih lancar. Saya mau Jogja tetap bersih. Kenapa Jogja ramai hotel? Kan jadinya macet."

Tak hanya menyampaikan uneg-uneg tentang kondisi Yogyakarta kini, ada juga anak yang mengusulkan solusi perbaikan. Tiap pelanggaran harus disanksi tegas. Di kartu posnya, tertulis jenis pelanggaran dan bentuk hukumannya. Di antaranya, mengendarai motor tanpa helm didenda Rp300 ribu. Polisi pemalas dihukum push up 50 kali. Tawuran didenda Rp500 ribu.

Anggota Komite Orang Tua Siswa SD Tumbuh 3 Yogyakarta Wenny Ayu Listianti mengatakan, kegiatan ini memberikan pengalaman berharga bagi anak-anak. "Menarik dan menyenangkan." Kalau pun tak jadi mampu mengubah kebijakan, ia melanjutkan, setidaknya pesan anak-anak itu menjadi bahan renungan untuk menjadikan Yogyakarta lebih baik.

Bermula dari pendidikan yang membebaskan

Yogyakarta, kota seluas 32,5 kilometer persegi, berpenduduk sekitar 400 ribu jiwa. Pada tahun 2014, kota ini mendapat predikat sebagai kota layak huni Eastern Regional Organisation for Planning and Human Settelments. Bersama sejumlah kota lain; di antaranya Surabaya, Tangerang Selatan, Makassar dan Bandung, Yogyakarta menerima penghargaan Livable City di Indonesia.

Data mikro Survei Ekonomi Nasional (Susenas) BPS 2016 yang diolah oleh tim Lokadata Beritagar.id menunjukkan nada yang sama. Bahwasannya Yogyakarta masih menjadi kota palling layak huni jika dibandingkan dengan kota lain, seperti Jakarta Selatan, Banda Aceh.

Hal inilah yang kemudian membuat Kota Yogyakarta mendapat penghargaan untuk kategori Kota Layak Tinggal dalam ajang Kaskus Beritagar.id Kota Pilihan 2017.

Predikat kota layak huni tentu didasarkan pada sejumlah kriteria penilaian. Dari kualitas tata ruang, angkutan umum, kondisi jalan, kesehatan, hingga pendidikan. "Di antara lima daerah lain (di DIY) pendidikan di kota (Yogyakarta) paling bagus," kata Yuliani Putri, pegiat pendidikan di Yogyakarta, Kamis 2 November 2017.

Ketua Sarang Lidi, lembaga non-pemerintah di Yogyakarta itu, memberi contoh jumlah Bantuan Operasional Siswa di kota Yogyakarta lebih tinggi dibanding daerah lain. Untuk siswa SD mendapat Rp1 juta, sedangkan SMP sebesar Rp 1,5 juta. Di daerah lain, jumlahnya lebih kecil, Rp245-250 ribu per siswa SD dan Rp350-370 ribu per siswa. Biaya SPP sekolah pun, ia melanjutkan, lebih rendah, yakni sebesar Rp50 ribu per bulan. "Di luar kota Rp100 ribu sampai Rp150 ribu," katanya.

Perhatian pemerintah kota terhadap pendidikan, menurut dia, cukup besar. Bahkan, perhatian itu sudah muncul pada era kepemimpinan walikota terdahulu, Herry Zudianto. Jauh sebelum pemerintah pusat menyerukan anggaran pendidikan minimal 20 persen, kota Yogyakarta sudah menerapkan 23 persen dari APBD untuk pendidikan. "Dan terus naik sampai sekarang," katanya.

Meski demikian, ia mengatakan, masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah di bidang pendidikan. Salah satunya tingkat buta huruf. Di seluruh di DIY, kata dia, beberapa tahun lalu angkanya mencapai 20 persen. Meski kebanyakan adalah orang berusia tua, ia menilai tingginya angka buta huruf itu menjadi paradoks bagi daerah yang mendeklarasikan dirinya sebagai kota pendidikan. "Sebagai kota pendidikan ini 'kan lucu," katanya.

Di sekolah, pola pendidikan pun berubah. Salah satunya SD Tumbuh 3 Yogyakarta. Kepala Sekolah Sri Rahayu Widiyastuti mengatakan guru tak lagi menempatkan diri sebagai sosok yang serba tahu. Di lembaga pendidikannya, guru justru berposisisi sebagai fasilitator siswa. Mereka tak perlu malu jika siswa mengoreksi kesalahan guru yang terjadi. Bahkan, kalau perlu mencari cara bersama-sama untuk menemukan solusi.

Dengan cara seperti itu, sekolah mengajarkan cara berpikir kritis pada siswanya. Siswa diajak berpikir mandiri dan berani menyampaikan gagasannya. "Di sini menerapkan pendidikan inklusi dan membiasakan siswa dengan keberagaman," katanya, Selasa 31 Oktober 2017.

Siswa SD Tumbuh 3 Yogyakarta saat berkunjung ke Kantor Pos Besar Yogyakarta.
Siswa SD Tumbuh 3 Yogyakarta saat berkunjung ke Kantor Pos Besar Yogyakarta.
© Anang Saptoto /Jalin Sahabat

Sekolah, ia melanjutkan, juga bukan satu-satunya tempat pembelajaran. Lingkungan sekitar merupakan bahan pembelajaran yang berharga bagi siswa. Misalnya saja, dari baliho-baliho yang terpasang di pinggir jalan hingga kondisi sosial di sekitar mereka.

Hasilnya, inilah yang membawa bocah-bocah SD itu mampu mengekspresikan kegelisahannya terhadap persoalan kota. Tentang kian menjamurnya hotel dan pusat perbelanjaan hingga kemacetan lalu lintas.

Hotel dan konflik air

Eko Kuswanto menarik napas panjang sebelum menjawab pertanyaan Beritagar.id, Rabu 25 Oktober 2017. "Kalau mau dilihat dari kenyamanan ya nyaman saja," katanya.

Betapa tidak disebut nyaman, di Yogya, ia melanjutkan, hubungan antarwarga terjalin erat. Itu menjadi modal sosial bagi penghuni kota. Mereka terbiasa hidup saling menolong ketika mengalami kesusahan. Tapi di balik kenyaman itu tersembunyi persoalan kota yang kompleks.

Aktivis Urban Poor Consortium itu memberi satu contoh menjamurnya hotel baru. Sejak empat tahun terakhir, lelaki yang juga dikenal dengan nama Dodok Putra Bangsa itu memang getol menyoroti maraknya pembangunan hotel dan pemanfatan ruang publik di Yogyakarta melalui gerakan "Jogja Ora Didol".

Badan Pusat Statistik mencatat ada 60 hotel berbintang dan 358 hotel non bintang di Kota Yogyakarta pada 2016. Jumlah itu terus dipastikan bertambah pada tahun ini. Sejumlah hotel baru berdiri di banyak lokasi, bahkan di pusat kota dan Malioboro yang menjadi jantung pariwisata Yogyakarta.

Sejak 2014, pemerintah kota memerintahkan hotel berlangganan air PDAM. Kalaupun memanfaatkan air tanah, itu bersifat tambahan saja. Sayangnya, kata Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia DIY Istidjab Danunegoro pada April lalu, karena bahan baku air PDAM terbatas dan jaringan perpipaan belum memadai, sebagian besar hotel pun memanfaatkan air tanah sebagai sumber utama mendapatkan air.

Kondisi seperti itu akhirnya memicu konflik air antara warga dan hotel. "Hotel terus dibangun, sumur warga asat (kering)," kata Eko alias Dodok.

Sebuah hotel dibangun di kampung Miliran Kecamatan Umbulharjo, tempat Eko tinggal, pada 2014 silam. Sumur warga yang semula tak pernah kering, menjadi asat. Warga pernah berkali-kali menggelar aksi menolak pembangunan hotel dan memprotes tata pemanfaatan air tanah untuk mengembalikan air di sumur mereka.

Maraknya pembangunan hotel juga memicu aktivitas pariwisata terpusat di kota Yogyakarta. Dampaknya, kemacetan lalu lintas terjadi di hampir seluruh ruas jalan. "Sekarang kondisi jalan jelas berbeda dengan lima tahun lalu," katanya.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Yogyakarta Halik Sandera mengatakan alih fungsi lahan menjadi permukiman, pengambilan air tanah dalam yang masif, dan proses penambangan pasir di lereng Merapi menjadi faktor penyebab turunnya permukaan air dalam di Yogyakarta. Pada tahun lalu, ia mengutip penelitian pemerintah, turunnya mencapai 20 hingga 30 sentimeter.

Perebutan sumber air juga terjadi antarwarga. Karena sumurnya kering di musim kemarau, warga yang punya kemampuan finansial cukup "menyuntik" sumur dangkal mereka. Caraya dengan mengebor dan memasang pipa agar mampu menjangkau sumber air yang lebih dalam. Kondisi itu berdampak pada sumur tetangganya.

Mayoritas warga kota Yogyakarta kini memanfaatkan sumur dangkal sebagai sumber mendapatkan air. PDAM Tirtamarta mencatat ada 32.455 sumur warga di Kota Yogyakarta. "Bagi warga yang tak punya cukup uang kan tidak bisa menyuntik sumurnya," katanya, Kamis 2 November 2017.

Anang Zakaria
Kontributor Beritagar.id Yogyakarta.

ARTIKEL TERKAIT

Bekasi dan Papua masih menggunakan wesel pos

Bekasi dan Papua masih menggunakan wesel pos

Perkembangan teknologi dan informasi tak sepenuhnya menggusur penggunaan medium pos di Indonesia. Kabupaten Biak Numfor dan Bekasi mendominasi konsumsi wesel, materai, dan perangko.

Berharap produksi Kopi Gayo tidak loyo

Berharap produksi Kopi Gayo tidak loyo

Pulau Sumatra adalah sumber kopi terbesar Indonesia. Satu yang laik disorot, kopi Gayo dari Aceh Tengah. Meski kualitas dan popularitasnya mendunia, namun produksinya pada 2017 sekitar 27 ribu ton.

Jalan dan distribusi penghambat legit es krim

Jalan dan distribusi penghambat legit es krim

Dari 514 Kabupaten/Kota, empat Kabupaten di Indonesia Timur tidak dapat merasakan legitnya es krim. Bila menyelisik kondisi dan infrastruktur keempat kabupaten itu, kondisi jalan belum memadai. Ini jadi salah satu kendala distribusi es krim

Wilayah timur Indonesia punya lahan pasif terluas

Wilayah timur Indonesia punya lahan pasif terluas

Dominasi lahan pasif paling tinggi di Indonesia Timur. Seperti Papua Barat (20 persen), NTT (16 persen), dan Maluku (15 persen). Dominasi ini menggambarkan perbandingan lahan pasif dan luas provinsi.