Penampakan Gampong Lam Paseh, Banda Aceh, Aceh, pada 25 Desember 2014. Wilayah ini masuk area merah tsunami, dan luluh lantah ketika bencana air besar datang pada 2004. Kini wilayah ini sudah ditempati kembali oleh penduduk.
Penampakan Gampong Lam Paseh, Banda Aceh, Aceh, pada 25 Desember 2014. Wilayah ini masuk area merah tsunami, dan luluh lantah ketika bencana air besar datang pada 2004. Kini wilayah ini sudah ditempati kembali oleh penduduk. EPA / Hotli Simanjuntak
MITIGASI BENCANA

Mukim di zona merah tsunami

Area merah (rawan) tsunami di Banda Aceh kini semakin padat. Warga yang terdampak tsunami 2004 menolak pindah.

Minggu pagi, 26 Desember 2004, tatkala gempa bumi bermagnitudo 9,2 mengguncang Provinsi Aceh, Ibnu Yahya baru saja melabuhkan perahu di dermaga nelayan, Gampong Alue Naga, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh.

Gempa bikin Yahya terhuyung. Belum lagi hilang gemetar akibat lindu, tiga letusan keras terdengar dari arah laut. Sejurus kemudian gelombang besar hitam pekat muncul dari tengah laut.

"Kalau dilihat dari jauh, bukan gelombang laut, tapi seperti angin puting beliung," kata pria berusia 50 tahun itu, saat kami mengobrol, Minggu (16/12/2018).

Empat belas tahun silam, Yahya selamat dalam tsunami yang menewaskan sekitar 230 ribu jiwa.

Ia beruntung sekadar terseret gelombang sejauh empat kilometer. Namun tidak demikian dengan istri dan tiga anaknya yang hilang disapu air.

Kini Yahya pilih menduda dan tinggal bersama adiknya. Semula, hingga dua tahun selepas bencana, mereka menetap di hunian sementara.

Mereka baru kembali ke kampung setelah rumah bantuan selesai dibangun. "Rumah saya dibangun persis di fondasi rumah sebelum tsunami," kata Yahya.

Rumah tersebut berdiri di Dusun Beunot, Gampong Alue Naga, Syiah Kuala. Total ada 65 rumah bantuan untuk 65 keluarga korban gempa dan tsunami di dusun itu.

Tsunami memang bikin Gampong Alue Naga rata tanah. Tiada yang tersisa kecuali pohon kelapa. Gampong itu memang berada di pesisir. Sekitar 200 meter daratannya jadi laut selepas tsunami.

Pasca-tsunami, warga Gampong Alue Naga semula akan direlokasi ke wilayah Pegunungan Jantho, Aceh Besar, sekitar 65 kilometer dari kampung mereka. Namun kebanyakan warga menolak pindah.

"Rezeki kami dari melaut, kalau di Jantho pegunungan," ujar Yahya. Kini, rumahnya hanya berjarak sepelemparan batu dari laut. Pagarnya pun berbatasan dengan batu penahan ombak.

Nur Asiah, warga Dusun Beunot, juga menolak pindah. Perempuan berusia 48 itu kini membuka kios kecil di halaman rumahnya, sekitar 50 meter dari laut.

"Saya meyakinkan diri bahwa musibah tak mungkin terulang di tempat yang sama," ujar ibu yang kehilangan empat anaknya pada tsunami 2004. "Kalaupun (bencana) terulang, saya pasrah."

Medio 2005, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR), lembaga yang mengoordinasikan pemulihan pasca-bencana, merilis masterplan pembangunan Aceh selepas petaka.

Masterplan itulah yang memuat rancangan relokasi warga korban gempa dan tsunami.

Rencana induk BRR tersebut membagi lima zonasi pembangunan: Zona I, II, dan III, sebagai wilayah pembangunan terbatas; Zona IV untuk wilayah pembangunan perumahan yang dianjurkan; Zona V untuk kawasan konservasi.

Gampong Alue Naga, tempat asal Yahya dan Nur Asiah, masuk Zona I peta wilayah Kota Banda Aceh. Namun rencana itu sekadar tertuang di atas kertas.

Faktanya, selain di Alue Naga, kini permukiman warga sudah berdiri di area yang masuk Zona I. Misal, area pesisir Ulee Lheue, Meuraksa, Banda Aceh hingga ke Peukan Bada, Aceh Besar.

***

Rambu peringatan tsunami yang sudah tidak terawat dan rusak di pantai Syiah Kuala, Banda Aceh.
Rambu peringatan tsunami yang sudah tidak terawat dan rusak di pantai Syiah Kuala, Banda Aceh. | Oviyandi /Beritagar.id

Empat tahun setelah BRR merilis masterplan, Pemerintah Kota Banda Aceh kembali membuat zonasi dalam Qanun No.4/2009 tentang Rancangan Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Banda Aceh 2009-2029.

Belakangan perubahannya diatur lewat Qanun No.2/2018. Qanun itu juga melampirkan peta bahaya tsunami. Area dibagi dalam skala bahaya rendah, sedang, dan tinggi.

Area kecamatan yang paling berisiko kena tsunami yakni keseluruhan wilayah Meuraksa, serta sebagian wilayah Syiah Kuala, Kuta Alam, Kuta Raja, dan Jaya Baru.

Pembangunan perumahan di wilayah itu diatur dalam pasal 55 ayat 5, yang menyebut kawasan kota bagian utara--terkena tsunami 2004--hanya boleh dibangun perumahan dengan kepadatan rendah.

Wilayah itu memanjang di pesisir laut dari Alue Naga, Syiah Kuala hingga ke Ulee Lheue, Meuraksa. Di kawasan pesisir itu pembangunan permukiman memang tidak terhindarkan.

Sebagai ilustrasi, data Badan Pusat Statistik (2014) mencatat kepadatan penduduk di Meuraksa mencapai 2.614 jiwa per kilometer persegi. Kecamatan yang seluruh wilayahnya masuk zona merah itu punya total penduduk 18.979 jiwa.

Selayang pandang saja bisa tampak area padat penduduk, misalnya di Ulee Lheue, Meuraksa.

Lebih luas lagi, tak hanya di Banda Aceh, wilayah padat penduduk masih terlihat di pesisir Calang, Kabupaten Aceh Jaya, dan Kota Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat.

Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana (P2SP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Aceh, Dedi Fahrian mengaku zonasi pembangunan yang dirilis BRR (2005) gagal diterapkan.

"Masyarakat tidak mau pindah. Akhirnya BRR membangun rumah di kawasan yang pernah diratakan tsunami dan masuk zona rawan tsunami yang mereka buat," kata Dedi Fahrian, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (17/12/2018).

Meski begitu, bagi Dedi, BRR tetap berhasil. "BRR tidak gagal membangun rumah untuk masyarakat," katanya.

Ia berdalih pembangunan berbasis zonasi tak bisa diterapkan di Aceh. Masyarakat nelayan di pesisir, kata Dedi, tidak akan mau hidup jauh dari laut.

"Saya saja kalau punya tanah di Ulee Lheue (salah satu kawasan pesisir pantai), diminta geser ke pegunungan belum tentu mau," ujarnya.

Sikap Dedi, yang terkesan pesimistis perihal pemindahan penduduk, berbanding terbalik dengan pandangan Asrul Sidiq, ahli perencanaan wilayah Universitas Syiah Kuala.

Asrul justru menyarankan pemerintah agar lebih tegas dengan mengeluarkan larangan mendirikan bangunan dalam radius tertentu dari wilayah sempadan pantai.

"Aturan itu seharusnya keluar dalam Qanun RTRW. Tapi tidak terjadi," kata Asrul, saat berbincang dengan Beritagar.id, Kamis, (13/12/2018).

Menurut Asrul, bila pun hendak mengizinkan pembangunan di area rawan tsunami, sebaiknya pemerintah dan masyarakat memenuhi syarat-syarat mitigasi bencana.

"Misalnya ada escape building (gedung evakuasi), ada jalur evakuasi, dan masyarakat paham mitigasi. Juga harus ada batasan ketinggian bangunan dan kekuatan fondasi," ujarnya.

Asrul pun meminta pemerintah segera menyelesaikan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di kawasan-kawasan rawan bencana.

Menurutnya, RDTR akan menjadi acuan dalam memberikan IMB (izin mendirikan bangunan).

Sejauh ini dasar pemberian IMB di Banda Aceh hanya berdasar Qanun No.11/2004 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Masalahnya, aturan itu diteken Mei 2004 sebelum tsunami. Alhasil, aturan tersebut belum punya perspektif mitigasi gempa maupun tsunami.

Kabar terakhir, Pemkot Banda Aceh sedang melakukan finalisasi RDTR--sebagai turunan Qanun RTRW.

Peta Bahaya Tsunami Kota Banda Aceh sebagaimana termuat dalam Qanun No.2/2018. Tingkat bahaya ditunjukkan oleh warna merah (tinggi), kuning (sedang), dan hijau (rendah).
Peta Bahaya Tsunami Kota Banda Aceh sebagaimana termuat dalam Qanun No.2/2018. Tingkat bahaya ditunjukkan oleh warna merah (tinggi), kuning (sedang), dan hijau (rendah). | Pemerintah Kota Banda Aceh

Adapun Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Teuku Ahmad Dadek, mengatakan bahwa pihaknya juga telah memetakan kawasan rawan tsunami dalam Kajian Risiko Bencana Aceh 2016-2020.

Akan tetapi Dadek juga mengeluhkan perkara serupa. Warga bersikukuh tinggal di daerah asalnya, betapa pun area itu masuk kategori rawan tsunami.

"Sulit memisahkan masyarakat dengan tanahnya," ujar Dadek, Jumat (21/12/2018).

Dadek mengakui bahwa Aceh belum punya regulasi yang secara tegas melarang pembangunan di zona rawan tsunami. Alhasil pihaknya hanya bisa mengimbau warga untuk tidak membangun di zona termaksud.

"Kami hanya buat zonasi kawasan rawan tsunami dan mengimbau masyarakat agar tidak mendirikan bangunan di situ. Kalau mereka membangun, tidak bisa dilarang," ujarnya.

Sebagai ganti, BPBA berusaha menyuplai kesadaran mitigasi kepada warga terutama di pesisir. Tiap bulan, saban tanggal 26, BPBA punya agenda simulasi gempa dan tsunami.

Walau punya program rutin, kata Dadek, tak serta merta warga Aceh punya kesiapsiagaan atas bencana.

"Masyarakat itu sering kali melihat simulasi sebagai seremonial dan proyek pemerintah. Padahal agenda macam itu dibuat supaya mereka tidak terperosok pada lubang yang sama," keluh Dadek.

Selain tata ruang dan simulasi, sistem peringatan dini tsunami juga jadi bagian penting dalam mitigasi.

Saat ini Aceh punya tujuh alat pendeteksi tsunami jaringan sensor seismik guna merekam sinyal gempa. Perangkat itu tersebar di Banda Aceh, Lhokseumawe, Langsa, Nagan Raya, Kutacane, Simeulue, dan Tapaktuan.

Perangkat tersebut berada di bawah pengelolaan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)--persisnya Stasiun Geofisika Mata le, Provinsi Aceh.

"Semuanya beroperasi. Kecuali Tapaktuan, saat ini sedang maintenance (pemeliharaan)," kata Kepala Stasiun Geofisika Mata Ie, Erda Wati, Minggu (23/12/2018).

Baca juga laporan lain tentang mitigasi bencana di Aceh, "Antisipasi tsunami dan ancaman sesar di Aceh".
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR