Spanduk penolakan yang dipasang di Jalan Dendles, Kulonprogo.
Spanduk penolakan yang dipasang di Jalan Dendles, Kulonprogo. Kontributor Beritagar.id / Anang Zakaria

Para Srikandi Penjaga Bumi

Pemerintah Yogyakarta berencana memindahkan bandara Adi Sucipto ke daerah Kulonprogo. Warga menolak karena wilayah yang kena merupakan lahan produktif.

Wagirah berlari-lari kecil. Ia pulang ke rumah dan kembali datang dengan semangka sebesar bola basket dalam dekapan. "Ini beratnya enam kiloan. Biasanya ada yang sampai sembilan kilo (kilogram)," katanya, Jumat (2/9/2016) sore.

Perempuan 49 tahun itu warga Dusun Sidorejo Desa Glagah Kecamatan Temon, Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hampir tiap sore sepulang bekerja di ladang, ia mampir ke rumah tetangganya, Sutarmi (51 tahun). Di sana, biasanya sudah berkumpul perempuan sebaya. Seperti sore itu, setidaknya ada tujuh perempuan duduk melepas penat usai bekerja di teras rumah Sutarmi.

Wagirah ingin memperlihatkan betapa subur tanah desanya. Semua jenis tanaman bisa tumbuh. Ia menanam semangka, jagung, cabai, terong, dan oyong di ladang sepanjang tahun. Kadang sayuran dan buah itu ia tanam bergantian sesuai musim, tapi tak jarang ia menerapkan sistem tumpangsari.

"Di sini musim hujan tak banjir, musim kemarau air masih mengalir," katanya. Selain tanah yang subur, sistem irigasi pun mumpuni mengairi lahan pertanian. "Jadi kurang apalagi petani di sini."

Tanah impian nan ideal bagi petani itu terusik sejak lima tahun silam. Pada 2011, pemerintah berencana membangun bandara di sana. Bandara baru itu untuk menggantikan Bandara Adisutjipto di Maguwoharjo, Sleman, sekitar 50 kilometer dari Temon, Kulonprogo.

Butuh lahan seluas 645,63 hektar untuk membangun bandara. Pemerintah merencanakan bandara itu akan meliputi lima desa di Kecamatan Temon; Jangkaran, Sindutan, Palihan, Kebonrejo, dan Glagah. Dari kelima desa itu, Glagah menjadi desa terdampak paling luas.
Luas Glagah mencapai 603,94 hektar. Dalam dokumen sosialisasi tertanggal Desember 2014 yang diterima warga, setidaknya ada 100 hektar tanah di Glagah yang terdampak pembangunan bandara.

Sundari (35 tahun), warga Glagah, mengatakan ada lima dusun di desanya yang terdampak pembangunan bandara. Sidorejo, Macanan, Kretek, Bapangan, dan Kepek. "Sawah, ladang, dan rumah di Bapangan dan Kepek itu kena semua," katanya.

Penduduk Glagah berjumlah 2.820 orang. Umumnya mereka bekerja sebagai petani. Lahan pertanian di desa ini bisa dibagi menjadi dua. Di utara Jalan Deandles, lahan didominasi persawahan. Sementara di bagian selatan jalan umumnya tanah tegalan. Berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, Glagah menampilkan sepotong keindahan pantai selatan Jawa.

Sebagian besar penduduk dewasa di Glagah (2.157 orang) merupakan kaum perempuan (1.100 orang). Mereka ikut turun ke ladang dan sawah menanam palawija dan padi bersama kaum lelaki. "Selain urusan domestik, kaum perempuan di sini juga membantu suami bertani," katanya.

Wagirah misalnya. Bersama suaminya, ibu dua anak itu ikut mengolah lahan pertanian seluas 500 meter persegi. Di lahan itu, ia bisa menanam padi dua kali dalam setahun. "Hasil panennya tak habis dimakan dua tahun," kata Wagirah.

Selain padi, ia juga menanam semangka. Dengan masa tanam 55 hari, ia bisa memanen semangka dua bulan sekali. Sekali panen, ia bisa mengantongi uang penjualan hingga Rp7 juta.

Dari bertani itulah ia menghidupi dan menyekolahkan anaknya. Kini seorang anaknya sudah tamat sekolah dan bekerja. Sementara seorang lagi masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA). "Kalau nanti dibangun bandara, petani seperti saya mau kerja apa," katanya.

Dari lahan pertanian pula warga tak bertanah menghidupi keluarga. Sutarmi salah satunya. Perempuan yang ditinggal mati suaminya itu tak memiliki sawah. Toh, ia masih bisa mencari nafkah dengan bekerja sebagai buruh tani. Saban hari ada saja tetangga yang meminta bantuan tenaganya. Dari menaman dan memanen di sawah hingga sekadar menyiangi rumput dan membersihkan tegalan. "Itu (upahnya) sudah cukup untuk menghidupi anak saya," ujar Sutarmi.

Warga menanam cabai. Kaum perempuan Desa Glagah Kecamatan Temon, Kulonprogo menanam di ladang seorang warga, Senin 5 September 2016. Sejak bergulir isu bandara, para petani penolak pembangunan justru kian giat menanami ladang mereka. Bagi mereka, menanam adalah cara melawan.
Warga menanam cabai. Kaum perempuan Desa Glagah Kecamatan Temon, Kulonprogo menanam di ladang seorang warga, Senin 5 September 2016. Sejak bergulir isu bandara, para petani penolak pembangunan justru kian giat menanami ladang mereka. Bagi mereka, menanam adalah cara melawan. | Anang Zakaria /untuk Beritagar.id

Bagi Sutarmi, juga Wagirah dan Sundari, bandara tak sekadar menggusur rumah dan lahan pertanian. Ia yakin petani seperti dirinya akan tersisih. Selain usia, tak ada keterampilan lain yang mereka miliki selain bercocok tanam. "Saya kira tak mungkin orang sini bisa bekerja di bandara," katanya.

Sejak setahunan lalu, sebagian kaum perempuan di Glagah membentuk "Perempuan Pejuang Anti Penindasan", salah satu organisasi yang getol menolak kehadiran bandara di Temon, Kulonprogo. Sundari didapuk menjadi ketuanya. Anggotanya mencapai seratusan. Semuanya perempuan asal Desa Glagah dan Palihan.

Organisasi perempuan ini terbilang militan. Mereka selalu hadir dalam tiap aksi turun ke jalan menolak bandara. Anggotanya juga kreatif dalam mengkampanyekan isu kedaulatan pangan, di antaranya dengan cara membagi sebagian hasil panen pada masyarakat. "Tak usah diusik lagi, orang di Glagah ini sudah makmur," kata Wagirah.

Ia mengatakan sejak mendengar rencana pemerintah membangun bandara di desanya, hatinya seperti tersayat-sayat tiap hari. Alih-alih menganggap sebagai berkah pembangunan yang menyejahterahkan, dalam benaknya bandara adalah momok menakutkan perampas sandang, pangan, dan papannya. "Orang digusur tak ada yang makmur," katanya.

Suami dan anaknya, juga dirinya, bingung akan kerja apa. Bagi kaum tani, menurut dia, tanah adalah alat produksi utama. "Tanpa tanah petani tak bisa hidup," katanya.

Organisasi lain yang getol menolak pembangunan bandara adalah Wahana Tri Tunggal (WTT). Organisasi ini berdiri pada 2012, empat tahun sebelum PPAP didirikan. "Kalau WTT anggotanya bapak-bapak," kata Sundari.

Mei 2015 lalu, empat orang anggotanya; Sarijo, Tri Marsudi, Wasiyo, dan Wakidi, dijatuhi hukuman 4 bulan penjara oleh Majelis Hakim PN Wates. Mereka dituding melakukan perusakan karena menyegel Balai Desa Glagah. Peristiwa penyegelan itu berlangsung pada 2014 saat warga penolak bandara datang ke balai desa dan ingin meminta penjelasan rencana pembangunan pada aparat desa.

Pada tempo yang sama, warga penolak bandara juga mengajukan gugatan atas izin penetapan lokasi bandara yang diputuskan Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Menang di PTUN, gugatan kandas di tingkat kasasi.

Juru Bicara WTT Nur Wiji mengatakan banyak orang beranggapan tanah pesisir pantai Kulonprogo lahan tandus. "Dulu mungkin iya tapi sekarang sudah jadi lahan pertanian yang subur," katanya.

Puluhan tahun lalu, tanah pesisir Kulonprogo adalah lahan tidur. Tak banyak orang memanfaatkan untuk bertani. Tanahnya berpasir dan sulit ditanami. Hanya pandan yang tumbuh subur. Paska kemerdekaan, perlahan orang mulai membuka lahan untuk berkebun. "Status lahannya persil merah," katanya.

Pada 1980-an, lanjut dia, pemerintah memberi kesempatan petani penggarap memiliki sertifikat kepemilikan tanah. Syaratnya, warga membeli bibit pohon kelapa dan menanamnya di lahan mereka. Bibit itu dibeli dengan cara berhutang pada bank. Ketika cicilan lunas, sertifikat pun diserahkan.

Senin, 5 September 2016, Wiji mengajak beritagar.id mengunjungi lahan pertanian warga Glagah di pesisir pantai. Ia memperlihatkan betapa banyak pohon kelapa di daerah itu. Hingga nyaris mencapai bibir pantai, di antara barisan pohon kelapa, palawija tumbuh subur di ladang warga.

Siang hari itu, sekelompok perempuan sedang bersama-sama menanam cabai di atas sebidang tegalan. Di kanan dan kiri lahan, terlihat pohon jagung dan semangka baru saja dipanen. Beberapa buah semangka, kebanyakan berukuran sebesar bola takraw, dibiarkan berserakan di tepi jalan. Di bagian lain, terlihat ladang ditanami terong. "Tanah di sini memang berpasir, tapi lihat sendiri ternyata semua tanaman bisa tumbuh," katanya.

Agar bisa ditanami, warga mencampur tanah dengan pupuk kandang. Di Glagah, pupuk kandang bisa diperoleh dengan mudah. Karena selain bertani banyak warga beternak sapi. Adapun untuk menjamin ketersediaan air para petani membuat sumur-sumur di ladang. Meski jarak ladang dekat dengan pantai, air di sumur tawar. "Gali tanah lima sampai enam meter sudah keluar air," katanya.

Dahulu, warga mengalirkan air dari sumur-sumur itu dengan cara menimba dan menyiramkan ke tanaman. Tapi kini, kebanyakan petani menggunakan pompa dan mengalirkan air melalui selang yang ditanam di bawah permukaan tanah.

Dengan cara itu, ia mengatakan, terbukti hampir semua tanaman bisa tumbuh subur di ladang. Ia pernah mencoba menanam cabai, jagung, semangka, oyong, terong, hingga sawi.
Produktivitas lahan pun terbilang tinggi. Jika semangka bisa panen dalam 2 bulan, cabai bisa panen dalam waktu 2,5 bulan. Sementara oyong dan terong siap dipanen pada usia 1-2 bulan. Sekali masuk masa panen, kedua tanaman itu bisa dipetik hasilnya tiap hari selama 2-3 bulan.

Sejak isu pembangunan bandara santer berhembus lima tahun lalu, petani WTT dan PPAP justru semakin giat menanami lahannya. Nyaris tak ada waktu sebulan pun bagi lahan mereka berhenti memproduksi palawija. Habis tanam cabai tanam semangka. Setelah itu tanaman lainnya. Begitu seterusnya sepanjang tahun.

Bagi petani WTT dan PPAP, menanam adalah bagian dari cara menolak bandara. Dengan menanam pula mereka memperlihatkan petani berdaulat atas tanahnya. "Kami menanam maka kami melawan," katanya.

Wagirah, seorang penolak pembangunan bandara sedang berdiri di depan rumah milik tetangganya, Sutarmi, warga Desa Glagah. Baginya, bandara tak sekadar menggusur rumah dan ladang, tapi sekaligus menyisihkan petani seperti dirinya.
Wagirah, seorang penolak pembangunan bandara sedang berdiri di depan rumah milik tetangganya, Sutarmi, warga Desa Glagah. Baginya, bandara tak sekadar menggusur rumah dan ladang, tapi sekaligus menyisihkan petani seperti dirinya. | Anang Zakaria /Kontributor Beritagar.id

Rasa senasib sepenanggungan membuat hubungan warga penolak bandara Kulonprogo kian erat. Meski tak ada pertautan darah, mereka tolong menolong bak saudara. Tapi gara-gara bandara pula, putus tali kerabat keluarga.

"Sejak ramadan kemarin, saya tak pernah lagi ngomong dengan ibu," kata Dahlia (45 tahun), warga Sidorejo Desa Glagah, Temon, Kulonprogo, Jumat (2/9/16) sore.

Musababnya, Tugiyah, ibu Dahlia, berkukuh akan melepas tanah keluarga seluas 500 meter persegi untuk pembangunan bandara. Sementara Dahlia berkeras mempertahankannya.

Tugiyah adalah perempuan dengan dua saudara. Orang tua mereka meninggalkan sebidang tanah ketika meninggal. Tanah warisan itu lalu dibagi tiga meski surat kepemilikannya belum terpecah.

Pada 1990-an, seorang saudaranya meninggal. Tinggallah dua bersaudara, Tugiyah dan seorang lainnya. Mereka bermufakat ngejoki (membeli) warisan milik saudaranya yang telah meninggal. Uangnya diberikan pada keponakan mereka yang telah tinggal di luar Jawa.

"Ibu saya urun Rp 1,5 juta untuk tanah itu, tapi duitnya dari saya," Dahlia berkisah asal usul tanah yang kini menjadi pangkal sengketa dengan ibunya.

Saat ini, Dahlia telah berumah tangga. Ia tak lagi tinggal serumah dengan Tugiyah. Tapi rumah mereka berdekatan. Sumur, tempat mereka mandi dan mencuci pun masih jadi satu. Meski tiap hari papasan, toh ibu dan anak itu tak bertegur sapa.

Dahlia menolak menjual lahan itu lantaran ingin meninggalkan tanah untuk anaknya. Seperti dulu kakek dan neneknya bisa mewariskan tanah untuk ibunya. Lagi pula keluarganya adalah petani. "Kalau tak punya tanah mau menanam dimana," katanya.

Tak hanya merusak kekerabatan dalam keluarga, masalah jual-beli tanah untuk pembangunan bandara juga menyisakan saling curiga antar tetangga. Mereka yang pro pembangunan risih bergaul dengan tetangga yang kontra. Begitu juga sebaliknya, mereka yang menolak menjual tanahnya khawatir dimatai-matai oleh tetangga mereka yang setuju pembangunan bandara.

"Dulu di sini damai tapi ada bandara jadi kayak begini," kata Suprihatin, seorang warga Sidorejo penolak bandara.

Sehari-hari, ia berladang. Pergi ke ladang lewat depan rumah tetangga yang bersedia menjual tanahnya untuk bandara. Kalau bertemu dan harus bicara, biasanya mereka saling menjaga sikap dan tak mengumbar obrolan. Tapi, saling sindir kadang terjadi. Misalnya saat berjumpa di ladang atau sawah.

"Katanya mau dijual (ladangnya), tapi kok masih mau menanam," katanya, menceritakan sindiran yang ia lontarkan pada warga yang bersedia menjual tanah untuk bandara. "Sudah punya duit banyak dari jual tanah kok mau kotor-kotor di ladang."

Ketegangan antar tetangga meluas. Kegiatan sosial di masyarakat pun terpecah sesuai dengan afiliasi dan sikap warga terhadap rencana pembangunan bandara. "Syawalan pun sendiri-sendiri," katanya.

Syawalan adalah sebutan warga untuk acara bermaaf-maafan saat lebaran. Biasanya, kegiatan itu dikemas dalam pertemuan yang digelar beberapa hari usai Idulfitri.

Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta menyebutkan menerima banyak aduan tentang konflik sosial di Temon akibat rencana pemerintah membangun bandara. "Puncaknya ya sebelum lebaran kemarin itu," kata Nur Wahid Satrio, aktivis LBH Yogyakarta.

Menurut dia, kasus Dahlia dan Tugiyah bukan satu-satunya konflik dalam keluarga yang terjadi. Ada sengketa antara bapak dan anak, ada juga sesama saudara kandung. Musababnya sama, satu pihak menginginkan tanah dijual untuk pembangunan bandara tapi pihak lain menolaknya. "Banyak yangjotakan (berkelahi) seperti itu," katanya.

Pola kemunculan konflik dalam keluarga itu pun sama. Umumnya, karena sertifikat kepemilikan tanah masih atas nama satu orang, semisal bapak atau kakeknya. Pada beberapa kasus, satu di antara dua pihak yang bersengketa dalam keluarga itu kini tak lagi tinggal di desa. Mereka bekerja dan tinggal luar daerah.

Ia mengatakan warga melaporkan ada anggota tim pembebasan lahan menelpon orang-orang desa yang kini tinggal di luar daerah itu. "Jadi warga (yang menolak menjual tanah itu) dipreteli," katanya.

Paska proses jual-beli tanah untuk bandara pun masih berpotensi memunculkan konflik antar warga. Potensi itu muncul dari proses jual-beli tanah "di bawah tangan" antar warga. Artinya, antara pembeli dan penjual telah melaksanakan transaksi uang. Namun, sertifikat hak milik tanah masih belum berganti nama. "Di sertifikat masih pemilik lama," katanya.

Poster penolakan pembangunan Bandara Kulonprogo terpasang di tepi Jalan Deandles Desa Glagah Kecamatan Temon, Senin 5 September 2016. Poster itu dibuat oleh Wahana Tri Tunggal. Beranggotakan para petani, organisasi ini getol mempertahankan sawah dan ladang.
Poster penolakan pembangunan Bandara Kulonprogo terpasang di tepi Jalan Deandles Desa Glagah Kecamatan Temon, Senin 5 September 2016. Poster itu dibuat oleh Wahana Tri Tunggal. Beranggotakan para petani, organisasi ini getol mempertahankan sawah dan ladang. | Anang Zakaria /untuk Beritagar.id

Dengan kondisi itu, posisi pembeli tanah lemah di depan hukum. Tim pembebasan lahan untuk bandara tentu lebih mengamini nama yang tercantum di atas sertifikat. Sehingga kalau pun turun uang ganti rugi, pemilik tanah yang lama yang akan menerimanya pertama kali.

Toh, hingga berita ini ditulis, warga yang bersedia menjual tanahnya untuk pembangunan bandara masih terkatung-katung nasibnya. Proses ganti rugi lahan yang dijadwalkan pemerintah terus tertunda. Semula kabar yang beredar akan berlangsung tanggal 14 Agustus 2016. Lalu mundur tanggal 22 Agustus 2016.

"Sekarang katanya mundur lagi tanggal 14 September (2016)," kata Waluyo, warga Ngringgit Desa Palihan Kecamatan Temon, Kulonprogo, Senin (5/9/2016).
Lelaki berusia 47 tahun itu bersedia menjual tanahnya untuk pembangunan bandara. Rumahnya berada persis di tepi Jalan Deandles Desa Palihan. Tak jauh dari tempat tinggalnya, beragam spanduk dan poster berisi kecaman terhadap proses ganti rugi lahan terpasang di pinggir jalan.

"Sebelum penetapan harga, kebijakan mengenai : relokasi tanah desa, insentive pajak jual, pemulihan ekonomi (adalah) harga mati". Demikian salah satu tulisan yang terpampang di poster berukuran besar. Poster dan spanduk bernada sama terpasang di sekitarnya. Di antaranya "Dalih untuk kepentingan umum pemerintah jadi arogan", "Warga tergusur disepelekan", serta "Rencana pembangunan bandara untuk kesejahteraan masyarakat tergusur hanyalah omong kosong".

Spanduk dan poster itu dibuat oleh warga yang bersedia melepas tanahnya untuk pembangunan bandara. Berbeda dengan warga yang tergabung di WTT dan PPAP, orang seperti Waluyo bersedia menjual tanah dengan syarat tertentu. "Kalau warga tak berteriak (syarat itu) pemerintah tak mendengarkan," katanya, menjelaskan spanduk dan poster yang terpasang.

Saat ini, menurut dia, masih ada sejumlah persoalan yang belum terjelaskan ke warga. Kepastian uang ganti rugi dan jadwal pembayaran, serta lokasi lahan pengganti. Ia mengatakan besaran uang ganti rugi lahan berbeda-beda bagi pemilik lahan. Bahkan untuk tanah yang lokasinya bersebelahan dalam satu deretan.

"Sama-sama di tepi jalan, harganya bisa berbeda," katanya. Satu bidang dihargai Rp400 ribu per meter, sementara bidang lainnya Rp600 ribu per meter. "Sebelahnya lagi Rp800 ribu per meter."

Selisih harga tanah pun terbilang tinggi. Ia memberi contoh, ada sebidang tanah warga dihargai Rp600 ribu per meter. Tanah itu dipisahkan oleh sebidang tanah lain dengan jalan utama. Anehnya, tanah yang berada tepat di tepi jalan itu dihargai Rp1,5 juta per meter.

Rumah dan pekarangan Waluyo sendiri masuk dalam peta lokasi bandara. Rumahnya, seluas 8,5 meter x 7 meter, semula ditawar tim pengadaan lahan bandara dengan harga Rp75 juta. Belakangan, ketika ia bersama-sama warga lain mempertanyakan dasar harga tanah dalam satu rapat, harga untuk rumahnya langsung melambung jadi Rp132 juta.

Tragisnya, meski merelakan tanahnya untuk pembangunan bandara, ia mengatakan, hingga kini tak punya rencana akan pindah ke mana dan bekerja apa. Satu-satunya keterampilannya adalah berladang. Sementara kini belum ada kepastian lahan relokasi dari pemerintah. "Mau jadi apa nanti saya tidak tahu," katanya.

Meski tak punya rencana apapun untuk kelangsungan hidupnya, warga tak punya pilihan selain menjual tanahnya. Ia mengatakan dalam satu kegiatan sosilisasi seorang petugas menyarankan padanya agar menjual tanahnya.

Alasannya, jika warga berkukuh menolak pemerintah bisa memaksa dan warga tak mendapat apa-apa. "Katanya ada undang-undangnya seperti itu," katanya.

Waluyo tak tahu pasti undang-undang apa. Ia buru-buru masuk ke dalam rumah dan mengambil dokumen sosialisasi yang didapatnya saat itu. "Ini undang-undangnya," katanya menunjuk satu halaman. Di sana tertulis "UU No.2/2012 ttg Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum".

Rasid Estrada (28 tahun), seorang pemuda warga Palihan, mengatakan meski jadwal pembayaran ganti rugi terus tertunda dan nilai ganti rugi masih simpang siur, desanya kini menjadi sasaran empuk sales kendaraan bermotor. "Ada yang menawarkan mobil ada yang sepeda motor," katanya.

Berbagai kemudahan kredit ditawarkan. Uang muka kecil, cicilan ringan. Tak jarang warga tergiur dan menerima tawaran kredit kendaraan bermotor. "Tapi saya tak mau," katanya.

Kenapa?
"Iya kalau ganti ruginya jadi, kalau tidak bagaimana?"

Serbuan kredit kredit kendaraan bermotor tak hanya mewabah di Palihan. Wagirah mengatakan kondisi itu juga terjadi di Glagah. Alih-alih tergiur, menurut dia, petani WTT dan PPAP malah tak tertarik membicarakan besaran uang ganti rugi lahan.

"Ah, (uang yang dijanjikan) itu kan hanya tulisan. Kalau sekadar menulis Rp15 miliar, saya juga bisa menulis."

Warga Desa Glagah Kecamatan Temon, Kulonprogo berangkat ke ladang, Senin (5/9/2016) . Selain poster, warga penolak bandara menyuarakan aspirasi mereka dengan berbagai cara, termasuk menuliskannya di aspal jalan.
Warga Desa Glagah Kecamatan Temon, Kulonprogo berangkat ke ladang, Senin (5/9/2016) . Selain poster, warga penolak bandara menyuarakan aspirasi mereka dengan berbagai cara, termasuk menuliskannya di aspal jalan. | Anang Zakaria /Kontributor Beritagar.id

Ini hari yang melelahkan bagi Didik Catur Prasetya. Setelah dari pagi hingga siang mengikuti rapat di kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY, ia masih harus mendatangi rapat PT Angkasa Pura I di Hotel Eastparc Yogyakarta pada sore. "(Membahas) soal bandara (kulonprogo)," kata Legal and General Affair Department Head PT Angkasa Pura I untuk Proyek Pembangunan Bandara Kulonprogo itu.

Beritagar.id menemuinya di sela rapat di Hotel Eastparc, Kamis, 8 September 2016 sore. Menjelang proses pembayaran ganti rugi lahan 14 September 2016, PT Angkasa Pura I terus menggelar koordinasi dengan berbagai pihak. Tertundanya pembayaran sebelumnya, menurut dia, karena permintaan warga menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan. "Kaitannya dengan pembebasan pajak," katanya.

Ia memastikan proses pembayaran kali ini tak akan mundur. Rencananya pembayaran berlangsung di Balai Desa tempat warga tinggal. Kalau pun tak mungkin, pembayaran diselenggarakan di kantor bupati.

Ada tiga tahapan sebelum fisik bandara mulai dibangun. Diawali penyusunan dokumen perencanaan oleh PT Angkasa Pura I dan diserahkan ke Gubernur DIY. Dari dokumen itu, gubernur membentuk tim persiapan. Mereka menggelar konsultasi publik dan menghasilkan izin penetapan lokasi.

Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X telah mengeluarkan izin penetapan lokasi bandara Kulonprogo pada Maret 2015. Dalam surat bernomor 68/KEP/2015 itu bandara baru membutuhkan lahan seluas kurang lebih 645,63 hektar dan meliputi lima desa di Temon, Kulonprogo. Jangkaran, Sindutan, Palihan, Kebonrejo, dan Glagah. "Dari sini diserahkan ke BPN dan dibentuk tim pelaksana pengadaan tanah," katanya.

Ia melanjutkan tim pelaksana kini telah menilai harga untuk 587 hektar lahan. PT Angkasa Pura I menyediakan dana Rp4,1 triliun untuk pembebasan lahan. Sumber uangnya berasal dari pinjaman bank-bank plat merah.

Ia mengakui masih ada warga yang menolak pembangunan bandara dengan cara tak menjual tanahnya. Padahal harga yang ditawarkan cukup tinggi. Misalnya saja, ia memberi contoh, ada sebidang lahan yang dihargai hingga Rp100 miliar.

Ia berharap warga tak menghambat proses pembangunan. Toh, uang pengganti tanah layak dan menguntungkan karena diputuskan berdasar harga pasar. "Ini ganti wajar bukan ganti rugi," katanya.

Pembangunan bandara Kulonprogo merupakan proyek strategis nasional. Dirancang menjadi airport city, bandara itu akan menjadi penggerak ekonomi dan membawa kesejahteraan masyarakat. Selain bandara, di kawasan itu akan dibangun pusat perbelanjaan, terminal, stasiun, rumah sakit, hingga lapangan golf.

Lagi pula, ia melanjutkan, Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum mengamanatkan pembangunan tak boleh terhambat. Uang pengganti lahan bagi pemilik yang menolak pembangunan bisa dititipkan di pengadilan negeri. "Kalau tanah sudah diukur dan mereka masih tak mau (menjual) akan dilakukan konsinyasi," katanya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kulonprogo Astungkoro menyayangkan masih ada warga yang menolak pembangunan bandara. Padahal saat ini sudah tak ada lagi tahapan untuk bicara tentang setuju atau tidak dengan pembangunan itu. "Sekarang sudah masuk momentum ganti rugi," katanya.

Pemerintah dan PT Angkasa Pura I pun sudah mempersiapkan segala bentuk ganti rugi yang tepat bagi masyarakat terdampak. Dari ganti rugi berbentuk uang, tanah, maupun uang dan tanah. Selain itu, menurut dia, warga terdampak yang ingin beralih profesi juga akan difasilitasi melalui pelatihan keterampilan. "Ada yang minta kursus bahasa Inggris," katanya.

Dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 disebutkan ada beberapa jenis ganti kerugian. Selain uang, tanah, dan pemukiman, ganti rugi bisa dalam bentuk kepemilikan saham. Sayangnya, pilihan terakhir itu tak memungkinkan dalam kasus pembangunan bandara Kulonprogo.

Astungkoro mengatakan tertutupnya peluang ganti rugi dalam bentuk saham bagi warga terdampak sudah disampaikan sejak awal. "Karena Angkasa Pura belum go public," katanya. Lagi pula, ganti rugi saham belum tentu menguntungkan karena tergantung pada perkembangan ekonomi dunia. "Saham juga belum tentu bagus."

Ia mengatakan dalam tiap proyek dan investasi besar pembangunan selalu muncul kasus-kasus penolakan dari warga. Meski ada peluang melakukan konsinyasi, pemerintah akan mengutamakan komunikasi dengan warga untuk mencapai kesepakatan. "Memang dilematis," katanya.

Kepala Departemen Advokasi LBH Yogyakarta Rizky Fatahilah mengatakan undang-undang itu memang terlihat demokratis dalam menyelesaikan persoalan pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Warga bisa menyampaikan keluhan dan keberatan. "Tapi nyatanya tidak demokratis," katanya.

Sejak awal, pemerintah tak transparan menjelaskan rencana pembangunan bandara pada warga. Hanya warga pemilik tanah yang diundang. Padahal warga yang terdampak pembangunan bukan saja para pemilik tanah, tapi juga penggarap. Peluang warga mengajukan keberatan pun tertutup. Karena lokasi bandara telah "dikunci" dengan peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah meski daerah tersebut merupakan kawasan pertanian produktif.

"Kalau ada keberatan harus sesuai RTRW, (padahal) kalau RTRW sudah mengunci itu untuk bandara kan sama saja bohong."

Ia mengatakan undang-undang memang memberikan alternatif beragam bentuk ganti kerugian. Tapi dalam praktiknya yang paling sering diutamakan adalah ganti rugi dalam bentuk uang. Warga dipaksa menerima uang meski mereka menolak menjual tanah. Mereka dipaksa putus hubungan dengan tanahnya ketika sudah menandatangani surat persetujuan dan pemerintah menitipkan uang pengganti di pengadilan.

Menurut dia, warga memang bisa mendapatkan ganti rugi dalam bentuk lain, semisal tanah pengganti. Tapi belajar dari kasus penggusuran di daerah lain, ganti rugi semacam itu hanya diterima oleh warga yang bertahan menolak penggusuran sampai akhir. "Dan warga bisa kompak kalau lewat organisasi," katanya.

BACA JUGA