Warga Desa Cot Amun, Samatiga, Aceh Barat, Aceh menonton televisi di tengah banjir, Kamis (18/10/2018).  Pemerintah ingin segera memindahkan siaran televisi ke ranah digital agar frekuensinya dipakai untuk kepentingan bencana.
Warga Desa Cot Amun, Samatiga, Aceh Barat, Aceh menonton televisi di tengah banjir, Kamis (18/10/2018). Pemerintah ingin segera memindahkan siaran televisi ke ranah digital agar frekuensinya dipakai untuk kepentingan bencana. Syifa Yulinnas / Antara Foto
INDUSTRI DIGITAL

Penyiaran digital, aturan lambat dikejar tenggat

Rencana penyiaran digital yang dimulai sejak 2006 tak kunjung tuntas. Sebab revisi UU Penyiaran macet di DPR. Juni 2020 semua siaran harus hijrah ke ranah digital.

Apa yang menarik dari siaran televisi di Indonesia?

Bagi Romi, pria 42 tahun asal Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, siaran dari luar negeri lebih menarik. Maklum, daerah yang dekat dengan perbatasan Malaysia itu lebih mudah mengakses siaran televisi dari luar negeri.

Bagi yang mampu, mereka bisa mengakses siaran televisi asing dengan parabola. Siaran televisi macam HBO hingga olah raga, biasa mereka nikmati. Untuk warga dengan penghasilan pas-pasan seperti Romi, akses parabola itu bisa diecer dengan membayar antara Rp25 ribu hingga Rp30 ribu sebulan.

Lewat akses parabola itu, tayangan dari Indonesia bisa ia simak, tapi terbatas. Sehingga ia tak terlalu tertarik. "Paling cuma berita. Pengen tahu apa yang lagi ramai di Jakarta," ujarnya, di alun-alun kota itu, Jumat (30/8/2019). Selebihnya, ia menonton dari internet, dengan memanfaatkan jaringan wifi gratisan.

Tontonan menjadi ganjalan. Menurut Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie, identitas mereka memang Indonesia. "Garuda di dadaku, tapi Malaysia di perutku," kata Irianto dengan berkelakar.

Banyak makanan disuplai dari Malaysia. Mata uang Ringgit dulu banyak digunakan sebagai alat tukar. Rupiah baru dominan setelah Bank Indonesia membuka cabang di Kalimantan Utara, dua tahun lalu.

Pun dengan siaran televisi, juga banyak dari Malaysia. "Dulu kami biasa nonton siaran TV1, TV2, dan TV3 dari Malaysia," kata Romi.

Warga di Sungai Nyamuk, Sebatik Timur, Nunukan, Kalimantan Utara yang berbatasan dengan Malaysia tengah menurunkan gas dari Petronas.
Warga di Sungai Nyamuk, Sebatik Timur, Nunukan, Kalimantan Utara yang berbatasan dengan Malaysia tengah menurunkan gas dari Petronas. | Rohmen /Beritagar

Pemerintah sebenarnya mencemaskan siaran televisi di perbatasan. Di negara tetangga, siaran televisi sudah pindah ke ranah digital. Pengaturan frekuensi siaran di negara tetangga, juga sudah seragam.

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, frekuensi di daerah perbatasan perlu segera ditegaskan sesuai standar internasional. "Kami ingin mengalokasikan frekuensi 700 Mhz (yang dipakai untuk televisi analog), untuk kepentingan kebencanaan," kata Rudiantara.

Agar selaras dengan standar global, frekuensi 700 Mhz itu akan dipakai untuk keperluan peringatan bencana (public protection and disaster relief). Daerah perbatasan perlu diutamakan agar selaras dengan standar dunia.

Misalnya, jika ada bencana di wilayah perbatasan Singapura atau Malaysia, peringatan dini bisa diterima warga di Batam. Tapi, karena indonesia masih menggunakan frekuensi tersebut untuk siaran televisi analog, peringatan bencana itu tak sampai di Indonesia. "Padahal Indonesia lebih banyak bencana," kata Rudiantara.

Alasan lain kenapa penyiaran digital perlu disegerakan, kualitas siarannya bagus dan jernih. "Televisi sudah tak ada 'semut'nya," kata Rudiantara, menyebut gangguan pada siaran televisi analog.

Di sisi lain, penyiaran digital bisa menghemat frekuensi. Frekuensi ini tak bisa ditambah dan penggunaannya diatur negara. Pada sistem penyiaran analog, satu kanal frekuensi hanya bisa dipakai untuk menyalurkan satu program siaran televisi.

Sedangkan pada sistem penyiaran digital, satu kanal frekuensi bisa menampung hingga 14 program siaran. Artinya, penyiaran digital bisa jauh bisa menghemat frekuensi dibanding penyiaran analog.

Maka, pada Januari 2006, Direktorat Pos dan Telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika menguji coba penyiaran digital. Indonesia awalnya menargetkan pada 2018 siaran televisi analog sudah tak ada lagi. Karena, Organisasi Telekomunikasi Dunia (International Telecommunication Union) menargetkan, negara-negara di Asia Pasifik harus memindahkan siaran televisi ke ranah digital paling lama pada Juni 2020.

Potensi baru, masalah baru

Penghematan frekuensi dalam penyiaran digital, tak hanya menguntungkan, tapi juga melahirkan konflik baru. Dengan penghematan, maka banyak siaran televisi digital, hanya akan menggunakan satu frekuensi. Istilahnya multipleksing alias mux. Masalahnya, siapa yang jadi penyelenggara siaran digital itu?

DPR awalnya sepakat menganut model single mux, alias penyelenggara siaran digital satu saja. Lainnya tinggal menyewa. Menurut Roy Suryo, anggota DPR Komisi I, yang membidangi informasi dan telekomunikasi, mereka sepakat single mux. "(Penyelenggaraanya) Misalnya TVRI," kata Roy kepada Beritagar, di Nunukan, Sabtu lalu.

Masalah yang muncul tak hanya itu. Peraturan Menteri Kominfo nomor 22 tahun 2011 tentang Penyiaran Digital yang dikeluarkan Menteri Tifatul Sembiring menuai gugatan. Salah satu alasan gugatan adalah peraturan itu dinilai melanggar Undang-undang Penyiaran. PTUN akhirnya mengabulkan gugatan, sehingga pemerintah menunda izin penyelenggaraan televisi digital pada 2015.

Di tahun itu pula, Undang-undang Penyiaran masuk dalam daftar program legislasi nasional (Prolegnas) di DPR untuk direvisi. Tapi tak kunjung selesai.

Rudiantara heran, sejak dia naik jadi menteri, hingga mau turun jabatan, revisi itu tak juga selesai. Di masa jabatan Rudiantara, revisi aturan itu hanya sekadar masuk menu Prolegnas, sejak 2015 hingga 2019. "Masak tiap tahun masuk Prolegnas ga jadi-jadi," kata Rudiantara, Sabtu (31/8/2019).

Karena tak juga tuntas, pemerintah pada Sabtu (31/8/2019) lalu di Nunukan meluncurkan simulcast, alias penyiaran berbarengan antara siaran analog dan digital. Aturan ini diterbitkan Juli 2019.

Tiga wilayah yang digelar penyiaran secara simulcast ini adalah daerah perbatasan seperti Batam (Kepulauan Riau), Nunukan (Kalimantan Utara), dan Asmat (Papua).

DPR yang lambat kerjanya juga membuat penyelenggara televisi digital tak bisa segera berbagi frekuensi. "Secara infrastruktur, kami sudah siap sejak 2013," kata Direktur Utama MetroTV, Suryopratomo alias Tommy, kepada Beritagar, Sabtu pekan lalu.

Tommy, yang juga menjadi Sekretaris Jenderal Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) menyatakan, mereka perlu revisi Undang-undang Penyiaran untuk mengatur biaya sewa frekuensi itu, agar bisa menyewakan kepada lembaga penyiaran lain. Sebab, ongkos migrasi ke digital itu tak murah. Untuk membangun tower saja di satu zona penyiaran, mereka minimal merogoh kocek Rp600 miliar. "Jika undang-undang sudah direvisi, baru bisa menentukan tarifnya.," kata Tommy .

Roy Suryo mengklaim, Komisi Informasi DPR sudah jelas sikapnya, hanya satu lembaga yang memegang frekuensi alias single mux.

Menurutnya, revisi itu terganjal di Badan Legislatif. "Ada pasal yang menjadi masalah. Soal siapa yang memegang mux. Kami sepakat maunya single mux, tak usah dipecah-pecah. Misalnya TVRI (yang pegang)," kata dia.

Karena ada usul untuk multi mux, maka solusinya dipilih hibrida. "TVRI pegang, tapi swasta lainnya ikut pegang," kata Roy.

Walau Undang-undang ini belum direvisi, konsep hibrida yang kini dipakai. Beberapa stasiun televisi swasta dan TVRI bisa menjadi pemegang mux, sesuai zona yang diatur. Tapi revisi itu tetap diperlukan karena menyangkut tarif sewa frekuensi.

Pemerintah gemas dengan lambatnya urusan revisi ini, namun tak berkutik. Sebab usulan revisi itu datang dari DPR. Rudiantara menyatakan, secara formal menunggu langkah konkret dari DPR. Kalau tak juga selesai pada periode ini, pemerintah akan mengubah usulan revisi itu menjadi inisiasi pemerintah. "Ini kan mau habis masa jabatan (DPR). Tahun depan akan dimasukkan sebagai inisiasi pemerintah," ujarnya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR