Seorang aktivis Greenpeace memegang spanduk bertuliskan 'Hentikan minyak sawit kotor' sambil menggantung dari Armada Persada II, sebuah kapal yang mengangkut Minyak Sawit Mentah (CPO) di pelabuhan Wilmar Goup di Bitung, Sulawesi Utara, Indonesia, 25 September 2018
Seorang aktivis Greenpeace memegang spanduk bertuliskan 'Hentikan minyak sawit kotor' sambil menggantung dari Armada Persada II, sebuah kapal yang mengangkut Minyak Sawit Mentah (CPO) di pelabuhan Wilmar Goup di Bitung, Sulawesi Utara, Indonesia, 25 September 2018 Bagus Indahono / EPA-EFE
PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Sawit dan gerakan boikot benua biru

Sawit Indonesia kembali mendapat adangan dari benua biru. Komisi Uni Eropa akan mengeluarkan sawit dari produk bahan baku bioenergi. Pemerintah Indonesia melawan dan menggugat lewat WTO.

Persoalan sawit adalah persoalan besar yang dikaitkan dengan banyak isu. Namun bagi Bramestya (32), kelapa sawit adalah anugerah semesta yang harus dijaga. Lahir dan tumbuh besar di Indralaya, sawit telah menghidupi Bram dan keluarganya sejak 1980-an.

Ayah Bram adalah petani yang saban hari mengelola perkebunan milik perusahaan sawit swasta di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatra Selatan.

Bram berkelakar, mereka sekeluarga tidak punya apa-apa kecuali iman dan sawit. Sawit bagi mereka adalah iman yang tidak hanya dipercayai dalam hati, tapi juga digeluti dengan kesungguhan.

Keluarga Bram hanya sebagian kecil dari orang yang menggantungkan nasibnya ke tanaman bernama ilmiah Elaeis ini.

Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian mencatat, ada 7,1 juta tenaga kerja yang sehari-hari berjibaku di sektor sawit pada 2018. Jumlah ini meningkat 1,93 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat penyerapan tenaga kerja di sektor ini terus meningkat sejak 2013.

Namun kepergian Bram ke Belanda untuk mengenyam pendidikan master telah memberikan sudut pandang yang sedikit berbeda tentang sawit. Ia kemudian mengetahui bahwa komoditas yang telah menafkahinya bertahun-tahun itu ternyata menjadi musuh para pegiat lingkungan di Benua Biru.

Barisan produk berlabel palm oil free berjajar rapi di rak menjadi pemandangan biasa yang ia lihat saat berbelanja di toko swalayan.

"Padahal kalau goreng kentang lebih enak pakai minyak sawit, minyak zaitun enggak enak, kurang nendang hehe," ucapnya terkekeh saat wawancara via Skype dengan Beritagar.id, Minggu (7/4/2019).

Kampanye-kampanye untuk menolak sawit Indonesia memang sangat marak, terutama di Eropa. Enam tahun lalu terjadi aksi boikot minyak sawit asal Indonesia oleh perusahaan multinasional Nestle dan Unilever.

Aksi itu muncul setelah LSM lingkungan Greenpeace merilis laporan adanya dugaan pembabatan hutan secara ilegal di Kalimantan untuk lahan sawit.

Kampanye antisawit telah bergulir sejak 1980 ketika Indonesia sedang mengembangkan kelapa sawit dengan pola Perkebunan Inti Rakyat. Kampanye antisawit global makin intensif sejak 2006 ketika Indonesia secara perlahan menjadi produsen terbesar minyak sawit dunia dan menggeser dominasi minyak kedelai dalam pasar minyak nabati dunia.

Tudingan persaingan bisnis minyak nabati

Sawit telah jadi pesaing kuat produk minyak nabati yang dihasilkan Eropa dan Amerika, seperti minyak bunga matahari (sunflower oil), kedelai (soybean oil), dan minyak rapa (rapeseed oil). Ada yang mengaitkan kampanye antisawit itu dengan persaingan bisnis.

Data Departemen Pertanian Amerika Serikat (AS) mencatat, minyak sawit menguasai 65 persen perdagangan minyak nabati dunia yang kerap dipakai untuk bahan baku produk kebutuhan sehari-hari seperti sabun, sereal, kosmetika, minyak goreng, bahan bakar (biodiesel) dan banyak lainnya.

Masifnya kampanye antisawit membuat Pemerintah Indonesia cemas. Beberapa menteri dan pejabat dalam negeri dari waktu ke waktu mondar-mandir ke Eropa untuk kampanye positif soal sawit Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Pada Minggu (7/4/2019) malam Darmin terbang ke Brussel Belgia untuk secara khusus datang ke kantor Komisi Uni Eropa. Agenda utamanya yakni melobi dibatalkannya amandemen Undang-undang Renewable Energy Directive II (RED II).

Dalam amandemen UE RED II ini, Komisi Uni Eropa menyebut minyak kelapa sawit dianggap sebagai bahan baku untuk produksi bioenergi yang memiliki tingkat emisi gas karbon tinggi dibandingkan dengan bahan baku lainnya seperti rapeseed oil dan sunflower oil.

Ekspansi perkebunan sawit dianggap sebagai penyebab utama terjadinya deforestasi dan perubahan penggunaan tanah yang dianggap penyebab perubahan iklim.

Kerusakan hutan oleh sawit dinilai lebih parah dibandingkan dengan kedelai, bunga matahari, dan rapeseed. Pada 2020, Uni Eropa berkomitmen meningkatkan porsi energi terbarukan menjadi 32 persen pada 2030. Sawit tidak ikut serta di dalamnya.

Dalam RED II juga disebutkan bahwa mulai Januari 2024 akan ada pengurangan bertahap penggunaan biofuel dari jenis bahan baku tertentu, termasuk sawit. Untuk mengimplementasikan arahan tersebut, Komisi Eropa telah meloloskan regulasi turunan (delegated act) pada 13 Maret 2019 lalu.

Dalam kurun dua bulan masa pengkajian, lembaga ini memiliki hak untuk menyatakan keberatan. Bila tidak ada keberatan, maka setelah kurun waktu tersebut, aturan ini akan disahkan atau diterbitkan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa (Official Journal of the European Union).

Pemerintah Indonesia menganggap kebijakan restriktif terhadap sawit itu diyakini bakal berdampak langsung pada jutaan petani yang bergantung dari kelapa sawit. Eksistensi kelapa sawit di Indonesia tidak bisa dipandang remeh.

Salah satu subsektor perkebunan di Indonesia ini mampu menjadi kontributor dominan bagi Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Kementerian Perdagangan menyebutkan, sampai saat ini kelapa sawit masih menjadi komoditas utama yang menghasilkan devisa bagi negara. Sepanjang 2013-2018, ekspor sawit menyumbang rata-rata $4 miliar AS setiap tahun.

Dalam sejumlah kesempatan, Presiden Joko Widodo pernah melontarkan bahwa kelapa sawit sangat dekat dengan upaya memberantas kemiskinan, mempersempit kesenjangan pembangunan, serta membangun ekonomi yang inklusif.

Melawan lewat WTO

Skenario buruk sudah disiapkan pemerintah, jika parlemen Uni Eropa meloloskan amandemen RED II menjadi produk hukum akhir. Pemerintah akan membawa sengketa ini sebagai gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melalui panel Dispute Settlement Body (DSB).

"Upaya gugatan ini akan dilakukan apabila upaya diplomasi dengan UE untuk mengubah kebijakannya tidak membuahkan hasil," kata Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian, Musdalifah Mahmud kepada Beritagar.id.

Apabila memang proses di DSB harus ditempuh, pertama kali Indonesia harus mengajukan secara resmi gugatannya terhadap kebijakan Uni Eropa itu ke DSB WTO, yang kemudian akan diikuti dengan proses konsultasi bilateral antara Indonesia dengan Uni Eropa dalam 60 hari.

Apabila tidak ditemukan solusi, maka Indonesia akan mengajukan pembentukan panel yang terdiri dari tiga hakim untuk menangani kasus ini. Setelah itu baru masuk proses peradilan atau litigasi yang akan berjalan sampai keputusan final diperoleh. Proses ini bisa berlangsung hingga dua tahun.

Di luar langkah diplomasi formal, pemerintah Indonesia sudah berulang kali menyampaikan ancaman boikot sejumlah produk Uni Eropa sebagai aksi balasan diskriminasi sawit.

Selama ini Indonesia disebut terlalu pasif dalam melakukan perlawanan kampanye negatif komoditas andalan di pasar global.

"Ketika Eropa melakukan diskriminasi ke komoditas kopra beberapa tahun lalu, kita tidak melawan. Akibatnya harga kopra jatuh dan tidak berharga. Sekarang kita tidak akan diam, diskriminasi atas sawit harus dilawan," ujar Musdalifah.

Namun pengamat ekonomi dari Indef, Bustanul Arifin, menyarankan pemerintah untuk tidak buru-buru dalam mengajukan gugatan ke WTO. Indonesia harus betul-betul siap menyediakan tim panel yang berkompeten dan menguasai materi gugatan. Jangan sampai proses ini justru merugikan Indonesia.

Jika ditilik ke belakang, Indonesia punya catatan buruk dalam proses penyelesaian sengketa di WTO. Sepanjang 2014—2018, Indonesia terlibat dalam delapan sengketa dagang yang berakhir di meja WTO melalui panel DSB.

Dari delapan kasus itu, lima di antaranya telah diputuskan, namun hanya satu kasus yang dimenangkan oleh Indonesia. "Masih ada jalan diplomasi lain yang bisa diusahakan," ujar Bustanul.

Rincian kasus yang melibatkan Indonesia dalam panel Dispute Settlement Body (DSB) di WTO 2014-2018.
Rincian kasus yang melibatkan Indonesia dalam panel Dispute Settlement Body (DSB) di WTO 2014-2018. | Beritagar.id /Kementerian Perdagangan

Di Uni Eropa, kampanye antisawit telah menjalar hingga lapisan masyarakat. Gerakan boikot produk minyak sawit sudah dilakukan hingga level rumah tangga. Hal ini yang justru harus menjadi perhatian pemerintah Indonesia.

"Bentuk restriksi pasar di sana (Uni Eropa) juga berbeda. Mereka berkampanye melalui industri pangan mereka. Justru diplomasi oleh rakyat ini yang lebih berat dan lebih rumit untuk ditanggulangi," katanya.

Uni Eropa merupakan pasar yang penting. Bagaimana pun, kebijakan RED II yang digulirkan oleh Uni Eropa sebagai negara maju berpotensi menjadi acuan bagi negara-negara lainnya dalam menetapkan standar keberlanjutan, khususnya untuk komoditas kelapa sawit.

Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), Uni Eropa merupakan negara tujuan ekspor terbesar kedua setelah India.

Secara ekonomi, Eropa tak mau produk nabatinya kalah saing dengan sawit. Isu lingkungan jadi cara jitu untuk menjegal minyak sawit di tengah masih lemahnya pengawasan produksi sawit yang berkelanjutan di Tanah Air.

Upaya perbaikan dan pembenahan industri minyak sawit agar bisa berkelanjutan oleh pemerintah terus bergulir. Namun pemerintah harus makin waspada bahwa ke depan, adanya aksi menghambat produk sawit masih akan terjadi terutama di negara pasar utama seperti Eropa yang makin gencar mengadang produk minyak sawit.

*Baca juga: Aliran dana gelap bisnis sawit selama hampir 3 dekade
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR