Kawasan kelapa sawit PT Gelora Mandiri Membangun (GMM) di Gane Dalam, Halmahera Selatan, Maluku Utara (6/7/2019).
Kawasan kelapa sawit PT Gelora Mandiri Membangun (GMM) di Gane Dalam, Halmahera Selatan, Maluku Utara (6/7/2019). Hairil Abdul Rahim / Beritagar.id
INDUSTRI PERKEBUNAN

Sawit yang ganggu kehidupan warga Halmahera Selatan

Warga Gane Dalam, Halmahera Selatan, Maluku Utara, mengeluhkan kebun sawit PT GMM merusak kehidupan dan lingkungan mereka. PT GMM membantahnya.

Yani menangis. Perempuan berusia 59 tahun itu tak mampu menyembunyikan kesedihan. Ia hanya pasrah, memandangi hutan yang sudah berubah menjadi kebun sawit.

Yani tinggal di Gane Dalam, wilayah terpencil di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Hutan tempat mereka bergantung dan ragam spesies didalamnya tengah terancam kelestariannya.

Kehidupan ibu tiga anak, juga warga desa itu, mulai terusik ketika PT Gelora Mandiri Membangun (GMM) membuka lahan perkebunan sawit pada 2012. GMM adalah anak usaha Korindo Group, konglomerat Korea Selatan yang beroperasi di Papua dan Maluku.

Perusahaan yang kini dikepalai Seung Eun-Ho itu sudah berbisnis di Indonesia sejak 1969. Berawal dari papan kayu, mereka mulai merambah ke bisnis kelapa sawit pada 1995. Bisnis mereka kini mencakup kertas hingga real estate.

“Dulu kehidupan kami tidak begini. Sesama warga dan saudara di sini hidup rukun. Sekarang sudah berubah sejak perusahaan sawit masuk,” kata Yani, begitu ditemui Beritagar.id, di pesisir Pantai Desa Gane Dalam, Kecamatan Gane Barat Selatan, Sabtu (6/7/2019).

Sejak tahun 1980, Yani sudah berkebun di kawasan Hutan Gane. Bersama suaminya menanam kelapa. Hasil panen kelapa dibuatkan kopra untuk menyambung hidup. "Luas kebun ini sekitar 2 hektare. Kami tanam kelapa. Sisanya (bidang lahan kosong) tanam pala," katanya.

Lalu datang GMM, yang menerima izin lokasi perkebunan sawit tahun 2011. Lahan mulai mereka buka pada 2012 berdasarkan SK Menteri Kehutanan nomor SK.22/Menhut-II/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang pelepasan sebagian kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.

Pertimbangan pelepasan kawasan hutan itu berawal dari surat pemohonan PT GMM nomor 01/GMM/6/2007 tanggal 11 Juni 2007 untuk usaha budidaya perkebunan sawit. Pertimbangan itu kemudian disesuaikan dengan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan untuk Perkebunan Sawit pada 24 Juni 2008. Baru pada 2009 SK Menhut diteken oleh MS Kaban, menteri kehutanan saat itu.

GMM mulai beroperasi pada 2014 dan masuk ke kebun yang ditanami warga. "Kami tidak tau kalau tanah dan kebun ini sudah masuk areal PT GMM. Waktu itu (sekitar 2014) saya melihat alat berat sudah masuk kebun dan merobohkan pohon," ucap Yani.

Sejak saat itu warga Desa Gane Dalam mulai mengkhawatirkan masa depan mereka. Walau tak memiliki sertifikat kepemilikan, tanah dan kebun warga itu telah lama jadi sumber utama ekonomi mereka.

Yani dan warga lalu melapor ke Kepala Desa Gane Dalam dan aparat, tetapi tak satupun yang berpihak kepada mereka. Ia dan suami berupaya mempertahankan lahan, tetapi akhirnya menyerah. Mereka mengaku mendapat berbagai ancaman.

Sekitar tahun 2016, lahan yang mereka kelola dijual ke GMM dengan harga Rp15 juta per hektare. Harga itu, menurut Yani, telah ditentukan perusahaan.

Saat ini Yani masih memiliki lahan milik keluarganya di dekat pesisir Pantai Desa Gane Dalam. Lahannya itu masih utuh, hanya saja dampak perombakan hutan di sekitar membawa petaka baru, salah satunya hama kumbang.

Yani mengatakan, sebelum GMM datang, tak pernah dijumpai kumbang dalam jumlah banyak menyerang tanaman warga. Selain hama, hewan jenis ular berukuran besar yang belum pernah dijumpainya pun sekarang bermunculan.

Hal terparah adalah konflik antar-warga. Antara mereka yang menolak dan mendukung kehadiran perusahaan itu.

"Di Desa Gane Dalam ini ada pengelompokan warga. Itu (ditandai) dengan dua bangunan masjid. Satunya (masjid yang baru dibangun) khusus tempat ibadah jemaah yang menolak perusahaan dan masjid lama khusus yang dukung PT GMM," kata Yani.

Selain Desa Gane Dalam, kebun warga Desa Yamli juga terancam. Seperti diceritakan Yance Matius, warga Desa Yamli, yang memiliki tanah berjarak 300 meter dari perkebunan sawit.

Bapak 12 anak itu bilang, kehadiran GMM merusak hutan dan mengganggu tanaman petani. "Harga me so tarada (kopra tak ada harga), baru sawit masuk ganggu, hama tambah banyak. Sekarang sudah 5 pohon kelapa yang mati. Itu sejak 2017," sambung Yance.

"Masuknya sawit di sini kami tidak tau sama sekali. Nanti sudah masuk areal kebun warga baru perusahaan kasih tau. Mereka ada undang rapat, tapi sudah ambil lahan. Sudah begitu, pemerintah desa juga berada di pihak perusahaan. Kepala desa yang kami harapkan pun sudah dengan perusahaan," keluhnya.

Luas hutan yang hilang

Hutan yang dikonversi menjadi lahan perkebunan sawit milik Korindo tak hanya berada di Desa Gane Dalam dan Yamli. Lahan yang dikonversi seluas 11.003,90 hektare itu juga berada di wilayah Desa Gane Luar hingga perbatasan Desa Sawat, Sekli, Jibubu, Awis hingga Pasipalele.

Lahan yang masuk areal konsesi itu berada di wilayah Kecamatan Gane Timur Selatan, Gane Barat Selatan, dan Kecamatan Kepulauan Joronga.

Seluruh desa di wilayah itu berada di pesisir pantai. Untuk menjangkau daerah tertinggal di Halmahera Selatan itu harus melalui jalur transportasi laut. Jalan darat belum banyak tersedia. Hanya beberapa kilometer badan jalan dibangun oleh PT GMM menggunakan dana CSR untuk akses perusahaan dari Gane Dalam dan Gane Luar.

Lahan perkebunan Korindo yang telah ditanami sawit di wilayah Gane Dalam sebagian besar berbentuk terasering. Ketika berada di atas bukit kawasan tersebut, tampak daratan berbukit yang sudah tumbuh sawit.

Hanya tersisa hutan mangrove di pesisir pantai dan sebagian lainnya di Tanjung Rotan, selebihnya telah habis. Hutan di tanjung itupun terancam karena akan dibangun pabrik untuk mengolah kelapa sawit.

Forest Watch Indonesia (FWI) pada Maret 2018 merilis data yang menunjukkan bahwa di Provinsi Maluku Utara hanya ada satu izin perkebunan kelapa sawit, untuk PT GMM pada lahan seluas 10.500 hektare.

FWI mencatat, peningkatan laju deforestasi (penggundulan atau penghilangan hutan alam) di areal konsesi perkebunan sawit itu--dari 905 hektare per tahun pada 2013 menjadi 3 ribu hektare per tahun pada 2016.

Data yang diperoleh dari Walhi Maluku Utara terkait Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT GMM menyebutkan, terdapat 4 sertifikat untuk izin PT GMM sejak 2011-2015. Luas lahan atas izin ini berkisar 14.527,16 hektare.

Data IPK dari Walhi itu berbeda dengan izin pelepasan kawasan hutan yang dikeluarkan menteri kehutanan tanggal 29 Januari 2009. Pada izin menhut tersebut tertulis luas area yang diizinkan dikelola PT GMM adalah 11.003,90 hektare. Jadi ada perbedaan 3.523,26 hektare.

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Kehutanan Maluku Utara, H M Sukur Lila menyatakan, sejak 2016 tidak ada lagi izin perhutanan yang dikeluarkan untuk PT GMM.

Ia menjelaskan, selisih luas lahan yang terdapat dalam izin menhut dengan IPK yang diproses sertifikat melalui PT Equality Indonesia itu terjadi karena ada catatan ganda pada daftar Realisasi Penilaian Hasil VLK (Verifikasi dan Legalitas Kayu), khususnya pada catatan No. 25 dan 26 atas nama PT GMM, tanggal 17 Desember 2015.

Sukur mengatakan, tanpa catatan ganda, luas IPK PT GMM itu 9.377,16 hektare. Namun, saat menelusuri situs resmi PT Equality Indonesia, IPK itu mencapai 13.606 hektare.

Jika data yang dipakai adalah laporan PT Equality Indonesia, maka terdapat penambahan 2.602,10 hektare lahan yang dikelola PT GMM. Jumlah itu sudah dikurangi dengan catatan ganda yang dimaksud Sukur.

Soal deforestasi dan beberapa anak sungai yang tertimbun akibat pembukaan lahan secara masif di Pulau Halmahera, Sukur menyatakan itu adalah konsekuensi logis dari kegiatan pembukaan lahan.

Mengenai perubahan ekosistem hutan akibat siklus mata rantai ekosistem yang hilang di Hutan Gane, Sukur mengatakan perlu merujuk pada dokumen lingkungan. "Itu termasuk AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) yang sudah disahkan untuk PT GMM," tambahnya.

Mereka yang terancam

Pulau Halmahera dikenal sebagai kawasan bio-geografi Wallacea yang kaya spesies flora dan fauna endemiknya, termasuk pala, kopra dan cengkih. Kawasan pulau ini pernah menjadi tempat studi dan pusat penelitian salah seorang naturalis dunia, Alfred Russel Wallace.

Laporan Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia dan Walhi menyebutkan, kehadiran PT GMM menghancurkan kegiatan ekonomi yang ada dan meninggalkan dampak permanen terhadap sosial dan lingkungan untuk tahun-tahun mendatang.

Kehadiran Korindo di Pulau Halmahera dituding mengganggu keberadaan ekosistem tersebut.

"Kasus seperti hama kumbang menjadi salah satu contoh akibat salah satu mata rantai ekosistem yang hilang. Sehingga organisme-organisme yang biasa hidup di dalam hutan itu akhirnya keluar menyerang tanaman pertanian warga,” kata Ahmad Rusydi Rasjid, Direktur Walhi Maluku Utara, di Ternate (2/7).

Rusydi mengemukakan, habitat burung jenis kakatua putih dan paruh bengkok terancam hilang. Begitupula rusa, kasturi ternate, dan nuri.


Cekakak-pita (Tanysiptera galatea browningi) salah satu burung endemik di Halmahera.
Cekakak-pita (Tanysiptera galatea browningi) salah satu burung endemik di Halmahera. | feathercollector /Shutterstock

Dampak buruk lainnya terlihat pada kawasan hutang mangrove. Saat berkunjung ke Pantai Gane Dalam (7/7), Beritagar.id melihat terjadi sedimentasi yang menghancurkan terumbu karang. Ekosistem laut pun terganggu.

Abdul Mutalib Angkotasan, peneliti Fakultas Perikanan Universitas Khairun Ternate menjelaskan, sedimentasi di wilayah hutan mangrove pesisir Pantai Gane Dalam terjadi sejak 2016. Pembukaan lahan perkebunan sawit di daratan Gane Dalam adalah penyebabnya.

"Sedimentasi akibat dari pembukaan lahan sawit di atas itu yang memicu run off di musim penghujan. Run off (curah hujan yang mengalir di atas permukaan tanah) itu yang menyebabkan semakin tinggi kekeruhan di kawasan ekosistem terumbu karang, termasuk lamun di sekitar," tambahnya.

Sementara Arga Christyan, Polhut Pelaksana Lanjutan Seksi Konservasi I BKSDA Maluku menyatakan, hutan yang sudah dirusak menyebabkan spesies yang hidup di dalamnya mencari tempat baru.

"Kalau tempat baru itu masih hutan, ya tidak masalah. Kalau tempat baru pun sudah berubah menjadi kebun atau rumah ya jangan heran kalau serangga makan tanaman warga, ular masuk perkampungan, dan sebagainya,” kata Arga.

Korindo bantah merusak alam

Mizwar Mustafa, Humas Lapangan PT GMM, membenarkan bahwa perusahaan tersebut membuka lahan secara masif pada periode 2012-2017, tapi membantah telah merusak alam.

"Lahan hutan yang dibuka berdasarkan lokasi yang berada dalam areal HGU (Hak Guna Usaha). Artinya daerah itu milik kita dan sudah punya izin, sehingga wajib kita melaksanakan kegiatan land clearing sesuai dengan prosedur perusahaan,” kata Mizwar di Kantor Perwakilan Korindo Group, Desa Hidayat, Pulau Bacan, Senin (22/7).

Ia menegaskan, konflik antarwarga dan kerusakan ekosistem yang terjadi bukan karena aktivitas penyerobotan lahan warga dan hutan alam menjadi perkebunan sawit.

"Biodiversity (keanekaragaman hayati) di Gane masih terjaga," klaim Mizwar.

Pada 2017, lanjut dia, PT GMM menurunkan tim biodivers melakukan identifikasi hewan endemik dan tanaman lokal. "Hasil identifikasi tidak ada yang terancam. Bahkan setiap karyawan dan warga Gane Dalam pun kita sosialisasi untuk menjaga biodiversity ini," jelasnya.

Walau demikian, saat diminta, Mizwar tak bisa memperlihatkan data pelestarian keanekaragaman hayati dan hasil identifikasi ekosistem yang telah dilakukan oleh tim perusahaan tersebut.

Keberadaan Korindo, menurut Mizwar, justru memberikan dampak positif terhadap masyarakat. "Sampai sekarang kita belum produksi (sawit) tapi kewajiban kita tetap laksanakan. Itu melalui program dana CSR yang dimulai sejak tahun 2012 hingga 2019 ini. Nilainya sampai sekarang sudah sekitar Rp7 miliar," katanya.

Alat berat tampak tengah bekerja di lahan perkebunan sawit PT GMM di Halmahera Selatan, Maluku Utara (6/7/2019)
Alat berat tampak tengah bekerja di lahan perkebunan sawit PT GMM di Halmahera Selatan, Maluku Utara (6/7/2019) | Hairil Abdul Rahim /Beritagar.id

Pembangunan pabrik kelapa sawit di Gane Dalam, ujar Mizwar, saat ini masih tahap koordinasi dengan Korindo Jakarta. Pendirian pabrik mundur dari rencana awal pada 2017 karena, katanya, ada beberapa kendala.

"Mudah-mudahan 2019 ini (pabrik) sudah bisa (dibangun) karena infrastrukturnya telah siap," katanya.

Korindo, lanjutnya, masih membutuhkan tambahan lahan untuk kebun sawit, tapi terkendala penerbitan Instruksi Presiden Jokowi terkait moratorium dan evaluasi kebun sawit. Sehingga penambahan areal lahan, kata Mizwar, berhenti sampai di 8.800 hektare.

"Dari luas itu baru sekitar 5.000 hektare yang ditanami sawit," tambahnya.

Bupati belum dengar keluhan warga

Sementara, Bupati Halmahera Selatan, Bahrain Kasuba menyatakan, belum pernah mendengar keluhan maupun keresahan warga Gane sejak beroperasinya PT GMM.

"Karena memang perusahaan sawit di Gane sudah diatur, termasuk penataan lingkungannya sesuai ketentuan,” katanya, saat disambangi di Pendopo Hutan Karet, Pulau Bacan (23/7).

"Untuk pohon-pohon di Hutan Gane itu sebenarnya sudah digunduli, tapi kan langsung diganti dengan sawit. Jadi hutannya kembali lagi," sambungnya.

Ia membantah, tanaman dan lahan kebun warga yang masuk areal konsesi perusahaan sawit memicu konflik antara perusahaan dengan warga desa dan pemilik lahan.

“Persoalannya bukan karena lahan kebun yang diambil, tetapi warga marah karena tanaman dan kebun diganggu oleh hama yang dianggap disebabkan oleh sawit,” kata Bahrain.

Bahrain bilang tidak bisa berbuat apa-apa terkait lahan kebun warga yang sudah diambil alih Korindo.

“Ini ... karena kebijakan pemerintahan sebelumnya (Bupati Muhammad Kasuba), jadi saya hanya menyesuaikan. Terus kewenangannya saat ini juga sudah dialihkan ke pemerintah provinsi," katanya.

Muhammad Kasuba dan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba, adalah paman Bahrain Kasuba.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR