Hamdani (77) salah seorang penyintas konflik Aceh saat ditemui di rumahnya di Gampong Pulo Ie, Tangse, Pidie, Aceh (12/8/2019).
Hamdani (77) salah seorang penyintas konflik Aceh saat ditemui di rumahnya di Gampong Pulo Ie, Tangse, Pidie, Aceh (12/8/2019). Habil Razali / Beritagar.id
KONFLIK ACEH

Setelah 14 tahun, penyintas konflik Aceh masih tunggu bantuan

Telah 14 tahun berlalu sejak MoU Helsinki ditandatangani, tak sedikit warga sipil korban konflik Aceh yang menantikan bantuan sesuai isi perjanjian.

Fatimah (bukan nama sebenarnya) sesenggukan mengisahkan masa lalu pilu saat Beritagar.id bertamu ke rumahnya di Kecamatan Tiro, Pidie, Aceh, pada Sabtu (27/7/2019). Perempuan itu dan suaminya, Banta (juga bukan nama sebenarnya), adalah korban konflik antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Telah lebih dari dua dekade sebuah kisah hidup nan mencekam mereka alami. Namun jelas tak mungkin lekang dari ingatan.

Meminta identitas mereka disamarkan, Fatimah (49) memulai kisahnya. Dengan suara pelan, ia memutar memori tentang panasnya konflik di Tanah Seulanga yang mengubah masa depan keluarganya.

Medio 1997, keluarga itu bermukim di Kecamatan Tiro. Rumah mereka berada di kaki pegunungan Bukit Barisan Tiro. Di Hutan Tiro itulah, tahun 1976, Teungku Hasan Muhammad di Tiro mendeklarasikan Neugara Aceh Merdeka.

Tiro punya peran penting bagi GAM. Masa awal perlawanan, Tiro menjadi markas pusat komando gerakan yang ingin melepaskan Aceh dari Indonesia itu. Dari Hutan Tiro, anak-anak Aceh dididik dan dilatih cara memanggul senjata.

Meski berada di wilayah basis GAM, Fatimah tak bergabung dengan Inong Balee--pasukan tempur perempuan GAM. Pun, Banta. Tahun 1997, keduanya baru memiliki seorang anak dan Fatimah tengah menantikan anak kedua, usia kandungannya sudah empat bulan.

Pada suatu siang, tentara yang bertugas di Tiro mendatangi rumah Fatimah. Mereka mencari Banta. Sang suami dituduh terlibat GAM. Pria yang sehari-hari bertani dan berkebun itu langsung diangkut tentara, dibawa ke Rumoh Geudong, di Desa Bilie Aron, Kecamatan Glumpang Tiga, Pidie. Sekitar 20 kilometer dari Tiro.

Banta diinterogasi soal kepemilikan senjata dan keterlibatannya dengan GAM. Ia membantah tuduhan itu. Namun, menurutnya, setiap kali menjawab, pukulan menghujan di badan. Berulang kali membantah, berulang kali pula Banta disiksa.

Siksaan yang paling diingatnya adalah saat tubuh ringkihnya diikat tali, lalu digantung. Dalam kondisi seperti itu, tentara memukulinya. "Seperti karung goni yang digantung untuk tinju," tutur Banta.

Sepekan kemudian, giliran Fatimah yang diangkut paksa tentara. Dalam kondisi hamil empat bulan, dia dibawa ke Pos Pinto Sa Tiro, tempat pemeriksaan dan penyiksaan orang-orang sipil yang dicurigai terlibat GAM.

Tuduhan aparat terhadap Fatimah hampir serupa dengan tuduhan atas suaminya: terlibat GAM dan membantu perjuangan GAM. Fatimah bercerita, ia ditangkap usai memberikan nasi kepada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya karena kelaparan. Belakangan, diketahui orang tersebut merupakan kombatan GAM.

Di Pos Pinto Sa, Fatimah mengatakan bahwa ia didudukkan di sebuah kursi dengan kondisi tubuh telanjang. Kaki dan tangannya diikat. Lalu, dua tentara menginterogasinya--lebih tepat, menyiksanya.

"Saya bilang sama tentara, saya tidak tahu dia GAM. Siapa pun yang minta makan ke rumah akan saya berikan. Jika misalkan ada anjing yang kelaparan di depan rumah saya, akan saya beri makan juga," kisah Fatimah sembari terisak.

Namun, jawaban itu tak dipercaya tentara. Rotan dan balok kayu pun dihujamkan ke wajah dan tubuhnya. Siksaan demi siksaan terus dialaminya, hingga pada hari kelima ia keguguran. Anak kedua Fatimah dan Banta tewas sebelum melongok dunia.

Saat keguguran, Fatimah untuk sementara dipulangkan ke rumah. Tetapi semua layanan kesehatan dan rumah sakit di Tiro dan Kabupaten Pidie tak menerimanya. Fatimah akhirnya berobat tradisional di kampung.

Walau dilepas, ia tak lantas bebas. Fatimah wajib lapor ke pos. Banta, yang ditahan di Rumoh Geudong, tak mendapat informasi nasib istri dan calon anak keduanya.

Banta belakangan bebas saat reformasi 1998, ketika status Daerah Operasi Militer (DOM) untuk Aceh dicabut dan membuat semua tentara dengan sandi operasi Jaring Merah ditarik dari Aceh.

Bangunan Rumoh Geudong dan Pos Pinto Sa akhirnya dibakar massa yang geram dan takut, agar tak ada lagi tentara yang menjadikannya sebagai lokasi penyiksaan.

Diserbu GAM, balas ke warga

Suatu pagi yang dingin pertengahan tahun 1991 di Gampong Blang Bungong, Kecamatan Tangse, Pidie. Warga desa kawasan pegunungan itu dikejutkan dengan rentetan serbuan senjata dari arah gunung yang diduga dilakukan sekelompok pasukan GAM.

Sasarannya yaitu tentara dari Koramil Tangse yang berpatroli ke kampung-kampung. Serbuan peluru dengan cepat dan sebentar itu tak mampu dibalas tentara.

Ketika desing peluru mereda, tentara mengumpulkan semua penduduk laki-laki Gampong Blang Bungong, yang berada di sekitar lokasi kejadian. Mereka diangkut ke Markas Koramil Tangse. Di sana, satu per satu warga diperiksa: terlibat GAM atau tidak. Mereka yang tidak terbukti akan disuruh pulang.

Salah satu yang ditangkap adalah Hamdani Hajar. Pria yang kini berusia 77 tahun itu, saat hari kejadian, tengah mengunjungi rumah mertua di Blang Bungong. Ia sendiri tinggal di Beureunuen--30 km dari Tangse.

Hamdani kemudian diangkut ke Pos Lamlo di Kecamatan Sakti, Pidie--berjarak sekitar 20 km dari Tangse. Ia diperiksa atas keterlibatan dengan Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), sebutan aparat untuk GAM kala itu.

"Terus ditanya, 'kamu GPK apa bukan?' Saat saya jawab bukan, mereka juga enggak pernah dengar jawaban saya," kata Hamdani kepada Beritagar.id.

Apapun jawabannya, menurut Hamdani, tentara membalasnya dengan pukulan balok kayu atau tendangan. Kali lain, ia diikat di kursi dan seluruh bagian tubuhnya dipukuli.

"Hingga akhirnya kedua kaki saya patah. Pada kaki kanan, tulang kering yang patah menembus kulit sehingga tampak dari luar. Baru mereka berhenti menyiksa. Tetapi mereka tidak bawa saya ke rumah sakit," tutur Hamdani.

Setiap malam, tuturnya, beberapa tahanan yang masih hidup dan wafat diangkut ke truk dan diangkut ke sebuah tempat yang tak jelas letaknya. Ketika giliran Hamdani tiba, keberuntungan menghampirinya.

Ada seorang tentara yang ternyata kawannya di Beureunuen. Tetapi, tentara itu sempat tak mengenali Hamdani, karena wajahnya babak belur usai disiksa. Hamdani lalu memperkenalkan diri dan akhirnya tentara itu mengenalinya. Ia tak jadi diangkut.

"Saya kemudian ditandu oleh dia, kedua kaki saya masih sakit dan tulang kering keluar. Saya tanya, 'mau dibawa ke mana?' 'Ke rumah sakit Kesdam di Benteng, Sigli,' jawab dia,” ujar Hamdani.

Luka parah membuat dokter menyarankan agar kedua kakinya diamputasi. Hamdani menolak. Ia memilih berobat di tempat urut di kampungnya. Setelah tiga tahun berobat, kakinya sembuh tapi tak senormal dulu.

Selepas kejadian itu, ia kembali bekerja sebagai agen tiket di terminal Beureunuen, pinggir Jalan Nasional Medan-Banda Aceh.

Sejarah konflik Aceh

Hasan di Tiro (kanan) saat bertemu dengan Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla (kiri) di Jakarta (24/10/2018).
Hasan di Tiro (kanan) saat bertemu dengan Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla (kiri) di Jakarta (24/10/2018). | Adi Weda /EPA

Konflik Aceh bermula ketika Teungku Hasan Muhammad di Tiro mendeklarasikan Neugara Aceh Merdeka di rimba Tiro pada 4 Desember 1976. Pada saat yang sama, Hasan Tiro juga membentuk pasukan perang Angkatan Aceh Merdeka, yang belakangan disebut Gerakan Aceh Merdeka (GAM), berkeinginan untuk memerdekakan Aceh dari negara Indonesia.

Pemerintah Indonesia merespons dengan menetapkan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) sejak 1989 hingga 1998. Operasi dengan sandi "Jaring Merah" lalu digelar untuk memburu pasukan GAM di seluruh pelosok Aceh.

DOM dicabut pada 1998, ketika reformasi dan Orde Baru tumbang. Pencabutan DOM ditandai dengan penarikan pasukan TNI dan Polri yang sebelumnya dikirim ke Aceh.

Perundingan damai beberapa kali dilakukan pada periode tahun 2000-2002. Kedua belah pihak bersepakat menghentikan perang atas dasar jeda kemanusiaan. Namun, perundingan yang beberapa kali digelar berujung gagal.

Konflik Aceh kembali memanas ketika Presiden Megawati Soekarnoputri menetapkan Aceh sebagai daerah Darurat Militer (DM) hingga darurat sipil selama periode 2003-2005.

Ribuan tentara dan polisi dikirim ke Aceh untuk memburu GAM. Kontak senjata terjadi saban hari. Ribuan nyawa melayang di ujung peluru.

Pada 26 Desember 2004, Aceh dilanda gempa dan tsunami yang menewaskan sedikitnya 230 ribu jiwa. Bencana itu mendorong GAM dan RI berdamai lewat penandatanganan perdamaian di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005. Nota kesepahaman ini kemudian disebut Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki.

Selama 29 tahun konflik, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat dan hingga kini masih mengusut lima kasus pelanggaran HAM berat terjadi di Aceh, yakni Rumoh Geudong di Pidie (1989-1998) Jambo Keupok di Aceh Selatan (2003), Tragedi Simpang Kertas Kraft Aceh (KKA) di Aceh Utara (1999), kasus Bumi Flora di Aceh Timur (1998), dan kasus dugaan penghilangan orang secara paksa di Timang Gajah, Bener Meriah (1998-2003).

Pada lima tragedi tersebut, menurut Komnas HAM, ada lima kategori pelanggaran HAM berat selama konflik Aceh, yaitu pemerkosaan atau bentuk kekerasan seksual lain yang setara, penyiksaan, pembunuhan, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional, dan penghilangan orang secara paksa.

14 Tahun setelah Helsinki

Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud yang juga mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menyampaikan sambutan pada peringatan 14 Tahun Damai Aceh di Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh, Aceh,Kamis (15/8/2019). Peringatan Damai Aceh pasca-perjanjian MoU Helsinki pada 15 Agustus tahun 2005 antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Indonesia itu mengangkat tema, Perdamaian Menuju Aceh Hebat dan Sejahtera dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud yang juga mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menyampaikan sambutan pada peringatan 14 Tahun Damai Aceh di Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh, Aceh,Kamis (15/8/2019). Peringatan Damai Aceh pasca-perjanjian MoU Helsinki pada 15 Agustus tahun 2005 antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Indonesia itu mengangkat tema, Perdamaian Menuju Aceh Hebat dan Sejahtera dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). | Ampelsa /Antara Foto

Tahun 2019, perdamaian Aceh memasuki angka 14 tahun. Namun rasa takut dan trauma belum lepas dari benak Fatimah dan Banta. Seorang tentara yang ikut menyiksanya, menurut Fatimah, masih bertugas di Tiro hingga sekarang. Oleh karena itulah mereka minta identitas mereka dirahasiakan.

Fatimah dan Banta kini telah memiliki lima anak. Mereka kembali bertani dan berkebun untuk mencari nafkah. Namun, akhir-akhir ini Banta agak sulit memegang cangkul. Sakit pada bahunya yang sempat patah kerap kambuh.

Dia mengaku mesti rutin berobat. Biayanya besar, tetapi Banta tak mendapat bantuan apapun. "Saya tidak dapat apa-apa, bahkan setelah damai," kata dia.

Sementara Fatimah, sejak tahun 2014 sakitnya mulai kambuh. Tiba-tiba dia merasa tangan kebas dan tidak bisa pegang apa-apa. Ia juga sulit tidur malam.

Diagnosis dokter menemukan penyempitan saraf karena tulang tangan yang keropos. "Keropos tulang gara-gara konflik dipukul dengan rotan dan balok," ujar dia.

Pada Senin (12/8/2019) malam, Hamdani menyambut Beritagar.id dengan tubuh ringkih yang duduk bersila di atas sebuah kasur di ruang tamu rumahnya di Gampong Pulo Ie, Kecamatan Tangse, Pidie. Ia tak keberatan identitas lengkapnya diungkap. "Tulis saja. Semoga ada yang membantu," kata dia.

Kendati sempat sembuh setelah tiga tahun berobat tradisional, pada tahun 2015, sakit pada kedua kaki Hamdani kembali kambuh dan kini tak mampu lagi menopang tubuhnya yang kurus. Sudah hampir empat tahun ini, Hamdani hanya bisa duduk untuk menjalani hidup.

Setelah tak berdagang tiket bus lagi, Hamdani mengajari anak-anak mengaji di ruang tamu rumahnya yang berdinding kayu. Ia bahkan tak punya kursi roda. Beberapa kali ditolak saat mengajukan proposal bantuan, kini Hamdani pasrah.

"14 tahun damai Aceh, saya tidak tahu mau bilang apa lagi. Karena dari dulu saya tidak dapat bantuan apapun dari perdamaian Aceh ini," keluh Hamdani.

Kendala Anggaran

Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA), Muhammad Yunus, saat ditemui Beritagar.id di Aceh (14/8/2019).
Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA), Muhammad Yunus, saat ditemui Beritagar.id di Aceh (14/8/2019). | Habib Razali /Beritagar.id

Usai penandatanganan damai Aceh, pada 15 Februari 2006 dibentuklah Badan Reintegrasi Aceh (BRA) lembaga resmi pemerintah yang mengurus masalah reintegrasi dalam proses perdamaian di Aceh. BRA memiliki struktur di tingkat provinsi dan kabupaten.

BRA beranggotakan perwakilan pemerintah, GAM, masyarakat sipil, dan cendekiawan. Pada awal pendirian, BRA banyak bekerja sama dengan berbagai lembaga donor internasional untuk merencanakan dan melaksanakan program-program reintegrasi pascakonflik.

BRA punya kewajiban untuk mereintegrasi mantan GAM, tahanan politik dan narapidana politik (Tapol/napol), dan masyarakat sipil korban konflik.

Dalam naskah MoU Helsinki pada poin 3.2. Reintegrasi ke Dalam Masyarakat, mereka yang masuk tiga kategori itu berhak memperoleh lahan pertanian yang pantas dan dana yang cukup, dana jaminan sosial bagi orang yang tidak mampu bekerja akibat konflik, dana diyat (sebagai ganti untuk korban meninggal), dan pemberdayaan ekonomi.

Program reintegrasi itu dilaksanakan oleh BRA. Tetapi, sekarang BRA layaknya dapur tanpa bahan makanan dan peralatan, sehingga asapnya tak lagi mengepul.

"Jika diberikan bahan masakan, maka kami masak dan kami hidangkan untuk tamu. Tapi kalau tidak ada bahan untuk dimasak, apa yang kita hidangkan untuk tamu?" kata Ketua BRA, Muhammad Yunus, kepada Beritagar.id, Rabu (14/8).

Dalam beberapa tahun terakhir, kata Yunus, banyak program BRA yang terhambat karena kekurangan anggaran. Ia menyebut, pemerintah pusat dan Aceh seperti tidak serius lagi memandang permasalahan pasca-konflik Aceh. Padahal, BRA masih sangat dibutuhkan.

Nasib korban konflik saat ini seperti Banta, Fatimah, dan Hamdani tak mengejutkan lagi bagi Yunus. Menurutnya, BRA sudah menerima data sedikitnya 150 ribu orang dari tiga kategori yang masuk dalam program reintegrasi. Sebanyak 70 ribu merupakan warga sipil korban konflik dan setengahnya, 35.000 orang tak mampu bekerja lagi karena dampak perang dan seharusnya diberi dana jaminan sosial.

Sialnya, ya itu tadi, BRA tak punya fulus.

Akibatnya, ujar Yunus, para korban mulai menganggap pemerintah tak peduli lagi dengan MoU Helsinki. Ia khawatir hal itu memicu konflik baru di Aceh.

"Karena apa yang telah dijanjikan itu wajib dipenuhi. Kalau tidak, orang Aceh menganggap perjanjian ini sudah dikhianati lagi. Jadi apabila kelak terjadi konflik baru, jangan disalahkan BRA. Kami cuma pelaksana," tegas Yunus.

Selama 14 tahun damai Aceh, kata Yunus, BRA baru menyalurkan bantuan reintegrasi sebanyak Rp3 triliun. Padahal, menurutnya, Bank Dunia menilai kerugian masyarakat akibat konflik tersebut mencapai Rp107 triliun.

Ia menyebut, seandainya pemerintah serius, dalam jangka 10 tahun permasalahan pasca-konflik bisa selesai.

"Permasalahan pasca-konflik akan selesai jika eks-GAM, tapol/napol, dan korban konflik sudah sejahtera. Itukan amanat MoU Helsinki,” kata dia.

Sementara, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh yang dibentuk tahun 2016 untuk memberikan reparasi dan melakukan rekonsiliasi korban pelanggaran HAM selama konflik Aceh (1976-2005) juga tak bisa berbuat banyak.

Hingga tahun ketiga bekerja, KKR Aceh pun baru mengeluarkan rekomendasi reparasi untuk 77 korban pelanggaran HAM selama konflik Aceh.

"Ini rekomendasi reparasi mendesak. Istilahnya pecah telur untuk yang pertama dulu," kata Ketua KKR Aceh, Afridal Darmi, kepada Beritagar.id, Senin (5/8).

Rekomendasi reparasi itu pada akhirnya diserahkan ke BRA, setelah "ditolak" beberapa dinas karena tak punya program reparasi pelanggaran HAM selama konflik Aceh. Di BRA, rekomendasi itu terhenti karena program lembaga itu pun tersendat ketiadaan anggaran.

Sejak 2016 hingga akhir Juni 2019, KKR Aceh telah mengambil 2.635 kesaksian korban. Angka itu masih jauh dari target KKR Aceh mencapai 10 ribu orang. Dengan sisa kerja dua tahun, sebelum laporan akhir lima tahunan dirilis, Afridal pesimistis timnya dapat menyelesaikan itu semua.

Serupa dengan BRA, KKR Aceh pun terhenti karena uang. Anggaran yang diusulkan sebesar Rp10 miliar setiap tahun hanya dianggarkan setengahnya atau Rp4-5 miliar.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR